Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengeluarkan pedoman peringatan Hari Pahlawan 2024 pada 10 November.

Menurut pedoman tersebut, akan dilaksanakan Hening Cipta selama 60 detik secara serentak di seluruh Indonesia, untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara.

Hening Cipta 60 detik secara serentak dilaksanakan pada Minggu, 10 November 2024 pada pukul 08.15 zona waktu setempat, bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Pahlawan.

Mengheningkan cipta adalah kegiatan berdiam diri untuk merenung, berdoa, memikirkan atau mengenang orang-orang yang telah gugur atau suatu peristiwa pilu dalam sejarah.

Berikut ketentuan Hening Cipta 60 detik secara serentak yang akan dilaksanakan 10 November 2024.

1. Di pusat (Jakarta): Pada Upacara Ziarah Nasional yang akan dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Titik komando ditandai dengan bunyi sirine selama 1 menit.

2. Di provinsi dan kabupaten/kota: Pada upacara bendera di halaman Kantor Gubernur/Kabupaten/Kota. Titik komando ditandai dengan bunyi sirine di tempat-tempat upacara antara lain kantor-kantor/instansi pemerintah, swasta dan lain-lain, selama 1 menit.

3. Di kecamatan/kelurahan/desa: pada upacara bendera di tempat upacara. Titik komando ditandai dengan bunyi sirine atau menyesuaikan di tempat upacara selama 1 menit.

4. Setiap orang yang mendengar tanda-tanda dimulainya Hening Cipta, wajib menghentikan kegiatan selama 60 detik untuk melakukan Hening Cipta, yaitu yang berada di:

- Pasar, stasiun kereta api, terminal bis, pelabuhan udara/laut dan tempat keramaian lainnya.
- Rumah-rumah.
- Jalan raya (dalam kota).
- Kantor atau pabrik yang tidak terlibat pada upacara bendera.
- Dalam kendaraan umum/pribadi yang berada di jalan raya (dalam kota) agar menghentikan kendaraannya.
- Kapal laut, Hening Cipta diumumkan oleh nakhoda kapal.
- Pesawat terbang, Hening Cipta diumumkan oleh pilot.
- Kereta api yang sedang berjalan.

Penghentian kegiatan kerja saat Hening Cipta dikecualikan bagi:

- Mereka yang melakukan tugas di rumah sakit dan kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.
- Kereta api yang sedang berjalan.
- Kendaraan mobil ambulans jenazah yang sedang bertugas.
- Kendaraan mobil pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- Kendaraan yang sedang di luar kota dan jalan tol.
- Mereka yang sedang menjalankan tugas pengamanan. (antara lain polisi lalu lintas, hansip).
- Kru pesawat terbang yang sedang mengudara.
- Kru kapal laut yang sedang berlayar.

Pelaksanaan Hening Cipta secara serentak diminta agar dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, pemda, satuan pengamanan (satpam) dan hansip setempat.

Penyebaran informasi Hening Cipta 60 detik secara serentak diminta untuk memanfaatkan media cetak / elektronik (televisi, radio, sms, internet), mobil unit Kementerian Penerangan dan media lainnya seperti para khotib di masjid-masjid, pengkhotbah di gereja-gereja dan tempat peribadatan lainnya.

Lirik Lagu Mengeningkan Cipta

"Mengheningkan Cipta" adalah lagu wajib nasional ciptaan Truno Prawit pada 1958, yang memiliki makna syukur atas kemerdekaan Indonesia. Lagu ini merupakan penghormatan yang ditujukan untuk para pahlawan kemerdekaan. Berikut liriknya.

Dengan seluruh angkasa raya memuji
Pahlawan negara
Nan gugur remaja diribaan bendera
Bela nusa bangsa

Tonton:Saat Ini Cuma 10% Orang Indonesia yang Masuk Koperasi

Kau kukenang wahai bunga putra bangsa
Harga jasa
Kau Cahya pelita
Bagi Indonesia
Merdeka

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: " Hening Cipta 60 Detik Serentak di Seluruh Indonesia, Ini Waktu dan Aturannya"

Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu (6/11) kemarin.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menjelaskan pertemuan yang diwakilkan oleh Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil UU Cipta Kerja.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan MK terkait uji materiil UU Cipta Kerja," kata Kahar dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Kahar menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut, seperti tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024 yang mana waktunya bisa diundur.

"Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh, terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum," jelasnya.

Kahar juga menerangkan bahwa DPR RI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Rinciannya, industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2-0,5 dan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2-0,8. Namun, pihaknya menolak usulan tersebut.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," tegas Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.

Kahar menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), pihaknya menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK. Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Apabila tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Apabila yang terjadi sebaliknya, aksi tetap dilaksanakan.

"Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," kata Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

Simak Video 'Respons Buruh, Dasco Tegaskan PP 51/2023 Tak Berlaku Seusai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten konstruksi tercatat masih bervariasi per kuartal III 2024 lantaran masih menemui sejumlah tantangan.

Sejumlah emiten tercatat membukukan kenaikan pendapatan dan laba di sembilan bulan pertama tahun 2024 ini, seperti PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) dan PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA).

TOTL mengantongi pendapatan usaha sebesar Rp 2,22 triliun per kuartal III 2024. Raihan ini naik 6,88% secara tahunan alias year on year (YoY) dari Rp 2,07 triliun per kuartal III 2023.

Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp 180,33 miliar di akhir kuartal III 2024, naik 64,56% YoY dari Rp 109,58 miliar.

Per Oktober 2024, TOTL juga meraih perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 4,4 triliun.

“Kenaikan atas pendapatan dan laba ini dipengaruhi oleh kenaikan kontrak baru yang didapat di tahun 2023 lalu, serta adanya efisiensi dan optimalisasi atas beban operasional di setiap proyek yang sedang berjalan,” ujar Sekretaris Perusahaan TOTL, Anggie S. Sidharta kepada Kontan, Selasa (5/11).

Lalu, NRCA mengantongi pendapatan Rp 2,53 triliun per kuartal III 2024, naik 26,62% YoY dari Rp 2 triliun pada kuartal III 2023. Laba bersih tercatat sebesar Rp 84,71 miliar, naik 3,02% YoY dari Rp 82,22 miliar pada periode sama tahun lalu.

VP of Investor Relations & Corporate Communications SSIA, Erlin Budiman mengatakan, NRCA membukukan kontrak baru sebesar Rp 3,11 triliun per kuartal III 2024. Raihan ini naik 35,8% YoY dibandingkan dengan kontrak baru yang diperoleh pada periode sama tahun lalu sebesar Rp 2,29 triliun.

Proyek utama yang diperoleh pada kuartal III 2024 adalah RS Mayapada IKN Kalimantan Timur, Hampton Square South Tangerang, JSI Hotel Megamendung Bogor, Daimler Cikarang Bekasi, Ellipse Project SAS Phase-1 Karawang, dan Dipo Center Jakarta.

Lalu, Infrastruktur Subang Smartpolitan Paket 2, Shopping Arcade Town Center 3 Kota Baru Parahyangan Padalarang Bandung, Tempo Logistik Bekasi, Design & Build Housing Townsite West Nusa Tenggara, dan Condotel Cihampelas Walk Bandung.

“Kemudian, Creativo Bintaro Tangerang, Mayapada Hospital East Jakarta, Hotel Oakwood Slipi Jakarta, dan Renovasi Melia Hotel Bali,” ujarnya dalam keterangan resmi di lama Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di sisi lain, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) dan PT Acset Indonusa Tbk (ACST) mencatatkan penurunan kinerja di kuartal III 2024.

JKON mengantongi pendapatan usaha sebesar Rp 2,49 triliun per kuartal III 2024, turun 14,36% YoY dari Rp 2,91 triliun pada periode sama tahun lalu. Laba bersih JKON pun merosot 1,21% YoY ke Rp 87,59 miliar di akhir kuartal III 2024.

Sementara, ACST mengantongi pendapatan bersih Rp 2,11 triliun per kuartal III 2024, naik 33,56% YoY dari Rp 1,58 triliun per kuartal III tahun lalu.

Namun, anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) ini mencatatkan rugi bersih Rp 286,07 miliar per 30 September 2024. Rugi tersebut bertambah 89,16% YoY dari rugi bersih Rp 151,22 miliar pada periode sama tahun lalu.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama melihat, kinerja emiten konstruksi swasta dipengaruhi oleh seberapa tinggi komitmen mereka dalam mencari raihan kontrak baru.

“Jika tingkat partisipasi ke dalam berbagai proyek yang dipercayakan, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta lainnya, harus bisa ditingkatkan. Hal itu yang paling esensial untuk meningkatkan kinerja mereka,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (5/11).

Nafan pun belum memberikan rekomendasi untuk saham emiten konstruksi swasta.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia,Sukarno Alatas mengamati, kinerja emiten konstruksi swasta per kuartal III 2023 masih bervariasi.

Kinerja ACST yang masih melanjutkan kerugian disebabkan karena emiten belum ada pemulihan perolehan kontrak.

“Sebaliknya emiten yang kinerjanya naik didorong oleh adanya perolehan kontrak yang berhasil tumbuh per periode ini,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (5/11).

Bagi emiten dengan kinerja baik per kuartal III 2024, seperti TOTL dan NRCA, dilihat Sukarno masih bisa melanjutkan kinerja positif hingga akhir tahun 2024 dan bahkan di tahun 2025.

