Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal penyaluran pupuk subsidi bisa sampai ke para petani di daerah. Dia memberikan ultimatum bila ada distributor pupuk yang main-main di daerah akan segera dicopot.

Sebelumnya, dia mengaku baru saja mendapatkan banyak sekali keluhan dari para kepala desa soal pupuk subsidi yang belum disalurkan ke para petani. Padahal sejak Januari 2024, pupuk subsidi sudah disebar pemerintah ke daerah.

Kabarnya, dia mendengar ada beberapa distributor pupuk yang nakal dan mengakali penyaluran pupuk subsidi untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ dia mengatakan akan mencabut izin distributor nakal tersebut.

"Bisa dibayangkan hari ini pupuknya belum sampai. Saya katakan tolong dievaluasi. Ada lagi mengatakan distributornya nakal. Saya katakan ganti, cabut izinnya. Harus dicabut dong. Ini mengorbankan rakyat kecil. Mengorbankan petani kita. Kasihan petani kita. Sudah modalnya pas-pasan, pupuknya dipersulit," tegas Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (7/11/2024) malam kemarin.

Dia menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto adalah agar pupuk subsidi bisa sampai langsung ke petani tanpa ada hambatan. Bila ada masalah di distributor dia meminta PT Pupuk untuk mengevaluasi, kalau perlu diganti bila ternyata terbukti bermain dengan pupuk subsidi.

"Bapak Presiden selalu sampaikan bagaimana langsung ke petani. Jangan dipersulit. Jangan ada yang bermain-main. Jangan dibuat ribet. Kalau ada distributor mempermainkan petani, sudah pasti kita cabut ini. Itu sudah pasti," kata Amran.

Pemerintah sendiri, Amran bilang sudah membuat agar pupuk subsidi bisa makin mudah diterima petani. Salah satunya dengan cara penggunaan KTP sebagai syarat pembelian pupuk subsidi, yang sebelumnya harus pakai kartu tani.

"Kami akan membuat sederhana. Bapak Presiden menyampaikan buat petani nyaman untuk berproduksi. Jadi kita sederhanakan. Yang pertama untuk pupuk adalah cukup menggunakan KTP. Gunakan KTP cukup," pungkas Amran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap sebagai langkah mencapai swasembada pangan 2028. Salah satunya dengan melakukan cetak sawah baru dan intensifikasi lahan.

Anggaran kedua proyek itu sebesar Rp 15 triliun di 2025. Proyek ini merupakan tugas dari Kementerian Pertanian.

"Untuk cetak sawah 150 ribu ha ekstensifikasi, intensifikasi (lahan) 80 ribu ha. Totalnya Rp 15 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Secara total, anggaran 2025 untuk mengejar target swasembada pangan sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran itu bersumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, anggaran Program Makan Bergizi Gratis juga masuk. Anggaran itu sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

"Badan gizi Rp 71 triliun itu terdiri dari Program Pemenuhan Gizi Nasional itu ada RP 63 triliun, juga ada program dukungan manajemennya, itu Rp 7,4 triliun," pungkasnya.

Pemerintah akan memulai berbagai program untuk mengejar target swasembada pangan 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap untuk memulai berbagai program itu, pemerintah menggelontorkan Rp 139,4 triliun untuk 2025.

Zulhas menjelaskan anggaran itu bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu, tahun 2025 itu ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian Lembaga yang terkait ketahanan pangan," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Keterangan ini disampaikan usai Zulhas kembali mengadakan rapat dalam membahas swasembada pangan 2028. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, KKP, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Kehutanan.

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk kejar swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Zulhas mengatakan untuk mengejar target swasembada pangan 2028, tidak hanya pada komoditas beras. Pemerintah juga akan menggenjot produksi komoditas lainnya seperti gula, kedelai, coklat, jagung, cabai dan bawang.

"Jadi ini bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi-misi, sehingga jelas, pemerintah daerah dan dana desa tranfer ke daerah kementerian lembaga terkait, kemudian instansi termauk riset dan lain-lain," tutupnya.

Hasil positif ini dapat dilihat pada kegiatan Panen Riset PreciX - Agrosolution di Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan dengan penerapan teknologi pertanian presisi bertajuk "PreciX" kembali berhasil meningkatkan produktivitas dalam budi daya padi.

