Warga RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, yang terdampak relokasi proyek pembangunan Rumah Deret Tamansari (RDTS), diberi Rp 26 juta per tahun oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung.

Uang tersebut disalurkan untuk sewa hunian di tempat lain, sementara proses pembangunan RDTS berlangsung.

Beberapa warga terdampak, yang ditemui kumparan pada Senin (21/10), mengatakan mereka terakhir menerima uang itu pada tahun lalu, sementara di 2024 ini tidak. Padahal proyek RDTS belum sepenuhnya rampung dibangun.

Mengenai hal ini, Sekretaris DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menjelaskan saluran uang untuk mengontrak rumah ini berhenti karena terbatas regulasi. Pemerintah Kota Bandung juga, katanya, tak bisa terus menerus menyediakan sewa kontrakan Rp 26 juta per tahun untuk 186 KK, sementara unit-unit RDTS sudah jadi.

“Karena BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) menghitung. Itu kan bangunannya (unit kamar) sudah jadi. Tidak bisa diberikan lagi sewa kontrakan ke keluarga tersebut. Memang perencanaan sama time frame-nya memang seperti itu ya,” kata dia, saat ditemui di Kantor DPKP Bandung, Jalan Caringin, Selasa (22/10).

Mengenai pemberitahuan kepada warga tentang ini, Luthfi mengaku DPKP Kota Bandung sudah melakukannya. Dia bilang sebagian warga ada yang menerima, dan ada yang tidak.

“Sudah disampaikan. Ada yang menerima dan ada yang ingin tetap diberi sewa kontrakan. Cuma Pemerintah sekali lagi ada peraturan regulasi keuangan. Jadi tidak bisa memaksakan. Itu diberikan selama proses pembangunan berlangsung,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan ada 191 unit ruangan yang siap huni secara bertahap bagi warga terdampak sebanyak 186 KK. Itu berada di blok A dan C RDTS.

Dia pun mengatakan kebutuhan mendasar seperti air dan listrik di tiap-tiap unit itu sudah tersedia. Tinggal aspek sarana dan prasarana seperti taman dan sejumlah akses masuk yang belum. Itu kata Luthfi dipastikan bisa rampung dalam dua bulan.

“Kalau sekarang memang karena masih ada sejumlah proyek yang masih berjalan di sana. Tapi dua bulan selesai,” katanya.

“Jadi sementara menunggu proyek. Kan bukan pekerjaan pondasi ya, tinggal lanskap saja. Saya pikir warga bisa simpan-simpan barang dulu,” imbuhnya.

Banyaknya pasal-pasal kontroversial di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan maupun aturan turunannya, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), menegaskan posisi pelaku usaha industri rokok elektronik untuk menolak aturan itu.

Salah satu pasal PP 28/2024 yang berpotensi semakin mengancam kelangsungan industri ini adalah ketentuan larangan menjual produk tembakau alternatif di media sosial.

Di samping itu, RPMK yang masih berupa rancangan juga memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau dan rokok elektronik. Keduanya dinilai memberatkan bagi pengusaha kecil dan menengah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita, menjelaskan industri produk tembakau alternatif merupakan industri kecil yang mayoritas pelaku usahanya tergolong UMKM serta berbasis komunitas.

Dengan adanya larangan menjual di media sosial, maka kata dia, semakin mempersempit ruang pelaku usaha untuk mengedukasi konsumen.

Mengutip PP 28/2023 pada Pasal 434 Ayaf F disebutkan bahwa “setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial”.

“Dengan pasal-pasal yang ada justru semakin lebih berat karena kami menggunakan media sosial untuk mengedukasi konsumen dewasa. Produk kami memenuhi unsur edukasi, tapi kalau dilarang beriklan bagaimana kami bisa memerangi produk ilegal?” kata Garindra.

Garindra melanjutkan, perilaku konsumen produk tembakau alternatif memiliki karakteristik tersendiri. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial menjadi instrumen yang penting bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen dewasa guna mendorong pertumbuhan bisnis. Keberadaan PP 28/2024 semakin memperparah industri produk tembakau alternatif.

“Konsumen dewasa kami banyak yang menggunakan media sosial. Kami saat ini sudah terdampak. Di tahun ini, kami sudah mengalami penurunan penjualan 50 persen secara month to month (mtm),” tegasnya.

