TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex meneriakkan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dilakukan saat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan kunjungan ke pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin, 28 Oktober 2024 lalu.

“Terima kasih kasih Presiden Prabowo, terima kasih Presiden Prabowo, hidup buruh,” seru Immanuel, diikuti para karyawan Sritex dipantau dari unggahan Instagram Sritex Indonesia.

Pada momen tersebut, karyawan hingga manajemen Sritex kompak menggunakan pita hitam bertuliskan ‘Selamatkan Sritex’ di lengan mereka. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan pita hitam itu bukan merupakan bentuk kesedihan.

“Pita hitam ini menandakan bahwa kita bersatu dan harus bisa melalui masa sulit ini bersama-sama,” ujar Iwan.

Iwan mengatakan hingga saat ini seluruh karyawan Sritex tidak ada yang mengalami keterlambatan pembayaran upah. Ia menegaskan bahwa manajemen akan terus berupaya untuk mempertahankan keberlanjutan usaha. “Sampai titik darah penghabisan,” katanya.

Selain itu, Iwan menyampaikan terima kasih atas atensi yang diberikan pemerintah lewat kehadiran Wamenaker untuk melihat langsung situasi di pabrik Sritex. Menurutnya, kunjungan Wamenaker akan menjadi milestone penting dalam ikhtiar penyelamatan perusahaan agar tetap dapat berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan.

Sebagai informasi, saat ini Sritex bersama dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries yang tergabung sebagai Grup Sritex telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co. Advokat dari kantor hukum tersebut akan mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi.

“Saat ini perseroan masih melakukan upaya kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi dan Perseroan masih akan melakukan aktivitas operasionalnya secara normal untuk tetap melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya,” kata Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam dalam keterangan resminya.

Seperti diketahui, Pengadilan Niaga Kota Semarang Sritex pailit pada 21 Oktober 2024 lalu. Keputusan ini disahkan usai mengabulkan permohonan salah satu kreditur Sritex meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai kesepakatan sebelumnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, menegaskan bahwa kegiatan operasional Sritex akan tetap berjalan normal meskipun perusahaan telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang.

“(Operasional) berjalan normal,” ujar Iwan saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.Iwan menyatakan bahwa 50.000 karyawan Sritex Grup saat ini tetap memiliki semangat yang sama. Ia juga menekankan bahwa semua pihak, termasuk direksi, komisaris, dan karyawan Sritex, perlu membangun semangat yang kuat untuk menghadapi situasi ini.

Karyawan Kompak Kenakan Pita Hitam

Ribuan karyawan Sritex secara serentak mengenakan pita hitam bertuliskan "Selamatkan Sritex" setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Pada Senin, 28 Oktober 2024, ribuan karyawan tetap masuk kerja dengan pita hitam di lengan kiri.

Manajer HRD dan Human Capital Sritex Group, Sri Saptono Basuki, menjelaskan bahwa pita hitam tersebut melambangkan kebangkitan. Ia menambahkan bahwa para karyawan akan berjuang bersama demi kelangsungan hidup keluarga mereka.

Sri Saptono juga menyatakan bahwa para pekerja masih berharap perusahaan dapat bangkit kembali dan meraih kejayaan seperti sebelumnya. "Kami berharap PT Sritex kembali berjaya menghidupi ribuan karyawan dan memberikan kontribusi perekonomian daerah dan masyarakat," katanya.

Wamenaker Pastikan Nasib Para Pekerja

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, yang lebih dikenal dengan sebutan Noel, mengunjungi pabrik Sritex Tbk. di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Tujuan kedatangannya adalah untuk memastikan nasib para pekerja dan mengonfirmasi bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan setelah putusan pailit. Kehadiran Noel diterima langsung oleh Presiden Direktur PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Ratusan karyawan dan pekerja perusahaan itu juga turut menyambutnya.

"Bisa kami laporkan kepada Bapak bahwa pagi hari ini seluruh karyawan-karyawati kami tidak ada yang mengalami keterlambatan pembayaran upah mereka," ucap Wawan saat memberikan sambutannya.

Menanggapi isu mengenai efisiensi yang kurang menggembirakan, ia memastikan bahwa tidak akan ada PHK bagi karyawan. Ia menjelaskan bahwa meskipun efisiensi akan dilaksanakan, keputusan terkait efisiensi tersebut diambil berdasarkan pertimbangan bisnis.

SPN: Bukan Kasus Perdana

Serikat Pekerja Nusantara (SPN) menyatakan bahwa pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Beberapa perusahaan di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) sudah lebih dulu berhenti beroperasi tahun ini akibat pailit atau kebangkrutan.