Sementara, kinerja emiten konstruksi swasta yang masih negatif per September 2024 diperkirakan kinerjanya akan semakin terpuruk, setidaknya hingga akhir tahun ini.

“Sentimen positif untuk emiten konstruksi swasta ke depannya adalah potensi penurunan suku bunga. Sedangkan, sentimen negatif untuk mereka adalah kenaikan bahan baku, seperti harga baja yang sedang naik dalam beberapa bulan terakhir,” ungkapnya.

Kinerja saham para emiten konstruksi swasta mayoritas tercatat menurun dalam perdagangan sehari terakhir.

Melansir RTI, kinerja saham TOTL tercatat turun 0,69% dalam sehari, tetapi sudah naik 91,49% sejak awal tahun alias year to date (YtD). Saham NRCA turun 0,47% dalam sehari, tetapi menguat 28,92% YtD.

Saham ACST turun 2,88% dalam sehari dan merosot 25,74% YtD. Sementara, saham JKON tak bergerak dalam perdagangan sehari terakhir, tetapi mengalami kenaikan 4,49% YtD.

Menurut Sukarno, kondisi itu bisa mencerminkan kinerja operasional para emiten secara keseluruhan.

“Ke depannya, untuk harga saham emiten yang sudah naik tinggi tetapi mengalami penurunan kinerja atau bahkan kinerja negatif per kuartal III 2024, diperkirakan pergerakan akan cenderung mengalami atau melanjutkan pelemahan,” paparnya.

Sukarno pun merekomendasikan wait and see untuk ACST, TOTL, NRCA, dan JKON dengan target harga masing-masing Rp 91 per saham, Rp 690 per saham, Rp 440 per saham, dan Rp 100 per saham.

Pengamat Pasar Modal dan Founder WH Project, William Hartanto melihat, pergerakan saham TOTL ada di wilayah support Rp 710 per saham dan resistance Rp 780 per saham dengan tren menguat, namun mengalami koreksi yang terbatas.

“Selama pelemahan terjadi dan volume perdagangan ikut menurun, indikasinya karena jenuh akibat aksi jual,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (5/11).

Sementara, pergerakan saham NRCA dilihat William ada di level support Rp 428 per saham dan resistance Rp 454 dengan tren menguat.

“Posisi candlestick menguat konsisten di atas MA5, dengan strong uptrend,” paparnya.

William pun merekomendasikan beli untuk TOTL dan NRCA dengan target harga masing-masing di Rp 780 per saham dan Rp 454 per saham.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA), anak usaha PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), mencatatkan kinerja yang baik per kuartal III 2024.

Melansir laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis Kamis (31/10), NRCA mengantongi pendapatan Rp 2,53 triliun per kuartal III 2024. Pendapatan ini naik 26,62% secara tahunan alias year on year (yoy) dari Rp 2 triliun pada kuartal III 2023.

Secara rinci, segmen jasa konstruksi menyumbang mayoritas ke pendapatan, yaitu sebesar Rp 2,52 triliun. Sementara, sisanya disumbang dari segmen hotel sebesar Rp 7,40 miliar.

Beban pokok pendapatan juga naik menjadi Rp 2,26 triliun di akhir September 2024, dari sebelumnya Rp 1,79 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Alhasil, laba bruto naik 29,14% yoy menjadi Rp 269,4 miliar per kuartal III 2024.

Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp 84,71 miliar, naik 3,02% yoy dari Rp 82,22 miliar.

Dengan raihan tersebut, NRCA mencatatkan laba per saham dasar Rp 35 pada akhir September 2024, dari Rp 34 pada periode sama tahun lalu.

Per 30 September 2024, NRCA punya jumlah aset Rp 2,60 triliun. Ini naik dari Rp 2,33 triliun per 31 Desember 2023.

Jumlah liabilitas perseroan sebesar Rp 1,39 triliun di akhir September 2024, naik dari Rp 1,13 triliun di akhir Desember 2023. Sementara, jumlah ekuitas tercatat Rp 1,21 triliun di kuartal III 2024, naik dari Rp 1,19 triliun di akhir tahun 2023.

NRCA memiliki kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp 579,48 miliar di akhir September 2024, naik dari Rp 446,78 miliar di periode sama tahun lalu.

VP of Investor Relations & Corporate Communications PT Surya Semesta Internusa Tbk Erlin Budiman mengatakan, NRCA membukukan kontrak baru sebesar Rp 3,11 triliun per kuartal III 2024. Raihan ini naik 35,8% yoy dibandingkan dengan kontrak baru yang diperoleh pada periode sama tahun lalu sebesar Rp 2,29 triliun.

