Di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan dibangun tol baru 2.300 km. Tol ini merupakan bagian dari masterplan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan salah satu proyek jalan tol yang menjadi prioritas.

Sebagai informasi, proyek JTTS yang digarap PT Hutama Karya (Persero) punya panjang sekitar 2.845 km. Dari jumlah tersebut, yang telah masuk tahap penyelesaian hingga beroperasi hingga saat ini ialah sekitar 1.235 km. Dengan demikian, masih ada sekitar 1.600 km jalan lagi yang belum rampung.

"Dari situ saja masih ada 1.600-an km lagi. Nah sisanya ada di IKN, sisanya ada di Jawa, terutama yang menghubungkan misalkan dari Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis-Cilacap (Getaci)," kata Endra di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Tol Getaci sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Secara keseluruhan, panjang tol ini mencapai 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol ini telah beberapa kali mengalami gagal lelang sehingga rencananya baru akan dilelang kembali di era Prabowo.

Kementerian PUPR juga mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu berikutnya pembangunan jalan tol dari Yogyakarta-Bawean.

"Kemudian yang di utaranya melengkapi dari Demak kemudian ke Pati, ke Gresik, nah nyambung di sana. Jadi tapi yang porsi paling besar di Trans Sumatera itu hampir 1.700 km," ujar Endra.

Endra menambahkan kelanjutan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang merupakan sisa ruas untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Saat ini pembangunan baru sampai Besuki sehingga masih ada sekitar 170 km lagi yang perlu dituntaskan.

Namun demikian, Endra belum dapat memastikan mana proyek yang akan masuk ke dalam prioritas. Hal ini mengingat pemerintahan baru belum membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meski begitu, Kementerian PU sudah menyiapkan untuk kelanjutannya.

"Sudah masuk ke dalam pipeline semua. Ya artinya itu program yang sekarang kan mau ditetapkan nanti jadi RPJm kan. Kan belom RPJM-nya, tapi itu dari PU sendiri sudah menyiapkan itu sebagai kelanjutan program pembangunan jalan tol," tutur Endra.

Simak juga Video: 10 Tahun Trans Sumatera Rintis Kekuatan Baru Ekonomi RI

[Gambas:Video 20detik]

Di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan dibangun tol baru 2.300 km. Tol ini merupakan bagian dari masterplan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan salah satu proyek jalan tol yang menjadi prioritas.

Sebagai informasi, proyek JTTS yang digarap PT Hutama Karya (Persero) punya panjang sekitar 2.845 km. Dari jumlah tersebut, yang telah masuk tahap penyelesaian hingga beroperasi hingga saat ini ialah sekitar 1.235 km. Dengan demikian, masih ada sekitar 1.600 km jalan lagi yang belum rampung.

"Dari situ saja masih ada 1.600-an km lagi. Nah sisanya ada di IKN, sisanya ada di Jawa, terutama yang menghubungkan misalkan dari Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis-Cilacap (Getaci)," kata Endra di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Tol Getaci sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Secara keseluruhan, panjang tol ini mencapai 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol ini telah beberapa kali mengalami gagal lelang sehingga rencananya baru akan dilelang kembali di era Prabowo.

Kementerian PUPR juga mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu berikutnya pembangunan jalan tol dari Yogyakarta-Bawean.

"Kemudian yang di utaranya melengkapi dari Demak kemudian ke Pati, ke Gresik, nah nyambung di sana. Jadi tapi yang porsi paling besar di Trans Sumatera itu hampir 1.700 km," ujar Endra.

Endra menambahkan kelanjutan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang merupakan sisa ruas untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Saat ini pembangunan baru sampai Besuki sehingga masih ada sekitar 170 km lagi yang perlu dituntaskan.

Namun demikian, Endra belum dapat memastikan mana proyek yang akan masuk ke dalam prioritas. Hal ini mengingat pemerintahan baru belum membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meski begitu, Kementerian PU sudah menyiapkan untuk kelanjutannya.

"Sudah masuk ke dalam pipeline semua. Ya artinya itu program yang sekarang kan mau ditetapkan nanti jadi RPJm kan. Kan belom RPJM-nya, tapi itu dari PU sendiri sudah menyiapkan itu sebagai kelanjutan program pembangunan jalan tol," tutur Endra.

Simak juga Video: 10 Tahun Trans Sumatera Rintis Kekuatan Baru Ekonomi RI

[Gambas:Video 20detik]

Pengusaha menyoroti rencana Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) yang semakin menekan industri.

Regulasi yang sedang disusun adalah syarat kemasan rokok menjadi polos tanpa logo merk. Menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, industri rokok sudah dibebani dengan 480 aturan, baik dari sisi fiskal maupun non fiskal.

Aturan tersebut mayoritas berisi soal pembatasan. Apalagi Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Perlu kami sampaikan, IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Kami mencatat ada lebih dari 480 peraturan di berbagai tingkatan yang mayoritas berisi pembatasan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IHT juga mengalami kontraksi akibat pandemi dan kebijakan fiskal yang eksesif," katanya kepada detikcom, Kamis (10/10/2024).

"Dengan munculnya pengaturan baru seperti Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang antara lain membatasi nikotin dan tar, melarang bahan tambahan di produk tembakau dan diberlakukannya standarisasi kemasan, akan membuat produk kami berupa kretek menjadi terpuruk," sambung dia.

Terkait standarisasi kemasan, dampaknya tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga akan menjadi karpet merah bagi rokok ilegal, karena semakin sulit membedakan satu merek dengan merek lain.

"Saat ini, yang beda-beda merek dan warnanya saja rokok ilegal cukup marak, apalagi nanti jika distandarkan. Standarisasi kemasan tentu akan menyuburkan rokok ilegal," sebutnya.

