REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan berpeluang tak diusung partai-partai pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mengingat, sejumlah partai yang semula ingin mengusungnya perlahan berpaling ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai salah satu alasan partai politik meninggalkan Anies adalah karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi. Anies disebut merasa dibutuhkan partai politik, tapi tak mau berupaya meyakinkan partai politik untuk mendukung dirinya.

"Anies ini kan terkesan seperti enggak butuh orang (partai). Nah sekarang dia mengalaminya tuh, mengalami suatu situasi, ya karena lo enggak butuh gue, gue gak butuh lo gitu loh. Mungkin PKS-nya juga begitu," kata dia saat dihubungi Republika, Ahad (11/8/2024).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani itu mengatakan, PKS telah memberikan dukungan kepada Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, dengan syarat kader menjadikan kader PKS sebagai calon wakil gubernur (cawagub). Lantaran syarat kursi masih kurang, Anies diminta mencari dukungan dari partai lain.

Alih-alih melakukan negosiasi dengan partai lain agar mengusungnya dengan kader PKS, Anies terus turun ke warga. Alhasil, hingga tenggat waktu yang ditentukan, Anies tak juga mendapatkan partai koalisi yang mau mengusungnya bersama kader PKS.

"Kemampuan lobi Anies dipertanyakan. Kalau adu argumen, dia kuat, tapi tidak mempu untuk memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa negosiasi," kata dia.

Ray mengatakan, Anies sebenarnya memiliki modal yang kuat dengan elektabilitas mencapai 40 persen di Jakarta. Elektabilitas itu hanya dijadikan agar partai merapat kepada dirinya. Di sisi lain, Anies terkesan enggan untuk mencari dukungan kepada partai politik.

"Dia merasa bahwa dengan yang 40 persen itu orang yang datang ke dia. Tapi kan setidaknya, lihat Edy Rahmayadi lah di Medan (Sumut), pontang panting ke sana ke mari gitu. Padahal elektoralitasnya juga tinggi kan," kata Ray.

Sikap Anies..

Sebelumnya, Juru Bicara Anies, Angga Putra Firdian masih yakin bahwa dukungan PKS terhadap Anies, khususnya di Pilgub DKI Jakarta, masih sama. Tak hanya itu, ia meyakini PKB dan Partai Nasdem juga masih berada di pihaknya.

"Kami masih berpengang pada keputusan resmi yang sudah disampaikan sebelumnya. Insya Allah tidak ada perubahan sampai akhir," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/9/2024).

Sementara itu, Anies juga mengaku telah melakukan komunikasi dengan semua partai politik yang ada, termasuk PDIP. Namun, ia tetap menghormati mekanisme yang dilakukan masing-masing partai. Pasalnya, setiap partai memiliki prosedur tersendiri dalam menentukan sikap.

"Jadi semua komunikasi berjalan dan ada yang sudah mengumumkan awal, ada yang belum bisa mengumumkan awal. Setiap partai punya prosedur, punya tantangan, kesempatan, situasi yang berbeda-beda. Saya menghormati proses yang ada di setiap partai dan saya mengajak semua untuk juga menghormati dan memantau, sehingga nanti ketika ada sikap resmi, itulah rujukan kita," kata dia, Jumat (9/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anies Baswedan terancam tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta setelah PKS mencabut dukungannya. Peluang Pilkada Jakarta hanya diikuti satu pasang calon pun menguat karena PKS mengaku menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun terus berupaya agar bisa mengusung pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Saat ini, partai berlogo banteng itu masih melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, PDIP masih berupaya agar bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta. Dengan begitu, tak hanya ada satu pasangan calon yang diusung oleh partai politik di Jakarta.

"Sampai hari ini PDIP berkomitmen untuk mengupayakan bahwa pertarungan pilkada 2024 di DKI akan diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon yang didukung oleh partai politik," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/8/2024).

Menurut Chico, PDIP masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk membangun koalisi di Jakarta. Namun, ia tak menyebut nama partai yang diajak berkomunikasi oleh PDIP.

Ia mengatakan, hal itu dilakukan agar warga DKI Jakarta bisa memiliki alternatif pilihan dalam memilih pemimpinnya. Pasalnya, hakikat demokrasi itu adalah memberikan pilihan kepada warga untuk menentukan pemimpinnya.

"Doakan saja kami masih dapat melakukan komunikasi, menjalin komunikasi, dengan partai politik lain, dan nanti pada akhirnya membuahkan kerja sama politik, sehingga nanti warga Jakarta disuguhkan alternatif pilihan yang sesuai dengan hakikat demokrasi itu sendiri," ujar Chico.

Ia juga meminta partai politik lain juga dapat menjaga hakikat dari demokrasi itu. Ia menilai, partai politik merupakan sarana untuk memberikan edukasi politik kepada warga, bukan sekadar untuk memperoleh kekuasaan.

