Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap Presiden Prabowo Subianto siap melanjutkan konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sembari merintis pembangunan proyek giant sea wall.

AHY menjelaskan, Presiden Prabowo bahkan membidik pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dapat rampung dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun.

“Targetnya 4 - 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).

Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatf dan juga yudikatif.

Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.

"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," tegasnya.

Di sisi lain, pembangunan IKN itu bakal dibarengi dengan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal membentang di seluruh pesisir utara pulau Jawa mulai dari Banten hingga Gresik.

AHY menegaskan, komitmen pembangunan giant sea wall itu juga dilakukan guna memastikan kelayakan hidup para masyarakat Indonesia di sekitar pesisir, khususnya nelayan.

"Lebih jauh kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi dan bisa mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir Utara. Jadi itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan,” tambah AHY.

Pada saat yang sama, AHY mengakui bahwa pembangunan dua proyek tersebut bakal memakan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, dirinya mengimbau kepada Kementerian PU untuk dapat kembali mengkurasi proyek-proyek lain di luar proyek tersebut.

Dia juga mengimbau agar nantinya proyek IKN dan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan kreatif dan tak hanya mengandalkan suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“Karena memang semangatnya kita lebih hemat, tapi lebih tepat sasaran. Jadi nanti tak semua proyek Infrastruktur itu bersumber dari APBN ada yang bersumber dari yang lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto ingin membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal terbentang dari Banten hingga Gresik.

AHY menyebut, langkah itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi penurunan muka air tanah yang terus tergerus. Di samping itu, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang membangun sejumlah tanggul di pesisir Jakarta juga disebut hanya mampu bertahan hingga 2033.

“Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033, kita harus berpikir juga. Karena kita harus mencegah terjadinya penurunan [muka tanah]. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu, seberapa tingginya?” kata AHY saat mengunjungi proyek NCICD di Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, hingga saat ini pihaknya mengaku tengah melakukan kajian pendalaman mengenai pembangunan giant sea wall tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut proyeksi panjang tanggul laut yang bakal dibangun dari Cilegon hingga Gresik bakal mencapai 958 kilometer (km).

Dirinya mengaku, saat ini telah melakukan proses uji coba pembangunan tanggil laut yang bakal terbentang dari Tangerang hingga Bekasi dengan total panjang mencapai 43 km.

“Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” jelas Dody.

Adapun, kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut telah dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Sementara sebelumnya, Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan bahwa proyeksi nilai konstruksi pembangunan giant sea wall dari Tangerang hingga Bekasi tersebut bakal mencapai Rp90 triliun.

Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) dari Cilegon hingga Gresik. Proyek ini dinilai perlu untuk menyelamatkan pantai utara (pantura) Jawa dari ancaman tenggelam.

Menurut Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ada dua masalah utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob. Kedua, penurunan permukaan tanah.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata AHY, saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Salah satunya ialah Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter. Namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya tengah dalam proses mengkaji adanya opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Selain Kalibaru, Muara Baru menjadi lokasi lainnya yang menurut AHY juga perlu mendapat perhatian. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai juga dibangun di Muara Baru.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," kata dia.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektar," sambungnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan alasan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall perlu dilakukan.

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan, setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhut dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Simak Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Mega proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall bakal dikerjakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, proyek yang membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur itu memakan waktu pekerjaan hingga 20 tahun.

Tanggul laut raksasa juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga Presiden. Yang jelas, kata Hashim, proyek tersebut harus segera dilaksanakan demi mencegah pantai utara Pulau Jawa Tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Jika tak dilaksanakan sekarang ada potensi jutaan hektare sawah di utara Pulau Jawa tenggelam. Sementara sawah tersebut merupakan sumber beras nasional.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa atau. Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu.

"PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) menyampaikan solusi penanganan banjir jika terpilih pada ajang Pilgub mendatang. Salah satu yang disinggungnya adalah proyek Giant Sea Wall (GSW) di pesisir utara Jakarta.

