Jakarta -

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 23,5 triliun hingga kuartal III tahun 2024. Jumlah ini naik 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan pencapaian tersebut sejalan dengan kinerja operasional yang tumbuh positif di semua lini bisnis Pelindo Group hingga akhir Triwulan III 2024.

"Peningkatan kinerja operasional di semua segmen bisnis Pelindo menunjukkan bahwa upaya standardisasi dan digitalisasi operasional yang Pelindo jalankan telah berhasil melayani kenaikan arus barang yang terjadi. Standardisasi ini tentu dilakukan secara terintegrasi dengan stakeholders dan pengguna jasa yang berdampak pada penurunan port stay di pelabuhan," ujar Arif dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2024).

Adapun total arus barang non peti kemas mencapai 146 juta ton pada triwulan III-2024, naik sebesar 16% secara tahunan (YoY). Sementara total arus peti kemas juga ikut tumbuh sebesar 7% menjadi 13,8 juta TEUs.

Di sisi lain, Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini menyampaikan apresiasi atas kinerja positif dan konsisten Pelindo selama 3 tahun merger.

"Kami apresiasi atas kerja keras yang sudah dilakukan Pelindo dalam beberapa tahun belakangan ini. Pelindo sudah sangat konsisten melakukan apa yang dituliskan dalam kajian merger, baik itu inisiatif maupun quick win. Standardisasi operasi, digitalisasi, maupun integrasi dan optimalisasi semua dijalankan secara konsisten," kata Desty.

Selain itu, Pelindo juga mencatat kenaikan dari sisi arus kapal dan penumpang. Arus kapal naik sebesar 11% atau sebesar 1,04 milyar GT. Hal yang sama terjadi pada arus penumpang yang juga naik 9% atau sebanyak 14,7 juta orang pada periode yang sama tahun lalu.

"Pencapaian positif ini tidak lantas membuat kami terlena. Situasi eksternal yang tidak pasti, mendorong Pelindo untuk tetap fokus mempertahankan momentum pertumbuhan ini hingga akhir tahun 2024," pungkas Arif.

(anl/ega)

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang semakin aman, PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) kembali menggelar kegiatan sosialisasi Safety Awareness. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh terminal peti kemas yang dikelola perusahaan, Rabu (6/11).

Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan kerja ini, khususnya bagi para tenaga kerja bongkar muat (TKBM) serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam operasional terminal.

Direktur SDM PT Pelindo Terminal Petikemas Ady Sutrisno menekankan pentingnya pemahaman dan komitmen terhadap safety di terminal sebagai suatu keharusan. Sebab, keselamatan kerja merupakan prioritas utama SPTP.

Ia menegaskan, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan akan perilaku dan kondisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja di lapangan.

"Safety bukan sekedar slogan, himbauan, atau formalitas semata, namun lebih jauh dari itu, safety adalah menyangkut keselamatan bahkan nyawa para pekerja yang ada di dalam area terminal," kata Ady.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara offline di masing-masing terminal ini dihadiri oleh perwakilan dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat, Terminal Head, dan pengurus TKBM.

Para peserta diberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya keselamatan kerja, program safety yang merupakan komitmen SPTP yang diterjemahkan dalam Safety Induction, Minimum Requirement dan Sterilisasi Terminal atau disebut SMS serta berbagai praktik terbaik untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan kerja, seluruh peserta juga melakukan penandatanganan komitmen safety.

Melalui penandatanganan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama secara aktif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif dengan mengusung semboyan 'High Performance Zero Accident'.

"Bagi kami pemahaman dan komitmen keselamatan kerja yang menyeluruh adalah bagian dari upaya keberlanjutan (sustainability) baik dari sisi operasional maupun bisnis perusahaan, kami berharap safety dapat dipahami sebagai kewajiban bukan paksaan, kami harap seluruh stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan," ujar Ady.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Agustinus Maun yang hadir dalam kegiatan safety awareness di Terminal Berlian Pelabuhan Tanjung Perak mengatakan keselamatan kerja bagi TKBM sangat penting.

Mereka bekerja untuk mendukung kelancaran arus logistik yang ada di pelabuhan. Penting bagi para TKBM untuk menjadikan safety sebagai budaya untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja mengingat terminal peti kemas merupakan area yang memiliki risiko tinggi.

