Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transisi energi berkeadilan harus menjadi prinsip utama untuk mencapai target net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, percepatan transisi energi berkeadilan membantu Indonesia melaksanakan kesepakatan pada Conference of Parties (COP-28) untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat (triple up) dan menggandakan upaya efisiensi energi (double down) pada tahun 2030 untuk menjaga kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius.

Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mencapai seluruh target tersebut diperlukan pendekatan yang adil, terarah dan inklusif.

Bagi Indonesia, peningkatan kapasitas energi terbarukan dan efisiensi energi memerlukan langkah nyata yang memprioritaskan kesetaraan sosial dan ekonomi.

Adapun pendekatan transisi yang adil dan terarah perlu dilakukan secara kolaboratif, didukung oleh kebijakan yang tepat, investasi infrastruktur, penguasaan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Artinya, kita perlu menyelaraskan antara kebijakan ekonomi dan energi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, resiliensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan, memastikan tidak seorangpun yang tertinggal dalam proses transisi energi,” ungkapnya pada pembukaan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 di Jakarta, Senin (4/11).

Bambang menegaskan pentingnya pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mengubah pandangan bahwa transisi energi adalah peluang ekonomi bukan sebuah beban sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Selain itu, integrasi praktik berkelanjutan dalam ekonomi Indonesia akan mendukung agenda Asta Cita dari kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey menyampaikan, sebagai bagian dari aksi mitigasi iklim, Inggris telah mengakhiri operasi PLTU batubara terakhirnya bulan lalu, sehingga kini seluruh pasokan listriknya tidak ada yang berasal dari batubara.

“Inggris berkomitmen untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim, bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga dengan berbagai mitra global termasuk Indonesia, serta berkolaborasi bersama karena perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan aksi global," sebutnya.

Adapun di Indonesia, sejauh ini investasi senilai lebih dari US$800 juta telah disetujui dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). Pembiayaan lainnya dari JETP internasional senilai US$ 5-6 miliar sedang dinegosiasikan dan siap mengalir untuk mendukung transisi energi terbarukan.

"Indonesia tidak sendirian dalam perjalanan transisi energi. Sebagai mitra global, Inggris, bersama anggota International Partners Group (IPG) lainnya dalam kemitraan JETP, senantiasa mendukung upaya dekarbonisasi sektor energi Indonesia,” jelas Dominic.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, menyebutkan bahwa investasi energi terbarukan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan proyek energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, terdapat peluang investasi sebesar USD 15,9 miliar.

Eniya bilang, pemerintah berupaya menarik investasi ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/2024 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan sambil membangun industri energi terbarukan dalam negeri," ujarnya.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyebut pelaksanaan transisi energi yang adil dan tertata memerlukan komitmen dan kepemimpinan kuat yang mampu mendorong pemangku kepentingan mengambil langkah nyata dalam meningkatkan bauran energi terbarukan, melaksanakan efisiensi energi, dan membangun kolaborasi lintas sektor, serta mengatasi hambatan-hambatan investasi untuk mencapai target nasional.

Peningkatan bauran energi terbarukan membutuhkan peningkatan investasi yang akan meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi tinggi delapan persen yang menjadi target pemerintah Prabowo.

Adanya target yang jelas dan peningkatan permintaan teknologi energi bersih dalam negeri akan mendorong minat investasi pada manufaktur industri teknologi energi bersih jika didukung kebijakan dan regulasi yang memadai.

Menurut Fabby, pertumbuhan industri manufaktur domestik ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketersediaan energi bersih juga dapat menjadi daya tarik untuk investasi hilirisasi maupun industri manufaktur lainnya.

"Untuk itu, pemerintah perlu menyelaraskan perencanaan pembangunan, menyelaraskan kebijakan transisi energi dengan kebijakan industri dan juga peningkatan kualitas SDM,” jelas Fabby.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ni Nengah Rusmini, ibunda dari Putu Satria Ananta Rustika (19), taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang tewas dianiaya oleh senior, dibuat "hancur" oleh perbuatan tiga terdakwa yang membuat anaknya tak lagi ada, yakni Tegar Rafi Sanjaya, I Kadek Adrian Kusuma Negara, dan Farhan Abubakar.

