Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkap realisasi subsidi untuk program mandatori biodiesel B35, yaitu bauran solar dengan 35% bahan bakar nabati (BNN) berbasis minyak sawit periode Januari-September 2024 adalah senilai Rp 17,03 triliun.

Untuk diketahui, B35 resmi diterapkan pada 1 Agustus 2023 lalu. Kemudian dilanjutkan pada Januari 2024 hingga akhir tahun 2024.

"Realisasi subsidi program biodiesel B35, yang berasal dari dana Pungutan Ekspor (PE) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), mencapai Rp 17,03 triliun periode Januari hingga September 2024," ungkap Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal, saat dihubungi Kontan, Kamis (24/10).

Dana pungutan ekspor ini adalah dana yang digunakan untuk membayar selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar disalurkan untuk produksi 7,73 juta kiloliter (kl) volume B35.

"Hingga 30 September ini, volumenya 7.730.507 kl," tambah Achmad.

Setelah B35, pemerintah telah memastikan peningkatan bauran minyak sawit menjadi B40 dan penerapannya yang akan dimulai pada 1 Januari 2025.

Terkait hal ini Achmad mengatakan BPDPKS tengah melakukan kajian untuk menghitung subsidi kebutuhan B40 sekaligus B50. Meski begitu, ia belum bisa menyebut besar subsidi yang dibutuhkan untuk menutup selisih HIP biodiesel dan solar tersebut.

"Kita sudah diarahkan melakukan kajian untuk B40 maupun B50 dari sisi kesiapan dana," tambahnya.

Ia juga mengatakan perhitungan besar subsidi akan berdasarkan pada beberapa aspek, seperti harga minyak bumi, ongkos angkut hingga harga CPO yang berlaku.

"Subsidi ongkos angkut akan mengikuti beberapa acuan seperti harga minyak bumi, ongkos angkut dan harga CPO," tutupnya.

Asal tahu saja, penerapan B40 tahun depan telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi.

Dalam keterangannya, Eniya mengatakan bahwa Kementerian ESDM memproyeksikan stok minimal CPO untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kilo liter yang nantinya berasal dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kilo liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera menetapkan tarif pungutan ekspor atau PE untuk komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini sejalan dengan diperluasnnya tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—yang akan berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)—untuk mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kemenko Perekonomian Dida Gardera menuturkan penetapan tarif tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis.

"Baru mau dibahas segera di Rakor Teknis," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dida menjelaskan, pada dasarnya kebijakan yang telah dibahas sejak Jokowi memimpin, merupakan perluasan tugas dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Bila saat ini BPDPKS berfokus pada sawit dan sisi hulu saja, BPDP ditujukan untuk mengelola dana dari sawit, kokoa, dan kelapa hingga produk turunannya.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken pada 18 Oktober 2024, Kementerian Keuangan akan menetapkan BPDP.

Penetapan organisasi BPDP dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Artinya, paling lambat penetapan BPD pada Januari 2025. Hingga saatnya tiba, BPDPKS akan tetap menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan saat ini untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan baik dalam bentuk BK maupun PE.

Rencananya, ke depan bea keluar untuk biji kakao akan dialihkan atau dikonversi ke pungutan ekspor. Eddy tidak menjelaskan secara detail alasan dibaliknya muncul rencana tersebut.

Untuk diketahui, tarif BK biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada Harga Referensi (HR) yang berlaku. Per Oktober 2024, HR biji kakao senilai US$7.581,49/MT dan tarif BK 15%.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa untuk kelapa dan turunnya saat ini belum dikenakan BK maupun PE. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terkait kemungkinan-kemungkinan pengenaan pungutan atas komoditas ekspor tersebut.

"Saat ini sedang di kaji terkait dengan possibility pengenaan pungutan ekspor terhadap kakao dan kelapa serta produk turunannya," jelasnya.

Bea Keluar menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sampai dengan Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan BK mencapai Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (year on year/YoY). Utamanya ditopang oleh BK tembaga. Sementara BK dari kelapa sawit turun sejalan dengan penurunan rata-rata harga dan volume ekspor.

IDXChannel - Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS), atau dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE) periode 1-31 Oktober 2024 adalah sebesar USD893,64/Metrik Ton (MT).

Nilai ini meningkat USD54,11 atau 6,45 persen dari periode September 2024 yang tercatat sebesar USD839,53/MT.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1330 tahun 2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1-31 Oktober 2024.