"Hasil positif ini dapat dilihat pada kegiatan Panen Riset PreciX - Agrosolution di Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang," kata SVP Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) Pupuk Indonesia Gita Bina Nugraha di sela menghadiri kegiatan "Panen Riset PreciX - Agrosolution" di Subang, Jawa Barat, Kamis.

Dia menyampaikan, demplot di Sukamandi dilaksanakan di lahan seluas 11,68 hektare. Panen dengan cara atau kebiasaan petani sebelumnya hanya memperoleh hasil 5,1 ton per hektare.

Namun, dengan teknologi pertanian presisi atau precision farming didapatkan panen sebesar 5,6 ton per hektare atau terjadi peningkatan produktivitas hampir 10 persen.

"Tujuan utama dari teknologi pertanian presisi ini adalah untuk mendukung program Pemerintah dalam mempercepat tercapainya swasembada pangan di Indonesia," ujarnya.

Dengan penerapan pertanian presisi pada Program Agrosolution, Pupuk Indonesia bersama pemangku kepentingan terkait lainnya berupaya meningkatkan hasil panen sekaligus menciptakan ekosistem pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

"Melalui langkah ini, Pupuk Indonesia memberikan nilai tambah maksimal tidak hanya melalui peningkatan hasil panen tapi juga pendapatan bagi petani," tuturnya.

Ia menuturkan, program Agrosolution merupakan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, melibatkan perbankan, lembaga asuransi hingga offtaker.

Dengan demikian penda Petani dipastikan pendapatan petani juga meningkat. Dari demplot ini ada peningkatan penghasilan petani sekitar 11 persen.

"Dengan teknologi dan kolaborasi ini, petani tidak hanya mendapatkan hasil panen lebih tinggi, tapi juga harus lebih menguntungkan. Oleh karena itu ada peran stakeholder yang berkontribusi," ucapnya.

Teknologi yang memanfaatkan alat drone ini mampu memberikan rekomendasi pemupukan dengan cepat dan presisi. Implementasinya, teknologi ini mendukung layanan Mobil Uji Tanah (MUT) yang juga ada pada pendampingan budidaya Makmur/Agrosolution.

"Apabila PreciX mendeteksi kebutuhan hara pada tanaman, sementara MUT ini mendeteksi kandungan hara pada tanah," imbuhnya.

Di Sukamandi, lanjut Gita, Pupuk Indonesia juga memanfaatkan teknologi pertanian presisi untuk melakukan mapping di lahan seluas 592 hektare. Diperoleh rekomendasi pemupukan per hektarnya NPK sebanyak 373 kg, Urea 189,61 kg, dan KCl 64,53 kg.

"Sebagai perbandingan, petani sebelumnya mengaplikasikan pupuk NPK 300 kg, Urea 200kg, dan KCl 100 kg," terangnya.

Ia menambahkan, pengembangan teknologi pertanian presisi dimulai dari arahan Kementerian BUMN Republik Indonesia, dimana unit-unit riset pada klaster pangan dan pupuk diharapkan dapat berkolaborasi, yang kemudian dituangkan dalam Indonesia Food and Fertilizer Research Institute (IFFRI).

"Anggotanya adalah IFRI Pupuk Indonesia, RNI Food Research Institute (RFRI), dan Bulog Food Research Institute (BFRI)," ucapnya.

Pupuk Indonesia bersama anggota holding tahun 2024 ini melakukan riset pertanian presisi di berbagai tempat di Indonesia, dengan beragam komoditas. Riset itu dilakukan di 46 titik demonstration plot (demplot) yang tersebar di 12 provinsi.

"Adapun komoditas yang menjadi riset tidak hanya padi, tapi juga kepala sawit, tebu, dan jagung," jelasnya.

Dari total riset tersebut, Pupuk Indonesia telah menggelar demplot pertanian presisi di luas lahan 8.265 hektare dan sudah melakukan mapping di lahan seluas 252.647 hektare. Hasil riset ini diperoleh peningkatan produktivitas kurang lebih 13,5 persen.

