Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dan akan mematuhi putusan MK karena pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja/buruh dan kepentingan dunia usaha. Di sisi lain, ia meminta semua pihak melihat dampak dari keputusan ini secara lebih luas.

"Kami mendorong semua pihak untuk dapat melihat dampak dari putusan ini dalam perspektif yang lebih luas, terutama di tengah dinamika ekonomi saat ini. Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan dan pelambatan imbas dari tantangan ekonomi global. Selama beberapa bulan terakhir, tren deflasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak besar pada konsumsi domestik," kata Bob dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Dengan putusan MK yang membatalkan beberapa ketentuan UU Cipta Kerja, kata Bob, dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi. Padahal stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

"Kondisi ini secara langsung akan memengaruhi berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang memiliki ketergantungan besar pada stabilitas perekonomian nasional. Dalam situasi ini, fleksibilitas dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memungkinkan dunia usaha menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, guna mempertahankan kelangsungan operasional dan tetap berkontribusi pada perekonomian," ucapnya.

Tanpa kepastian ini, Bob menyebut daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bisa turun. Pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.

Selain itu, perubahan 21 pasal yang diputuskan oleh MK dinilai akan membuat dunia usaha harus mengukur kembali dampak yang ada terhadap kondisi dan perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban operasional.

"Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban biaya ini akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing. Beban operasional yang lebih tinggi akan menekan stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja," imbuhnya.

Saat ini Apindo disebut akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. Pihaknya mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk menindaklanjuti putusan MK.

Terkait proses penetapan upah minimum (UMP) untuk 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapannya masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelumnya.

"Hal ini mengingat kerumitan yang akan terjadi di seluruh daerah bahkan di tingkat perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum tahun 2025," ucapnya.

Apindo berharap dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan yang diambil agar mempertimbangkan situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha.

"Kebijakan yang adaptif dan proporsional akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pekerja, namun juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, untuk mempertahankan daya saing Indonesia di kancah internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, utamanya untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas," pungkasnya.

(aid/hns)

JAKARTA,investor.id – Pailitnya Grup Sritex ibarat fenomena gunung es. Betapa tidak, selain Sritex, tercatat 30 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) skala menengah bangkrut selama 2023-2024, dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 150 ribu orang.

Jika ditambah dengan perusahaan TPT skala industri kecil dan menengah (IKM), total perusahaan yang tutup bisa mencapai 100 lebih. Tak ayal lagi, sektor TPT harus segera diselamatkan, dengan memberantas impor ilegal yang selama ini menjadi biang keladi keterpurukan industri TPT.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dengan memperbaiki regulasi layanan pinjaman online (pinjol)

“Iya kami akan perbaiki, karena definisi tentang pinjaman online harus diperbaiki. Supaya jangan lagi rakyat menjadi korban kemajuan digital,” ujar Budi Arie kepada wartawan di Kantor Kemenkominfo, Kamis (25/7/2024).

“Kami akan exercise dengan aturan baru tentang pinjaman online. Intinya langsung kami follow up,” katanya melanjutkan.

Meski begitu, Budi Arie belum menjelaskan secara teperinci langkah-langkah yang akan diambil untuk menjalankan putusan tersebut, termasuk apakah bakal berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan harapan, tidak ada lagi warga negara yang terjebak masalah karena menggunakan layanan pinjol ilegal.

“Sedang di-exercise, yang penting kami berpihak ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang tidak siap ini meminjam, kemudian malah bermasalah karena tidak paham aturan-aturannya,” ujar Budi Arie.

Diberitakan sebelumnya, MA mengabulkan kasasi yang diajukan 19 warga negara atau citizen lawsuit terkait praktik pinjol pada Rabu, 24 April 2024.

Para penggugat adalah Nining Elitos, Dhyta Caturani, Sri Baskoro, Betty Martina, Ahmad Muaz, Minarsih, Henny Susylawaty, Dewi Purwati, Nurul Kartika Putri, Ganie Saputro, Siti Aminah, Yulianti, Asfinawati, Nur Rosyid Murtadho, Irine Octavianti Kusuma Wardhanie, Dyah Ariyati P, Warsiti Hajar, Muharyati, dan Leon Alvinda Putra.

