Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi alias Pansel Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 20 nama orang yang lolos tahap penilaian profil. Namun demikian, sangat sedikit unsur masyarakat sipil yang lolos dalam seleksi tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik 20 calon pimpinan (capim) lembaga tersebut yang dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) karena kurang adanya representasi unsur masyarakat.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa pimpinan KPK seharusnya diisi oleh unsur pemerintah dan masyarakat. Hal itu diamanatkan oleh Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, pasal 43 ayat (3).

Nawawi lalu menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor itu.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Pimpinan KPK dari unsur hakim itu mengingatkan pentingnya kehadiran unsur masyarakat dalam pimpinan KPK. Kendati tidak disyaratkan berapa, namun Nawawi mengingatkan agar calon pimpinan KPK tidak didominasi oleh unsur pemerintah.

"Jangan sampai pansel memilih orang-orang pemerintahan semua tanpa ada unsur masyarakat," tuturnya.

Alasan Pensel Capim KPK

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel) KPK Muhammad Yusuf Ateh memaparkan, 20 nama calon pimpinan KPK itu disaring dari 40 peserta yang sebelumnya menjalani profile assessment pada 28–29 Agustus. Sebanyak 20 dari 40 peserta seleksi calon dewan pengawas (dewas) juga disaring melalui seleksi tersebut.

Ateh menyebut penilaian dilakukan oleh penyedia jasa eksternal, evaluasi sembilan orang anggota pansel KPK serta masukan dari instansi hingga masyarakat.

"Dari jumlah peserta profil assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk calon pimpinan ada 20 orang dan dewan pengawas ada 20 calonnya," katanya pada konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni wawancara dan tes kesehatan Jasmani Rohani pada 17 dan 18 September untuk calon pimpinan, sedangkan 19-20 September untuk calon dewas.

Ke depan, para peserta seleksi calon pimpinan maupun dewas KPK nantinya akan disaring hingga 10 orang untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 orang tersebut akan menjalani seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Sebelumnya, terdapat 40 nama peserta calon pimpinan KPK yang menjalani tes penilaian profil. Misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hingga mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun, keduanya masuk ke dalam 20 orang peserta yang juga tidak lolos.

Berikut nama-nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap penilaian profil:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar

7. I Nyoman Wara

8. Ibnu Basuki Widodo

9. Ida Budhiati

10. Johan Budi Sapto Pribowo

11. Johanis Tanak

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan

15. Poengky Indarti

16. Sang Made Mahendrajaya

17. Setyo Budiyanto

18. Sugeng Purnomo

19. Wawan Wardiana

20. Yanuar Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi alias Pansel Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 20 nama orang yang lolos tahap penilaian profil. Namun demikian, sangat sedikit unsur masyarakat sipil yang lolos dalam seleksi tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik 20 calon pimpinan (capim) lembaga tersebut yang dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) karena kurang adanya representasi unsur masyarakat.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa pimpinan KPK seharusnya diisi oleh unsur pemerintah dan masyarakat. Hal itu diamanatkan oleh Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, pasal 43 ayat (3).

Nawawi lalu menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor itu.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Pimpinan KPK dari unsur hakim itu mengingatkan pentingnya kehadiran unsur masyarakat dalam pimpinan KPK. Kendati tidak disyaratkan berapa, namun Nawawi mengingatkan agar calon pimpinan KPK tidak didominasi oleh unsur pemerintah.

"Jangan sampai pansel memilih orang-orang pemerintahan semua tanpa ada unsur masyarakat," tuturnya.

Alasan Pensel Capim KPK

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel) KPK Muhammad Yusuf Ateh memaparkan, 20 nama calon pimpinan KPK itu disaring dari 40 peserta yang sebelumnya menjalani profile assessment pada 28–29 Agustus. Sebanyak 20 dari 40 peserta seleksi calon dewan pengawas (dewas) juga disaring melalui seleksi tersebut.

Ateh menyebut penilaian dilakukan oleh penyedia jasa eksternal, evaluasi sembilan orang anggota pansel KPK serta masukan dari instansi hingga masyarakat.

