Jakarta -

Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menimbulkan kekhawatiran bagi industri. Regulasi itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurut Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), aturan tersebut bisa menurunkan daya saing produk. Aturan baru soal kemasan rokok juga berpotensi menekan angka ekspor hasil tembakau hingga 35%.

"Dengan packaging seperti ini, ekspor hasil tembakau itu akan turun 35%. Di negara-negara (tujuan ekspor akan bertanya) ini apa, ini produk apa, karena itu sangat penting," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Biaya produksi juga bisa bengkak hingga 18-25% jika aturan tersebut terealisasi. Oleh karena itu perlu kajian komprehensif yang tetap memperhatikan kelangsungan industri dan juga kesehatan.

"Yang jelas buat industri rokok, ini peningkatan biaya produksi. Hitungan saya meningkatnya seberapa persen sih? 18-25%, beban lagi. Ini ya makanya perlu perlulah kajian yang komprehensif untuk terkait industri-industri yang sangat strategis untuk ekonomi apalagi kesehatan juga perlu diperhatikan," ujar Adik.

Ia menjelaskan, industri hasil tembakau di Jawa Timur punya peran yang cukup krusial. Industri tersebut menyumbang hingga Rp 19,6 triliun dari sisi pajak bukan cukai.

Kemudian ada peran industri hasil tembakau dalam pembukaan lapangan pekerjaan dan solusi permasalahan pengangguran. Adik menilai industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga level lulusan SD dan SMP.

"Di Jawa Timur ini tingkat penganggurannya di usia SD sampai SMP itu tinggi banget, jawabannya adalah di industri rokok. Karena di industri rokok tidak perlu ijazah yang tinggi-tinggi, ini jawaban dari tingkat pengangguran dengan lulusan yang seperti itu, itu satu," jelas Adik.

"Kedua, banyak industri rokok di Jawa Timur, industri hasil tembakau di Jawa Timur, ada peraturan pemerintah industri harus menyerap tenaga difabel itu 1%. di Jawa Timur rata-rata industri hasil tembakau sudah menyerap difabel itu 4%," tutupnya.

(ily/kil)

Jakarta -

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak sejumlah pasal terkait aturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Salah satunya aturan mengenai penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

Sebab selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Dia (pedagang) selama ini menikmati dari jualan rokok seperti biasanya kemudian ada peralihan itu (pindah ke rokok ilegal) ya kan itu mengurangi pendapatan," ucap Mujiburrohman.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya lagi.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara batal dilakukan pada September. Rencana ini disebut tidak semudah yang dibayangkan.

Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa besarnya skala pembangunan di IKN membuat rencana pemindahan ASN tidak dapat dilakukan segera. Alhasil pemerintah mengkaji ulang rencana memindahkan ASN ke IKN pada September 2024.

Pemindahan ribuan ASN ke IKN menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi, Sabtu (9/7/2024). Berikut selengkapnya:

1. Lagi–Lagi Pemerintah Undur Pemindahan ASN ke IKN

Presiden menuturkan bahwa belum rampungnya sejumlah fasilitas pendukung untuk hunian ASN menjadi kendala utama batalnya pindah ke IKN.

Menurut Jokowi, pemerintah mesti memperhatikan kesiapan infrastruktur karena sebagian infrastruktur masih dikerjakan meski sebagian lainnya sudah siap.

Rencana memindahkan ASN mesti memperhatikan kesiapan rumah dan apartemen yang hendak ditempati beserta instalasi dasar seperti air dan listrik. “Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap. Semuanya,” katanya.

Pihaknya juga bakal berkunjung ke IKN untuk mengkonsolidasi perencanaan pembangunan IKN sesuai target dengan Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menurutnya untuk membangun ekosistem sebesar IKN maka memang memakan waktu dan biaya yang tak sedikit.

2. Terbang Tinggi PTDI di Pasar Afrika

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memperluas pasar internasionalnya dengan menandatangani pengadaan lima pesawat N219 untuk Republik Demokratik Kongo di Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024.

Pengadaan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen kontrak jual beli pesawat N219 untuk end user Pemerintah Republik Demokratik Kongo oleh Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan, dan CEO Setdco Group Setiawan Djody.

Momentum tersebut disaksikan oleh Menteri PPN RI/Bappenas, Suharso Monoarfa dan Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Bali Resort, Nusa Dua, Bali.