Rusmini mempertanyakan tujuan para terdakwa yang bisa-bisanya menganiaya sang anak di lingkungan sekolah hingga tewas.

"Dia tujuannya sekolah atau apa? Kan menuntut ilmu untuk meneruskan masa depan, kenapa dengan adiknya atau juniornya bisa melakukan penganiayaan seperti itu sampai-sampai anak saya tidak ada," jelas Rusmini sambil menahan air mata saat diwawancarai awak media di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (22/10/2024).

Ingin melihat mata para terdakwa

Rusmini mengaku ingin melihat mata ketiga terdakwa dalam sidang kedua kasus penganiayaan anaknya di PN Jakarta Utara, Selasa (22/10/2024).

Sidang tersebut menjadi yang pertama kalinya bagi Rusmini bertemu dengan para terdakwa.

"Saya sebetulnya pingin lihat matanya saja, seperti apa sih perasaannya? Apakah ada kepuasan setelah menghabisi anak saya, kok tega gitu loh?" ungkap Rusmini.

Namun, yang hadir dalam sidang kedua hanya Tegar. Kedua terdakwa lainnya, Kadek dan Farhan tak muncul di persidangan.

Hal tersebut membuat saat sidang kasus penganiayaan Putu ditunda hingga Kamis (24/10/2024). Rusmini pun mengaku kecewa dengan penundaan sidang.

"Sedikit kecewa. Saya berharapnya satu hari ini semua (terdakwa) ada, lengkap, sesuai agenda. Cuma karena mungkin ada halangan, saya juga kurang tahu, ya," ucap Rusmini.

Rusmini berharap hakim dan jaksa bisa membantunya untuk membongkar kasus penganiayaan yang menewaskan anaknya itu secara terang benderang.

Ia juga berharap agar putranya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

"Mudah-mudahan keadilan dapat ditegakan pelaku terkait yang sesungguhnya dapat dihukum seberat-beratnya," ujar Rusmini.

Tolak maafkan Tegar

Rusmini menyampaikan, dirinya menolak permintaan maaf terdakwa Tegar. Dalam sidang kedua, Kuasa Hukum Tegar, Mulyadi Sihombing menyampaikan, kliennya ingin meminta maaf secara langsung kepada Rusmini dan keluarganya.

"Saya enggak mau memaafkan," ucap Rusmini.

Rusmini mengaku enggan merespons Tegar yang terus menundukkan kepalanya kepada dia usai selesai sidang.

"Saya tidak respect terus terang saja. Saya seorang ibu, gimana, ya, kok tega dia," kata Rusmini.

Menurut Rusmini, jika Tegar menyesali perbuatannya, dia tidak mengajukan eksepsi ke majelis hakim.

"Artinya, kalau misalnya dia menyesal sama tindakannya terima saja hukumannya apa pun putusan hakim jalani saja, itu sebagai bentuk tanggung jawab dia, kalau dia menyesal," ucap Rusmini.

Sebagai informasi, polisi telah menetapkan Tegar Rafi Sanjaya, I Kadek, dan Farhan Abubakar sebagai tersangka kasus penganiayaan taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika. Ketiganya diduga menganiaya Putu di STIP Jakarta Utara, Jumat (3/5/10).

Penganiayaan itu terjadi karena Tegar dan ketiga temannya merasa Putu kurang sopan karena memasuki ruang kelas dengan menggunakan pakaian olahraga.

Melihat hal itu, Farhan Abubakar memanggil Putu untuk turun ke lantai dua serta menggiringnya masuk ke kamar mandi pria.

Farhan Abubakar juga berperan sebagai pengawas selama proses kekerasan itu dilakukan. Sementara I Kadek adalah orang yang mendorong Tegar untuk memukul Putu.

Akhirnya, Tegar memukul Putu sebanyak lima kali di bagian ulu hatinya hingga terkapar dan lemas.