Di sisi lain, verifikasi umur pun dapat dilakukan di media sosial. Pelaku industri rokok elektronik juga sudah proaktif mencegah pembelian oleh anak-anak. Pihaknya memastikan bahwa rokok elektronik hanya diperuntukkan bagi konsumen dewasa, dan anggotanya patuh pada regulasi batas usia.

APVI menjadi bagian dari 20 organisasi lintas sektor industri hasil tembakau yang menandatangani petisi menolak ketentuan kemasan polos tanpa merek pada RPMK serta sejumlah pasal bermasalah pada PP 28/2024 di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada Rabu (11/9/2024).

Penolakan dilakukan karena kebijakan tersebut dibentuk tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan dampak ekonomi yang berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional.

“Industri saat ini sedang sangat prihatin. Regulasi yang dibuat jangan sampai mematikan industri tembakau dan sektor-sektor terkait,” kata Wakil Ketua Umum Apindo, Franky Sibarani, Rabu (11/9/2024).

Di tengah lesunya perekonomian nasional dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak menutup kemungkinan, nasib industri produk tembakau alternatif akan mengikuti jejak industri manufaktur, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, yang lebih dulu melakukan pemangkasan karyawan.

Konfederasi Serikat Buruh di Seluruh Indonesia mencatat hampir 50 ribu buruh terkena PHK sejak Januari hingga Agustus 2024.

Kesbangpol DIY akan melapor ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait polemik Paskibraka 2024 perempuan yang melepas jilbabnya saat dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di IKN pada Selasa (13/8).

Muncul dugaan mereka diharuskan lepas jilbab. Padahal sebelumnya, saat latihan ada 18 Paskibraka perempuan yang berjilbab. Salah satu Paskibraka yang harus melepas jilbab adalah wakil dari DIY.

Saat disinggung apakah Pemda DIY akan menarik wakilnya dari Paskibraka Nasional, Plt Kepala Badan Kesbangpol DIY Anna Rina Herbranti mengaku akan melapor dahulu ke Sultan..

"Kami akan lapor ke Bapak Gubernur kemudian menunggu arahan beliau," kata Anna saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (14/8).

Di sisi lain, Anna mengatakan orang tua wakil dari DIY keberatan jika anaknya harus melepas jilbab. Para orang tua pun telah mengerti posisi Kesbangpol DIY selaku pengirim para Paskibraka.

"Ortu adik-adik Paskibraka DIY sudah berkomen (komentar) di grup kami dan sudah paham posisi Kesbangpol DIY," katanya.

Anna pun berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang merupakan penanggung jawab Paskibraka di Upacara HUT ke-79 RI di IKN bisa sadar atas kekeliruannya.

"Dan kalau itu jilbab harus dicopot berarti BPIP melanggar nilai-nilai Pancasila dan melanggar HAM," tegasnya.

MALANG, iNews.id - Polemikpembongkaran Pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang mulai menuai titik terang. Hal ini setelah keluarga korban dua kali audiensi dengan PT Waskita Karya selaku kontraktor pengerjaan proyek renovasi Stadion Kanjuruhan.

Audiensi pertama diselenggarakan di Pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang, Rabu (24/7/2024). Kemudian pertemuan kedua difasilitasi Polres Malang yang dihadiri PT Waskita Karya dan salah satu pekerja proyek, Kamis (25/7/2024) 

Perwakilan keluarga korban tragedi Kanjuruhan Devi Athok mengatakan, dua pertemuan dengan PT Waskita Karya sudah menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satu pengembalian pintu 13 ke bentuk semula.

"Pihak Waskita akan mengembalikan Pintu 13 Stadion Kanjuruhan seperti semula dan dibiarkan pintu kaca di depan pintu," ujara Devi Athok saat dikonfirmasi, Sabtu (27/7/2024).

Pihaknya juga sudah menerima penjelasan dari PT Waskita Karya melalui Projects Manager Vino Teguh Pramudia, bahwa ada upaya penghalangan pertemuan dengan keluarga korban oleh oknum berinisial A yang merupakan pekerja.

"Yang menyebabkan terputusnya komunikasi dengan keluarga korban dan meng-iyakan pintu 13 dibongkar," katanya.

Meski sudah menyepakati hal tersebut, pihak keluarga korban melalui Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan (YKTK) tetap akan menduduki Pintu 13 Stadion Kanjuruhan apabila pengerjaan dinding dan pengembalian pintu belum dilakukan hingga Senin (29/7/2024) mendatang.