"Kami berharap partai politik lain juga hadir di republik ini, sebagai instrumen edukasi politik. Tidak hanya sebagai alat atau kendaraan mencapai kekuasaan, jabatan, dan keuntungan materi belaka," kata dia.

Diketahui, PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, untuk mengusung pasangan calon di Jakarta dibutuhkan minimal 22 kursi di DPRD. Artinya, PDIP harus mencari koalisi untuk bisa mengusung pasangan calon.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, potensi Anies untuk maju Pilgub DKI Jakarta masih tetap terbuka. Pasalnya, saat ini masih ada PDIP dan Partai Nasdem yang berpeluang mengusung gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

"Kalau kemudian dia (Nasdem) enggak gabung (KIM), artinya Anies masih punya kemungkinan untuk dipasangkan dengan PDI Perjuangan plus PPP," kata Ray saat dihubungi Republika, di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Syarat untuk mengusung pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta adalah memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI periode 2024-2029. Sementara itu, PDIP memiliki 15 kursi DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Partai Nasdem memiliki 11 kursi dan PPP punya satu kursi.

Koalisi antara PDIP, Partai Nasdem, dan PPP, bisa untuk mengusung pasangan calon di Jakarta. Artinya, peluang Anies untuk maju masih terbuka apabila ketiga partai itu keukeuh bergabung.

Meski demikian, Ray tak yakin, Nasdem berani melawan KIM pada Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, Nasdem malahan berpeluang untuk masuk bergabung dengan KIM. Apalagi, Surya Paloh adalah ketua umum pertama yang dari kubu lawan yang menyambut hangat kedatangan Prabowo di Nasdem Tower.

"Aku tidak terlalu yakin Nasdem tidak ikut ke KIM. Dia punya potensi untuk gabung juga dengan KIM," kata Ray.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memberikan sinyal kuat untuk batal mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Bahkan, PKS juga mengakui telah membuka komunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Firdian mengatakan, komunikasi politik adalah peran dari partai politik, termasuk PKS. Karena itu, pihaknya menghargai proses dari masing-masing partai politik.

Meski demikian, ia masih yakin bahwa dukungan PKS terhadap Anies, khususnya di Pilgub DKI Jakarta, masih sama. "Kami masih berpegang pada keputusan resmi yang sudah disampaikan sebelumnya. Insya Allah tidak ada perubahan sampai akhir," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/9/2024).

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku telah menjalin komunikasi dengan Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menilai, komunikasi itu merupakan upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

"Musyawarah Majelis Syura XI PKS mengamanatkan agar DPP PKS melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung kepada seluruh pimpinan partai, tokoh keumatan, dan tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan," kata Syaikhu, Sabtu.

Sementara itu, Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, bahwa duet Anies-Sohibul sudah kedaluwarsa. Pasalnya, Anies tak kunjung membawa tambahan kursi agar pasangan itu dapat dicalonkan.

Pasangan Anies-Sohibul diketahui baru didukung oleh PKS. Sementara PKS hanya memiliki 18 kursi DPRD Provinsi Jakarta. Artinya, masih kurang empat kursi lagi agar duet Anies-Sohibul bisa memenuhi syarat untuk maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Karena itu, PKS memulai komunikasi dengan partai lain untuk membahas kemungkinan lain di Pilgub DKI Jakarta. Salah satu pihak yang mau diajak komunikasi adalah Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan Anies-Sohibul ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," kata Kholid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa duet Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN) pada Pilkada Jakarta 2024 sudah kedaluwarsa. Hal ini mengingat masa surat keputusan (SK) untuk mengusung AMAN hanya berlaku dari 25 Juni hingga 4 Agustus 2024

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," ujar Kholid dalam konferensi persnya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu.

Menurut dia, sampai saat ini PKS belum menerima surat rekomendasi dari partai lain untuk mendukung Anies pada Pilkada Jakarta. Hal ini membuat pihaknya tidak bisa maju sendiri karena kurang kursi.

"Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya," ujarnya.

Oleh karena itu, PKS kini memulai komunikasi dengan partai lain untuk pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Adapun salah satu kelompok yang mau diajak bicara, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid mengungkapkan, komunikasi dengan partai lain ini juga telah masuk ke dalam pembahasan musyawarah majelis syuro ke-11 PKS.

Meski begitu, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait calon yang akan didukung oleh partai berlambang padi dan bulan sabit itu. "DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap dukungan bagi Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.

"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).

Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.

"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.

Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid juga menyebut PKS terus mengkaji opsi lain dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Tapi ia belum mau menyebut kepada siapa dukungan PKS berlabuh di Pilkada 2024.

"Maka DPP memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya," ucap Kholid.