Mereka menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Mahendra Siregar.

"Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi," demikian amar putusan perkara Nomor 1206 K/PDT/2024 yang dikutip dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Dengan putusan itu, MA membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt,G/2021/PN Jkt. Pst tertanggal 26 September 2022 dan Pengadilan Tinggi (PT) DKl Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI tertanggal 7 Juni 2023 yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

“Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” demikian poin kedua putusan kasasi tersebut.

Dalam putusannya, MA menghukum Presiden, Wakil Presiden RI dan Ketua DPR melakukan supervisi terhadap Menkominfo untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

MA memerintahkan Menkominfo melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia.

Menkominfo juga diperintahkan untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjol.

“Memerintahkan tergugat IV (Menkominfo) untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online,” demikian poin d putusan kasasi tersebut.

Tak hanya itu, MA menghukum Presiden RI, Wakil Presiden RI dan Ketua DPR RI untuk melakukan supervisi terhadap Ketua Dewan Komisioner OJK untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan rumah atas nama istri Rafael Alun, Ernie Meike. Rumah itu sempat disita atas kasus dugaan gratifikasi.

"Memang dari awal kita sudah bilang ini harusnya nggak boleh (disita) karena harta itu sudah dilaporkan dalam tax amnesty," kata pengacara Rafael Alun, Junaedi Saibih, dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Menurut Junaedi, pengembalian memang diharuskan karena sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty. Barang bukti yang diperintahan untuk dikembalikan, meliputi Barang bukti perkara TPPU nomor 434 berupa uang tunai senilai Rp199.970.000 yang berasal dari pencairan deposito berjangka atas nama Ernie Meike Torondek.

Barang bukti perkara TPPU nomor 436 berupa uang tunai senilai Rp19.892.905,70 yang berasal dari rekening tabungan atas nama Ernie Meike Torondok. Barang bukti perkara gratifikasi nomor 552/perkara TPPU nomor 412 berupa satu bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya di Jalan Simprug Golf, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas 766 meter persegi atas nama Ernie Meike.
Junaedi menyebut beradasarkan aturan UU Tax Amnesty, pengembalian harta yang sempat disita pihak KPK juga berlaku untuk sisa harta lainnya. Hal itu sesuai Pasal 20 UU Tax Amnesty, data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampiran yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan, atau pihak lain yang berkaitan dengan UU Tax Amnesty tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana.

"Itu dijamin dalam UU, jadi kalau ada yang bertanya apakah itu akan jadi bahan penuntutan?Maka itu jadinya bertentangan dengan asas hukuman pidana. Jadi mungkin hakim sudah melihat itu (aturan tax amnesty). Cuma akan lebih setuju lagi jika seluruh aset yang diikutsertakan program Tax Amnesty bisa dikembalikan karena itu hak masyarakat menurut undang-undang negara seharusnya menjamin itu, bisa dilihat untuk seluruh yang kami dalilkan," jelasnya.

Sehingga, kata Junaedi, apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung sudah sesuai. Di sisi lain, dia membela klienya terkait penerimaan uang dari wajib pajak melalui beberapa perusahaan.

"Nggak mungkin dong masa perusahaan semuanya lalu itu dilimpahkan menjadi kesalahannya Pak Alun. Karena selain pak Alun ada pemegang saham lain dan kontrol keuangan itu bukan di pak Alun" jelas dia.

Dari kasus ini, ia berharap agar para penegak hukum bisa lebih jeli dalam menghadirkan barang bukti. Sehingga, tudingan terhadap Rafael dapat dibuktikan.

"Belajar bagaimana caranya menghadirkan bukti yang benar," kata dia.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui citizen lawsuit terkait dengan pinjaman online (pinjol) pada 24 April 2024.