"Safety perlu dipahami oleh rekan-rekan TKBM untuk memastikan mereka berangkat kerja ke terminal peti kemas dengan kondisi yang sehat, semangat dan pulang dengan kondisi selamat," ujarnya.

Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak sejumlah pasal terkait aturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Salah satunya aturan mengenai penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

Sebab selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, Jumat (1/11/2024).

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Dia (pedagang) selama ini menikmati dari jualan rokok seperti biasanya kemudian ada peralihan itu (pindah ke rokok ilegal) ya kan itu mengurangi pendapatan," ucap Mujiburrohman.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya lagi.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM?SPSI) kembali menegaskan sikap menolak keras dan kecewa atas upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bersikukuh mendorong aturan untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kemenkes telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut, namun tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM?SPSI, Sudarto AS menyatakan, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

?Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali,? terang Sudarto melalui keterangan pers di Jakarta.

Sebelumnya, FSP RTMM?SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya diterima untuk berdiskusi di kantor Kemenkes. Pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan.

Kemenkes tetap memasukkan pasal?pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan sehingga tidak ada pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Sudarto menegaskan, bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu?buru dalam proses formulasi, terlebih saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik beberapa hari ini. Aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkih serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

?Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di 8%, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar,? Sudarto.

Sudarto menyayangkan, aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% pada kemasan rokok.

Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW dan tidak mencantumkan adanya mandat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Adapun aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru menyadur dari klausul kemasan polos (plain packaging) yang tertera pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan agenda anti tembakau internasional.

Padahal, Indonesia tidak meratifikasi FCTC mengingat kompleksnya ekosistem pertembakauan di dalam negeri. Maka, Sudarto menegaskan pentingnya pengawasan pada proses perumusan kebijakan yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan industri. Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50% GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50% nya adalah hak pelaku industri hasil tembakau.

?Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini,? tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait dan akibatnya menimbulkan polemik tak berkesudahan.

Sudarto memastikan FSP RTMM ? SPSI akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan pada masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Harapan ditujukan pada Pemerintahan baru untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasional dalam membuat aturan dan regulasi yang berdampak pada warga negaranya.

Sebelumnya, FSP RTMM ? SPSI bersama ribuan anggota pekerja tembakau lainnya mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kemenkes pada 10 Oktober 2024 lalu. Aksi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam audiensi untuk mengkaji ulang aturan terkait kemasan rokok tanpa merek yang ditolak tegas oleh ratusan ribu pekerja.

Melanjutkan aksi ini, FSP RTMM ? SPSI mengambil sikap untuk mendesak pemerintah untuk merevisi PP 28/2024 serta membatalkan Rancangan Permenkes yang akan memberikan kerugian signifikan dan mengancam PHK masal terhadap sektor pekerja tembakau.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten perkapalan PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) akan mendatangkan tiga kapal baru hingga akhir tahun ini dari China dan Jepang.

Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia mengatakan pihaknya akan kedatangan tiga kapal peti kemas baru yaitu kapal Sinar Pangkalan Susu pada November dan Sinar Sumatera serta Sinar Pangkalan Brandan pada Desember mendatang.

“Saat ini sudah datang 9 kapal dari total 12 kapal yang dijadwalkan tahun ini. Tersisa 1 lagi di November [2024] dan 2 lagi di Desember,” kata Bani dalam konferensi pers capaian kuartal III/2024, Kamis (31/10/2024).

Bani melanjutkan tiga kapal tersebut merupakan produksi China dan Jepang. Ketiganya telah selesai di bangun dan disebut datang sesuai jadwal.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, SMDR menyerap belanja modal hingga US$80 juta atau setara Rp1,31 triliun (kurs jisdor Rp16.435) sepanjang semester I/2024.

Bani M. Mulia mengatakan pihaknya telah merealisasikan delapan kapal baru dengan kisaran harga bervariasi. Sisanya sebanyak 4 unit kapal lagi akan direalisasikan pada semester II/2024.

“Rinciannya bervariasi, kapal ‘jagoan’ kita di kisaran US$30 juta hingga US$40 juga, kalau kapal lain kisaran belasan hingga US$20 juta,” kata Bani dalam paparan publik, Rabu (26/6/2024).