"Saat ini, Harga Referensi CPO meningkat menjauhi ambang batas sebesar USD680/MT. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD74/MT dan PE CPO sebesar 7,5 persen dari HR CPO Oktober sebesar USD67,0232/MT untuk periode 1-31 Oktober 2024," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Penetapan BK CPO periode 1-31 Oktober 2024 merujuk pada Kolom Angka 6 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 sebesar USD74/MT.

Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode 1-31 Oktober 2024 merujuk pada Lampiran Huruf I PMK Nomor 62 Tahun 2024 sebesar 7,5 persen dari HR CPO periode Oktober 2024 yaitu sebesar USD67,0232/MT.

Sumber penetapan HR CPO berasal dari rata-rata harga selama periode 25 Agustus-24 September 2024 pada sejumlah rujukan, yaitu bursa CPO di Indonesia sebesar USD857,25/MT, bursa CPO di Malaysia sebesar USD930,03/MT, dan pasar lelang CPO Rotterdam sebesar USD1.040,70/MT.

Berdasarkan Permendag Nomor 46 Tahun 2022, apabila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari USD40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median, yaitu bursa CPO di Malaysia dan bursa CPO di Indonesia.

Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka dapat ditetapkan HR CPO sebesar USD893,64/MT.

"Peningkatan HR CPO ini dipengaruhi peningkatan permintaan, terutama dari India dan China, yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Di sisi lain, penurunan produksi menjadi akibat dari kemarau yang panjang," kata Isy.

Sementara itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg dikenakan BK USD0/MT.

Penetapan merek untuk produk tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1331 Tahun 2024 tentang Daftar Merek RBD Palm Oleindalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

Kemudian, HR biji kakao periode Oktober 2024 ditetapkan sebesar USD7.581,49/MT, turun sebesar USD335,42 atau 4,24 persen dari bulan sebelumnya.

Hal ini berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Oktober 2024 menjadi USD7.167/MT,turun USD311 atau 4,16 persen dari periode sebelumnya.

Penurunan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap sebesar 15 persen sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada PMK Nomor 38 Tahun 2024.

"Penurunan HR dan HPE biji kakao akibat dari peningkatan produksi terutama di negara-negara wilayah Afrika Barat dan penguatan dolar Amerika Serikat," kata Isy.

Sementara itu, HPE produk kulit periode Oktober 2024 tidak berubah dari bulan sebelumnya. Sedangkan, HPE produk kayu meningkat pada beberapa jenis kayu, yaitu kayu gergajian dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis meranti, merbau, sortimen lainnya dari hutan tanaman jenis pinus, gemelina, akasia, serta sengon.

Sedangkan, HPE yang turun adalah kayu veneer dari hutan alam, hutan tanaman, wooden sheet for packing box, dan kayu gergajian dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis rimba campuran, sortimen lainnya seperti jenis eboni, jati, dan dari hutan tanaman yang di antaranya karet, balsa, dan eucalyptus.

Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1329 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menilai penurunan pungutan ekspor (PE) atas sawit dan produk turunannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2024 akan meningkatkan daya saing produsen sawit Indonesia di pasar global.

Fenny Sofyan, Vice President Investor Relations & Public Affairs PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), menyampaikan dukungan perusahaan terhadap kebijakan ini.

"Kebijakan ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang baik oleh pemerintah menanggapi dinamika di industri kelapa sawit Indonesia," ungkap Fenny kepada Kontan, Senin (23/9).

Rincian Pungutan Ekspor Berdasarkan PMK Nomor 62/2024

Peraturan ini mengatur lima kategori pungutan ekspor atas kelompok produk sawit dan turunannya. Untuk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), yang termasuk dalam kelompok II, dikenakan pungutan ekspor sebesar 7,5% dari Harga Referensi CPO.

Menurut Fenny, kebijakan tarif pungutan yang lebih rendah dengan satuan tarif 7,5% untuk CPO akan membuat produsen sawit Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional. Selain itu, diharapkan kebijakan ini dapat merangsang peningkatan permintaan minyak kelapa sawit dari Indonesia di pasar global.

"Kebijakan ini mungkin akan mempengaruhi harga, tetapi kita masih menunggu bagaimana respons pasar terhadap aturan ini," tambah Fenny.

Sikap Astra Agro Terhadap Peluang Pasar

Terkait dengan strategi Astra Agro pasca penerapan kebijakan ini, Fenny mengungkapkan bahwa perusahaan akan terus memantau peluang, baik terkait penurunan pungutan ekspor maupun faktor lainnya.

"Astra Agro beroperasi secara oportunistik, kami akan melihat peluang terbaik, termasuk apakah lebih menguntungkan menjual di pasar domestik atau ekspor," jelasnya.

