Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mencegah bullying dalam kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Dalam surat edaran itu, diatur grup percakapan program PPDS baik WhatsApp hingga Telegram harus terdaftar resmi sehingga bisa dipantau.

SE tersebut bernomor TK.02.04/D/45679/2024 mengacu pada Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan serta mengurangi angka kejadian bullying pada peserta didik PPDS.

Petugas Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat (Rokomyanmas) Kemenkes, Aji, mengkonfirmasi SE tersebut. Dia menekankan SE itu untuk mencegah terjadinya bullying.

"Tujuan SE ini adalah mencegah adanya tindak bullying/perundingan yang terjadi kepada peserta PPDS terutama di grup-grup WA, telegram, dan lain-lain," kata Aji saat dihubungi, Minggu (27/10).

Nantinya, grup yang perlu didaftarkan merupakan grup yang berfungsi untuk komunikasi kegiatan PPDS.

"Grup yang didaftarkan adalah grup yang berfungsi untuk jaringan komunikasi terkait kegiatan PPDS, misalnya berupa broadcast info, arahan, perintah, koordinasi jaga, atau koordinasi pengelolaan pasien," jelas dia.

Kemenkes tidak bermaksud melanggar ranah privasi peserta PPDS. Menurut Aji, para pihak terkait tetap boleh membuat grup WhatsApp atau Telegram bila itu di luar kegiatan PPDS.

"Kemenkes tidak bermaksud untuk mengganggu ranah privat peserta atau tenaga pendidik, sehingga grup yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan PPDS tidak perlu didaftarkan," ujar dia.

Namun, bila di dalam grup yang tidak terdaftar itu ditemukan adanya tindakan bullying, maka akan diberi sanksi.

"Jika ditemukan bukti adanya bullying berkaitan dengan kegiatan PPDS di grup-grup yang disebutkan dalam poin 3, maka dapat dikenakan sanksi," jelasnya.

Berikut empat poin dalam SE Kemenkes tersebut:

Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Azhar Jaya, 25 Oktober 2024.

Polda Jawa Tengah (Jateng) batal mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan perundungan almarhumah dr Aulia Risma, Selasa (15/10).

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, mengatakan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan pada 7 Oktober 2024 dan hari ini sudah dilakukan gelar perkara. Namun memang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Bahwa masih perlu adanya pendalaman terhadap kasus tersebut. Jadi ada beberapa persyaratan tertentu yang harus didalami oleh penyidik dalam rangka untuk menetapkan tersangka. Jadi sampai dengan saat ini masih ada upaya dari penyidik untuk melakukan pendalaman," ujar Artanto, Selasa (15/10).

Ia menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya mendalami terkait dugaan pemerasan yang dialami oleh korban. Namun, pemerasan ini juga berkaitan dengan dugaan perundungan yang lain.

"Pemerasan saja. Satu aja, pemerasan, yang bullying itu rangkaiannya," jelas dia.

"Di sini penyidik berhati-hati sekali dalam menentukan tersangka, kemudian asas praduga tak bersalah harus dipenuhi," jelas dia.

Ia juga menyebut pihaknya sudah mengirim Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirim ke kejaksaan. Namun, belum ada nama dan jumlah tersangka dalam kasus ini.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) sudah mengantongi tersangka dalam kasus dugaan perundungan almarhumah dr Aulia Risma. Polda akan mengumumkannya hari ini.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto mengatakan, pagi ini sedang dilakukan gelar perkara oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng. Kasus ini sudah naik ke penyidikan

"Sedang dilakukan gelar perkara terhadap kasus PPDS. Beberapa hari yang lalu, tanggal 7 Oktober, kita sudah menetapkan kasus ini naik penyidikan," ujar Artanto di Mapolda Jateng, Selasa (15/10).

"Dan hari ini kita akan menetapkan tersangkanya siapa dan semoga siang ini selesai gelar perkara akan kita sampaikan," ujar Artanto.

Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 48 saksi mulai dari senior dan junior korban. Selain itu pihak kampus seperti Dekan FK, Kepala Prodi Anestesi Undip juga sudah dimintai keterangan.