Proyek utama yang diperoleh pada kuartal III 2024 adalah RS Mayapada IKN Kalimantan Timur, Hampton Square South Tangerang, JSI Hotel Megamendung Bogor, Daimler Cikarang Bekasi, Ellipse Project SAS Phase-1 Karawang, dan Dipo Center Jakarta.

Lalu, Infrastruktur Subang Smartpolitan Paket 2, Shopping Arcade Town Center 3 Kota Baru Parahyangan Padalarang Bandung, Tempo Logistik Bekasi, Design & Build Housing Townsite West Nusa Tenggara, dan Condotel Cihampelas Walk Bandung.

“Kemudian, Creativo Bintaro Tangerang, Mayapada Hospital East Jakarta, Hotel Oakwood Slipi Jakarta, dan Renovasi Melia Hotel Bali,” ujarnya dalam keterangan resmi di lama Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (5/11).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat melangsungkan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada Rabu (30/10) kemarin. Kala itu salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah usulan skema kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Dalam hal ini, skema kenaikan upah minimum tahun depan tetap mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Terkait usulan tersebut, para buruh dengan tegas menyampaikan penolakan. Sebab menurut mereka PP 51/2023 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang belum lama ini dicabut atau direvisi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sehingga PP 51/2023 yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja seharusnya tidak berlaku lagi. Jadi tidak boleh digunakan sebagai acuan perhitungan kenaikan upah minimal tahun depan.

"Undang-undang Cipta Kerja itu sudah dicabut atau tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR, seluruh rakyat Indonesia termasuk Apindo-Kadin wajib mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada tafsir lain," kata Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara online, Senin (4/11/2024).

"Dengan demikian norma-norma hukum yang sudah dicabut tadi, aturan turunannya juga tidak berlaku. Khusus pengupahan aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023, tidak berlaku," jelasnya lagi.

Atas dasar inilah para buruh yang diwakili Said Iqbal berpendapat pemerintah secara tidak adil memihak kepada para pengusaha dan melanggar konstitusi jika benar nanti menggunakan formula dalam PP 51/2023 untuk perhitungan kenaikan upah 2025.

"Padahal kan keputusan MK konstitusi sudah kami terima nih, partai buruh dan Serikat-serikat buruh sebagai penggugat, tapi dikangkangi, kami tidak ditaati oleh pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan dan menteri-menteri terkait khususnya dalam waktu dekat akan menetapkan kenaikan upah minimum atas saran Apindo. Apindo itu siapa? Masa disuruh melawan konstitusi menteri mau? Ini ada apa?" ucapnya.

Kondisi ini lantas membuat 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di berbagai wilayah Indonesia berencana untuk melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024.

"Maka akan ada mogok nasional dari serikat-serikat buruh didukung oleh mahasiswa. Tapi sedang melakukan konsolidasi dengan mahasiswa didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya. Itu bisa dipastikan didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya," terang Said.

"Mogok nasional ini diperkirakan diikuti 5 juta buruh, direncanakan 5 juta buruh di 15 ribu pabrik sekurang-kurangnya," tegasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Menko Perekonomia Airlangga bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan mendapat usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Disebutkan ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini. Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga, Rabu (30/10) lalu.

Kemudian di lain kesempatan, Airlangga juga sempat bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan meminta para pengusaha tak khawatir soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Menurut Airlangga putusan MK tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar yang telah diputus oleh MK sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan pemerintah.

"Pemerintah telah meninjau hasil pembatalan MK dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh MK sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan dari undang-undang tersebut," kata Airlangga.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Robert Kiyosaki merupakan seorang penulis dengan bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Selain berprofesi sebagai seorang penulis, Kiyosaki juga dikenal sebagai investor sekaligus penasihat keuangan.

Dalam beberapa pernyataannya, Kiyosaki telah lama mendukung kekuatan pendapatan pasif. Kiyosaki telah mengajarkan pentingnya memperoleh aset yang menghasilkan arus kas stabil dengan sedikit kerja aktif melalui pengajaran, buku, permainan, dan seminarnya.

Pada tahun 2023, Kiyosaki menyebutkan empat pendapatan pasif terbaik yang bisa dilirik investor. Pendapatan pasif tersebut antara lain real estat, saham dividen, royalti, dan bisnis.

Menurutnya, masing-masing aset tersebut dapat menghasilkan arus kas yang stabil jika dilakukan dengan strategi yang tepat.

Melansir New Trader U, berikut adalah empat aset yang bisa digunakan untuk mendapatkan pendapatan pasif terbaik menurut Kiyosaki:

1. Sewa Real Estat

Salah satu aset pendapatan pasif utama yang Kiyosaki sarankan selama beberapa dekade adalah penyewaan properti. Dia melihat bisnis penyewaan properti bisa menghasilkan arus kas bulanan yang relatif stabil dan dapat diprediksi.