Sampai dengan semester I/2024 SMDR melakukan pembelian 8 kapal dari rencana 12 kapal tahun ini dan akan datang 4 kapal lagi di semester II/2024 sebagai bagian dari rencana pengembangan bisnis.

Adapun perincian kapalnya ialah Sinar Ternate dan Sinar Tidore dengan jenis tanker vessel, Kapal Amanah Barito dan Amanah Banjar, Sinar Sulawesi dan Sinar Pajajaran dengan jenis container vessel serta Jaya Barito dan Jaya Nuur dengan jenis barge.

Bani mengungkapkan belanja modal sepanjang 2024 adalah sebesar US$280 juta. Capex tersebut akan digunakan untuk pembelian 12 kapal serta pembangunan beberapa pelabuhan di Indonesia.

Jakarta -

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) protes dengan pengetatan aturan tembakau yang dikeluarkan pemerintah untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kemenkes telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut, namun tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menyatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

"Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali," terang Sudarto dalam siaran pers ditulis Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, FSP RTMM-SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya diterima untuk berdiskusi di kantor Kemenkes. Pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan.

Namun, melalui perkembangan terbaru ini membuktikan Kemenkes masih abai dan memilih tidak mendengarkan kekhawatiran dan masukan dari serikat pekerja dan ekosistem industri hasil tembakau.

Kemenkes tetap memasukkan pasal-pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan sehingga tidak ada pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Sudarto menegaskan bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu-buru dalam proses formulasi, terlebih saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik beberapa hari ini.

Aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkih serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

"Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di 8%, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar," Sudarto.

Sudarto menyayangkan aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% pada kemasan rokok.

Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW dan tidak mencantumkan adanya mandat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Adapun aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru menyadur dari klausul kemasan polos (plain packaging) yang tertera pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan agenda anti tembakau internasional. Padahal, Indonesia tidak meratifikasi FCTC mengingat kompleksnya ekosistem pertembakauan di dalam negeri.

Maka, Sudarto menegaskan pentingnya pengawasan pada proses perumusan kebijakan yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan industri. Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50% GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50% nya adalah hak pelaku industri hasil tembakau. "Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini," tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait dan akibatnya menimbulkan polemik tak berkesudahan. Sudarto memastikan FSP RTMM - SPSI akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan pada masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Harapan ditujukan pada Pemerintahan baru untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasional dalam membuat aturan dan regulasi yang berdampak pada warga negaranya.

Sebelumnya, FSP RTMM - SPSI bersama ribuan anggota pekerja tembakau lainnya mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kemenkes pada 10 Oktober 2024 lalu. Aksi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam audiensi untuk mengkaji ulang aturan terkait kemasan rokok tanpa merek yang ditolak tegas oleh ratusan ribu pekerja. Melanjutkan aksi ini, FSP RTMM - SPSI mengambil sikap untuk mendesak pemerintah untuk merevisi PP 28/2024 serta membatalkan Rancangan Permenkes yang akan memberikan kerugian signifikan dan mengancam PHK masal terhadap sektor pekerja tembakau.

(kil/kil)

Jakarta -

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih menjadi polemik yang dikeluhkan banyak pihak, khususnya untuk Pasal yang mengatur terkait produk hasil tembakau dan cara penjualannya.

Di mana yang kerap menjadi sorotan adalah aturan dalam Pasal 434 Ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2028 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

a. menggunakan mesin layan diri;
b. kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil;
c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
e. dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," tulis Pasal 434 Ayat (2) aturan tersebut.

Dalam hal ini sejumlah pihak merasa aturan terkait larangan berjualan rokok secara eceran alias keteng (huruf c) dan jarak minimal dari institusi pendidikan (huruf e) tidak relevan dan sangat memberatkan.

"Kami resah karena aturan ini secara perlahan membunuh kami. Larangan penjualan rokok eceran saja sudah sangat memberatkan, ditambah lagi aturan jarak minimal dengan institusi pendidikan. Ini tidak relevan. Lagipula, kami tidak mungkin menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur," ungkap Ketua Paguyuban Pemilik Warung Kopi, Hussein Gozali, Jumat (27/9/2024) lalu.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ungkap Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Suhendro dalam keterangannya, Minggu (4/8/2024) lalu.