Padahal, menurunnya penjualan rokok legal berakibat berkurangnya munculnya lay off karena berkurangnya permintaan. Dampak ikutannya, permintaan tembakau dan cengkeh dari petani pun berkurang yang membuat harga jual tembakau dan cengkeh turun.

Dampak lainnya akan berpengaruh bagi penerimaan negara yang menjadi berkurang karena turunnya permintaan. Karena itu, Henry berharap pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 yang sangat eksesif.

"Hal lainnya, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Apalagi satuan pendidikan ini banyak bentuknya. Selain formal juga ada nonformal dan informal. Dengan berlakunya larangan tersebut, dampaknya bisa kemana-mana," beber Henry.

Dampak paling berat akan dialami oleh pengecer yang berada dekat dengan satuan pendidikan karena tidak lagi dapat menjual produk tembakau di lokasi tersebut. Larangan penjualan ini, kata dia, akan sangat berpengaruh pada pedagang kecil yang selama ini menggantungkan usahanya pada penjualan produk tembakau.

"Menurut kami, larangan penjualan juga akan menyebabkan kesulitan operasional. Padahal, rokok adalah produk legal yang dibuktikan dengan dikenakannya cukai," imbuhnya.

Henry menyebut banyak pihak telah menyuarakan penolakan terhadap berbagai pengaturan yang penuh dengan larangan, termasuk standarisasi kemasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Karena itu, kami berhadap, terutama kepada Presiden dan jajaran kabinet baru, agar pengaturan yang memberatkan IHT di-hold terlebih dahulu, didiskusikan kembali, sampai pada titik keseimbangan pengaturan yang mengakomodasi semua pihak," tutupnya.

Simak Video: Gaprindo Singgung Kenaikan Peredaran Rokok Ilegal di RI

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berbicara tentang kelanjutan program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah program ini akan dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto?

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan Kemenhub sudah mengajukan anggaran untuk program Tol Laut di 2025 sebesar Rp 1,124 triliun. Menurutnya, program ini akan terus dijalankan.

"Kita sudah memasukkan anggaran total (Kemenhub) tahun 2025. Sehingga kemungkinan Tol Laut ini masih jalan. Memang anggaran 2025 belum ketok palu. Nanti di bulan Desember kan baru kita lihat betul anggaran itu dan sampai saat ini masih jalan terus pengajuan dan programnya," kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan dari Tol Laut ini, namun pihaknya tetap berupaya mengevaluasi program ini dan juga bertekad untuk mempertahan program ini pada masa pemerintahan Prabowo.

Hartanto mengatakan Tol Laut ini perlu dipertahankan lantaran jadi salah satu program unggulan Kemenhub. Program Tol Laut dinilai banyak bermanfaat, khususnya dalam menjaga disparitas harga komoditas di wilayah-wilayah terluar.

"Terkait program Tol Laut, bagi kami program Tol Laut adalah program yang unggulan. Dimana tentu konektivitas lebih tercapai, terjangkau, dan ternyata harga-harga komoditas juga bisa turun," kata Hartanto.

Selama 10 tahun masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek Tol Laut terus berkembang. Dari semula hanya tiga kapal pada 2015 bertambah menjadi 39 kapal pada 2024. Lalu dari sisi muatan juga ikut melonjak, dari yang awalnya hanya 30 ton kini mencapai 989,75 ton.

Diketahui tol laut adalah satu di antara program nasional dari Presiden Jokowi. Program ini terbentuk dilatarbelakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara daerah di timur dengan barat.

Simak: Perintis, Tol Laut, dan Ternak: Jembatan Emas Penyambung Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap bahwa Apple belum merealisasikan janji investasinya yang sebesar Rp 1,7 triliun secara penuh. Dari komitmen tersebut, nilai investasi yang belum direalisasikan adalah Rp 240 miliar.

Hal ini menyebabkan Apple tak bisa menjual produk terbarunya, iPhone 16 di Indonesia. Sebagai informasi, Apple memilih skema investasi berbasis inovasi dan membangun Apple Developer Academy untuk memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%.

"Perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia dari komitmen dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun, jadi masih ada gap sekitar Rp 240 miliar," katanya dalam acara Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Apple lalu diharapkan tidak hanya membangun akademi di Indonesia untuk memenuhi syarat TKDN. Hal ini berdasarkan diskusinya dengan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Odo Manuhutu.

Apple diharapkan dapat mendirikan pusat penelitian dan pengembangan, sebab jika hanya membangun sekolah maka pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mampu. Hal ini, kata Agus, demi memenuhi asas keadilan bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

"Tadi saya diminta oleh Pak Odo agar saya bicara dengan Apple jangan hanya membentuk akademi jangan hanya membentuk sekolah karena Indonesia juga mampu untuk membentuk sekolah, tapi kita dorong Apple untuk set-up R&D di Indonesia," bebernya.

Sebagai informasi, regulasi pemenuhan TKDN diatur dalam Permenperin 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Agus menyebut pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN.

Pertama melalui skema manufaktur, kedua skema aplikasi, dan ketiga skema inovasi. Apple lalu memilih opsi yang ketiga, meskipun menurut Menperin skema manufakturlah yang paling ideal. Jika Apple memilih skema manufaktur maka raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu harus membuat produknya di Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan bahwa memang Permenperin 29/2017 ini menurut pandangan saya ini masih ringan terhadap beberapa perusahaan. Dan saya harapkan nanti siapapun nanti akan menjadi Menteri Perindustrian, Permenperin 29/2017 ini harus segera kita revisi," tutupnya.

Simak: Analisis Pengamat soal Alasan Apple Masih Pertimbangkan Buka Pabrik di RI

[Gambas:Video 20detik]