"Mengembalikan tembok pintu 13 dengan bata yang sama dan roster angin yang dijebol dengan bentuk semula, seperti tuntutan kami," katanya.

Sementara Vino Teguh Pramudia mengungkapkan, pihaknya bersedia mengembalikan Pintu 13 Stadion Kanjuruhan ke bentuk semula sesuai kesepakatan dua kali pertemuan pascapembongkaran.

"Kembali kami mengindahkan dari hasil forum tadi untuk mengembalikan dinding-dinding di pintu 13 seperti semula," kata Vino Teguh Pramudia dikonfirmasi terpisah.

Namun dia keberatan pengerjaan proyek pengembalian pintu 13 stadion memerlukan waktu lima hari saja dan selesai pada Senin mendatang. Sebab jika perhitungan dari tuntutan yang dilayangkan pascaaudiensi pertama Rabu lalu, pihaknya baru bekerja pada Kamis (25/7/2024) untuk mengembalikan bentuk pintu 13.

"Ya kalau dihitungnya dari Senin kami kan baru mulai bekerja besok masih kurang. Cuma kami akan memberikan upaya, supaya perwakilan keluarga korban melihat dari pihak kami juga ada upaya untuk mengembalikan itu. Jadi mengindahkan apa yang dihasilkan dari forum barusan," ucapnya.

Ke depan kata Vino, pintu 13 memang dipastikan tidak diaktifkan alias tidak dijadikan jalur keluar masuk penonton. Sebagai gantinya di lokasi akan dibuat museum atau bangunan untuk peringatan tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022.

"Pintu 13 dinonaktifkan seperti semula, cuma fungsi ruangan itu akan saya kembalikan kepada yayasan YKTK, rencana museum atau apapun itulah nanti di ruko 1 dan ruko 2. Nanti pengelolanya dikembalikan ke perwakilan keluarga korban. Jadi hanya sarana untuk kenangannya saja," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

Polemik penyelenggaraan Haji 2024 berujung pada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 oleh DPR RI pada Selasa (9/7).

Sebanyak 30 anggota dari 9 fraksi akan menyelidiki berbagai masalah yang ditemukan oleh Tim Pengawas Haji DPR RI.

Berikut 5 masalah utama pada pelaksanaan Haji 2024 yang dihimpun kumparan:

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, mengungkap bahwa fasilitas yang diterima oleh jemaah haji Indonesia mengalami berbagai masalah. Di antaranya adalah kapasitas tenda yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah, pendingin ruangan yang tidak berfungsi, dan toilet yang tidak ramah lansia; padahal, mayoritas jemaah haji Indonesia berasal dari golongan lansia.

“Ada banyak laporan yang masuk, yang pertama matinya AC di mana-mana. Kemudian overcapacity tendanya, tidak ada kasur. Ini semua harus dikalkulasikan,” kata Cak Imin dikutip dari Instagram pribadinya, @cakiminnow, Jumat (12/7).

Timwas juga menemukan puluhan kloter jemaah haji Indonesia yang mengalami perubahan rencana penerbangan mendadak. Bahkan, ada kloter jemaah yang mengalami delay hingga 12 jam.

“Kan bisa saja rekomendasinya nanti, kalau Garuda enggak sanggup harus ada evaluasi dong, haruskah monopoli dicabut atau seperti apa, kan gitu,” kata anggota Pansus Angket Haji 2024 dari PKB, Luluk Nur Hamidah, saat dihubungi, Jumat (12/7).

Berbagai masalah fasilitas hingga terhambatnya akomodasi darat maupun udara para jemaah disinyalir merupakan buntut dari lemahnya diplomasi antara pemerintah Arab Saudi dan Kemenag.

"Betul (ada kelemahan), mestinya posisi Indonesia punya kekuatan bargaining yang bagus, karena jumlah jemaah kita besar, punya hubungan diplomatik yang baik. Karena itu dibutuhkan kemampuan diplomasi, bargaining position antara Menag dengan Menteri Haji di sini," kata Cak Imin, dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat (12/7).

Dalam proses penyelidikannya, Pansus Angket Haji 2024 juga akan memanggil Kemenlu hingga pemerintah Arab Saudi.

Alokasi kuota haji reguler dan khusus menjadi salah satu polemik utama yang bakal diselidiki oleh Pansus. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, disepakati kuota haji normal sebesar 221.000 ditambah dengan kuota tambahan sebanyak 20.000. Sehingga total kuota haji Indonesia tahun 2024 berjumlah 241.000.