Di luar itu ada juga Pasal 435 PP 28/2024 terkait yang turut menjadi polemik. Di mana dalam Pasal itu seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan atas desain dan tulisan produk.

Setiap Orang yang memproduksi dan I atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis

Kemudian aturan terkait kemasan rokok dan produk hasil tembakau dirinci dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Di mana RPMK itu mengusulkan kemasan rokok yang dijual tidak menunjukkan merek alias polos. Hal inilah yang kemudian membuat sejumlah kelompok masyarakat tercatat sudah menyampaikan penolakan mereka dengan tegas meski aturan ini belum resmi disahkan.

"Sejak masih dalam bentuk RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah), kami sudah menolak secara tegas. Kami buat petisi, tapi tidak didengarkan pemerintah. Sekarang, lagi-lagi, RPMK dengan aturan rokok kemasan polos tanpa merek, dan banyak aturan lain yang sangat menekan industri tembakau juga sedang dikejar untuk dirampungkan. Padahal aturan ini jelas-jelas akan membunuh keberlangsungan petani tembakau," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DI Yogyakarta, Sutriyanto, dalam keterangannya Kamis (9/10/2024) lalu.

"Beberapa pasal dalam RPMK 2024 berpotensi merugikan petani tembakau, UMKM, asosiasi dan industri rokok. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk penolakan dari beberapa kelompok," tutur Sarmidi dalam siaran persnya kemarin.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menyampaikan kekecewaanya terhadap pengetatan aturan kemasan tembakau.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menjelaskan sebelumnya aksi unjuk rasa ini telah membuahkan audiensi, di mana Kemenkes diwakili oleh Ketua Tim Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Benget Saragih, hadir menemui perwakilan FSP RTMM-SPSI dan menghasilkan keputusan bahwa Kemenkes akan mempertimbangkan kembali aturan ini.

"Secara lisan yang kami dengar saat perwakilan kami tanggal 10 Oktober diterima masuk oleh Kemenkes, dikatakan bahwa tidak dan/atau belum ada rencana penyeragaman kemasan. Namun demikian, sampai saat ini kami belum diundang kembali untuk membahas Rancangan permenkes tersebut sesuai janji dan kesepakatan tertulis," kata dia dalam keterangannya, ditulis Rabu (30/10/2024).

Akan tetapi, Sudarto mengatakan pihaknya mendapat informasi terbaru bahwa Kemenkes tetap akan mendorong aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Di mana Kemenkes tetap akan mewajibkan keseragaman warna kemasan dan logo, serta penulisan merek menggunakan huruf yang sama.

Tentu, keputusan ini mengecewakan FSP RTMM-SPSI karena hal ini membuktikan bahwa Kemenkes abai dengan suara mereka dan tetap mendorong aturan yang akan merugikan industri tembakau untuk memasarkan produk legalnya. "Kalau penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini dipaksakan maka akan bertabrakan dengan aturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di mana identitas merek telah dilindungi secara hukum," ujar dia.

Sudarto juga melihat aturan ini bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang akan mendorong target pertumbuhan ekonomi hingga 8% sampai akhir masa jabatan. Karena kebijakan ini berpotensi mematikan seluruh ekosistem industri tembakau, imbasnya secara ekonomi mencakup penurunan penerimaan cukai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

"Seharusnya, setiap kebijakan dan regulasi harus memperhatikan dampaknya, di mana seharusnya tidak semakin menyengsarakan kelompok bawah wong cilik yang paling lemah," ucapnya.

Sudarto juga mengingatkan bahwa mandat Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 hanya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% dan Rancangan Permenkes semestinya tidak melenceng dari aturan yang semestinya diterapkan. "Wewenang Kemenkes harusnya sesuai UU Nomor 17/2023, yaitu hanya mengatur pengaturan peringatan kesehatan sebesar 50% saja," serunya.

Melihat dampak ini, Sudarto berharap pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu dapat melindungi mereka dan secara tegas membatalkan aturan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa merek yang akan berimbas pada sektor tembakau.

