Jakarta: Kuasa hukum Pegi Setiawan, Yanti, mengatakan persoalan ganti rugi atas penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap kliennya telah dibahas dengan tim hukum. Namun, belum pada kesimpulan melayangkan gugatan perdata.

"Tim kuasa hukum memang sudah membicarakan itu, tapi kami belum fix membahas apakah ganti rugi akan dilakukan atau tidak. Itu langkah selanjutnya," kata Yanti dalam program Si Paling Kontroversi Metro TV, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Yanti mengatakan tim kuasa hukum saat ini hanya ingin Pegi tenang terlebih dahulu usai bebas. Namun, dia memastikan tim hukum akan membahas terkait perdata.
Di samping itu, dia mengakui ada pembahasan gugatan ganti rugi senilai Rp175 juta oleh tim kuasa hukum lain bernama Toni RM. Menurut dia, hal itu disampaikan Toni karena dalam keadaan kesal dan menggebu-gebu.

"Dan kalau imaterial memang begitu. Tapi itu belun final, pembicaraan itu memang ada tapi belum final," ungkap dia.

Baca Juga: Akui Salah Tangkap, Pegi Setiawan Sebut Penyidik Sudah Minta Maaf

Yanti belum bisa memastikan pelayangan gugatan perdata untuk ganti rugi. Menurut Yanti, tim kuasa hukum akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan keluarga Pegi Setiawan.

"Apakah keluarga memang harus melakukan tindakan itu, kita akan lakukan, kita akan mendampingi mereka untuk melakukan tindakan perdata itu," ucap dia.

Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Pegi. Penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jabar pada 2016, dinyatakan tidak sah.

Eman memerintahkan Polda Jawa Barat menghentikan kasus Pegi dan membebaskan Pegi dari Rumah Tahanan Polda Jabar. Pegi pun telah dibebaskan pada Senin malam, 8 Juli 2024.

(AZF)

Jakarta: Pegi Setiawan disebut dapat mengajukan ganti rugi kepada Polda Jawa Barat (Jabar). Hal ini menyusul tidak sahnya penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizki alias Eky, 16 di Cirebon, Jabar pada 2016 silam.

"Pegi juga berhak menuntut ganti rugi itu diatur dalam KUHAP. Jadi di KUHAP bilang kalau ada orang ditangkap ditahan tidak berdasarkan undang-undang dia berhak, dia menerima sejumlah imbalan uang," kata pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Juli 2024.

Adapun Fachrizal menyebut ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, nilainya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.
"Berapa uangnya itu ada di PP 92 Tahun 2015. Jadi kalau misalkan ada salah tangkap, peradilan sesat, paling sedikit dia bisa dapat Rp500 ribu, paling banyak Rp1juta," ujar Fahrizal.

Fachrizal melanjutkan kerugian yang dialami Pegi besar. Sebab, ada kesewenang-wenangan penyidik atas asal menangkap Pegi.

"Dan sebenarnya keluarga Pegi bisa menuntut Kapolda perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum dia mempertontonkan Pegi di muka umum," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

Polda Jabar telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Pegi dibebaskan pada Senin malam, 8 Juli 2024 dan penyidikan terhadap Pegi atas kasus pembunuhan Vina dan Eky dihentikan.

(LDS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan remaja Vina Arsita (16) dan Muhammad Rizki (Eky) di Cirebon pada 2016, mendapat tanggapan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi dugaan Pegi mengalami salah tangkap oleh penyidik Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, mereka masih mendalami seluruh proses penyidikan dilakukan.

"Saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat. Melihat sejauh mana proses yang ada," kata kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Djuhandhani memaparkan, dalam amar putusan praperadilan Pegi disebutkan terdapat tahapan formil mungkin tidak dipatuhi penyidik sehingga dianggap penetapan status tersangka tak sesuai prosedur.

"Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik," ujar Djuhandhani.

Djuhandhani memaparkan Bareskrim Polri tetap melakukan pendampingan atau asistensi terhadap Polda Jawa Barat yang menangani kasus itu.

Selain itu, kata Djuhandhani, Bareskrim Polri menghormati putusan hakim dalam proses praperadilan Pegi.

"Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu," ucap Djuhandhani.

Jakarta: Penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) yang menangkap Pegi Setiawan diminta diperiksa. Hal ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi tidak sah.

"Pemeriksaan pada penyidik Polda Jabar yang melakukan penangkapan PS Tahun 2024," kata Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto saat dikonfirmasi, Selasa, 9 Juli 2024.

Bambang mengatakan Polri juga perlu melakukan audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat. Termasuk atasan langsung penyidik yang bertugas menangani kasus 8 tahun silam itu.
Audit investigasi ini untuk memastikan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) dilaksanakan dengan baik. Bila tidak, pimpinan bisa diberi sanksi mempedomani waskat tersebut.

Bambang menyebut oknum yang terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 di Cirebon, Jabar pada 2016 silam juga bisa diberi sanksi. Karena tidak profesional dalam melakukan penyidikan.

Kemudian, menganulir promosi oknum-oknum yang melakukan kesalahan. Pasalnya, jajaran yang menangani kasus ini sudah ada yang mendapatkan promosi jabatan dan pindah tugas.

"Segera melakukan penangkapan pada pelaku otak pembunuhan yang sebenarnya," ujar Bambang.

Baca juga: Putusan Hakim untuk Pegi Setiawan Disebut Tak Menyertakan Ganti Rugi

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(END)

BANDUNG, investor.id   - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut dikabulkannya praperadilan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat belum menuntaskan masalah dari perkara tersebut.

Reza merincikan sejumlah permasalahan yang perlu dituntaskan usai putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap gugatan Pegi Setiawan, yakni saksi Aep dianggap memberikan keterangan palsu harus diproses secara hukum.

Bandung: Pegi Setiawan telah bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Jawa Barat setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan praperadilan.

Dia pun diantarkan oleh para kuasa hukumnya keluar dari Gedung Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Jawa Barat, pada Senin, 8 Juli 2024 malam.

Pegi keluar dari Gedung Tahti Polda Jawa Barat sekira pukul 21.45 WIB dengan mengenakan kaos berwarna oranye.

Dia pun mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada pihak yang telah mendukungnya.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan oleh pihak pemohon yakni Pegi Setiawan terhadap Polda Jabar.

"Mengadili mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Eman dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung (PN) Bandung.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

"Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum," kata dia. Medcom.id/P. Aditya Prakasa

(CDE)

Jakarta: Bareskrim Polri masih mempercayakan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky ke Polda Jawa Barat (Jabar). Meski, penetapan tersangka Pegi Setiawan diputuskan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

"Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani karena di sana juga ada penyidik-penyidik," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Djuhandani mengatakan Bareskrim Polri akan melihat penanganan yang telah dilakukan Polda Jabar. Bareskrim Polri telah melakukan asistensi.
"Tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami," ujar jenderal bintang satu itu.

Di samping itu, Djuhandani memastikan akan mengikuti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Hakim memerintahkan Polda Jabar membebaskan Pegi, karena penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.

"Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk dengan putusan yang sudah ada," pungkas Djuhandani.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(ADN)