"Dari jumlah peserta profil assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk calon pimpinan ada 20 orang dan dewan pengawas ada 20 calonnya," katanya pada konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni wawancara dan tes kesehatan Jasmani Rohani pada 17 dan 18 September untuk calon pimpinan, sedangkan 19-20 September untuk calon dewas.

Ke depan, para peserta seleksi calon pimpinan maupun dewas KPK nantinya akan disaring hingga 10 orang untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 orang tersebut akan menjalani seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Sebelumnya, terdapat 40 nama peserta calon pimpinan KPK yang menjalani tes penilaian profil. Misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hingga mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun, keduanya masuk ke dalam 20 orang peserta yang juga tidak lolos.

Berikut nama-nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap penilaian profil:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar

7. I Nyoman Wara

8. Ibnu Basuki Widodo

9. Ida Budhiati

10. Johan Budi Sapto Pribowo

11. Johanis Tanak

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan

15. Poengky Indarti

16. Sang Made Mahendrajaya

17. Setyo Budiyanto

18. Sugeng Purnomo

19. Wawan Wardiana

20. Yanuar Nugroho

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Empat jenderal yang diajukan Polri mengikuti seleksi calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki harta kekayaan antara Rp 1 sampai 10 Miliar. Paling kaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah Komisaris Jenderal (Komjen) Ridwan Zulkarnain Panca Putra yang memiliki harta setotal Rp 10,2 miliar.

Komjen RZ Panca Putra, berdasarkan LHKPN periode 2023-April 2024 tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang berada di dua tempat. Tanah dan bangunan seluas 254 meter persegi (m2) dan 180 m2 yang berada di Kota Semarang senilai Rp 4 miliar. Dan tanah serta bangunan seluas 250 m2-180 m2 yang berada di Kota Tangerang Selatan senilai Rp 3 miliar.

Ia juga memiliki harta berupa kendaraan roda empat Toyota Harier 2010 seharga Rp 175 juta, dan Honda CRV 2014 seharga Rp 250 juta. Komjen Panca yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu tercatat tak memiliki utang. Namun memiliki uang kas dan setara sebesar Rp 2,67 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp 105 juta. “Total harta kekayaan, Rp 10,205 miliar,” begitu berdasarkan LHKPN.

Sedangkan paling sedikit hartanya adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Poerwanto dengan total harta kekayaan senilai Rp 926 juta. Irjen Djoko saat yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) berdasarkan LHKPN periode yang sama tercatat memiliki harta kekayaan berupa dua aset tanah dan bangunan yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar).

Di antaranya, tanah dan bangunan seluas 456 m2 dan 250 m2 senilai Rp 350 juta di Kota Tasikmalaya. Serta tanah seluas 266 m2 di Kota Tasikmalaya senilai Rp 130 juta. Irjen Djoko yang pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tirtipikor) Bareskrim Polri itu, juga tercatat tak memiliki utang. Namun memiliki uang kas dan setara Rp 221 juta. Irjen Djoko juga tercatat memiliki dua unit kendaraan berupa Honda CR-V 2016 seharga Rp 210 juta, dan Motor Yamaha NMAX seharga Rp 15 juta. “Total harta kekayaan, Rp 926 juta,” begitu menurut LHKPN.

Selain Komjen Panca Putra dan Irjen Djoko, Polri juga merekomendasikan dua perwira tinggi Polri lainnya untuk capim KPK. Ada nama Komjen Setyo Budiyanto, yang kini menjabat di luar struktur Polri sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan). Berdasarkan LHKPN 2023-April 2024, lulusan AKABRI 1989 itu memiliki harta kekayaan setotal Rp 9,6 miliar. Terdiri atas kepemilikan tanah dan bangunan di Tangerang Selatan, di Makassar, dan di Kota Bogor yang totalnya senilai Rp 7,6 miliar.

