Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) sempat merasakan masuk ke dalam papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode full call auction (FCA) pada akhir Mei 2024.

Saham BREN sempat masuk ke dalam PPK FCA karena suspensi atau penghentian perdagangan sementara BEI. Namun, kondisi itu tidak bertahan lama.

Seiring dengan perubahan aturan PPK FCA, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan pencabutan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu dari papan pemantauan khusus mulai Jumat (21/6/2024).

Adapun, pencabutan dari papan pemantauan khusus tersebut sesuai dengan Surat Pengumuman Bursa No.Peng-CK-00022/BEI.PLP/06-2024.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menjelaskan peraturan papan pemantauan khusus telah diterapkan sejak 2023 dan bukan merupakan barang baru. Pada tahun lalu, papan pemantauan khusus masih menerapkan satu kriteria saja.

Lalu, dalam perjalanannya, Bursa menetapkan 10 kriteria lainnya untuk papan pemantauan khusus ini. Iman menyebut, terdapat lebih dari 250 perusahaan masuk ke papan ini.

"Tapi itu sebelum BREN masuk. ketika BREN masuk, karena BREN marketcap-nya terbesar, jadi masalah. Kami mendengarkan market dan kami melakukan revisi,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Iman menuturkan pihaknya mendengar apa yang diminta oleh pelaku pasar, dan melakukan revisi terhadap empat kriteria. Dia menyatakan Bursa tidak menghapuskan papan ini, tetapi mengubah kriterianya sesuai yang diinginkan pasar.

Dia juga menyebut papan ini memiliki tujuan papan untuk menciptakan perdagangan yang lebih adil dan bertujuan untuk melindungi investor.

“Jadi, bisa bayangkan selama ini ada sahamnya gocap terus lebih dari enam bulan, bahkan bertahun-tahun, kami beri kesempatan untuk diperdagangkan. Itu pun masih ada sedikit issue, sehingga kami berikan relaksasi," tuturnya.

Adapun, relaksasi yang dimaksud adalah BEI hanya menghitung rata-rata harga saham selama tiga bulan. Jika masih berada pada level Rp50, maka BEI akan melihat likuiditas saham tersebut.

Apabila likuiditas saham tersebut cukup likuid dengan transaksi di atas Rp5 juta, Bursa tidak akan memasukkan saham tersebut ke FCA. Begitu pula jika emiten tersebut membagikan dividen minimal satu kali dalam tahun tersebut, BEI akan mengeluarkan saham tersebut dari PPK FCA.

“Jadi, ada tiga kriteriaexit, sehingga dengan adanya itu, kami telah mengeluarkan hampir 20 perusahaan dengan revisi ini, dan mencegah hampir 30 perusahaan untuk masuk [PPK FCA]," jelasnya.

Musabab Saham GOTO Lolos dari PPK FCA

Sementara itu, Iman mencontohkan salah satu saham yang dapat dicegah Bursa untuk masuk ke FCA dengan revisi ini yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Menurutnya, meskipun misalnya rata-rata perdagangan saham GOTO pada level Rp50 per saham, tetapi transaksi perdagangan sahamnya hampir sebesar Rp100 miliar per hari. Dengan demikian, saham GOTO tidak akan masuk ke FCA.

"Kami akan terus pantau, kami akan lihat bagaimana yang terjadi di market, karena terus terang kami menghindari adanya intervensi," tuturnya.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik sebelumnya menjelaskan saham GOTO tidak akan masuk ke FCA meskipun harga saham rata-rata tiga bulan berada di bawah Rp51. Hal ini karena likuiditas saham GOTO masih berada di atas rata-rata, yaitu Rp5 juta per hari.

"Walaupun lebih dari tiga bulan harga rata-ratanya Rp50, tetapi masih ada likuiditas, tidak masuk FCA," kata Jeffrey di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia melanjutkan hal ini merupakan hasil dari review PPK FCA yang dilakukan BEI. Sebelum review ini, BEI hanya melihat harga. Akan tetapi, dalam proses review, BEI kembali ke tujuan awal untuk memperhatikan investor bermodal kecil.

"Dalam proses review kami kembali kali ke tujuan kami, investor kecil itu diperhatikan atau tidak. Memperhatikan investor kecil itu dalam bentuk likuiditas dan membagikan dividen," ucap Jeffrey.