"Semua saksi ini yang berkaitan berhubungan dengan kasus perkara perundungan atau bullying tersebut. Ini sangat berkaitan. Baik senior, junior, maupun saksi ahli, maupun dari pihak instansi yang terkait dengan permasalahan ini semua," kata Artanto.

Aulia merupakan dokter RSUD Kardinah Tegal yang juga mahasiswa PPDS program studi anestesi Universitas Diponegoro. Ia ditemukan meninggal dunia pada Senin (12/8) di kamar kosnya.

Kemenkes kemudian menghentikan PPDS program studi anestesi di RSUP Dr Kariadi Semarang tempat korban menempuh pendidikan spesialis karena ada dugaan perundungan.

Pihak keluarga dokter Aulia Risma akhirnya mempolisikan sejumlah senior korban ke Polda Jawa Tengah pada Rabu (4/9) kemarin.

Mereka dilaporkan terkait pemerasan, pengancaman hingga intimidasi terhadap korban. Pihak keluarga membawa bukti chat, hingga rekening korban.

Pelaporan itu langsung dilakukan oleh ibunda korban Nuzmatun Malinah, adik kandung korban Nadia dan pengacara mereka.

MANADO - Kasus perundungan (bullying) yang mengakibatkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, dibekukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ikut menjadi perhatian para alumni FK Unsrat.

Pasalnya, aksi bullying itu dianggap sangat merusak citra profesi dokter dan bisa berakibat ketidakpercayaan pasien kepada profesi dokter di Sulawesi Utara (Sulut), dan di Indonesia secara luas.

Alumni FK Unsrat, dr Dolly Kaunang, mengatakan jika kasus tersebut telah menjadi tamparan keras terhadap institusi pendidikan kedokteran, sehingga dia meminta agar permasalahan itu dapat diselesaikan dengan tuntas dan cepat.

Diakuinya, kejadian itu bukan hanya dapat merusak nama baik Unsrat sebagai institusi pendidikan, tetapi turut memberikan citra buruk pada profesi dokter.

“Ini menjadi perusak moral dan attitude, apalagi ini dokter. Karena secara karakter, dokter itu menampilkan aspek pengetahuan dan aspek attitude,” ujar dr Dolly.

Lebih lanjut, mantan staf Ilmu Penyakit Dalam FK Unsrat tahun 1980-1982 itu, meminta agar kasus bullying tersebut segera diselesaikan, bila perlu melibatkan unsur profesional seperti pihak penegak hukum.

Dia mengaku sangat setuju dengan dibentuknya tim untuk mengusut kasus ini, karena jika dibiarkan berlarut, justru akan semakin dalam citra buruk profesi dokter terjadi.

"Jika perlu ada stakeholder utama atau pihak profesional untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas,” ujar Dolly kembali.

Sementara itu, Humas Unsrat, Max Rembang, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan bullying di PPDS Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran itu.

“Saat ini kita sudah bentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga saja hasilnya akan segera ada,” ungkap Max.

MANADO - Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, dibekukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pembekuan PPDS Ilmu Penyakit Dalam ini disebabkan ditemukannya kasus perundungan (bullying) yang dilakukan oleh mahasiswa senior kepada juniornya.

Menanggapi hal itu, pihak Unsrat Manado melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ralfie Pinasang, menyebutkan jika pembekuan tersebut hanya bersifat sementara, dan hingga saat ini belum ada keputusan lebih lanjut dari Kemenkes.

“Pembekuan dari kegiatan mahasiswa PPDS itu, oleh karena terdapat perundungan dari mahasiswa semester dua kepada semester satu. Ini surat dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI pembekuan sementara,” ujar Ralfie.

Saat ini kata Ralfie, mahasiswa PPDS Ilmu Penyakit Dalam yang sebelumnya berkegiatan di RSUP Prof Kandou ke Unsrat, telah dialihkan ke RSUD ODSK terhitung sejak adanya surat pembekuan oleh Kemenkes.

Terkait kerja sama Unsrat dan RSUP Prof Kandou, Ralfie mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi, sebagaimana ketentuan yang ada pada MoU antara kedua pihak.

“RSUP Kandou dan Unsrat punya MOU yang jelas, apabila terjadi perbedaan dalam kerja sama itu maka akan diselesaikan secara damai, dan kami sedang menempuh itu,” katanya.