Pesawat N219 merupakan produk buatan anak bangsa. Amalia mengatakan, pesawat yang dijual ke Kongo memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Amalia menjelaskan nilai penjualan kelima unit pesawat tersebut adalah sekitar US$66,2 juta tau sekitar Rp1,02 triliun dengan asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS.

3. Menghindari Konflik Merek Dagang Belajar dari Sengketa Polo

Jenama fesyen Ralph Lauren sangat populer dengan kaus polo di kancah global. Bahkan setelah kaus polo Ralph Lauren, tidak sedikit brand atau merek lain yang mengikuti gaya fesyen yang sama dengan memproduksi kaus serupa meskipun dengan detail yang berbeda-beda.

Tak terkecuali di Indonesia, bahkan terdapat nama merek Polo meskipun merek itu berbeda dengan Polo Ralph Lauren. Sekadar pengingat, Polo Ralph Lauren didirjan pada 1968, beda satu tahun setelah Ralph Lauren Corporation. Merek tersebut identik dengan lini pakaian khusus pria, berfokus pada setelan jas dan pakaian olahraga berkualitas tinggi.

Sementara Ralph Lauren Corporation memulai bisnisnya dengan penjual dasi untuk Brooks Brothers hingga akhirnya membuka tokonya sendiri di Rodeo Drive, Baverly Hills. Bisnis berkembang dan memperluas bisnis dengan berbagai lini produk mencakup pakaian pria dan wanita, perabot rumah tangga, dan wewangian.

Ada juga merek Polo di Amerika, tak kalah tenar dan berkualitas tinggi yakni U.S. Polo Assn. Merek tersebut terintegrasi langsung dengan United States Polo Association atau USPA. Mereka adalah organisasi pengelola olahraga polo di Amerika Serikat. Lalu, bagaimana menghindari konflik merek dagang?

4. Pemacu Booming Pasar Smartphone Indonesia

GfK Indonesia–An NielsenIQ (NIQ) Company dalam laporan POS Retail Audit menunjukkan pasar smartphone Indonesia pada paruh pertama 2024 bertumbuh sebesar 3,8% (year-on-year) menjadi Rp48,9 triliun.

Berdasarkan riset dengan menggunakan basis data penjualan ritel (data sell-out) tersebut juga menunjukkan bahwa pulau Jawa masih tetap menjadi pasar utama untuk pembelian smartphone secara offline. Mesksi demikian, penjualan di wilayah lain Indonesia meningkat dengan cepat.

Sekitar 40% dari semua penjualan smartphone kini terjadi di luar Jawa, menunjukkan meningkatnya keberagaman regional untuk pasar smartphone.

Pada saat yang sama, meskipun jangkauan 5G belum ada atau belum tersebar secara merata, ponsel 5G dengan cepat mendapatkan popularitas di Indonesia. Pangsa pasar ponsel 5G melonjak menjadi 56,9% di paruh pertama 2024 dari 44,3% pada periode yang sama 2023.

Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat ini, produsen smartphone memperluas penawaran 5G mereka untuk mencakup semua titik harga.

5. Menimbang Besaran Kuota FLPP Dalam Program 3 Juta Rumah di 2025

Alokasi pembiayaan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 220.0000 unit dengan nilai anggaran Rp18,77 triliun di tahun depan.

Untuk diketahui, pada bulan ini, Pemerintah menambah kuota rumah subsidi sebanyak 34.000 unit rumah sehingga total FLPP tahun ini menjadi 200.000 unit rumah.

Adapun sebelumnya anggaran untuk merumahkan rakyat khususnya MBR dengan skema FLPP yang tahun ini hanya sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai 166.000 unit rumah. Di tahun lalu, anggaran FLPP mencapai Rp26,3 triliun untuk memasok sebanyak 229.000 unit rumah subsidi. Diproyeksikan alokasi kuota rumah subsidi tahun ini akan habis pada akhir Agustus.

Di sisi lain, pada pemerintah baru mendatang dicanangkan program 3 juta unit rumah setiap tahun sebagai upaya menyelesaikan permasalahan rumah. Target program 3 juta rumah itu mengalami kenaikan 3 kali lipat dari program sejuta rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan total nilai alokasi 220.000 unit kuota FLPP tahun anggaran 2025 itu mencapai Rp18,77 triliun yang bersumber dari APBN.

Jakarta: Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo, mengajak guru aktif mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70 terkait gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh tentang Undang-Undang Pilkada. Guru juga diminta kritis terhadap situasi politik yang terjadi.