Jeffrey pun mempersilakan investor untuk melakukan strategi mengeruk untung dengan membeli saham GOTO di bawah Rp50 di pasar negosiasi, dan dijual pada harga Rp50 per saham jika hal tersebut bisa dilakukan berulang-ulang.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyebut revisi aturan papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode full call auction (FCA) telah mencegah 30 perusahaan masuk ke papan ini.

Dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Iman menjelaskan peraturan papan pemantauan khusus telah diterapkan sejak 2023 dan bukan merupakan barang baru. Pada tahun lalu, papan pemantauan khusus masih menerapkan satu kriteria saja.

Lalu, dalam perjalanannya, Bursa menetapkan 10 kriteria lainnya untuk papan pemantauan khusus ini. Iman menyebut, terdapat lebih dari 250 perusahaan masuk ke papan ini.

"Tapi itu sebelum BREN masuk. ketika BREN masuk, karena BREN marketcap-nya terbesar, jadi masalah. Kami mendengarkan market dan kami melakukan revisi,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Iman menuturkan pihaknya mendengar apa yang diminta oleh pelaku pasar, dan melakukan revisi terhadap empat kriteria. Iman menuturkan Bursa tidak menghapuskan papan ini, tetapi mengubah kriterianya sesuai yang diinginkan pasar.

Dia juga menyebut papan ini memiliki tujuan papan untuk menciptakan perdagangan yang lebih adil dan bertujuan untuk melindungi investor.

“Jadi, bisa bayangkan selama ini ada sahamnya gocap terus lebih dari enam bulan, bahkan bertahun-tahun, kami beri kesempatan untuk diperdagangkan. Itu pun masih ada sedikit issue, sehingga kami berikan relaksasi," tuturnya.

Adapun, relaksasi yang dimaksud adalah BEI hanya menghitung rata-rata harga saham selama tiga bulan. Jika masih berada pada level Rp50, maka BEI akan melihat likuiditas saham tersebut.

Apabila likuiditas saham tersebut cukup likuid dengan transaksi di atas Rp5 juta, Bursa tidak akan memasukkan saham tersebut ke FCA. Begitu pula jika emiten tersebut membagikan dividen minimal satu kali dalam tahun tersebut, BEI akan mengeluarkan saham tersebut dari PPK FCA.

“Jadi, ada tiga kriteria exit, sehingga dengan adanya itu, kami telah mengeluarkan hampir 20 perusahaan dengan revisi ini, dan mencegah hampir 30 perusahaan untuk masuk [PPK FCA]," jelasnya.

Iman mencontohkan salah satu saham yang dapat dicegah Bursa untuk masuk ke FCA dengan revisi ini adalah GOTO.

Menurutnya, meskipun misalnya rata-rata perdagangan saham GOTO pada level Rp50 per saham, tetapi transaksi perdagangan sahamnya hampir sebesar Rp100 miliar per hari. Dengan demikian, saham GOTO tidak akan masuk ke FCA.

"Kami akan terus pantau, kami akan lihat bagaimana yang terjadi di market, karena terus terang kami menghindari adanya intervensi," tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah menetapkan kenaikan cukai rokok, pemerintah menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK akan dikenakan cukai.

Cukai minuman berpemanis dalam kemasan diberlakukan untuk menekan konsumsi gula dan mencegah diabetes. Tak hanya jus dengan gula tambahan, larutan penyegar, hingga kopi saset pun tak luput dari cukai.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, di antaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, hingga minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi diabetes Indonesia naik dari 10,6% pada 2021 menjadi 11,7% pada 2023. International Diabetes Federation juga mencatat bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak kelima sedunia, yakni 19,5 juta orang.

Artikel tentang pengenaan cukai minuman berpemanis menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Rabu (24/7/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

Memoles Pamor Hulu Migas

Pemerintah tetap optimistis industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia masih prospektif dan atraktif meskipun sejumlah perusahaan dikabarkan mulai melakukan pelepasan (divestasi) aset mereka di Indonesia.

Terlebih, pemerintah juga terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dan penyesuaian agar iklim investasi hulu migas Indonesia tetap berdaya saing. Tak hanya melakukan perbaikan regulasi dengan memberikan kemudahan investasi bagi investor, pemerintah juga telah melakukan pembenahan fiskal agar lebih menarik setidaknya dibandingkan dengan kondisi selama 3 tahun terakhir.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto menuturkan bahwa pemerintah telah memperbaiki skema kontrak dan insentif untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) selama 3 tahun terakhir.