“Unsrat tetap memberikan perlindungan semua kegiatan akademik mahasiswa PPDS. Apabila ada informasi bahwa Unsrat melakukan pembiaran maka itu tidak benar,” ujar Ralfie kembali.

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) prodi Anestesi Universitas Diponegoro di RSUP dr Kariadi segera dibuka kembali. Sebelumnya prodi ini sempat ditutup karena kasus kematian dr Aulia Risma.

Rektor Undip Semarang, Suharnomo, mengatakan sudah ada nota kesepahaman antara Undip, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

"Sudah ada saling pengertian antara Kariadi dan Undip. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat dekat, mungkin minggu ini mudah-mudahan bisa dibuka kembali," ujar Suharnomo, Kamis (10/10).

Tak hanya dengan RSUP dr Kariadi, Undip juga membuka kerja sama praktik perkuliahan untuk mahasiswa PPDS digelar di RSUD Wongsonegoro, dan RSUD Dr Adhyatma Tugurejo Kota Semarang.

"Dan rumah sakit Wongsonegoro, disaksikan wali kota juga sudah signing untuk beberapa hal improvement," jelas dia.

Tak hanya itu, praktik klinis Dekan FK Undip dr Yan Wisnu di RSUP Kariadi juga sudah kembali berjalan. Sebelumnya praktik Yan Wisnu dihentikan buntut kasus dr Aulia.

"Pak Yan sendiri sudah praktik kembali per 1 Oktober. Jadi sebenarnya sudah sangat oke sih, sudah ketemu secara teknis karena ini hal-hal yang teknikal ya, improvement, perbaikan-perbaikan saya rasa memang secara detail ya, karena ini menyangkut nyawa orang," sebut Suharnomo.

Ia juga mengakui, kasus kematian dr Aulia Risma saat menjadi PPDS ini menjadi pelajaran yang amat berharga. Ia berjanji akan ada perbaikan dalam tata kelola PPDS mulai dari pengaturan waktu istirahat, shift, ganti waktu, termasuk mitigasi bila terjadi perundungan.

"Sebenarnya selama ini sudah jalan juga, hanya kita lebih tekankan sosialisasi di awalnya. Sanksinya pernah saya sampaikan, pernah ada DO (drop out) juga ada. Sanksinya bervariasi, tergantung kesalahan yang dibuat," kata Suharnomo.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan ke Polda Jateng temuan bahwa ada 70 mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menjadi korban perundungan (bullying).

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkes, drg Murti Utami, mengatakan laporan "70" itu diserahkan ke Polda Jateng bersama hasil investigasi kasus perundungan almarhumah dr Aulia Risma Lestari.

Aulia merupakan mahasiswi PPDS Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang bertempat di RSUP Dr Kariyadi yang diduga bunuh diri akibat tidak kuat di-bully seniornya.

"Ada 70-an (korban perundungan), sudah diserahkan ke Polda untuk diproses," ujar Murti di Polda Jateng Senin (30/9).

Murti menyebut, korban yang melapor tidak hanya berasal dari Undip, melainkan dari berbagai kampus.

Tak hanya itu, hari ini dirinya bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, secara khusus bertemu Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.

"Kami sudah siapkan bukti semuanya sesuai permintaan dari Polda Jateng untuk kasus ini, mulai dari bukti-bukti, saksi, kuasa hukum, dan lainnya," sebut Kunta.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Pol Johanson Ronald Simamora, menyebut pihaknya masih fokus menyelidiki kasus tewasnya dr Aulia. Sebanyak 46 orang sudah diperiksa sebagai saksi.

"Bukti itu yang kami tindak lanjuti. (70 korban) lainnya yang melapor mungkin porsi berbeda, tapi kami terbuka dan kerahasiaan pastinya dijamin kepolisian, Kemenkes, dan Kemendikbud Ristek," kata Johanson.

Kemudian, dalam waktu dekat polisi akan melakukan gelar perkara kasus dr Aulia untuk menentukan perkara itu bisa naik ke tahap penyidikan atau sebaliknya.