Akan tetapi, Kiyosaki menekankan pentingnya melakukan uji tuntas secara menyeluruh sebelum membeli properti apa pun.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membeli properti untuk disewakan adalah rasio harga terhadap sewa dan tingkat pengembalian yang diharapkan.

Perhatikan pula nilai lokasi, potensi permintaan dan pertumbuhan, serta pajak properti.

Kiyosaki merekomendasikan untuk mempekerjakan ahli untuk memeriksa properti apa pun secara komprehensif sebelum membeli. Manfaatkan manajer properti untuk menangani manajemen sehari-hari jika Anda menginginkan kepemilikan pasif sepenuhnya.

2. Saham Dividen

Selain real estate, Kiyosaki juga menyarankan saham dividen sebagai aset pendapatan pasif yang patut dilirik.

Dia merekomendasikan untuk memilih saham perusahaan dengan bisnis yang terbukti, stabil, dan berjangka panjang yang secara teratur membayar dividen yang meningkat dari waktu ke waktu.

Kuncinya adalah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mapan dan sehat secara finansial dalam industri yang siap untuk berkembang. Saham tersebut kemudian dapat memberikan aliran pendapatan triwulanan atau tahunan melalui dividen.

3. Royalti

Aset lain yang sering disarankan oleh Kiyosaki adalah royalti. Royalti memberikan pembayaran atas pekerjaan yang Anda lakukan satu kali yang dapat terus menghasilkan pendapatan tanpa batas.

Contoh yang ia berikan antara lain buku, musik, paten, waralaba, dan kursus atau publikasi online.

Kiyosaki telah memperoleh penghasilan royalti yang besar dari berbagai buku yang ditulisnya selama bertahun-tahun.

Ini adalah aset pendapatan pasif terobosannya setelah kesuksesan bukunya “Rich Dad, Poor Dad”. Jika dilakukan dengan benar, royalti dapat memberikan aliran pendapatan pasif yang mengesankan seumur hidup.

4. Bisnis

Menurut Kiyosaki, memiliki seluruh atau sebagian bisnis dapat menjadi aset arus kas cerdas lainnya. Dia lebih menyukai jenis bisnis informasi, pendidikan, real estat, dan penjualan langsung.

Menemukan model bisnis dan mitra yang sesuai sangat penting untuk menjadikan peran kepemilikan ini lebih pasif.

Kiyosaki mengatakan kuncinya adalah membangun atau membeli bisnis kunci yang siap meraih kesuksesan jangka panjang dan terukur.
​

Siapa yang tidak tahu Aqua? Produk air minum dalam kemasan (AMDK) ini sangat akrab di telinga masyarakat kita. Bahkan terkadang jika ingin membeli air minum kemasan apapun, maka kita akan menyebut ingin membeli 'Aqua' meskipun air minum yang dijual bukan merek Aqua.

Aqua merupakan merek dagang yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississipi. Perusahaan ini tercatat menjadi produsen air mineral minum kemasan terbesar dan tertua di Indonesia dari sisi pangsa pasar.

Siapa pendiri Aqua?

Dalam catatan detikcom yang melansir laman resmi Aqua, pendirinya adalah Tirto Utomo. Pria kelahiran Wonosobo, 8 Maret 1930 ini awalnya mendirikan perusahaan bernama PT Golden Mississipi sebagai pelopor perusahaan AMDK pertama di Indonesia. Tirto mendirikan pabrik pertamanya di Pondok Ungu, Bekasi.

Tirto sempat kuliah di Universitas Gadjah Mada yang berada di Surabaya sambil bekerja sebagai wartawan di Jawa Pos. Namun, karena kuliah tidak menentu akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Di sana, ia kuliah sambil bekerja sebagai Pimpinan Redaksi harian Sin Po dan majalah Pantja Warna. Namun, pada tahun 1959 Tirto diberhentikan sebagai pimpinan redaksi harian Sin Po. Akibatnya, sumber penghasilannya jadi tak menentu. Meski demikian, ia bertekad untuk menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia.

Pada 1960, Tirto berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan melamar kerja di Permina (Perusahaan Minyak Nasional) yang merupakan cikal bakal Pertamina. Setelah diterima, ia ditempatkan di Pangkalan Brandan. Berkat ketekunannya, Tirto berhasil menjalankan kariernya hingga menjadi Deputy Head Legal dan Foreign Marketing.

Dalam buku 50 Great Bussines Ideas form Indonesia yang ditulis oleh M. Ma'ruf, disebutkan bahwa pada tahun 1971, Tirto Utomo sebagai Deputy Head Legal dan Foreign Marketing Pertamina melakukan negosiasi kontrak kerja sama dengan perusahaan dari Amerika Serikat.

