Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap Presiden Prabowo Subianto siap melanjutkan konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sembari merintis pembangunan proyek giant sea wall.

AHY menjelaskan, Presiden Prabowo bahkan membidik pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dapat rampung dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun.

“Targetnya 4 - 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).

Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatf dan juga yudikatif.

Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.

"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," tegasnya.

Di sisi lain, pembangunan IKN itu bakal dibarengi dengan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal membentang di seluruh pesisir utara pulau Jawa mulai dari Banten hingga Gresik.

AHY menegaskan, komitmen pembangunan giant sea wall itu juga dilakukan guna memastikan kelayakan hidup para masyarakat Indonesia di sekitar pesisir, khususnya nelayan.

"Lebih jauh kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi dan bisa mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir Utara. Jadi itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan,” tambah AHY.

Pada saat yang sama, AHY mengakui bahwa pembangunan dua proyek tersebut bakal memakan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, dirinya mengimbau kepada Kementerian PU untuk dapat kembali mengkurasi proyek-proyek lain di luar proyek tersebut.

Dia juga mengimbau agar nantinya proyek IKN dan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan kreatif dan tak hanya mengandalkan suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“Karena memang semangatnya kita lebih hemat, tapi lebih tepat sasaran. Jadi nanti tak semua proyek Infrastruktur itu bersumber dari APBN ada yang bersumber dari yang lain," pungkasnya.

Bisnis.com, MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Basuki Hadimuljono untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal kembali melanjutkan pembangunan Ibu Kota yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi,” ucapnya kepada wartawan.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk posisi Wakil Kepala OIKN masih belum ada nama yang akan mengisi bangku tersebut.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.

“Sudah disampaikan [target] 3—4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” pungkas Prasetyo.

Untuk diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

Menurut beleid di pasal 5 Ayat 4, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Target 4 Tahun

Sementara itu, Prabowo merencanakan menargetkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung dalam kurun 4 tahun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa dalam sesi terakhir agenda Retreat Kabinet Merah Putih, Presiden Ke-8 RI itu memberikan pengarahan seputar soal kelanjutan IKN.

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun,” ucapnya melalui akun instagram @rajaantoni, Sabtu (26/10/2024).

Dalam pengarahannya, Raja Juli menegaskan bahwa bagi Prabowo kelanjutan terkait dengan pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sudah sangat jelas.

Menurutnya, sudah menjadi keputusan dari pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa proyek akbar yang diinisiasi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu akan dilanjutkan dan diselesaikan.

“Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya. Bagi beliau IKN adalah Ibukota Politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif yang sekarang hampir selesai dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan dua cabang triaspolitika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengajak sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kendati demikian, Prasetyo tidak memerinci kapan Prabowo mengajak para menteri melihat proses pembangunan IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Nanti kami lihat [siapa yang berangkat] begini juga lebih baik. Karena kan semua fokus kerja, tidak perlu semuanya berbondong-bondong kalau hanya sekedar menengok ke sana,” ucapnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa menteri-menteri yang bakal diajak untuk kembali meninjau pembangunan mulai dari menteri-menteri terkait yang berhubungan dengan IKN.

Menteri yang dimaksud, kata Prasetyo, mulai dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Mungkin kalau ke sana beberapa kementerian kunci kan begitu. Menteri PU, menteri Infrastruktur, menteri keuangan, jadi enggak usah rame-rame,” pungkas Prasetyo.

Dalam catatan Bisnis, Prabowo terkahir ke IKN saat menemani Presiden Ke-7 RI Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pada Kamis (12/9/2024).

Dalam agenda itu, usai pengarahan, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih 2024-2029 itu mengajak para pejabat TNI dan Polri berkeliling IKN untuk melihat langsung progres pembangunan IKN.

Salah satunya adalah melihat langsung Sumbu Kebangsaan yang menjadi bagian penting dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengajak sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kendati demikian, Prasetyo tidak memerinci kapan Prabowo mengajak para menteri melihat proses pembangunan IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Nanti kami lihat [siapa yang berangkat] begini juga lebih baik. Karena kan semua fokus kerja, tidak perlu semuanya berbondong-bondong kalau hanya sekedar menengok ke sana,” ucapnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa menteri-menteri yang bakal diajak untuk kembali meninjau pembangunan mulai dari menteri-menteri terkait yang berhubungan dengan IKN.