"Kami berharap pemerintahan baru dapat menjaga komitmen dan konsistensinya dengan tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan polemik besar di masyarakat di saat gelombang PHK terus terjadi. Ini sangat kami sesalkan di mana aturan pemerintah tidak berpihak pada tenaga kerja," tutup Sudarto.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah akan menggenjot ketahanan pangan, khususnya di desa. Ketahanan pangan ini masuk dalam target swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun dana desa pada 2024 dalam APBN sebesar Rp 71 triliun. Menurut Zulhas, ada dana sebesar Rp 14 triliun atau 20% dari total anggaran belum digunakan dengan baik.

"Ini untuk ketahanan pangan ini ternyata dari Rp 71 triliun Dana Desa, ada Rp 14 triliun, 20% Rp 14 triliun lebih itu harus untuk ketahanan yang saat ini belum terkoodinasi dengan baik," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Zulhas mengatakan pihaknya akan segera membuat perencanaan bagaimana dana desa itu bisa digunakan oleh desa-desa untuk ketahanan pangan.

"Nanti kita akan kasih modul sehingga apa yang harus dikerjakan desa-desa itu untuk dalam rangka masalah ketahanan pangan," jelasnya.

Sebagai informasi, jumlah dana desa yang digulirkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 71 triliun. Nilai itu terus meningkat dibandingkan 2015 saat dana desa dialokasikan pertama kali sebesar Rp 20,8 triliun.

Hal ini pernah diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8).

Pada 2024, dana desa dengan anggaran Rp 71 triliun dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Thomas menyebut arah kebijakan penggunaan dana desa di 2024 diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa itu sendiri.

"Hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Uang kita disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa," bebernya.

(ada/das)

Bali -

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peresmian Sentra UMKM BSI di Kampung Candikuning, Bedugul, Bali 18 Oktober 2024.

Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi mengatakan saat ini BSI semakin fokus untuk pemberdayaan UMKM. Ia menekankan pentingnya peran UMKM dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Sentra UMKM Bedugul menjadi model pemberdayaan berbasis ekonomi syariah dengan tiga bidang usaha utama yakni pertanian holtikultura, minimarket yang menjual produk-produk lokal, serta gedung serbaguna untuk kegiatan ekonomi dan sosial seperti pertemuan dan acara pernikahan.

"Kami memilih Bali karena sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Dengan adanya Sentra UMKM di sini, kami berharap dapat mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali," jelas Dewi di Bedugul, Bali Jumat (18/10/2024).

Sentra UMKM BSI di Bedugul, Kampung Candikuning menjadi salah contoh sentra UMKM BSI yang memilki prioritas sektor pariwisata dan menjadi pertama kali diresmikan oleh BSI. Kampung Candikuning berlokasi di antara 3 obyek wisata popular yaitu Pura Ulun Danu Bratan, Danau Beratan dan Kebun Raya Eka Karya Bali. Di Sentra UMKM BSI Bedugul jumlah penerima manfaat direncanakan sebanyak 50 KK dan 160 jiwa.

"BSI semakin fokus pada pemberdayaan UMKM. Hal tersebut menjadi salah satu upaya strategis perseroan untuk mendorong dan memperkuat peran ekonomi syariah sebagai katalis utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan," ujar Dewi.

Dewi mengatakan, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui dana ZISWAF, khususnya zakat. Oleh karena itu, BSI berkolaborasi dengan BSI Maslahat dan BAZNAS RI membangun Sentra UMKM untuk memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berusaha dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

"Sentra UMKM ini menjadi salah satu implementasi dari program zakat kami, yang diharapkan dapat mengangkat mustahik dari yang semula tidak bankable menjadi bankable," ujar Dewi.

Dewi juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Sentra UMKM BSI dengan BSI UMKM Center yang saat ini ada di empat kota besar Indonesia.

"Kelas usaha di Sentra UMKM berbeda dengan UMKM Center. Di UMKM Center, kami mendukung usaha kecil, menengah, dan mikro, sedangkan di Sentra UMKM fokus kami adalah pada usaha mikro dan ultra mikro," jelas Dewi.

Ia juga menambahkan bahwa penerima manfaat UMKM Center terbuka untuk umum dan didanai melalui pembiayaan sedangkan Sentra UMKM ditujukan khusus untuk mustahik, dengan pendanaan berasal dari zakat, dengan fokus untuk membantu UMKM menjadi legal, feasible, dan bankable.