“Di sektor garmen ada beberapa perusahaan yang memang kondisinya sulit,” ucap Ketua Bidang Riset, Penelitian dan Pengembangan Organisasi SPN, Sugianto, saat dihubungi Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.

Sugianto mencontohkan, kondisi pailit dialami oleh pabrik tekstil di Pekalongan. Pada Kamis, 12 September 2024, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang memutuskan pailit kepada PT Pandanarum Kenangan Textil (Panamtex). Permohonan pailit diajukan oleh mantan karyawan mereka.

Kepada para buruh korban PHK, Sugianto mengingatkan hal yang harus dipersiapkan adalah mental dan emosi untuk berjuang. Sebab, menurut dia, perjuangan tak akan mudah dan cepat, tapi akan terus-menerus.

SUKMA KANTHI NURANI | MYESHA FATINA RACHMAN | LINDA LESTARI | SEPTIA RYANTHIE | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan pemerintah Presiden Prabowo perlu menahan laju penurunan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Khususnya setelah ada kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex yang dinyatakan pailit lewat putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang.

Huda menganggap hal ini sebagai gambaran industri tekstil dalam negeri. Selain Sritex, Huda memaparkan perusahaan sektor TPT lainnya juga sudah banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tidak sedikit pula yang gulung tikar. “Artinya, kondisi ini sudah parah dan pemerintah nampaknya kehabisan ide untuk memberikan stimulus ke industri ini,” kata dia saat dihubungi Rabu, 30 Oktober 2024.

Padahal sumbangsih perusahaan TPT ke industri nasional cukup besar. Ia memaparkan porsi industri TPT terhadap PDB mampu mencapai 5,8 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja pun cukup besar dengan basis pekerja paling banyak di Jawa Tengah. Jumlah pekerja di sektor TPT lebih dari 3,5 juta tenaga kerja.

Ia merekomendasikan Prabowo mengatur kembali aturan impor untuk memberikan insentif bagi industri tekstil lokal. “Bea masuk untuk produk TPT harus dievaluasi jangan sampai menimbulkan gejolak lebih panjang,” ujarnya.

Tekanan produk impor dianggap menjadi salah satu penyebab penurunan sektor ini. Terutama setelah Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan yang memperlonggar aturan dan syarat impor dalam peraturan menteri perdagangan atau Permendag nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan impor. Terlebih permintaan dari dalam negeri ikut melambat dan masyarakat lebih memilih produk impor karena harganya yang lebih murah.

Dari sisi eksternal, Huda Mengatakan Industri tekstil mempunyai tekanan yang cukup kuat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi permintaan global seperti Amerika Serikat dan China mengalami penurunan yang pada akhirnya membuat permintaan industri melambat. Permintaan China melambat yang menimbulkan oversupply di domestik China. “Jadi tekanan dari dalam negeri ada, dari luar negeri juga kuat. Maka industri TPT tumbang,” ujarnya.

Sritex pailit setelah digugat di Pengadilan Niaga Semarang. Perusahaan dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Keputusan ini disahkan usai mengabulkan permohonan salah satu kreditur Sritex yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai kesepakatan sebelumnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Haruno menjelaskan, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Muhammad Anshar Majid, tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

Hammam Izzudin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Para pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan aksi solidaritas dengan mengenakan pita hitam bertuliskan “Selamatkan Sritex” di lengan kiri mereka. Aksi ini diunggah pada akun instagram @sritexindonesia, sejak Jumat, 25 Oktober 2024 hingga Ahad, 26 Oktober 2024.

Aksi kolektif ini mereka lakukan usai Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang Rabu, 23 Oktober 2024 lalu.

“Pita Hitam di Sritex adalah simbol terkumpulnya energi kolektif seluruh keluarga besar Sritex untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik,” tulis keterangan foto yang diunggah di akun Instagram resmi Sritex Indonesia, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Tak hanya pekerja, para pedagang yang berjualan di depan pabrik tekstil Sritex juga nampak mengenakan pita hitam tersebut.

Akun itu menyebut penggunaan pita hitam ini bukan menyiratkan simbol kesedihan. Melainkan, simbol terkumpulnya energi kolektif seluruh keluarga besar Sritex untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik.

Mereka mengatakan Sritex tak hanya mesin produksi, tetapi juga rumah bagi ratusan ribu keluarga.

Mereka menulis, “Selamatkan Sritex agar kami terus dapat berinovasi dan membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menyebut, operasional Sritex berjalan secara normal meski telah dinyatakan pailit. Ia menekankan, seluruh stakeholder Sritex, mulai dari direksi, komisaris, hingga pekerja harus memiliki spirit yang kuat.