"Harapannya, pola budi daya ini digunakan berkelanjutan, selain untuk mencapai produktivitas pertanian, lahan tersebut juga harus dapat mendukung hasil pertanian yang berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi juga untuk generasi setelah kita," kata Gita.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

PT Pupuk Indonesia (Persero) membeberkan rencana pembangunan pabrik pupuk di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Nilai investasi membangun proyek strategis nasional (PSN) ini diperkirakan menelan US$ 1 miliar atau setara Rp 15,6 triliun (kurs Rp 15.600).

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan ada kemungkinan besaran kebutuhan investasi untuk pembangunan pabrik tersebut bertambah. Sebab, ada rencana pembangunan lebih dari satu pabrik.

"Investasi barangkali bisa lebih lah, karena kita mau menyiapkan tidak hanya untuk satu pabrik aja. Awalnya satu tapi ini akan kita teruskan untuk bangun lagi," kata Rahmad, ditemui di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Namun ia menekankan bukan berarti anggarannya bengkak atau over budget. Rahmad juga mengaku tidak hafal berapa jumlah spesifik dari anggaran pembangunan pabrik itu, tapi kisarannya masih di US$ 1 miliar.

"Itu bukan over budget ya, tapi memang angkanya kan secara dolar nanti kita bisa sampaikan," ujarnya.

Secara keseluruhan, saat ini pembangunan Pabrik Pupuk Fakfak tengah dalam persiapan untuk membangun infrastruktur. Rahmad mengatakan, pembangunan pabrik ini akan dimulai pada awal 2025 mendatang.

"Sekarang kita sedang persiapan untuk bantu infrastruktur. Jadi mudah-mudahan di awal tahun 2025 kita sudah mulai infrastrukturnya dibangun. Nah kita lanjutkan bangun pabriknya," kata dia.

Rahmad memperkirakan pembangunan pabrik ini memakan waktu sekitar 40 bulan atau 3,5 tahun. Harapannya, pembangunan masih on track sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia timur.

Pembangunan pabrik ini juga sejalan dengan pembangunan fasilitas hilirisasi di Papua. Harapannya, bisa terwujud pembangunan satu ekosistem yang baik.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengidentifikasi komoditas strategis sebagai upaya mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi. Salah satunya pada komoditas singkong.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Strategi Peningkatan Produktivitas Singkong dan Kebijakan Dukungan Pupuk Bersubsidi untuk Petani di Palembang, Selasa (8/10) lalu.

Tri Wahyudi menjelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 terdapat sembilan komoditas sebagai penerima pupuk bersubsidi, terdiri dari padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Sementara itu, pada awal tahun 2024 Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi awal 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

"Kebijakan penambahan volume ini diperlukan upaya optimalisasi dalam meningkatkan serapannya. Optimalisasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi komoditas-komoditas strategis daerah yang berpotensi mendapatkan pupuk bersubsidi. Harapannya berdampak terhadap optimalisasi serapan pupuk bersubsidi, nilai ekonomi dan peningkatan produktivitas pertanian," ujar Tri Wahyudi dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Ia menerangkan, singkong yang juga dikenal sebagai ubi kayu dapat dikategorikan sebagai komoditas alternatif pangan yang memiliki kandungan karbohidrat setara beras. Indonesia sendiri menduduki urutan kelima sebagai negara produsen singkong terbesar di dunia, dengan total produksi 18,3 juta ton (2020). Dari produksi tersebut memasok 87% untuk kebutuhan nasional.

Sebagian besar atau 97% produksi ubi kayu digunakan untuk pangan. Hal ini menunjukkan bahwa ubi kayu mempunyai peran strategis sebagai penyangga pangan nasional. Untuk itu, menurutnya, upaya peningkatan produktivitas singkong harus diwujudkan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Komponen budidaya yang berperan dalam peningkatan produktivitas singkong adalah penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, varietas yang sesuai (tahan cekaman biotik dan abiotik), dan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)," terangnya.

Tri Wahyudi mengaku mendapatkan masukan dari stakeholder, salah satunya Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) yang berharap singkong masuk menjadi komoditas yang berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Dengan demikian kesejahteraan petani meningkat, industri singkong tanah air dapat berkembang, ketahanan pangan nasional terjaga.

"FGD ini dilaksanakan untuk menggali kondisi di lapangan dan merumuskan strategi peningkatan produktivitas tanaman singkong dan kebijakan dukungan pupuk bersubsidi untuk petani singkong sebagai salah satu komoditas strategis di wilayah Sumatera Bagian Selatan," terangnya.