Komjen Setyo, berdasarkan LHKPN tersebut juga memiliki harta berupa empat unit kendaraan roda empat dan roda dua setotal Rp 946 juta. Komjen Setyo tak tercatat memiliki utang. Namun memiliki uang simpanan atau setara kas sebesar Rp 705 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 360 juta. “Total harga kekayaan, Rp 9,61 miliar,” begitu berdasarkan LHKPN.

Terakhir adalah Irjen Didik Agung Widjanarko yang saat ini masih menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Irjen Didik berdasarkan LHKPN periode yang sama memiliki total harta Rp 3,28 miliar.

Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024 resmi menutup pendaftaran pada Senin (15/7/2024). Dari sebulan masa pendafataran, tercatat 318 nama yang ikut mendaftar posisi capim KPK, dan 207 nama yang berminat pada posisi Dewas KPK. Dari ratusan pendaftar tersebut, capim KPK nantinya akan melanjutkan proses seleksi sampai menyisakan 10 nama untuk capim, dan 10 nama untuk Dewas KPK yang akan diserahkan kepada Presiden, untuk diteruskan kepada DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, akhirnya mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) periode 2024–2029. Giri membeberkan sederet programnya jika resmi terpilih jadi pimpinan KPK.

Pertama, Giri berjanji mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Salah satunya dengan mengembalikan pimpinan dan integritas pegawai kembali ke titik tertinggi melalui penataan ulang (overhaul) kelembagaan dan sumber daya manusia.

Kedua, Giri ingin melakukan komunikasi dan konsolidasi strategis dengan pemerintahan baru untuk memperkuat politik hukum antikorupsi dan membangun program politik, rasional, dan berintegritas, agar kemanfaatan program yang menyentuh masyarakat dan menuju Indonesia maju terwujud.

"Ketiga, perbaikan mendasar sistem pencegahan korupsi Indonesia dengan mengacu pada fakta dan fenomena penyebab memburuknya Indeks Persepsi Korupsi, dan hasil survei kepercayaan publik kepada KPK," kata Giri saat dikonfirmasi Republika pada Selasa (16/7/2024).

Keempat, Giri berencana memperkuat Dewas KPK di aspek regulasi dan kelembagaan. Tujuannya agar menegakkan prinsip zero tolerance, menjaga integritas KPK dan menjaga HAM. "Kelima, mengembalikan budaya organisasi KPK dengan nilai-nilai antikorupsi, mengganti pola budaya kuno dan konservatif ASN agar menjadi organisasi ASN modern dan agile," ucap Giri.

Keenam, Giri menyebut akan mengembalikan KPK sebagai center of excellent pemberantas korupsi di level internasional. "Ketujuh, melakukan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yaitu membangun jalan kebudayaan antikorupsi yang mendalam, mengakar, mempunyai nilai seni, menghargai kearifan dan penuh keadaban," ujar Giri.

Tercatat, Giri berhenti dari KPK akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK merupakan sebuah tes di era Ketua KPK Firli Bahuri yang sudah dinyatakan melanggar HAM oleh Komnas HAM dan telah terbukti maladministrasi oleh Ombudsman RI.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak panitia seleksi (pansel) memperketat pemantauan rekam jejak calon pimpinan (capim) yang saat ini bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin pansel kebobolan meloloskan capim bermasalah.

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana mendorong pansel untuk memperkuat komunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tujuannya guna mendapat informasi komprehensif soal pegawai atau komisioner KPK yang mendaftar capim KPK periode 2024-2029.

"Jika ada internal KPK yang mendaftar, maka pansel harus benar-benar melakukan penelusuran rekam jejak mereka. Salah satunya, pansel dapat secara aktif menjalin komunikasi dengan Dewan Pengawas untuk menanyakan apakah mereka pernah dilaporkan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Kurnia mengingatkan, capim dari KPK yang terpantau sempat terjerat kasus pelanggaran etik wajib dicermati oleh pansel. Kurnia menyebut fakta persidangan yang pernah disidangkan Dewas harus dipelajari pansel. "Jika pernah (tersangkut kasus etik), maka harus ditelusuri fakta-fakta yang muncul dalam persidangan tersebut," ujar Kurnia.