Namun negosiasi itu berantakan, karena istri delegasi dari Amerika Serikat mendadak terkena diare karena mengonsumsi air yang tidak bersih yang disediakan. Tirto kemudian mengetahui bahwa orang bule tidak biasa mengkonsumsi air sumur yang direbus, namun air mineral yang steril.

Tirto berpikir bagaimana agar bisa menyediakan air mineral yang dikemas dengan steril dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Setelahnya, ia kemudian mengirim adiknya yang bernama Slamet Utomo magang ke Thailand di Perusahaan Polaris untuk mempelajari seluk beluk bagaimana air mineral dapat dikemas.

Setelah adiknya kembali ke Indonesia, dengan modal sebesar Rp 150 juta bersama adiknya Slamet Utomo, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 1973 dengan nama PT. Golden Mississippi dengan merek produk awalnya bernama Puritas, itulah asal muasal Aqua. Untuk lebih fokus pada perusahaan pribadinya ini, Tirto Utomo memilih pensiun dini dari PT Pertamina.

Eulindra Lim, Konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura, menyarankan agar menggunakan nama Aqua sebagai merek dagang. Selain bermakna air, Aqua juga mudah diucapkan. Tirto Utomo sendiri sering memakai nama samaran 'A Kwa' yang bunyinya mirip dengan 'Aqua' semasa masih menjadi pemimpin redaksi harian Sin Po dan majalah Pantja Warna di akhir tahun 1950. Nama A Kwa sendiri diambil dari nama aslinya yaitu Kwa Sien Biauw.

Produk pertama Aqua pertama kali diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca berukuran 950 ml dengan harga Rp 75 per botolnya. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Cola Cola, Sprite, 7 Up, dan Green Spot sedang naik daun sehingga gagasan menjual air putih tanpa warna dan rasa, bisa dianggap sebagai gagasan gila.

Meski idenya sempat dicibir atau bahkan dianggap gila, ia tetap berhasil menjalankan bisnisnya. Setelah 10 tahun berselang, Tirto kembali mendirikan pabrik Aqua. Pabrik kedua Aqua itu didirikan di Pandaan, Jawa Timur. Lokasi itu dipilih agar bisa lebih mendekatkan produk Aqua pada konsumen yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Pada 1985, akhirnya Aqua mengembangkan bentuk kemasan baru yaitu berbentuk PET (botol plastik) ukuran 220 ml. Transformasi bentuk kemasan ini dianggap lebih berkualitas dan lebih aman untuk dikonsumsi.

Pada 1990, Aqua melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) di bursa saham. Di tahun 1993, Aqua grup menyelenggarakan program Aqua Peduli dengan melakukan daur ulang botol plastik kemasan menjadi materi yang dapat digunakan kembali. Dua tahun berikutnya, Aqua Grup menjadi produsen air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi in line di pabrik Mekarsari.

Produksi in line maksudnya sebuah sistem pemrosesan air dan pembuatan kemasan Aqua dilakukan secara bersamaan. Sistem ini memungkinkan botol Aqua yang baru dibuat dapat segera diisi air bersih di akhir atau di ujung proses produksi sehingga proses produksi menjadi lebih higienis karena minim campur tangan manusia.

Barulah di tahun 1998, terbentuk aliansi strategis antara PT Tirta Investama dengan Danone melalui Danone Asia Holding Pte. Ltd sebagai minority shareholder. Maksudnya, mayoritas saham PT Aqua Golden Mississippi diakuisisi oleh perusahaan multinasional asal Prancis, Danone melalui Danone Asia Holding Pte.

Meski begitu, Tirto Utomo sebagai pendiri Aqua masih memegang saham di Aqua lewat PT Tirta Investama. Selanjutnya, PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi dan PT Tirta Sibayakindo sepakat untuk bersinergi sebagai Grup Aqua.

Diketahui Tirto Utomo si pendiri Aqua itu meninggal pada tahun 1994. Meski demikian, kejayaan Aqua masih tetap bertahan hingga saat ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tak khawatir soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Airlangga menyampaikan hal tersebut di depan 75 para duta besar (dubes) dan perwakilan luar negeri dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Menurut Airlngga putusan MK tidak perlu dikhawatirkan karena sebagian besar yang telah diputus oleh MK sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan pemerintah.

"Pemerintah telah meninjau hasil pembatalan MK dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh MK sebenarnya sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan dari undang-undang tersebut," kata Airlangga.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli disebut dalam proses untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Dalam prosesnya, pemerintah akan melibatkan organisasi buruh dan asosiasi pengusaha.