Saat terkapar, Tegar panik dan berusaha menolong dengan menarik lidah Putu.

Namun, ditariknya lidah Putu membuat kondisinya semakin buruk akibat jalur pernapasannya tertutup sampai akhirnya korban tewas.

Merasa kematian putranya janggal, orangtua Putu yang saat itu tinggal di Bali langsung terbang ke Jakarta untuk membuat laporan polisi.

Polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi.

Akhirnya Tegar, I Kadek dan Farhan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiganya terancam penjara 15 tahun karena perbuatannya.

(Penulis: Shinta Dwi Ayu | Editor: Akhdi Martin Pratama, Jessi Carina, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

JAKARTA, KOMPAS.com – Tegar Rafi Sanjaya (21), terdakwa kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Putu Satria Ananta Rustika (19), kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (22/10/2024).

Dalam sidang kedua ini, Tegar terlihat tertunduk saat memasuki ruang sidang.

Pantauan Kompas.com di lokasi, Tegar memasuki Ruang Sidang Utama di lantai 1 PN Jakarta Utara melalui pintu tengah sekitar pukul 15.09 WIB.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana hitam, dan sepatu pantofel, Tegar terus menunduk, menghindari tatapan awak media.

Ia juga mengenakan masker hitam untuk menutupi ekspresinya.

Saat berada di ruang sidang, Tegar duduk di depan keluarga Putu Satria Ananta Rustika, korban dalam kasus ini.

Ibunda Putu, Ni Nengah Rusmini, tampak tak henti-henti menatap Tegar. Ini adalah kali pertama Rusmini bertatap muka langsung dengan terdakwa yang diduga menghabisi nyawa putranya.

Rusmini bahkan merekam Tegar dengan ponselnya dan membawa tripod untuk mengabadikan momen sidang kedua tersebut. Sementara itu, Tegar terus menunduk dan hanya diam di bangku tunggu sebelum sidang dimulai.

Kasus ini bermula ketika Putu Satria Ananta Rustika tewas usai dianiaya Tegar, yang merupakan seniornya di STIP.

Penganiayaan terjadi setelah Tegar dan beberapa rekannya merasa Putu tidak sopan karena masuk ke kelas dengan pakaian olahraga.

Farhan Abubakar, salah satu pelaku, pertama kali memanggil Putu ke lantai dua dan menggiringnya ke kamar mandi pria.

Farhan juga berperan sebagai pengawas selama aksi kekerasan berlangsung. Sementara itu, dua pelaku lain, W dan I Kadek, mendorong Tegar untuk memukul Putu.

Tegar kemudian memukul Putu sebanyak lima kali di bagian ulu hati, hingga korban terkapar. Panik melihat kondisi Putu, Tegar mencoba menolong dengan menarik lidah korban.

Namun, tindakan itu justru memperburuk kondisi Putu, menyebabkan jalur pernapasannya tertutup, dan akhirnya ia meninggal dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, menekankan pentingnya akses keadilan bagi masyarakat.

Ia menyatakan, pembagian tugas yang jelas dalam kementerian ini akan membantu fokus yang lebih tepat pada berbagai aspek hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

"Kementerian ini besar sekali. Dengan pembagian yang ada sekarang, kita bisa fokus secara lebih spesifik di berbagai bidang seperti imigrasi, pemasyarakatan, HAM, dan hukum. Penegakan hukum bukan hanya tentang keadilan, tapi juga harus tegas dan keras," ujar Otto Hasibuan di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Otto menjelaskan, sebagai Wamenko, salah satu tugas utamanya adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan kementerian berpihak pada rakyat, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Di bidang imigrasi, ia menekankan perlunya mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan memberikan perhatian lebih.

"Kalau kita berbicara tentang pemasyarakatan, maka perlindungan terhadap orang-orang yang ada di sana juga harus menjadi prioritas. Sementara itu, di bidang penegakan hukum, kita harus keras dan tegas," ujarnya.

Otto juga menyoroti pentingnya mewujudkan akses keadilan atau "access to justice" bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan hukum.