Kurnia tak ingin pansel hanya berpatokan pada putusan Dewas KPK saja. "Jangan hanya bersandar pada ada atau tidaknya administrasi putusan," lanjut Kurnia.

Selain itu, Kurnia mendorong pemantauan rekam jejak tidak hanya mendasar dari vonis persidangan etik. Pasalnya, sanksi dari Dewas KPK bisa saja diketok ringan lantaran terbatasnya kewenangan.

"Bisa jadi putusannya tidak ada, akan tetapi fakta persidangan sudah terang benderang mengatakan bahwa orang tersebut terbukti melanggar kode etik," ujar Kurnia.

Tercatat, dua wakil ketua KPK, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak memutuskan maju lagi sebagai capim KPK 2024-2029. Kemudian, ada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang ikut mendaftar dalam seleksi tersebut.

Diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) mengungkapkan total Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 mencapai 525 orang.

Jumlah pendaftar Capim sejumlah 318 orang. Mereka terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan pendaftar calon Dewas tercatat ada 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.

Selanjutkan, tim Pansel akan melakukan verifikasi atas dokumen yang telah diunggah. Pansel akan mengumumkan hasilnya pada 24 Juli 2024 melalui halaman KPK.go.id dan Sekneg.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri mengutus empat personel untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa keempatnya dinilai memenuhi persyaratan untuk maju menjadi calon pimpinan KPK.

"Mabes Polri dalam hal ini berdasarkan pada pengumuman pendaftaran seleksi Capim dan Dewas KPK sekira pada tanggal 4 Juni 2024, maka Polri memberikan beberapa nama untuk dalam hal ini yang tentunya melalui seleksi dan memenuhi syarat," ujar Truno di Bareskrim Polri, Selasa (16/7/2024).

Kemudian, dia juga memerinci empat personel Polri itu yakni Irjen di Kementerian Pertanian (Kementan) Komjen Setyo Budianto dan Komjen RZ Panca Putra sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas.

Selanjutnya, dua jenderal Polri bintang dua yaitu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Joko Purwanto serta Deputi pada bidang Koordinasi dan Supervisi di KPK Didi Agung Wijanarko.

"Keempat personil tersebut adalah merupakan personil yang terbaik," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Panitia seleksi (pansel) resmi mengumumkan sebanyak 525 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) KPK periode 2024–2029.

Perinciannya, terdapat 318 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Dari jumlah tersebut, 318 orang itu meliputi 298 pendaftar capim laki-laki dan 20 pendaftar perempuan.

Sementara itu, 207 orang sisanya mendaftarkan diri sebagai calon dewas KPK dengan komposisi 184 pendaftar laki-laki dan 23 perempuan.

Tahapan selanjutnya, terang Arif, adalah verifikasi dokumen yang disertakan oleh 525 pendaftar itu. Nantinya, hasil verifikasi itu akan diumumkan pada 24 Juli 2024 melalui aplikasi maupun di laman resmi KPK serta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polri mengirimkan empat nama para jenderalnya untuk ikut serta seleksi calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029.

Empat nama yang disorongkan itu di antaranya, Komisaris Jenderal (Komjen) Setyo Budianto, Komjen Ridwan Zulkaranin Panca Putra Simanjuntak, Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Poerwanto, dan terakhir dalah Irjen Didi Agung Wijanarko.

Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024 resmi menutup pendaftaran pada Senin (15/7/2024). Dari sebulan masa pendafataran, tercatat 318 nama yang ikut mendaftar posisi capim KPK, dan 207 nama yang berminat pada posisi Dewas KPK.

Dari ratusan pendaftar tersebut, Capim KPK nantinya akan melanjutkan proses seleksi sampai menyisakan 10 nama untuk capim, dan 10 nama untuk Dewas KPK yang akan diserahkan kepada Presiden, untuk diteruskan kepada DPR.