Kelompok Pungutan Ekspor Sawit Berdasarkan PMK No. 62/2024

1. Kelompok I:

   • Tandan Buah Segar (TBS): Tarif pungutan 0%.
   • Inti Sawit (Palm Kernel) dan Buah Sawit: Tarif pungutan 25%.
   • Bungkil Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel Expeller/Meal): Tarif pungutan 25%.
   • Tandan Kosong Kelapa Sawit (Empty Fruit Bunch): Tarif pungutan 15%.
   • Cangkang Kernel Sawit (Palm Kernel Shell): Tarif pungutan 3%.

2. Kelompok II:

   • Minyak Sawit Mentah (CPO), termasuk Minyak Sawit Rendah Asam Lemak Bebas, Minyak Inti Sawit, Palm Oil Mill Effluent Oil, Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit, High Acid Palm Oil Residue: Tarif pungutan 7,5% dari Harga Referensi CPO.

3. Kelompok III:

   • Crude Palm Olein, Crude Palm Stearin, Crude Palm Kernel, Crude Palm Kernel Olein, Palm Fatty Acid Distillate, Palm Kernel Fatty Acid Distillate: Tarif pungutan 6% dari Harga Referensi CPO.

4. Kelompok IV:

   • Produk olahan seperti Refined Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein, RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin, RBD Palm Kernel Olein: Tarif pungutan 4,5% dari Harga Referensi CPO.

5. Kelompok V:

   • RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dengan berat netto kurang dari 25 kilogram, Biodiesel, Fatty Acid Methyl Ester: Tarif pungutan 3% dari Harga Referensi CPO.

Bisnis.com, BELITUNG TIMUR – Pungutan ekspor (PE) oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada dasarnya bertujuan untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting, penelitian dan pengembangan, hingga mendukung program pemerintah berupa biodiesel.

Per 2023, dari Rp32,4 triliun pungutan ekspor yang terkumpul, hanya Rp1,7 triliun yang digunakan untuk peremajaan sawit. Sementara insentif biodiesel menjelaskan Rp18,5 triliun dari total dana tersebut.

Pasalnya, program PSR menjadi urgensi terkini karena menjadi musabab turunnya produksi sawit Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengamini hal tersebut.

Eddy menjelaskan sepanjang lima tahun terakhir atau sejak 2020, produksi sawit baik crude palm oil (CPO) maupun palm kernel oil (PKO) mengalami stagnan di kisaran 50an juta ton.

Produksi total CPO dan PKO pada 2020 tercatat sebanyak 51,58 juta ton, kemudian sedikit menurun pada 2022 menjadi 51,3 juta ton.

Penurunan terus berlanjut pada 2022 dengan produksi mencapai 51,25 juta ton dan kemudian naik pada 2023 ke angka 54,84 juta ton.

Sementara sepanjang tahun ini hingga Mei 2024, perkebunan sawit di Indonesia telah berhasil memproduksi CPO dan PKO sebanyak 22,15 juta ton.

"Kenapa demikian? Karena memang kita seharusnya sudah melakukan replanting, utamanya untuk sawit rakyat. Nah ini kita agak terlambat di sini yang peremajaan sawit rakyat, sehingga produktivitas kita bukannya naik malah justru turun produktivitasnya, produksi kita stagnan," tegasnya di Press Tour Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian yang diselenggarakan Kemenkeu, dikutip Rabu (29/8/2024).

Eddy melihat lambatnya program PSR ini akibat kebijakan yang tumpang tindih karena regulasinya karena diurus oleh lebih dari 30 kementerian/lembaga (K/L).

Dirinya kini hanya berharap, pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat memperbaiki regulasi sawit maupun percepatan PSR.

“Masalah-masalah seperti ini yang kita berharap nanti di pemerintahan baru yang akan di bulan Oktober nanti terjadi perubahan, ini harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengawas BPDPKS Joko Supriyono turut menyampaikan bahwa terhambatnya proses PSR ini akibat regulasi yang belum mendukung dan perlu diperbaiki.

Meski dana untuk PSR telah dinaikkan dua kali lipat pun, dari Rp30 juta per ha menjadi Rp60 juta per ha, Eddy tak yakin program akan berjalan mulus dan optimal bila regulasi tak diperbaiki.

“Jadi ini yang terus antarkementerian berusaha mencari cara, karena ini urusannya banyak kementerian. Jadi hambatannya itu di banyak kemnterian. Jadi perlu diperbaiki regulasi, prosedur,” jelasnya.

Sayangnya, perwakilan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu yang hadir dalam kesempatan tersebut tak memberikan jawaban terkait regulasi yang belum mendukung.