Hingga Agustus 2024, BSI telah membangun 35 Sentra UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Program ini telah memberikan manfaat kepada 3.717 jiwa dengan penyaluran dana zakat sebesar Rp 17,4 miliar, di mana Rp 1,5 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk Sentra UMKM Bedugul.

Dewi menegaskan bahwa pembukaan Sentra UMKM BSI ini juga merupakan salah satu komitmen BSI untuk meningkatkan pariwisata di Bali, khususnya di kawasan Bali Tengah agar terjadi pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Bali.

"Semoga kehadiran BSI di Bedugul mampu membawa nilai tambah, kemaslahatan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Bali," jelas Dewi.

(kil/hns)

KOMPAS.com - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mencatat jumlah arus peti kemas di TPK Ambon periode Januari-September 2024 sebanyak 78.478 twenty-foot equivalent unit (TEUs) atau tumbuh sekitar 5 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Adapun arus peti kemas periode Januari-September 2023 sebanyak 74.919 TEUs.

Pertumbuhan arus peti kemas tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di kisaran 3,12 persen pada triwulan II-2024.

Terminal Head Terminal Peti Kemas (TPK) Ambon Yandy Sofyan mengatakan, peningkatan arus peti kemas juga dipicu adanya penambahan dua call (kedatangan kapal) setiap bulan oleh salah satu perusahaan pelayaran.

Pelayaran tersebut menjadikan TPK Ambon sebagai lokasi transhipment peti kemas empty untuk wilayah Tual, Fakfak, Kaimana, Sorong dan Jayapura.

“Komoditas yang masuk melalui TPK Ambon sebagian besar adalah barang konsumsi masyarakat seperti sembako dan beberapa bahan bangunan, seperti semen, ada juga aspal,“ kata Yandy dalam siaran pers, Rabu (16/10/2024).

Komoditas yang masuk ke TPK Ambon sebagian besar dikirim dari Surabaya maupun Jakarta.

Jumlah peti kemas yang berisi muatan (full) rata-rata sebanyak 84 persen setiap kedatangan kapal.

Sementara itu, peti kemas yang dimuat atau meninggalkan TPK Ambon lebih didominasi peti kemas kosong (empty) hingga rata-rata 76 persen.

Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan logistik, yakni kapal kembali membawa muatan peti kemas kosong.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA) Maluku HB Sirait mengatakan, persoalan peti kemas kosong menjadi hal umum yang terjadi di sebagian besar wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku.

Menurutnya, ketiadaan industri menjadi kendala utama terbatasnya komoditas yang akan dikirim dari timur ke wilayah barat.

Sebab, sebagian besar muatan dari wilayah timur lebih didominasi oleh hasil alam.

“Komoditas dari Maluku ini cukup banyak, sebut saja kelapa, kopra, pala, cengkeh, rumput laut, ikan dan hasil tangkapan laut lainnya,” terangnya.

Sirait menilail, perlu adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk melakukan konsolidasi barang hasil bumi di wilayah Maluku.

Kemudian, perlu dilakukan kontenerisasi untuk dikirim keluar Maluku. Hal ini dipandang dapat memberikan manfaat untuk peningkatan bagi perekonomian daerah.

Sementara itu, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, kontainerisasi muatan dapat menjadi salah satu upaya SPTP dalam meningkatkan pertumbuhan arus peti kemas.

Menurutnya, SPTP sudah sangat mampu dalam melakukan pelayanan terminal peti kemas.

Hal itu ditunjukkan melalui sejumlah pembenahan pelabuhan yang ada di wilayah timur Indonesia.

Siswanto menyebutkan, potensi muatan peti kemas di wilayah timur Indonesia masih cukup tinggi, terutama yang berkaitan dengan hasil tangkapan laut atau perikanan.

“Pertumbuhan ekonomi hanya mendorong pertumbuhan arus peti kemas secara organik. Perlu cara nonorganik, seperti melalui kontenerisasi komoditas dan menjadikan TPK Ambon sebagai pusat transhipment, untuk wilayah Kepulauan Maluku,” jelasnya.