Ia berpendapat, pemerintah tidak hanya perlu memberikan perhatian pada kesehatan jasmani, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan spiritual dan keadilan sosial bagi rakyat.

"Presiden sudah memberi perhatian besar pada kesehatan fisik masyarakat, termasuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. Kita di bidang hukum harus memastikan masyarakat juga mendapatkan keadilan sosial. Dari sisi hukum, akses ke keadilan harus benar-benar diperhatikan," tegas Otto.

PT Unilever Indonesia Tbk tidak hanya fokus pada bisnis dalam menjalankan usahanya. Perusahaan juga fokus dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan usaha perusahaan.

Unilever Indonesia telah merancang strategi untuk menjalankan komitmen keberlanjutan ini. Berbagai langkah yang diterapkan itu pun telah menghasilkan capaian-capaian yang positif.

Langkah Unilever Indonesia menerapkan praktik keberlanjutan ini membuatnya diganjar penghargaan Perusahaan FMCG Terdepan dalam Penerapan Bisnis Berkelanjutan pada Inisiatif ED&I dalam detikcom Awards 2024. Ajang ini digelar di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Untuk diketahui, salah satu agenda keberlanjutan perusahaan adalah untuk mewujudkan lingkungan yang adil, beragam, dan inklusif. Melalui berbagai inisiatif yang dirancang secara strategis, Unilever Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang adil, beragam, dan inklusif, dengan tiga fokus utama Equity, Diversity, & Inclusion (ED&I).

Fokus pertama keadilan gender yakni memberikan kesempatan yang sama, perlakuan adil, dan support yang sesuai dengan kemampuan/kebutuhan unik dari setiap perempuan. Kedua, keadilan bagi penyandang disabilitas dengan menciptakan masyarakat yang ramah disabilitas dan membuka peluang yang adil bagi penyandang disabilitas untuk membuktikan kemampuan mereka tanpa keraguan.

Ketiga, penghapusan diskriminasi dan stigma yakni menghormati hak asasi manusia dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang dengan melawan berbagai bentuk diskriminasi dan stigma.

Terdapat beberapa capaian dalam penerapan tiga fokus ED&I ini. Pada keadilan gender misalnya, pada tahun 2023 perempuan di level manajemen senior mencapai 44,7% dan perusahaan juga terus berkomitmen memberikan upah yang adil tanpa memandang jenis kelamin dengan tingkat remunerasi di atas standar industri.

Lalu, pada keadilan bagi penyandang disabilitas yakni memastikan 100% fasilitas kantor pusat memiliki akses untuk individu disabilitas pada tahun 2025 dan menghadirkan program Youth of Unilever Self-Development Training and Enhancement Programme (YOUSTEP!), program kolaborasi dengan KONEKIN untuk membantu mahasiswa dengan disabilitas untuk siap dan bisa masuk dunia kerja, menghadirkan kursus bahasa isyarat bagi karyawan.

Sementara, pada penghapusan diskriminasi dan stigma yakni salah satu komitmennya adalah membuat iklan yang lebih inklusif dari semua brand Unilever Indonesia pada tahun 2022 dan memperbanyak inisiatif di dalam perusahaan guna meningkatkan nilai toleransi dan menghapuskan diskriminasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Ia memaparkan hasil disertasinya berjudul Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Dalam paparannya, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Reformulasi yang kami sarankan adalah pertama, 30-45%, kami pingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," kata Bahlil, di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Usulan ini berangkat dari porsi DBH yang menurutnya terbilang kecil. Padahal, sektor hilirisasi yang memberikan sumbangsih cukup besar terhadap negara, diiringi dengan dampak cukup besar terhadap kesehatan masyarakat di daerah terkait.

Bahlil mengatakan, nilai ekspor mengalami peningkatan signifikan berkat hilirisasi. Pada tahun 2017, ekspor nikel menghasilkan US$ 3,3 miliar, sedangkan berkat hilirisasi, saat ini nilainya mencapai US$ 34 miliar.