"Jadi dengan ini saya pastikan bahwa sebenarnya MK hanya memperkuat kebijakan ketenagakerjaan kita. Saya kira itu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Pak Prabowo untuk melibatkan semua pemangku kepentingan investasi dalam perencanaan yang disebutkan sebelumnya," terang Airlangga.

Sebagaimana diketahui, uji materi yang telah mendapat putusan MK dengan nomor 168/PUU-XXI/2023 diajukan oleh partai buruh dan sejumlah serikat pekerja lainnya. Dalam permohonannya, mereka menggugat puluhan pasal dalam UU Cipta Kerja dan dikabulkan sebagian.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dan akan mematuhi putusan MK karena pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja/buruh dan kepentingan dunia usaha. Di sisi lain, ia meminta semua pihak melihat dampak dari keputusan ini secara lebih luas.

"Kami mendorong semua pihak untuk dapat melihat dampak dari putusan ini dalam perspektif yang lebih luas, terutama di tengah dinamika ekonomi saat ini. Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan dan pelambatan imbas dari tantangan ekonomi global. Selama beberapa bulan terakhir, tren deflasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak besar pada konsumsi domestik," kata Bob dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Dengan putusan MK yang membatalkan beberapa ketentuan UU Cipta Kerja, kata Bob, dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi. Padahal stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

"Kondisi ini secara langsung akan memengaruhi berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang memiliki ketergantungan besar pada stabilitas perekonomian nasional. Dalam situasi ini, fleksibilitas dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memungkinkan dunia usaha menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, guna mempertahankan kelangsungan operasional dan tetap berkontribusi pada perekonomian," ucapnya.

Tanpa kepastian ini, Bob menyebut daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bisa turun. Pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.

Selain itu, perubahan 21 pasal yang diputuskan oleh MK dinilai akan membuat dunia usaha harus mengukur kembali dampak yang ada terhadap kondisi dan perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban operasional.

"Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban biaya ini akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing. Beban operasional yang lebih tinggi akan menekan stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja," imbuhnya.

Saat ini Apindo disebut akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. Pihaknya mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk menindaklanjuti putusan MK.

Terkait proses penetapan upah minimum (UMP) untuk 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapannya masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelumnya.

"Hal ini mengingat kerumitan yang akan terjadi di seluruh daerah bahkan di tingkat perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum tahun 2025," ucapnya.

Apindo berharap dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan yang diambil agar mempertimbangkan situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha.

"Kebijakan yang adaptif dan proporsional akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pekerja, namun juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, untuk mempertahankan daya saing Indonesia di kancah internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, utamanya untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas," pungkasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan judical review uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh dan beberapa pemohon lainnya.

MK meminta mengubah sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja. Hal itu seperti dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.

Kalangan buruh pun menyambut baik putusan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menberikan apresiasi kasih pada hakim MK atas gugatan UU Cipta Kerja.

"Putusan ini sangat luar biasa buat kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang telah menjalani perjuangan panjang bersama. Kemenangan gugatan ini menjadi milik seluruh buruh dan rakyat Indonesia," kata Andi Gani dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Adapun, ada tujuh poin yang dikabulkan MK sesuai dengan tuntunan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

Andi Gani memaparkan dalam poin tuntutan pengupahan, setelah ada putusan MK seharusnya pemerintah dapat menentukan UMP akan kembali mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melibatkan dewan pengupahan.

"Ada survei kehidupan layak yang akan dikembalikan karena dihitung kebutuhan masing-masing dasar di masing-masing daerah dan itu sudah lama hilang," tutur Andi Gani.

Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini mengatakan putusan MK mengabulkan tuntutan mengenai PHK. Setelah tuntutan dikabulkan seharusnya perusahaan tidak bisa lagi melakukan PHK secara semena-mena dan wajib dimusyawarahkan dengan serikat pekerja.

Lalu, untuk poin perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) kini akan kembali dibatasi dan memiliki tenggat masa kerja. Sebelumnya, Andi Gani bilang selama ada UU Cipta Kerja, TKA bekerja di Indonesia begitu saja meski tanpa memiliki kemampuan.

"Tenaga kerja asing bisa masuk begitu saja tanpa ada skill. Dengan adanya keputusan ini semua terbatas sekarang, dan mesti ada batas waktu, ada tenaga kerja pendamping dari tenaga kerja Indonesia," jelas Andi Gani.

Selain itu, MK juga mengabulkan tuntutan terkait pekerjaan alih daya atau outsourcing yang harus diatur dalam UU untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan Kamis 31 Oktober 2024 kemarin, MK meminta pembentuk undang-undang harus segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. MK mengatakan hal itu dapat mengatasi ketidakharmonisan aturan.

"Menurut mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.