Hal ini diatur dalam Keppres Nomor 06 Tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yang keluar pada bulan Januari. Namun, pada Februari 2024, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan baru yang membagi kuota tambahan 20.000 menjadi dua bagian, yakni 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Pembagian ini dianggap tidak sesuai dan menimbulkan berbagai indikasi penyelewengan aturan, salah satunya indikasi korupsi. Anggota Pansus Haji DPR RI dari PKB, Marwan Dasopang, bahkan mengatakan Pansus bisa saja memanggil Presiden Joko Widodo dalam proses penyelidikan terkait penyelewengan kuota haji.

“Kalau umpamanya mengenai pengalihan kuota itu tidak mendapatkan jawaban, mari kita tanya presiden, karena Keppresnya dari dia,” kata Marwan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (11/7).

Timwas Haji juga mencium indikasi korupsi, tak hanya pelanggaran terhadap UU terkait pengalihan kuota haji, yakni UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada pasal 64 ayat 2, yang menyatakan kuota haji khusus ditetapkan hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

“Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50% itu terindikasi ada korupsi. Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” kata Luluk.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY) tetap akan memberikan hasil pengawasan PPDB di SMA N 3 Yogyakarta ke Disdikpora DIY.

Meski, anak direktur perusahaan swasta yang diduga melakukan fraud untuk masuk ke SMA tersebut telah mengundurkan diri.

"Kita update, kita juga sudah membuat laporan hasil pengawasan nanti disampaikan ke dinas itu. Tetap walaupun (siswa) sudah mengundurkan diri tetapi tetap sebagai bagian pertanggungjawaban melakukan pemberitahuan ya kita akan memberikan hasil pengawasan kami ke dinas," kata Kepala Keasistenan Pencegahan dan Koordinator Tim Pemantau PPDB ORI DIY, Chasidin, di kantornya, Senin (8/7).

Salah satu yang akan diberikan dinas adalah saran perbaikan sistem.

"Salah satunya itu karena kan itu juga masalah juknisnya masih ada kekosongan yang mungkin bisa diakomodir atau disiasati oleh orang tua," jelasnya.

Di sisi lain, Chasidin juga mendapatkan informasi anak direktur tersebut akan masuk ke SMA negeri lain.

"Kita belum secara lengkap, nanti kita dalami apakah masuk ke SMA lain itu sesuai dengan juknisnya atau tidak," bebernya.

Tempat pengolahan sampah ilegal muncul di wilayah Ganjuran, Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, beberapa waktu lalu. Truk-truk sampah DLH Kota Yogyakarta disebut membuang sampah di lokasi tersebut.

Kini, tempat tersebut telah ditutup oleh Pemerintah Kapanewon setempat.

Terkait polemik ini, Sekda DIY Beny Suharsono, menegaskan Kota Yogyakarta hanya membuang sampah di TPA Piyungan, Kabupaten Bantul. Tak ada tempat lain.

"Kota tidak membuang sampah ke mana-mana. Kota konsisten diarahkan membuang ke transisi satu dan transisi dua (TPA Piyungan)," kata Beny ditemui di Kabupaten Bantul, Sabtu (6/7).

Pemda DIY membuka peluang bagi siapapun yang ingin sama-sama mengelola sampah Kota Yogyakarta. Namun, harus pula dibarengi dengan komunikasi.

"Sampah kota dibuang ke Pundong, tidak. Saya jawab 'enggak' karena satu pintu itu kebijakannya Pemda DIY dan seluruh kabupaten kota mempunyai satu misi semua ke TPST Piyungan di transisi satu dan transisi dua," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta mengaku tidak menjalin kerja sama dengan tempat pengolahan sampah tak berizin di wilayah Ganjuran, Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul.

Hal ini untuk menanggapi truk-truk sampah DLH Kota Yogyakarta yang membuang sampah di lokasi tersebut.

"Enggak. Kita tidak ada kerja sama dengan Pundong," kata Kepala DLH Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto, ditemui di kantor DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (4/7).

Sugeng mengatakan pihaknya selama ini kerja sama dengan desa lain yang memiliki tempat pengolahan sampah yang resmi. Soal kenapa truk bisa sampai ke Pundong, Sugeng mengatakan ada kesalahan teknis dengan pihak yang mereka ajak kerja sama.