“Perbaikan-perbaikan itu dimulai sejak 3 tahunan lalu, dan telah memberikan hasil nyata. Buktinya, dalam 3 tahun terakhir blok migas yang laku 21 blok atau lebih banyak dibanding tiga tahun sebelumnya,” kata Ariana saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Kerek Cakupan Kredit UMKM, OJK Godok Aturan Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang aturan khusus kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu mengerek penyaluran kredit ‘wong cilik’ itu.

Dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, terdapat beberapa ketentuan. Pasal 2 misalnya menyebutkan bahwa lembaga jasa keuangan perlu mendorong pemberian akses pembiayaan kepada UMKM yang lebih mudah.

Sementara itu, yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan wajib memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Kena Cukai Minuman Manis, Kopi Saset hingga Jus Bakal Makin Mahal

Berdasarkan riset Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), terdapat beban ekonomi akibat kematian dan disabilitas yang berasal dari penyakit diabetes melitus tipe 2. Beban itu ditemukan berdasarkan perhitungan Disability-Adjusted Life Years atau DALYs.

Health Economics Research Associate CISDI Muhammad Zulfiqar Firdaus menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan lembaganya, hilangnya beban ekonomi akibat kematian dan disabilitas dari penyakit diabetes melitus tipe 2 dapat membuat Indonesia menghemat biaya pengobatan hingga Rp24,9 triliun dan biaya hilangnya produktivitas ekonomi hingga Rp15,7 triliun.

“Indonesia dapat menghemat hingga Rp40,6 triliun dari penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan yang dapat menaikkan harga jual produk MBDK di pasar paling tidak sebesar 20%,” ujar Zulfiqar.

Research Principal Investigator CISDI Soewarta Kosen menjelaskan bahwa tarif cukai minuman manis dapat diterapkan di rentang 20% hingga 50%. Dari 100 negara yang sudah menerapkan cukai tersebut, rata-rata mematok tarif 20%, bahkan terdapat negara maju yang sudah menerapkan 80%.

Waskita Beton (WSBP) Tingkatkan Kinerja, Jaga Kepercayaan Penyandang Dana

Kinerja keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) sedang tidak baik pada kuartal I/2024. Sementara kinerja sahamnya masuk dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call auction (PPK FCA).

Mengutip laporan keuangan, WSBP mencatatkan rugi sebesar Rp126 miliar kuartal I/2024. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, emiten Badan Usaha Milik Negara Karya ini masih mencatatkan keuntungan Rp16,44 miliar.

Kerugian WSBP berbanding terbalik dengan pendapatan usaha yang meningkat. Sepanjang kuartal I/2024, Perseroan mengantongi pendapatan usaha sebesar Rp505,68 miliar. Angka tersebut naik 37,74% dari kuartal I/2023 sebesar Rp367,11 miliar.

WSBP membukukan kenaikan beban pokok pendapatan 26,70% menjadi Rp391,52 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp309 miliar.

Bank Menggarap Peluang dari Para Pencari Cuan

Sejumlah bank menggarap peluang dari para pencari cuan melalui ragam produk investasi mulai dari Surat Berharga Negara (SBN) ritel hingga emas.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), misalnya optimistis mampu meraup penjualan sebesar Rp1 triliun dari penawaran SBN ritel berikutnya, Sukuk Ritel seri SR021. Instrumen investasi buatan pemerintah ini rencananya meluncur pada Agustus 2024.

General Manager Divisi Wealth Management BNI Henny Eugenia menjelaskan beberapa faktor yang diprediksi menjadi pendorong larisnya penjualan SR021, baik dari global maupun domestik.

"Dengan melihat positifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan data-data ekonomi yang solid, kami menargetkan penjualan SR021 pada angka di atas Rp 1 triliun," ujar Henny kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) masuk dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call auction (PPK FCA). Perdagangan sesi I hari ini merupakan perdagangan perdana DSSA dengan harga baru setelah stock split, Rp29.000 per saham.