"Kita harus punya spirit ya, ini terutama yang harus kita kuatkan," ujarnya saat ditemui wartawan usai audiensi dengan Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto melakukan audiensi bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita berkenaan dengan status pailit yang dialami perusahaan tersebut. Iwan mengatakan pertemuan ini baru permulaan sehingga belum menghasilkan keputusan final.

"Jadi ini baru permulaan. Nanti akan ada pembahasan berikutnya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia menyebut, dalam pertemuan ini, ia dan Menperin mendiskusikan strategi besar untuk penyelamatan Sritex. Strategi ini, kata Iwan, memiliki tujuan jangka panjang.

“Jadi saya membuat strategi besar bagaimana agar semuanya ini lebih sustain, rencananya tidak tanggung-tanggung,” ujar Iwan.

Ia enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya.

“(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan, Menperin Agus Gumiwang memberinya arahan agar operasional Sritex tetap berjalan normal. Ia juga memastikan, meski telah dinyatakan pailit, hingga saat ini PT Sritex tetap beroperasi seperti biasa.

“Kami harus mempunyai spirit ya, spirit ini yang harus dikuatkan,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta empat kementerian untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap pekerja Sritex yang divonis pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto melakukan audiensi bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita berkenaan dengan status pailit yang dialami perusahaan tersebut. Iwan mengatakan pertemuan ini baru permulaan sehingga belum menghasilkan keputusan final.

"Jadi ini baru permulaan. Nanti akan ada pembahasan berikutnya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia menyebut, dalam pertemuan ini, ia dan Menperin mendiskusikan strategi besar untuk penyelamatan Sritex. Strategi ini, kata Iwan, memiliki tujuan jangka panjang.

“Jadi saya membuat strategi besar bagaimana agar semuanya ini lebih sustain, rencananya tidak tanggung-tanggung,” ujar Iwan.

Ia enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya.

“(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan, Menperin Agus Gumiwang memberinya arahan agar operasional Sritex tetap berjalan normal. Ia juga memastikan, meski telah dinyatakan pailit, hingga saat ini PT Sritex tetap beroperasi seperti biasa.

“Kami harus mempunyai spirit ya, spirit ini yang harus dikuatkan,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta empat kementerian untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap pekerja Sritex yang divonis pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Niaga Kota Semarang menetapkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex pailit. Keputusan ini disahkan usai mengabulkan permohonan salah satu kreditur Sritex yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai kesepakatan sebelumnya. Keputusan ini telah dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Haruno menjelaskan, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, Muhammad Anshar Majid, tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

“Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022,” kata Haruno, pada 23 Oktober 2024, seperti dikutipAntara.

Saat pembacaan putusan pengadilan tersebut, Haruno menunjuk kurator dan hakim pengawas.

“Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur,” jelasnya.

Profil PT Sritex

Sritex adalah perusahaan tekstil yang didirikan pada 1966 oleh HM Lukminto, pria kelahiran Juni 1946 di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Lukminto membangun Sritex berawal sebagai pedagang tekstil eceran dari usaha dagang “Sri Redjeki” di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Lalu, pada 1968, usaha kecil ini mengalami pertumbuhan pesat dan mulai memproduksi kain kelantang dan celup di pabrik pertamanya di Solo.

Lalu, pada 1978, Sritex terdaftar dalam Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas. Setelah itu, pada 1982, Sritex mendirikan pabrik pemintalan pertamai di Sukoharjo, Jawa Tengah yang beroperasi di lahan seluas 150 hektare dengan karyawan mencapai total 25.000 orang. Sekitar 70 persen produksi Sritex diekspor dan 30 persen lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pada 1994, Sritex menjadi produsen seragam militer untuk Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Tentara Jerman. Sritex memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Selain itu, kapasitas produksi Sritex juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Bahkan, jangkauan pasar Sritex bahkan telah mencapai lebih dari 100 negara di dunia, seperti Jerman, Inggris, Malaysia, Australia, Timor Leste, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Turki, dan anggota NATO.

Pada 1998, Sritex berhasil melalui krisis moneter. Lalu, pada 2001, perusahaan tekstil ini berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992. Kemudian, pada 2013, Sritex secara resmi terdaftar sahamnya (kode ticker dan SRIL) di Bursa Efek Indonesia. Lalu, pada 2017, perusahaan ini berhasil menerbitkan obligasi global senilai US$ 150 juta yang jatuh tempo pada 2024.