"Terkait kapan dilakukan, nanti menunggu hasil analisis, ketika sudah waktunya, kita gelar," kata Johanson.

Dalam kasus bullying, pihak Undip semula menyangkal adanya perundungan. Namun, medio September ini, Undip dan RSUP Dr Kariadi mengakui adanya perundungan atau pembullyan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

"Kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktik-praktik atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal," ujar Dekan FK Undip, Yan Wisnu Prajoko, di Aula FK Undip, Semarang, Jumat (13/9).

Polisi memeriksa 5 senior almarhumah dr Aulia Risma Lestari terkait dugaan kasus perundungan dan pemerasan. Total sudah ada 34 orang saksi yang diperiksa dalam kasus ini.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengatakan 34 saksi itu terdiri dari rekan satu angkatan korban, senior-junior terkhusus ketua angkatan dan bendahara angkatan di program studi Anestesi Undip.

"Kita masih melakukan pemeriksaan 34 saksi dari rekan satu angkatan, 5 senior korban, junior khususnya yang chief angkatan, bendahara angkatan, karena berkaitan dengan dinamika kegiatan PPDS di Undip," ujar Artanto, Kamis (19/9).

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap 34 orang saksi itu dilakukan tidak hanya satu kali. Polisi harus mencocokan antara keterangan dan bukti-bukti yang ada dalam kasus ini.

"Tentu pemeriksaan kan tidak hanya sekali saja karena harus diklarifikasi dengan data temuan di lapangan. Lalu keterangan antara 1 saksi dengan saksi yang lain. Harus didalami," kata dia.

Terkait kemungkinan apakah Dekan FK Undip dan Kepala Prodi Anestesi juga akan dimintai keterangan, Artanto menyebut pemanggilan terhadap mereka bisa dilakukan bila dibutuhkan.

"Itu nanti dinamika proses penyelidikan nanti penyidik yang akan menentukan siapa yang akan dipanggil selanjutnya. Kita pastikan pemeriksaan berjalan dengan transparan," kata Artanto.

Untuk diketahui, Aulia merupakan dokter RSUD Kardinah tegal yang juga mahasiswa PPDS program studi anestesi Undip. Ia ditemukan meninggal dunia pada Senin (12/8) di kamar kosnya.

Diduga, Aulia bunuh diri karena tidak kuat di-bully seniornya.

Kemenkes kemudian menghentikan PPDS program studi anestesi di RSUP Dr Kariadi Semarang tempat korban menempuh pendidikan spesialis karena ada dugaan perundungan.

Pihak keluarga Aulia akhirnya mempolisikan sejumlah senior korban ke Polda Jawa Tengah pada Rabu (4/9).

Mereka dilaporkan terkait pemerasan, pengancaman hingga intimidasi terhadap korban. Pihak keluarga membawa bukti chat, hingga rekening korban.

Pelaporan itu langsung dilakukan oleh ibunda korban Nuzmatun Malinah, adik kandung korban Nadia, dan pengacara mereka.

Semarang: Kuasa hukum keluarga almarhumah Aulia Risma, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anastesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Misyal Achmad mengungkapkan fakta terbaru. Ia menyebutkan besaran iuran yang disetor almarhumah selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut tercatat mencapai Rp225 juta.

"Yang sudah kami sampaikan ke penyidik, tetapi tidak tahu berapa saja besaran penggunaannya," kata Misyal di Semarang, Rabu, 18 September 2024.

Sementara itu, Nuzmatun Malina, ibunda almarhumah Aulia Risma, mengaku mentransfer uang kepada puterinya yang dipergunakan untuk iuran mahasiswa PPDS tersebut. "Bukti rekening koran sudah kami sampaikan ke penyidik," katanya.
Nuzmatun mengaku mentransfer uang untuk iuran tersebut sejak semester pertama.

Ia mengatakan uang yang ditransfer tersebut bervariasi nilainya serta dilakukan tiap bulan. Bahkan, kata dia, almarhumah masih membayar iuran sebelum meninggal dunia untuk keperluan para mahasiswa angkatannya.