DSSA masuk dalam PPK FCA dan diberi notasi khusus X. Berdasarkan informasi Bursa Efek Indonesia, DSSA masuk dalam papan pemantauan khusus dengan kriteria 10 yaitu dikenakan penghentian sementara atau suspensi lebih dari satu hari perdagangan.

Seperti yang diketahui, DSSA telah disuspensi Bursa selama dua hari perdagangan yaitu pada 16 -17 Juli 2024. Suspensi dilakukan karena kenaikan harga saham yang signifikan. DSSA sendiri terpantau telah naik 262,50% secara year to date.

Masuknya DSSA ke PPK FCA sejalan dengan perdagangan perdana hasil stock split yaitu Rp29.000 per saham dari sebelumnya di level Rp290.000 per saham.

Kepada Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono menjelaskan awal perdagangan saham DSSA dengan nilai nominal baru sebesar Rp25 per saham hasil stock split di pasar reguler dan pasar negosiasi dilaksanakan mulai 18 Juli 2024, sehingga saham DSSA dengan nilai nominal lama tidak dapat diperdagangkan lagi.

Yulianto menjelaskan bahwa terkait dengan pengumuman itu, BEI meniadakan perdagangan saham DSSA di pasar tunai mulai hari ini hingga Jumat (19/7/2024). Saham DSSA dengan nominal Rp25 baru akan diperdagangkan di pasar tunai pada Senin (22/7/2024).

DSSA telah melakukan stock split dengan mengubah nilai nominalnya dari Rp250 menjadi Rp25 per saham. Langkah ini dimaksudkan untuk menarik minat investor dan meningkatkan likuiditas.

Tujuan lain dari pemecahan saham ini adalah untuk meningkatkan minat beli investor terhadap saham DSSA, menambah jumlah pemegang saham, serta mendukung pertumbuhan nilai DSSA. Dengan implementasi stock split ini, jumlah saham yang dikeluarkan dan disetor oleh DSSA akan meningkat dari 770.552.320 saham menjadi 7.705.523.200 saham.

Sehubungan dengan stock split ini, DSSA juga melakukan penyesuaian pada anggaran dasar yang berkaitan dengan modal perusahaan. Modal dasar DSSA yang sebelumnya sebesar Rp600 miliar terbagi menjadi 24 miliar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp25.

------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR RI mencecar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait masuknya PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) ke dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call auction (PPK FCA).

Anggota Komisi XI Kamrussamad mempertanyakan pertimbangan OJK memasukkan emiten Prajogo Pangestu tersebut dalam PPK FCA, terlebih banyak investor yang melakukan protes melalui petisi.

“Emiten BREN bapak masukkan ke PPK, kemudian dalam 10 hari di keluarkan, ada puluhan ribu investor yang menuliskan petisi. Protes terhadap kebijakan tersebut. Kenapa begitu tidak memikirkan dampaknya terhadap hal ini,” kata Kamrussamad dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan DK OJK, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Kamrussamad juga mempertanyakan terkait dengan adanya potensi negosiasi ketika BREN dikeluarkan dari PPK FCA. Dia juga meminta adanya investigasi serius dalam menyelidiki hal itu.

“Ini harus diinvestigasi karena berasal dari Grup besar, Konglomerat besar. Saat valuasi terjun bebas kemudian dilepas dari PPK. Apakah ada ruang negosiasi, ini harus diinvestigasi,” lanjutnya.

Seperti yang diketahui, BREN sempat masuk dalam PPK FCA pada Mei lalu. Masuknya saham Prajogo tersebut menuai beberapa protes investor yang memang sudah dilakukan sejak PPK FCA diberlakukan Maret lalu. Sebelumnya, BREN masuk ke dalam papan pemantauan khusus setelah saham milik Prajogo Pangestu tersebut terkena suspensi atau penghentian perdagangan sementara BEI.

Kemudian, Bursa mengevaluasi aturan PPK FCA di mana saham dapat keluar dari PPK setelah 10 hari perdagangan.

Bursa kemudian mengumumkan pencabutan saham BREN milik Prajogo Pangestu dari papan pemantauan khusus dengan mekanisme Full Call Auction sejak perdagangan Jumat (21/6/2024). Pencabutan dari papan pemantauan khusus tersebut sesuai dengan Surat Pengumuman Bursa No.Peng-CK-00022/BEI.PLP/06-2024.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.