JAKARTA, investor.id - Tiga emiten BUMN Karya meminta penyertaan modal negara (PMN) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 total sebesar Rp 5,65 triliun. Dana fantastis tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan sejumlah proyek strategis nasional (PSN).

Ketiga emiten konstruksi pelat merah yang mengusulkan PMN pada tahun depan terdiri dari PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp 2,09 triliun, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 2 triliun, dan PT PP Tbk (PTPP) sebesar Rp 1,56 triliun. Satu lagi, BUMN Karya yang meminta injeksi kapital adalah PT Hutama Karya (Persero) (HK) sebesar Rp 13,86 triliun.

Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson, memaparkan PMN tambahan yang diusulkan ADHI pada TA 2025 diperuntukkan guna mendukung dua PSN yaitu Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo dan Tol Yogyakarta-Bawen.

Rinciannya, sebesar Rp 1,92 triliun untuk proyek Tol Solo-Yogyakarta dan sebesar Rp 173 miliar untuk proyek Tol Yogyakarta-Bawen. Sedangkan lainnya, ADHI akan memanfaatkan sumber dana lain atau kas internal masing-masing sebesar Rp 566 miliar untuk Tol Solo-Yogyakarta, dan Rp 173 miliar untuk Tol Yogyakarta-Bawen.

Pertimbangan ADHI menyuntikkan PMN ke proyek Tol Solo-Yogyakarta karena telah terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham. Dari semula Adhi memegang porsi sebesar 24% di proyek Solo-Yogyakarta, kini berubah menjadi 47% seiring dengan mundurnya PT Gama Group yang awalnya menggenggam porsi mayoritas sebesar 40,20% dan PT Dayamulia Turangga sebesar 10,80%.

Menurut Entus, hengkangnya kedua pemain swasta tersebut (Gama dan Dayamulia) akibat restrukturisasi keuangan yang mereka hadapi, sehingga membuat keduanya sulit memperoleh tambahan kredit dari para kreditur.

Sementara, pertimbangan Adhi menambah PMN untuk proyek Tol Yogyakarta-Bawen karena telah terjadi perubahan biaya konstruksi dan investasi dari sebelumnya Rp 14,2 triliun menjadi Rp 18,3 triliun. Praktis, hal ini membuat penyertaan saham Adhi di proyek itu meningkat menjadi 13,16% dari semula 12,5% lantaran pemegang saham lainnya tidak menyetorkan modal.

"Dengan usulan PMN tambahan sebesar Rp 2,09 triliun atau mewakili porsi pemerintah sebesar 64% pada TA 2025, maka akan menghasilkan (generate) dana partisipasi publik kalau terserap semuanya sebesar Rp 1,16 triliun alias mencerminkan 36% porsi publik,” jelas Entus dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Selengkapnya, sebesar Rp 1,92 triliun untuk Tol Solo-Yogyakarta dan Rp 173 miliar untuk Tol Yogyakarta-Bawen yang semuanya bersumber dari PMN. Sedangkan, dana dari porsi publik yang sebesar Rp 1,16 triliun akan dipakai sebesar Rp 36 miliar untuk Tol Akses Patimban, kemudian Rp 400 miliar untuk Tol JORR Elevated, Rp 284 miliar untuk FPLT KIM Tahap 2, dan Rp 441 miliar untuk Tol Bogor-Serpong.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, juga menyampaikan, PMN tambahan yang diusulkan WIKA sebesar Rp 2 triliun pada TA 2025 menjadi bagian dari penyehatan dan penyelesaian sejumlah PSN yang berada dalam portofolio perseroan.

Rinciannya, sebesar Rp 600 miliar untuk mendukung pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi 2. Lalu, sebesar Rp 100 miliar untuk pembangunan Jalan KIPP Kawasan Hankam IKN, kemudian Rp 100 miliar untuk pembangunan jaringan interkoneksi IPA Sepaku, IKN, Rp 250 miliar untuk Tol Semarang-Demak 1 B, Rp 300 miliar untuk proyek Terminal II Bandara Hang Nadim, Rp 300 miliar pembangunan LPG Refrigrated Tuban Phase II, Rp 150 miliar untuk revitalisasi dermaga gospier di Integrated Terminal Surabaya, dan Rp 200 miliar untuk pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menjelaskan, usulan PMN PTPP sebesar Rp 1,56 triliun didasarkan pada tingkat leveraging, perbaikan struktur rasio keuangan PTPP, dan fundraising yang tidak mudah bagi BUMN Karya.