"Yang besar-besar di semester pertama. Di semester berikutnya juga masih, tetapi tidak besar," katanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Tengah telah meminta keterangan 34 orang saksi dalam penyelidikan kasus dugaan perundungan di PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Artanto mengatakan para saksi yang diperiksa, antara lain teman seangkatan korban AR di PPDS Anastesi Undip Semarang dan ketua angkatan.

Keluarga AR sendiri sudah melaporkan dugaan perundungan tersebut ke Polda Jawa Tengah pada 4 September 2024.

Baca juga: Kemendikbudristek Siapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa PPDS, Cegah Bullying di Undip Berulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Nuzmatun Malinah, ibu dari dr. Aulia Risma, mahasiswi PPDS yang bunuh diri akibat perundungan di RSUP Dr. Kariadi, Semarang, berharap pelaku perundungan dan pemerasan terhadap sang anak mendapat hukuman setimpal.

Nuzmatun merasakan sedih yang berlipat, sebab ia juga ditinggal sang suami beberapa bulan setelah putri mereka bunuh diri. Suami Nuzmatun sendiri sempat 2 minggu dirawat di Rumah Sakit, karena kesehatan yang terus menurun usai Aulia meninggal dunia.

"Saya harap (pelaku) dapat hukuman yang setimpal. Tolong bantu saya cari keadilan. Bantu lah saya, anak saya harusnya sekolah, cari ilmu. Tapi apa yang didapatkan. Seharusnya anak saya itu ada. Sekolah cari ilmu, tapi apa yang terjadi. Tidak hanya anak saya, suami saya juga. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya cari keadilan. Tidak hanya satu nyawa, tapi suami saya yang mendampingi saya. Tolong bantu saya cari keadilan. Ya allah," tangis Nuzmatun di depan awak media, Rabu (18/9).

Nuzmatun mengatakan, Aulia dan ayahnya sangat dekat. Bahkan hampir setiap hari keduanya selalu berkomunikasi. Sang ayah senantiasa menanti putrinya pulang kerja, bahkan kerap meneleponnya.

"Minta dibangunin setiap hari sama papahnya, 'Pah aku capek aku tidur dulu, sudah-sudah tidur dulu, nanti aku bangunkan', mau jam berapa aku bangunkan, kalau minta dibangunkan jam 3, jam setengah 3 papahnya sudah bangun," ucap Nuzmatun menirukan percakapan mereka.

Nuzmatun mengaku kondisinya juga masih sangat lemah. Setiap kali berbicara tentang kematian sang anak dan suami perutnya selalu sakit. Namun, ia bertekad anaknya harus mendapat keadilan.

"Dari kasus ini saya menuntut keadilan yang seadil-adilnya, keadilan yang seadil-adilnya. Saya juga masih merasa lemah, merasa sakit," tegasnya.

Pengacara keluarga, Misyal Ahmad, menambahkan ayah dr. Aulia mengalami pecah pembunuh darah saat mengetahui anaknya meninggal dunia.

"Ayahnya terpukul itu setelah mendengar berita bahwa dia meninggal secara bunuh diri bapaknya mengalami blooding, pecah pembuluh darah," imbuh Misyal.

Ibu almarhumah dokter Aulia Risma, Nuzmatun Malinah, akhirnya muncul ke publik. Nuzmatun mengatakan, sang anak kerap dibully hingga diperas oleh para seniornya.

Dengan air mata berlinang, Nuzmatun bercerita beratnya beban kerja sang anak sebagai mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip di RSUP Dr Kariadi Semarang. Katanya, korban kerap mengalami perundungan dan pemerasan.

"Saya sebenernya ingin bercerita hal lebih, tapi saya tidak sanggup untuk bercerita. Dari awal 2022 dia bercerita, jam 3 dini hari harus sudah di ruangan. Semua peralatan sudah siap, rutinitas seperti itu. Sampai akhirnya dia pulang dari rumah sakit itu, jatuh ke selokan sekitar bulan Agustus 2022. Itu karena saking ngantuknya dia jatuh ke selokan, sampai dia sadar sendiri, malam-malam dini hari, sampai dia bangun sendiri," ujar Nuzmatun dalam jumpa pers di Semarang, Rabu (18/9).