Menurut RK, tanggul raksasa itu diharapkan bisa mengatasi banjir rob di utara Jakarta. Wacana pembangunan GSW di ibu kota sebenarnya sudah muncul sejak era Gubernur Fauzi Bowo.

Lantas, seberapa penting proyek ini dikerjakan?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga memberi catatan terhadap mega proyek tersebut. Ia berpendapat proyek tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan karena butuh biaya pembangunan dan perawatan yang besar.

"Proyek GSW sebaiknya dikaji ulang untuk tidak dilanjutkan. Pembangunan GSW membutuhkan biaya sangat besar baik dari pembangunan dan perawatannya, seiring dengan kenaikan muka air laut dan penurunan tanah maka GSW cenderung untuk terus terus ditinggikan tembok/dindingnya serta perlu pemeliharaan ketat jika terjadi keretakan/kebocoran," jelasnya saat dihubungi detikcom, Minggu (25/8/2024).

Senada, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna juga menyoroti mahalnya biaya pembangunan GSW. Menurutnya ada opsi lain yang juga efektif menghindarkan risiko Jakarta tenggelam, yakni mengembangkan tanggul pantai yang saat ini sudah ada di Pantai Muara Baru, Pantai Kalibaru.

Adapun dalam 5 tahun ke depan, Yayat belum melihat urgensi untuk membangun GSW. Selain biayanya mahal, perlu ada dukungan investor mengingat pembiayaan proyek ini cukup besar.

"5 tahun ke depan saya kira tanggul pesisir yang diperkuat itu lebih penting dibandingkan Giant Sea Wall. GWS kan jangka panjang dan itu harus didukung dengan kondisi keuangan yang mencukupi, dan ada investor yang tertarik ke depannya. Tapi 5 tahun ke depan ini, dengan cara memperkuat tanggul yang ada untuk diperbaiki saya kira itu menjadi salah satu cara yang paling efisien," terang dia.

Ia menilai biaya proyek harus dihitung secara detail, mempertimbangkan kemampuan uang APBN dan APBD. Meski APBD DKI Jakarta tergolong besar, harus dilihat juga berapa dana yang dibutuhkan dan kekurangan dana untuk membangun GSW.

"Kita juga perlu mencatat bahwa kita perlu perhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Pemprov DKI. Kalau mengacu kepada anggaran APBD memang punya kemampuan Rp 80 triliun. Kalau nanti ada pembangunan untuk GSW berapa triliun dibutuhkan? Berapa anggaran yang dibutuhkan dan berapa kekurangannya?" ujar Yayat.

Oleh karena itu perlu ada penjajakan pembiayaan lewat investor swasta. Meskipun yang menjadi pertanyaan, seberapa menarik proyek tersebut memberi timbal balik kepada para investor.

Yayat menambahkan, ancaman Jakarta tenggelam sebenarnya tidak bisa hanya mengandalkan proyek GSW. Ia lebih merekomendasikan penguatan tanggul-tanggul yang sudah dibangun saat ini dengan alasan efisiensi.

"Sebetulnya kan, apakah GSW saja yang perlu kita bangun. Kalau tanggul pesisir pantainya diperkuat masih mampu nggak menahannya. Kalau tanggul pesisirnya mungkin akan lebih dikembangkan lagi. Nah pertanyaannya, GSW yang dibangunnya atau tanggul pesisir yang diperkuat untuk jangka pendek dan jangka panjang," terang Yayat.

Sementara itu, Nirwono menilai pembangunan GSW tidak menyelesaikan masalah mendasar seperti banjir rob atau ancaman Jakarta tenggelam. Ia menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya fokus pada program yang lainnya.

"Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus pada penataan ulang/restorasi kawasan pesisir, memindahkan pemukiman warga/kampung-kampung kumuh yang menempel tepi pantai terdampak banjir rob setiap saat ke rusun-rusun yang aman," sebutnya.

"Menghentikan/larangan pemompaan air tanah di wilayah Jakarta Utara dan percepatan jaringan perpipaan penyediaan air bersih/minum seluruh wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara, Jakarta Barat bagian utara, dan Jakarta Timur bagian utara," tutup dia.