Prestasi Sritex tidak hanya meliputi aspek bisnis. Sritex tercatat beberapa kali meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI), yaitu Pelopor dan Penyelenggara Penciptaan Investor Saham Terbesar Dalam Perusahaan (2015), Peserta Terbanyak Penyuluhan Narkoba (2016), dan Kerja Bakti di Lingkungan Perusahaan oleh Karyawan Terbanyak (2019).

Kendati demikian, saat ini, PT Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Pailit ini menyusul beberapa perusahaan tekstil lain yang lebih dahulu mengalaminya, yaitu PT S. Dupantex di Pekalongan, PT Alenatex, PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah, PT Kusumaputra Santosa, dan PT Sai Apparel.

RACHEL FARAHDIBA R | HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada 12 September 2024. Pada perkara ini, pemohon pabrik tekstil pailit tersebut adalah Budi Purwanto dan Sukamto yang merupakan eks karyawan Panamtex.

Mereka sudah melayangkan gugatan ini sejak 12 Juli 2024 dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Smg. Pada perkara ini, hakim ketua, Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, mengabulkan gugatan pemohon dengan menetapkan Panamtex pailit.

“Menyatakan PT Pandanarum Kenanga Textile (PT Panamtex) selaku Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya,” bunyi putusan Pengadilan Negeri Semarang, seperti tercatat dalampn-semarangkota.go.id.

Perusahaan tekstil PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) di Pekalongan, Jawa Tengah, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Kamis, 12 September 2024. Istimewa

Sritex Pailit

Sebelum Panamtex, Sritex lebih dahulu dikabarkan menghadapi kondisi sulit, tetapi perusahaan tekstil ini berhasil melaluinya. Sritex lolos dari pailit usai mayoritas kreditur sepakat menerima proposal perdamaian emiten industri tekstil tersebut.

Juru bicara Pengadilan Niaga Semarang, Eko Budi Supriyanto, menyampaikan, Sritex sudah beberapa kali mendapatkan perpanjangan penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU) sesuai ketentuan tidak lebih 270 hari.

Lalu, pada 21 Januari 2022, Sritex menuntaskan rapat kreditur di Pengadilan Niaga Semarang yang menyepakati rencana damai oleh semua kreditur separati. Dengan kesepakatan ini, voting mencapai kuorum sehingga Sritex dan tiga anak usahanya sukses mendapatkan restrukturisasi. Adapun, ketiga anak perusahaan tersebut adalah PT Sinar Pantja Djaja (SPD), PT Bitratex Industries (BI), dan PT Primayudha Mandirijaya (PM).

Sritex telah memperjuangkan langkah hukum sejak 19 April 2021 saat pertama kali PKPU diajukan. Permohonan itu dikabulkan pada 12 Mei 2021 dengan nomor Putusan 12/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Smg.

Berdasarkan data Tim Pengurus PKPU Sritex, total tagihan Sritex mencapai Rp26 triliun. Keseluruhan tagihan ini berasal dari kreditur separatis senilai Rp716,7 miliar dan tagihan kreditur konkuren Rp25,3 triliun. Setelah kesepakatan tercapai, Sritex akan merestrukturisasi pokok utang bilateral dan utang sindikasi senilai US$344 juta menjadi fasilitas Unsecured Term Loan selama 12 tahun.

Sritex juga akan merestrukturisasi pokok terutang dari utang bilateral dan utang sindikasi senilai US$ 267,2 juta sebagai Secured Working Capital Revolver selama 5 tahun. Sementara itu, pokok utang bilateral dan utang sindikasi akan direstrukturisasi menjadi Secured Term Loan dengan jangka waktu 9 tahun.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Sritex, Iwan (Wawan) Kurniawan Lukminto, membenarkan Sritex sempat berada di jurang pailit, tetapi dapat ditangani dengan baik.

“Melaluipublic exposeitu kami juga sampaikan tentang kondisi pertekstilan sekarang ini yang memang kurang baik dan di situ juga kita sampaikan bahwa kondisi Sritex saat ini sudah ada sedikit perbaikan. Tapi kalau untuk kabar di sosmed bahwa kami bangkrut atau apa, itu bukan berita yang benar,” ucap Wawan, pada 29 Juni 2024.

Saat ini, Wawan mengungkapkan, utilitas Sritex berada pada 70-80 persen yang masih bisa mengekspor produk ke sejumlah negara melalui pasar mereka. Ia juga menyebutkan, alasan industri tekstil pailit atau sedang terpuruk, yaitu faktor internal (dampak pandemi dan daya beli masyarakat menurun) serta eksternal (peperangan, perlambatan ekonomi global, barang masuk dari Cina atau impor, dan regulasi pemerintah).

RACHEL FARAHDIBA R | SEPTIA RYANTHIE