Hasil besar itu juga seiring dengan besarnya beban tanggungan oleh masyarakat sekitar kawasan. Berdasarkan hasil temuannya, berbagai masalah yang terjadi di daerah tempat hilirisasi industri nikel berada. Adapun untuk penelitiannya, ia mengambil Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku.

"Kesehatan ISPA di Sulawesi, di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali 54% itu kena semua. Kemudian di Halmahera Tengah itu jauh lebih baik. Dan air disana untuk air di Morowali, waduh itu minta ampun. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang di Halmahera Tengah," ujarnya.

Dengan beban besar ini, Bahlil mengatakan, pemerintah daerah hanya mendapat porsi DBH 1/6 dari total penerimaan industri tersebut. Menurutnya, kondisi ini cukup mengejutkan.

"Ini juga menggelitik. Jadi jujur ini curiga saya dari awal itu. Saya bisa buktikan disini. DBH, contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah pusat hanya membagikan kepada mereka kabupaten itu tidak lebih dari Rp 1,1 triliun rupiah. Dan provinsi hanya Rp 900 miliar," ujar dia.

"Sementara Beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," sambungnya.

Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dirinya mengusulkan peningkatan porsi DBH menjadi 30-45%. Selain DBH, ia juga mengusulkan untuk dilakukan oemisahan antara dana hasil minyak dan gas (migas) dengan hilirisasi.

"Harus kita bedakan antara dana mati hasil dari oil dan gas dengan hilirisasi. Oil dan gas ini punya banyak, melibatkan masyarakat dan lingkungan. Tetapi hilirisasi nikel itu sepanjang jalan, sepanjang masyarakat itu kena. Jadi antara pendapatan dan pemberian itu harus saya rasa Fair," katanya.

Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit. Setelahnya, Ketua sidang disertasi yang dipimpin oleh Prof.Dr. I Ketut Surajaya, S.S.,M.A mengumumkan hasil sidang tersebut.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji
memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil
Lahadalia menjadi doktor dalam program studi
Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium
cumlaude," kata Ketut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa prinsip pajak harus berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dari kalangan manapun.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Thomas dalam Forum Internasional 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10).

"Menurut prinsip, pajak harus adil dan tidak membebani kelompok manapun," ujar Thomas.

Thomas menyebut, masyarakat yang lebih kaya, selain diharuskan membayar pajak juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak melalui masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran.

Dalam prinsip-prinsip Islam, pengeluaran anggaran harus difokuskan pada upaya mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ini termasuk menyediakan akomodasi dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau seperti pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan dan jaring pengaman sosial.

"Terutama untuk mendukung mereka yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial secara keseluruhan," katanya.

Untuk diketahui, hingga Agustus 2024, penerimaan pajak mengalami kontraksi 4,04% yoy, atau lebih baik dari periode bulan sebelumnya yang kontraksi 5,75%.

Secara total, penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,54 triliun, setara dengan 60,16% dari target. Perlambatan kinerja penerimaan pajak ini disebabkan oleh penurunan signifikan dalam realisasi PPh Badan, baik dari realisasi pajak tahunan maupun angsuran.

Selain itu, peningkatan restitusi terutama PPh Badan dan PPN Dalam Negeri juga turut mempengaruhi kondisi tersebut.

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri atas lima sila yang mengandung nilai dan makna yang berbeda-beda. Jelaskan mengenai nilai dan makna sila ke-5 Pancasila!

Seluruh rakyat Indonesia harus mengetahui nilai dan makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Dengan begitu, nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengutip dari Pancasila, Masud (2024:40), Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terdapat lima sila dalam Pancasila dengan nilai dan makna berbeda. Jelaskan mengenai nilai dan makna sila ke-5 Pancasila! Sila kelima Pancasila memiliki simbol padi dan kapas. Sila ini berbunyi ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki beberapa makna sebagai berikut.

Makna mendasar dalam sila kelima adalah keadilan harus menjadi hak semua masyarakat Indonesia. Contohnya, berdasarkan undang-undang, masyarakat memiliki hak yang sama dalam proses hukum.