Adapun 19 warga tersebut yakni Nining Elitos, Dhyta Caturani, Sri Baskoro, Betty Martina, Ahmad Muaz, Minarsih, Henny Susylawaty, Dewi Purwati, Nurul Kartika Putri, Ganie Saputro, Siti Aminah, Yulianti, Asfinawati, Nur Rosyid Murtadho, Irine Octavianti Kusuma Wardhanie, Dyah Ariyati P, Warsiti Hajar, Muharyati, dan Leon Alvinda Putra.

Mereka mengajukan gugatan terhadap Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Mahendra Siregar.

“Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum tergugat I, II, dan III,” tulis putusan MA dikutip dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Selasa (23/7/2024).

Dalam keputusan tersebut, MA meminta Menkominfo untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Serta melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer (P2P) lending atau pinjol dapat beroperasi di Indonesia.

Lebih lanjut, MA juga memerintahkan Menkominfo untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online.

“Memerintahkan tergugat IV [Menkominfo] untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi P2P lending atau pinjaman online,” imbuh MA.

MA juga menghukum Presiden, Wakil Presiden, serta Ketua DPR, dan meminta mereka melakukan supervisi terhadap Ketua OJK untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;

Presiden, Wakil Presiden dan Ketua DPR juga diminta untuk melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur antara lain:

1. Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam

2. Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera microphone dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman

3. Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik

4. Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online

5. Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil

6. Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir)

7. Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online

8. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen

9. Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan

MA juga meminta Ketua OJK untuk melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengkritisi wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ingin membuka pendaftaran calon kepala daerah jalur perseorangan alias independen dalam ajang Pilkada 2024.

KPU beralasan bahwa Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 23 P/HUM/2024, yang membatalkan syarat minimal usia calon kepala daerah saat mendaftar, keluar setelah masa pendaftaran calon kepala daerah jalur independen ditutup.

Oleh sebab itu, dirasa tidak adil apabila ada calon independen yang memenuhi syarat menurut Putusan MA namun tidak bisa mendaftar karena masa pendaftaran sudah ditutup pada 12 Mei lalu.

Kendati demikian, Neni mengingatkan bahwa tahapan pendaftaran calon jalur independen sudah melewati tahapan verifikasi faktual. Jika diulang kembali maka harus ada revisi jadwal tahapan.

"KPU itu terlalu memaksakan menindaklanjuti putusan MA, padahal seharusnya tidak perlu ditindaklanjuti untuk pemilihan serentak 2024 saat ini," kata Neni kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Dia mengaku khawatir jika KPU memaksakan ulang tahapan pendaftaran calon kepala daerah maka para penyelenggara pemilu di lapangan yang tidak siap. Apalagi, lanjutnya, infrastruktur dan sumber daya penyelenggaraan sangat terbatas.

"Karena saat ini tahapan lain juga sudah berlangsung yaitu pemutakhiran daftar pemilih," jelasnya.

Neni juga menjadi pihak yang terdaftar sebagai peserta forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KPU untuk membahas wacana pengulangan pendaftaran calon kepala daerah jalur independen. Namun, dia mengaku pihak KPU tidak pernah memberi tahu untuk datang ke FGD tersebut.

Oleh sebab itu, Neni merasa KPU tidak benar-benar menerapkan prinsip partisipasi publik. Masyarakat sipil, menurutnya, tidak benar-benar diberi kesempatan untuk memberi masukan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

Lebih lanjut, dia mendukung rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk usulkan ke DPR dan pemerintah agar dibuat aturan yang melarang adanya putusan pengadilan ihwal kepemiluan di tengah tahapan pemilu/pilkada. Dengan demikian, kejadian seperti Putusan MA tidak terjadi lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji opsi untuk membuka lagi pendaftaran pasangan calon kepala daerah jalur non partai/independen/perorangan jelang Pilkada 2024.

Hal ini imbas Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah dasar penghitungan syarat usia minimal calon. Sebelumnya, pendaftaran calon nonpartai sudah ditutup pada Mei lalu dan proses verifikasi masih berlangsung saat ini.

"Dahulu waktu kami membuka penyerahan, menetapkan jadwal, waktu penyerahan dukungan calon perseorangan pada tanggal 8-12 Mei 2024 putusan MA ini belum terbit," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik dalam focus group discussion bersama jajaran KPU daerah dan organisasi nonsipil, Senin (8/7/2024).