"Teman-teman guru sekalian sekaranglah saatnya kita bersuara. Jangan biarkan demokrasi kita hilang begitu saja. Karena kita perlu memperjuangkan itu, untuk anak cucu bahkan cicit kita, kita perlu ada dan kita perlu bersuara," kata Henny kepada Medcom.id, Jumat, 23 Agustus 2024.

Henny menuturkan guru merupakan bagian dari masyarakat yang diharapkan terus membangun sikap kritis siswa. Guru juga merupakan contoh terdekat setelah orang tua bagi setiap peserta didik.
"Karena itu, penting sekali mengangkat upaya pembangkangan DPR terhadap konstitusi, sebagai bahan diskusi dan refleksi siswa di kelas. Bekal untuk masa depan mereka agar tidak mengulang kesalahan saat ini," ujar dia.

Henny mengatakan apabila guru tak kritis dan tak berani bersuara, masa depan bangsa dipertaruhkan kembali di masa datang. Dia tidak ingin anak-anak yang saat ini masih di bangku sekolah meniru penguasa hari ini.

"Agar saat menjadi pemimpin di masa depan kelak, para siswa tidak membabi buta mempertahankan kekuasaan seperti yang terjadi saat ini. Apalagi dengan menabrak konstitusi yang merupakan kesepakatan bangsa," tegas dia.

Dia mendorong guru bicara di ruang-ruang kelas. "Sebagai contoh kepedulian, cinta Tanah Air yang perlu dirasakan para siswa," ujar dia.

Baca juga: Kampus Diminta Tak Intimidasi Mahasiswa yang Ikut Unjuk Rasa

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemegang hak suara Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) mengajukan protes atas perpanjangan masa bakti Triwatty Marciano sebagai Ketua Umum (Ketum) PP Pordasi periode 2020-2024. Perpanjangan itu hanya berlandaskan Surat Edaran Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman.

Hal itu berawal saat Triwatty menjalankan rapat kerja nasional (rakernas) yang semestinya diagendakan untuk persiapan Munas ke-XIV di Yogyakarta pada 9 November 2023. Agenda itu malah mendadak diubah menjadi rapat perpanjangan masa bakti kepengurusan.

Pengurus Pengprov Pordasi NTB, Abdul Malik menjelaskan, tindakan itu jelas melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Pordasi. Dia menyebut, hal itu juga mengambil paksa hak anggota sebagai pemilik suara dalam menentukan dan memilih ketum periode 2024-2028.

"Mekanismenya hanya melalui Munas, bukan rakernas. Apalagi yang menjadi dasar perpanjangan masa bakti adalah Surat Edaran KONI, Surat usulan dari Triwatty, dan Surat Keputusan oleh Ketum KONI yang mana adalah suami dari Triwatty sendiri," ucap Malik di Jakarta, Ahad (21/7/2024).

Kondisi itu memunculkan dualisme kepengurusan. Situasi itu terjadi karena saat berakhirnya kepengurursan periode 2020-2024 pada 31 Januari 2024, menurut Malik, Ketum Triwatty Marciano tidak menyelenggarakan munas. "Kemudian 13 dari 25 pengurus provinsi (pengprov) dengan nilai bobot korum 64 persen melakukan Munas XIV pada 31 Mei 2024, yang hasilnya Aryo Djojohadikusomo terpilih aklamasi menjadi Ketua Umum Pordasi periode 2024-2028," ujarnya.

Namun, keputusan itu tidak diakui KONI. Malahan, menurut Malik, muncul Surat Keputusan KONI terkait Perpanjangan Ketum PP Pordasi Triwatty Marciano. Dia menilai, hal itu merupakan bentuk abuse of power. "Dan hal ini melanggar Piagam Olimpiade (Olympic Charter) yang telah mengatur hak dan kewajiban berotonom pada seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade," ucap Malik.

Saat ini, PP Pordasi menaungi empat cabang olahraga, yaitu equestrian, pacuan, polo, dan memanah berkuda. Khusus Cabor Berkuda Equestrian adalah cabor yang dipertandingkan di Olimpiade.

Ketua Pordasi Sumatra Barat (Sumbar) Deri Asta menjelaskan, hak otonom wajib diterapkan kalau tetap ingin diakui oleh induk olahraganya di dunia yaitu FEI. "Ini sangat memalukan. Di organisasi mana pun, ketum yang telah berakhir masa baktinya tidak berhak memecat dan memberhentikan pengurus pusat apalagi daerah," kata Deri.