Sila kelima juga mengandung makna tentang sikap adil. Sikap adil sesama manusia harus dikembangkan agar tercipta kehidupan rakyat Indonesia yang damai. Sikap adil berarti perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya.

Makna selanjutnya adalah mewujudkan hak dan kewajiban yang seimbang dalam masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap orang memiliki hak yang melekat dan kewajiban yang harus dijalankan.

Setelah mengetahui maknanya, masyarakat akan lebih mudah untuk menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh penerapan sila kelima yang bisa ditiru.

Jelaskan mengenai nilai dan makna sila ke-5 Pancasila! Sila kelima Pancasila mengandung makna tentang keadilan serta hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. (KRIS)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) bersama dengan pimpinan dari 42 negara dan yurisdiksi lainnya. Penandatanganan ini dilakukan pada 19 September 2024 lalu.

MLI STTR adalah salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. STTR sendiri berperan memperkuat ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.

Partisipasi Indonesia dalam MLI STTR menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam kerja sama ekonomi global. STTR juga mendorong penciptaan level playing field antara perusahaan lokal dan multinasional, sehingga memastikan perusahaan lokal mampu bersaing di pasar.

Selain itu, komitmen ini mencerminkan upaya Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan investasi dan penyediaan ruang fiskal yang sehat, untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Dengan begitu, bergabungnya Indonesia dalam inisiatif ini sejalan dengan persiapan proses keanggotaan Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Mobilisasi sumber daya domestik sangat penting bagi suatu negara dan STTR menyediakan jalan bagi negara-negara untuk melindungi basis pajak mereka," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip, Selasa (24/9/2024).

Dalam keterangannya, MLI STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu, seperti royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika memberlakukan tarif pajak kurang dari 9%.

Namun, ketentuan ini hanya berlaku atas penghasilan intragrup dengan nilai diatas 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Sementara, untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Ketentuan MLI STTR akan dilakukan secara sistematis dan serentak tanpa melalui negosiasi bilateral. Namun dalam penerapannya, instrumen ini diperkirakan akan berdampak terhadap 29 P3B Indonesia dengan negara mitra, sehingga pemberlakuan MLI STTR masih memerlukan proses ratifikasi oleh Pemerintah

Pokok pikiran kedua dari pembukaan UUD 1945 adalah cerminan dari sila yang ada dalam Pancasila yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila yang terkait dengan pembukaan UUD 1945 tersebut adalah sila kelima dari Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Pokok pikiran kedua dari pembukaan UUD 1945 menekankan pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan rakyat. Kedua hal tersebut merupakan dasar dalam penyelenggaraan negara.

Pada pembukaan UUD 1945, pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu sila dalam Pancasila.

Itulah sebabnya dikatakan bahwa pokok pikiran kedua dari pembukaan UUD 1945 adalah cerminan dari sila yang ada dalam Pancasila yaitu sila kelima.

Ide ini menetapkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin diraih dalam pembukaan, berfungsi sebagai dasar akhir (sebagai tujuan). Dengan begitu dapat mengarahkan langkah-langkah dan peraturan yang perlu diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan tersebut, yang didasari oleh prinsip persatuan.

Berdasarkan materi dari buku Kewarganegaraan 1: Menuju Masyarakat Madani untuk SMA Kelas X, (2007), pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945 dapat dijabarkan sebagai berikut:

UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat. Hal ini berarti semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Sila kelima menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Sila kelima mendorong pemerintah untuk menciptakan kondisi saat setiap orang, tanpa kecuali, dapat menikmati hasil pembangunan dan kesejahteraan. Dengan kata lain, tidak ada satu kelompok pun yang boleh diabaikan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan.

Dalam praktiknya, pokok pikiran kedua mendukung upaya pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pokok pikiran kedua dari pembukaan UUD 1945 adalah cerminan dari sila yang ada dalam Pancasila yaitu sila kelima. Pokok pikiran kedua dari pembukaan UUD 1945 dan sila kelima Pancasila saling melengkapi dalam upaya membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (DNR)