MK juga menguraikan pasal-pasal mana saja yang gugatannya dianggap beralasan menurut hukum sebagian. Ada 21 pasal yang diubah MK.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Berikut poin-poin lengkap amar putusan MK:
1. Menyatakan frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu menteri Tenaga Kerja'

2. Menyatakan pasal 42 ayat (4) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Tenaga kerja asing dapa dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia'

3. Menyatakan pasal 56 ayat (3) dalam pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan 'Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan'

4. Menyatakan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan 'Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf Latin', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin'

5. Menyatakan pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1)' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya'

6. Menyatakan pasal 79 ayat 2 huruf b dalam pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'

7. Menyatakan kata 'dapat' dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Setiap pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua'

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'

10. Menyatakan frasa 'struktur dan skala upah' pasal 88 ayat 3 huruf b dalam pasal 81 angka 27 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'struktur dan skala upah yang proporsional'

11. Menyatakan pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'

12. Menyatakan frasa 'indeks tertentu' dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'

13. Menyatakan frasa 'dalam keadaan tertentu' dalam pasal 88F dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau nonalam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

14. Menyatakan Pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 yang menyatakan 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan'

15. Menyatakan pasal 92 ayat 1 dalam pasal 81 angka 33 UU 5/2023 yang menyatakan 'Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi'

16. Menyatakan pasal 95 ayat 3 dalam pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan'

17. Menyatakan pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan 'untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif'

18. Menyatakan frasa 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh' dalam pasal 151 ayat (3) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh'

19. Menyatakan frasa 'Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 151 ayat (4) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap'

20. Menyatakan frasa 'dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya' dalam norma pasal 157A ayat (3) dalam pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI'

21. Menyatakan frasa 'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut' pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit'.

KOMPAS.com - Laga pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 antara PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya akhirnya dipastikan akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Sabtu (2/11/2024) sore.

Sebelumnya, PSIS berencana menggelar laga ini di salah satu dari tiga stadion yang ada di Jawa Tengah. Namun Stadion Jatidiri Semarang yang merupakan kandang tim belum selesai. Sedangkan Stadion Moch Soebroto Magelang dan Stadion Manahan Solo terkendala izin.

Akhirnya, PSIS menyiapkan tiga alternatif stadion, yaitu Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Batakan Balikpapan dan Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali.

Setelah berbagai pertimbangan, Bali akhirnya dipilih sebagai lokasi laga PSIS vs Persebaya. Stadion yang terkenal dengan kualitas lapangan dan fasilitas baik itu.

Kepastian ini diumumkan oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi sepak bola kasta tertinggi sepak bola.

Persebaya sendiri juga telah mempublikasikan melalui akun sosial medianya. Atas penetapan venue laga tersebut, pelatih Paul Munster menyambut dengan baik.

“Saya suka Bali. Saya suka lapangannya, suasananya,” ujar pelatih asal Irlandia Utara.

Selain itu Bali juga telah memberikan keberuntungan bagi Persebaya, sejak bergulirnya Liga 1 2024-2025 musim ini.

Tim berhasil meraih dua kemenangan, antara lain saat pekan ke-4 mampu mematahkan tren positif Persita Tangerang, yang saat itu belum terkalahkan.

Kemudian pada pekan ke-6, tim berjulukan Bajul Ijo tersebut berhasil kembali mengalahkan PSBS Biak.

Tren positif ini membuat Paul Munster optimistis menghadapi laga melawan klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu.

"Bagi saya, di mana pun kami bermain, mentalitas kami tetap untuk menang. Seperti yang Anda katakan, kami selalu menang di Bali, jadi semoga tren itu berlanjut," harap pelatih berlisensi UEFA Pro.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait nasib Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pengumuman UMP akan berlangsung pada 21 November 2024.

"UMP kan tanggal 21 paling lambat ditetapkan November. Sekarang baru Oktober," kata dia ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Indah menyebut ada usulan dari Dewan Pengupahan Nasional untuk menaikkan terkait rumus perhitungan dari UMP itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Saya bicara Depenas ya, karena belum ada surat resmi permohonan dari Pimpinan SP (Serikat Pekerja) tentang upah. Surat resmi ya, kalau di media kan banyak. Saya Depenas sudah ada dari perwakilan memang minta mentok alphanya 1, sementara pengusaha minta maksimal 0,3," terangnya.

Diakui memang ada perbedaan antara keinginan dari pengusaha dan pekerja. Dirinya meyakini akan ada titik terang dari kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

"Beda mau pengusaha dan maunya pekerja, tetapi insyaallah dari Pak Menteri," ujar dia.

Sebagai informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 24 Oktober 2024.

Aksi ini diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek membawa dua tuntutan utama, pertama, naikkan upah minimum tahun 2025 minimal 8-10%, dan kedua, cabut UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti. Pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%, yang bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan," jelas Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10).