Setelah kecelakaan itu, almarhumah kemudian mengalami sakit syaraf kejepit. Sebagai ibu, Nuzmatin sempat ke kepala prodi anastesi agar anaknya diberikan keringanan saat menjalani pendidikan, namun sayang kaprodi itu justru memberikan jawaban tak enak.

"Anak saya sudah operasi 2 kali. Setelah jatuh itu mulai sakit kaki dan punggungnya. Kemudian saya menghadap untuk minta agar perlakuan tidak seperti itu ke kaprodi, tapi dijawab bahwa itu adalah penguatan mental, dalam menghadapi berbagai pasien," ucap Nuzmatun menirukan ucapan kepala prodi.

Tak hanya sekali atau dua kali, Nuzmatun menghadap kaprodi untuk meminta keringanan, namun tidak pernah ada jawaban yang baik. Dengan kondisi sakit Aulia bahkan masih diminta mengantar makanan untuk para seniornya.

"Anak saya juga pernah mendapat hukuman karena telat mengantar makanan disuruh berdiri satu jam. Saya bilang ke kaprodi, dijawab "saya dulu lima jam". Bayangkan kakinya bengkak, suruh berdiri satu jam. Ya Allah," tangis Nuzmatun.

Anaknya itu juga kerap dibentak dan dimaki-'maki menggunakan kata kata kasar. Sebagai ibu, Nuzmatun merasa sangat sedih karena ia bahkan tidak pernah membentak atau memaki sang anak.

"Ada bentakan-bentakan sementara saya besarkan anak saya dengan halus lemah lembut. Begitu masuk PPDS dididik dengan kata-kata kasar yang menggelegar. Beberapa kali saya sampaikan ke ketua prodi ya seperti itu," imbuh dia.

Saat ini, pihaknya masih menunggu proses hukum di Polda Jawa Tengah. Ia berharap, sang anak mendapat keadilan apalagi Undip dan Kariadi sudah mengakui adanya perundungan.

"Tolong bantu saya cari keadilan. Bantu lah saya, anak saya harusnya sekolah, cari ilmu. Tapi apa yang didapatkan. Seharusnya anak saya itu ada. Sekolah cari ilmu, tapi apa yang terjadi. Tidak hanya anak saya, suami saya juga.. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya cari keadilan. Tidak hanya satu nyawa tapi suami saya yang mendampingi saya. Tolong bantu saya cari keadilan. Ya Allah," tangis Nuzmatun.

PPATK mengaku sudah mengirimkan laporan hasil analisis terkait Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip) ke KPK sejak 2020. Namun laporan itu tak digubris alias dicueki.

Hal ini terungkap saat Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dicecar oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, ketika menjalani tes wawancara Capim KPK.

"Tadi (pernyataan) pak Pahala menarik, 'Bagusnya semua kembali saling lapor'. Saya catat itu, bagus. Tapi faktanya laporan PPATK saja dicuekin banyak," kata Ivan di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Ivan lalu mengambil contoh beberapa kasus yang sedang jadi sorotan belakangan ini. Termasuk soal adanya dugaan bullying berupa pungutan yang dibebankan ke mahasiswa baru PPDS Undip.

"Bapak paham kasus-kasus yang bubbling belakangan ini, begitu kita cek laporannya sudah banyak di KPK," ucap Ivan.

"Lalu PPDS itu yang terjadi di Undip itu kami sudah lapor di tahun 2022, di kampus lain, sistemik. Menunggu bunuh diri dulu baru kita bereaksi, gitu?" cecar Ivan.

Merespons pertanyaan Ivan, Pahala mengakui laporan PPATK sangat berguna bagi KPK untuk mengungkap suatu perkara. Ia mencontohkan seperti kasus Rafael Alun Trisambodo hingga Andhi Pramono yang terungkap berkat laporan PPATK.

Namun, ia mengakui adanya miskoordinasi terkait penanganan laporan yang masuk dari PPATK ke KPK.

"Jadi saya mesti mengakui pak, bukan periode ini saja, periode sebelumnya pun laporan PPATK selalu beredar ke mana-mana, udah sempat disebut satgasnya," ujar Pahala.

"Dan saya janji pak, kalau saya terpilih, laporan PPATK saya akan prioritaskan," tegasnya.