"Ya karena kesalahan teknis (kenapa bisa ke Pundong)," jelasnya.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan informasi penutupan tempat pengelolaan sampah di wilayah Ganjuran, Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul. Ternyata tempat pengolahan sampah tersebut tak berizin.

"Memang pembuangan di situ. Jadi di situ itu dibakar kalau malam," kata Panewu atau Camat Pundong, Vita Yuliatun, melalui sambungan telepon, Rabu (3/7).

Vita menjelaskan, dirinya kemarin telah menelusuri keberadaan tempat pembuangan sampah itu. Hasilnya tempat pembuangan sampah itu ada sejak tutupnya TPA Piyungan.

"Itu sejak Piyungan ditutup itu. Dulu itu kan masih dalam kecil jadi warga tak terdampak. Kemarin ada empat truk ke situ dan itu ternyata truknya DLH Kota (Yogya). Tak klarifikasi tadi malam," katanya.

Vita bertemu dengan konsultan dari pertemuan itu konsultan mengatakan telah menjalin kerja sama dengan seseorang yang berinisial U.

"Itu beliau person. Cuma tinggalnya enggak di sini yang asli sini istrinya. Konsultan itu kerja sama dengan Pak U terkait mengolah sampah di Srihardono itu," jelasnya.

Vita menyebut, meski lahan itu milik pribadi tapi tak bisa serta merta digunakan sebagai tempat pengolahan sampah. Tempat tersebut pun tak mengantongi izin.

"Ternyata izin nggak ada. Terus prosedur pembakaran tidak sesuai prosedur dan aturan," katanya.

Vita telah meminta aktivitas di sana dihentikan. Biasanya aktivitas pembakaran dilakukan jam 12 malam hingga dini hari.

"Tadi sudah sepakat dengan Pak Kapolsek dan Danramil, aktivitas di sana dihentikan. Kalau mau dilanjutkan izin dilengkapi dulu. Izin kalau tanpa tanda tangan warga ya enggak bisa," katanya.

"Yang Pak U sudah bersedia hari ini tempat itu bersih. Membersihkan di tempat itu," jalannya.

Hasil penelusuran Vita dari konsultan mengatakan, mereka membayar satu truk sampah Rp 1,5 juta.

"Kemarin aja ada empat truk," katanya.

Anak dari direktur perusahaan yang membawahi sejumlah rumah sakit swasta putuskan mundur dari SMAN 3 Yogyakarta.

"Mungkin karena pertimbangan tumbuh-kembang anak. Ortu (putuskan) mengundurkan diri," kata Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya, melalui sambungan telepon, Jumat (5/7).

Lanjutnya, si anak masih bisa masuk SMA negeri lain dengan mendaftar di sekolah yang kuotanya belum terpenuhi.

"Banyak yang tidak daftar ulang kemarin itu ada beberapa sekolah negeri yang (siswa) tidak daftar ulang ya karena sudah diterima di madrasah di pondok dan itu cukup banyak," katanya.

Didik mencatat ada sejumlah sekolah yang kuotanya belum terpenuhi.

"Itu SMA 9 ada berapa. SMA 11, SMA 10, SMA 7, itu ada beberapa yang kosong," bebernya.

"Tetap mengikuti zonasi. Tetap dari zona 1. Kalau zona 1 tidak terisi baru zona berikutnya," bebernya.

Sementara itu, soal polemik ini, dari sisi administrasi dan verifikasi menurut Didik perlu diperkuat.

"Regulasi mungkin kita perlu tinjau lagi," katanya.

Verifikasi yang kuat penting untuk mengetahui kondisi di lapangan secara faktual. "Dari sisi administrasi mungkin tidak ada yang dilanggar, tapi faktualnya seperti apa kan gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) Budhi Masturi mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi ke SMA N 3 Yogyakarta terkait dugaan fraud seorang direktur perusahaan di PPDB.

Direktur perusahaan yang membawahi berbagai rumah sakit itu diduga mengakali aturan dengan menitipkan anaknya ke KK orang lain di Kridosono yang masuk zonasi radius SMA N 3 Yogyakarta.

Lantaran famili lain sudah tak bisa untuk PPDB zonasi radius, direktur perusahaan tersebut membuat surat perwalian anak yang dikeluarkan notaris. Hingga akhirnya si anak diterima di SMAN 3 Yogyakarta.