Menteri yang dimaksud, kata Prasetyo, mulai dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Mungkin kalau ke sana beberapa kementerian kunci kan begitu. Menteri PU, menteri Infrastruktur, menteri keuangan, jadi enggak usah rame-rame,” pungkas Prasetyo.

Dalam catatan Bisnis, Prabowo terkahir ke IKN saat menemani Presiden Ke-7 RI Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pada Kamis (12/9/2024).

Dalam agenda itu, usai pengarahan, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih 2024-2029 itu mengajak para pejabat TNI dan Polri berkeliling IKN untuk melihat langsung progres pembangunan IKN.

Salah satunya adalah melihat langsung Sumbu Kebangsaan yang menjadi bagian penting dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ikut buka suara terkait dengan hal yang akan dilakukan Prabowo Subianto untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika resmi dilantik sebagai Presiden RI.

Walaupun Dasco menyatakan belum tahu pasti apa yang menjadi prioritas Prabowo dalam hal pembangunan IKN, tetapi Prabowo sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk memaparkan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN.

“Ya kalau mengenai itu [prioritas Prabowo] saya belum tahu pasti, tetapi yang pasti bulan kemarin itu Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU, untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN,” kata Dasco kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Dasco juga kembali menegaskan perihal penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Dia memastikan Keppres tersebut akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kita sudah sama-sama bahas bahwa [Keppres] perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya, sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu,” tegas Dasco.

Sebelumnya, Dasco mengemukakan bahwa Keppres Pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN tersebut masih dalam tahap kajian.

“Itu kan memang begitu [Keppres diteken Prabowo]. Mengenai Keppres Pemindahan IKN itu masih dikaji untuk waktu yang tepat,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, pihak Istana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lempar tanggungjawab kepada Prabowo Subianto untuk meneken Keppres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa penandatanganan Keppres bakal dilakukan oleh Presiden terpilih periode 2024—2029 itu merupakan bagian dari proses transisi.

“Tentu sebagai bagian dari transisi pemerintahan, itu menjadi bagian dari komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan. Ini kan kita melihat situasi lapangan, tahapan-tahapan yang terjadi di dalam proses pembangunan itu menjadi pertimbangan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan presiden terpilih Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kendati demikian, Dasco mengemukakan bahwa Keppres Pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN tersebut masih dalam tahap kajian.

“Itu kan memang begitu [Keppres diteken Prabowo]. Mengenai Keppres Pemindahan IKN itu masih dikaji untuk waktu yang tepat,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Saat ini pun, lanjut Dasco, Prabowo masih fokus untuk menyusun dan mengkaji Keppres terkait kementerian karena pada 20 Oktober nanti saat pelantikan presiden dan wakil presiden, Prabowo akan mengumumkan susunan kabinetnya.

“Saat ini Pak Prabowo masih sibuk untuk menyusun mengkaji Keppres Kementerian yang sebentar lagi sudah pada saatnya akan diumumkan dan dilantik,” tutur Politikus Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, seharusnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Iya semestinya begitu, Presiden yang baru [yang meneken Keppres]. Pak Prabowo,” ujarnya kepada wartawan.

Jokowi mengatakan bahwa Presiden terpilih periode 2024—2029 itu yang akan meneken keputusan untuk memindahkan Ibu Kota. Sebab, dalam masa pemerintahannya, kesiapan pembangunan infrastuktur di IKN masih berjalan pada tahap awal.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk investasi dalam pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“[Saya bakal jadi] salah satu investor, saya sendiri sebagai pengusaha,” katanya kepada wartawan di Sumbu Kebangsaan, IKN Nusantara, Senin (12/8/2024).