Simak: Jokowi Pastikan Lunasi Utang Rp 10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan). Merespons hal tersebut, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, perusahaan merupakan milik negara.

Dia mengatakan, pihaknya siap menjalankan apapun keputusan pemerintah. "Pupuk Indonesia itu milik negara. Negara yang mengelola pemerintah, kita siap apapun keputusan pemerintah," ujar Rahmad di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/9/2024).

Dia mengatakan, pihaknya bisa melakukan penyesuaian. Rahmad bilang, perusahaan menjalankan keputusan pemerintah dengan cara terbaik.

"Kita terbiasa, kita pasti bisa menyesuaikan lah. Apapun keputusan pemerintah, kita laksanakan dengan cara yang terbaik," ujarnya.

Dikutip dari detikJateng, Sudaryono mengungkapkan pihaknya mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) soal pengelolaan sektor pertanian. Pada Perpres tersebut nantinya Bulog hingga Pupuk Indonesia akan di bawah perintah Kementerian Pertanian.

Sudaryono menerangkan, rencana pengajuan Perpres yang mengatur soal pengelolaan sektor pertanian akan dilakukan tahun depan. Perpres tersebut, berkaitan dengan pengelolaan Pupuk Indonesia dan Bulog akan di bawah perintah Kementerian Pertanian (Kementan).

"Tahun depan kita coba mengajukan Peraturan Presiden di mana nanti Pupuk Indonesia, termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian menjadi satu (perintah di bawah Kementan)," ucap Sudaryono saat memberikan sambutan pada acara kunjungan kerjanya di Wonosari, Klaten, Senin (23/9).

"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya' adalah Menteri Pertanian," lanjutnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mempercepat penyaluran pupuk subsidi. Langkah ini seiring keputusan pemerintah meningkatkan volume pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menerangkan, pemerintah telah mengubah kebijakan demi menciptakan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih baik, salah satunya alokasi pupuk subsidi berdasarkan lahan. Semula, alokasi pupuk subsidi ini berdasarkan anggaran.

"Nah sekarang sudah diputuskan oleh pemerintah yang paling benar itu sesuai dengan luasan lahan. Kalau luas lahan itu butuhnya segitu ya, makanya 9,5 juta ton ini insyaallah akan terus dijaga di situ," katanya di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/9/2024).

Dia mengatakan, pemerintah berupaya agar penebusan pupuk subsidi ini lebih mudah. Namun, pengawasan tetap dilakukan mengingat pupuk itu merupakan pupuk subsidi.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan digitalisasi proses penebusan. Lewat digitalisasi ini, petani cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menebus pupuk subsidi. Tentunya, penebusan dengan cara ini bisa dilakukan oleh petani yang terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Oleh karenanya di bulan Februari, Pupuk Indonesia mengambil inisiatif untuk mendigitalisasi kios-kios, mendigitalisasi proses penembusan, 27 ribu kios kita berhasil digitalisasi dalam satu bulan," terangnya.

Rahmad menambahkan, dalam alokasi pupuk subsidi 9,5 juta ton tersebut, terdapat 500 ribu ton pupuk organik. Dia bilang, keberadaan pupuk organik penting untuk mendukung produktivitas lahan.

"Dan yang terakhir apa, organik dimunculkan kembali. Kenapa organik penting? Karena kita sedang mau mengenjot produktivitas. Kalau mengenjat produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa digenjot 2-3 tahun, setelah itu akan terjun bebas. Nah makanya ini banyak sekali yang sudah kita lakukan dari sisi pupuk," ujarnya.

Selain itu, Rahmad mengatakan, pihaknya juga mempercepat proses pembaharuan data penerima pupuk subsidi. Dengan demikian, penyaluran pupuk subsidi menjadi lebih baik.

"Kalau dulu updatenya itu setahun sekali. Jadi seumpama ini petani buruk, pindah dia menggarap ke tempat lain. Pada musim yang berbeda tapi di tahun yang sama sudah nggak bisa kalau zaman dulu. Kalau sekarang pencatatannya setiap mau musim tanam. Jadi ini selesai musim tanam ini, dia mau sewa lahan di tempat lain. Di tempat lain itu dia bisa daftar untuk masuk di sana yang di sini di lain," paparnya.