Rencana penggunaannya, untuk mendukung proyek Kawasan Industri Grand Rebana (Tahap I) di Subang dan Tol Yogyakarta-Bawen sebagai salah satu PSN.  Porsi ekuitas untuk proyek Grand Rebana itu, PTPP memerlukan suntikan dana sebesar Rp 1 triliun. Sedangkan untuk proyek Tol Yogyakarta-Bawen, perseroan perlu memenuhi ekuitas senilai total Rp 563 miliar.

“Di area proyek Grand Rebana akan menciptakan lapangan baru dan peluang masuknya investasi asing dan membangun kekuatan industri baik halal maupun industri 4.0. Kalau di Yoyakarta-Bawen, dengan aksesibilitas di area Joglo-Semar yg nantinya lebih lengkap di sana,” tutur Novel.

Tak ketinggalan, Hutama Karya yang mengusulkan PMN TA 2025 sebesar Rp 13,86 triliun akan memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi ekuitas di beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) di antaranya Jambi-Rengat sebesar Rp 7,62 triliun, kemudian ruas Rengat-Junction Pekanbaru sebesar Rp 5,84 triliun, dan perencanaan teknis JTTS tahap III Rp 400 miliar.

Sejak 2015 hingga 2024, HK total telah mengantongi PMN sebesar Rp 131,14 triliun dan telah terserap sebesar Rp 92,48 triliun per Juni 2024. HK merupakan BUMN yang mengerjakan Jalan Tol Trans Sumatera sebagai salah sati PSN yang kini telah beroperasi sepanjang 800 km.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah direktur utama BUMN Karya akan menjalani agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI untuk membahas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 pada Senin (8/7/2024).

Komisi XI memanggil Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTTP), serta Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Berdasarkan agenda yang diterima Bisnis, rapat tersebut akan membahas terkait usulan PMN Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana diketahui, kelima BUMN tersebut diusulkan meraih injeksi modal negara guna menjalani penugasan pemerintah.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN 2025 dengan nilai total Rp44,24 triliun. Sebagian besar PMN tersebut akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah.

Dari total usulan PMN 2025, injeksi modal terbesar diarahkan kepada Hutama Karya yang diusulkan meraih sebesar Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Kementerian BUMN juga mengusulkan ADHI meraih suntikan PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja. Adapun WIKA diusulkan meraih modal negara Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan.

Selain itu, PTPP mendapatkan usulan PMN 2025 senilai Rp1,56 triliun yang ditujukan untuk penyelesaian proyek Jogja – Bawen dan KIT Subang. Untuk Perumnas, diusulkan meraih dana Rp1 triliun guna penyelesaian persediaan perumahan.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa usulan PMN 2025 mayoritas digunakan untuk menggarap penugasan pemerintah dengan komposisi 69% atau Rp30,4 triliun. Sisanya, untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya 4%.

“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada awal Juni 2024.

Erick menyatakan dengan melihat komposisi tersebut, maka porsi terbesar digunakan untuk menuntaskan penugasan pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI ini berharap pihaknya mampu mendapatkan hasil maksimal dari usulan tersebut.

“Walapun sepertinya angka yang kami usulkan, dari Kementerian Keuangan sendiri melihat tidak bisa memberikan secara maksimal. Namun, kami masih berusaha,” kata Erick.

Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:

1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun

2. Asabri: Rp3,61 triliun

3. PLN: Rp3 triliun

4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun

5. Pelni: Rp2,5 triliun

6. Biofarma: Rp2,21 triliun

7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun

8. Wijaya Karya: Rp2 triliun

9. Len Industri: Rp2 triliun

10. Danareksa: Rp2 triliun

11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun

12. Id Food: Rp1,62 triliun

13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun

14. Perum Damri: Rp1 triliun

15. Perumnas: Rp1 triliun

16. INKA: Rp976 miliar

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.