Bahkan, dia pun mengaku siap berkantor di IKN apabila telah resmi menjadi pemimpin Negara selepas masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jokowi pada Oktober 2024 mendatang.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu mengatakan bahwa memang sudah seharusnya seorang pemimpin Negara berkantor di Ibu Kota.

“Kalau ibukota [di IKN] ya presiden [harus] ada di Ibu Kota,” kata Prabowo kepada wartawan di Sumbu Kebangsaan, IKN Nusantara, Senin (12/8/2024).

Oleh sebab itu, dia mengaku bertekad untuk melanjutkan pembangunan IKN di masa pemerintahannya bersama dengan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Rival Jokowi dalam pemilu 2014 dan 2019 itu pun mengatakan bahwa secara pasti dirinya akan melanjutkan IKN selepas masa pemerintahan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo itu.

Prabowo juga meyakini bahwa terdapat potensi besar bagi IKN untuk menjadi Ibu Kota Negara bagi Indonesia sehingga proyek akbar tersebut harus terus berjalan.

“Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengaku meskipun pembangunan ibukota itu bukan pekerjaan yang sebentar dan akan memakan waktu yang panjang, tetapi Prabowo meyakini dalam 5 tahun ke depan secara garis besar IKN bakal mulai berfungsi.

“Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris saya juga orang lapangan saya juga banyak membangun. Kalau kita lihat, optimis ya dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan,” tandas Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal masuk ke dalam APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Moeldoko menekankan bahwa pembangunan IKN merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Adapun, indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari bermacam-macam skema menurut lampiran II UU IKN.

“Pastinya itu sudah masuk dalam RPJMN. Hanya besarannya [di APBN 2025] nanti yang pasti disesuaikan, tetapi [anggaran] itu dalam dokumen strategis negara sudah ada. Jadi, bagaimana nanti pasti pemerintahan yang akan datang pasti akan berhitung bagaimana kemampuan APBN,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia mengatakan bahwa presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto tentunya akan memprioritaskan dan selalu menyesuaikan kemampuan serta kesehatan keuangan Negara dalam menjalankan program-program kerjanya ke depan tanpa menjadikan IKN sebagai program anak bawang atau terlantar nantinya.

Menurutnya, Prabowo memang memiliki rencana untuk merealisasikan pembangunan di Ibu Kota Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Kami melihat bahwa transisi ini adalah transisi in line. Itu yang dilihat. bukan transisi yang ada sesuatu yang menjadi apa ya? disrupsi atau distorsi, enggak ini. sesuatu yang in line antara pemerintahan yang sekarang ini dengan yang akan datang,” pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai anggaran untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan bahwa keputusan tersebut akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024. Pasalnya, Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto telah berkomitmen melanjutkan pembangunan Nusantara.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” ujarnya dalam forum tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal masuk ke dalam APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Moeldoko menekankan bahwa pembangunan IKN merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Adapun, indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari bermacam-macam skema menurut lampiran II UU IKN.

“Pastinya itu sudah masuk dalam RPJMN. Hanya besarannya [di APBN 2025] nanti yang pasti disesuaikan, tetapi [anggaran] itu dalam dokumen strategis negara sudah ada. Jadi, bagaimana nanti pasti pemerintahan yang akan datang pasti akan berhitung bagaimana kemampuan APBN,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia mengatakan bahwa presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto tentunya akan memprioritaskan dan selalu menyesuaikan kemampuan serta kesehatan keuangan Negara dalam menjalankan program-program kerjanya ke depan tanpa menjadikan IKN sebagai program anak bawang atau terlantar nantinya.

Menurutnya, Prabowo memang memiliki rencana untuk merealisasikan pembangunan di Ibu Kota Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Kami melihat bahwa transisi ini adalah transisi in line. Itu yang dilihat. bukan transisi yang ada sesuatu yang menjadi apa ya? disrupsi atau distorsi, enggak ini. sesuatu yang in line antara pemerintahan yang sekarang ini dengan yang akan datang,” pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai anggaran untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan bahwa keputusan tersebut akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024. Pasalnya, Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto telah berkomitmen melanjutkan pembangunan Nusantara.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” ujarnya dalam forum tersebut.