Sebelum diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat penetapan pasangan calon pad 22 September 2024.

Setelah diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat pelantikan kepala daerah terpilih yang hampir pasti jatuh setelah 1 Januari 2025.

Dengan ini, maka para peminat jalur nonpartai yang awalnya tak jadi maju karena tak memenuhi syarat usia minimal, bisa saja kini mendaftarkan diri.

Sampai sekarang, KPU masih menunggu jadwal pelantikan serentak kepala daerah terpilih yang bakal diatur lewat peraturan presiden (perpres).

Simulasi

Dalam simulasi yang disusun KPU, calon nonpartai yang pendaftarannya telah diverifikasi sejak Mei akan terus diproses, sembari KPU membuka pendaftaran kembali untuk calon lain yang barangkali berminat maju jalur nonpartai.

Bedanya, tahapan yang dikaji akan kembali dibuka ini bakal berlangsung lebih singkat, yakni hanya 87 hari, karena mepetnya waktu.

Sementara itu, calon nonpartai yang pendaftarannya diproses sejak Mei menjalani tahapan selama 126 hari.

Sebagai perbandingan, calon nonpartai yang mendaftar pada Mei lalu memiliki waktu 5 hari untuk menyerahkan syarat dukungan warga ke KPU. Pada pendaftaran kali ini, calon nonpartai hanya punya 4 hari.

Pada Mei lalu, KPU pun mempunyai kesempatan 21 hari untuk melakukan verifikasi administrasi atas syarat dukungan yang diserahkan calon nonpartai.

Namun, kali ini, KPU cuma beroleh waktu 15 hari untuk melakukan verifikasi administrasi yang sama.

Idham menegaskan, simulasi ini masih akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat, sebelum dapat ditetapkan menjadi kebijakan dan jadwal resmi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan hanya menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) soal perubahan penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menjelaskan, KPU RI berkewajiban menjalankan perintah Undang-Undang dan putusan lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk MA.

“Begini, yang jelas itu putusan dari Mahkamah Agung, gitu. Kewajiban kami sebagai KPU tentu menjalankan perintah UU termasuk lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk menjalankan itu,” ujar Mellaz kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Meski begitu, ia enggan berkomentar soal anggapan sejumlah pihak bahwa putusan MA tersebut bertentangan dengan UU, sehingga harus diabaikan oleh KPU RI.

“Kalau masalah intinya sih lebih baik tanya pihak MA-nya sendiri,” jelas Mellaz.

Mellaz menambahkan, untuk waktu pelantikan yang nantinya dijadikan dasar menghitung batas usia minimum calon kepala daerah juga bukan menjadi kewenangan KPU.

“Soal kemudian batas waktu pelantikan segala macam itu bukan wilayah KPU. Makanya tadi hari ini, ada koordinasi antara kami KPU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkap Mellaz.

Diberitakan sebelumnya, KPU mengakomodasi putusan MA yang mengabulkan perubahan tafsir penghitungan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung saat pelantikan, bukan ketika penetapan pasangan calon usai pendaftaran seperti sebelumnya.

Hal itu diakomodasi KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih,” demikian bunyi Pasal 15 beleid tersebut.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menilai langkah KPU mengakomodir putusan MA tak sejalan dengan konstitusi. Sebab, putusan MA hanya membatalkan aturan di PKPU soal perubahan penghitungan minimum usia calon kepala daerah.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, KPU semestinya mengikuti ketentuan syarat usia calon kepala daerah di Undang-Undang Pilkada yang tak berubah.

“KPU seharusnya membuat aturan teknis atau PKPU merujuk pada UU pilkada. Sementara di UU pilkada disebut bahwa syarat usia itu adalah syarat calon, bukan saat pelantikan,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati saat dihubungi, Senin (1/7/2024).

Publik pun mencurigai putusan MA dan langkah KPU menindaklanjutinya sarat dengan kepentingan. Pasalnya, Ketentuan itu membuka pintu bagi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024.

Putra bungsu Jokowi itu baru berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 ketika calon kepala daerah sudah ditetapkan. Dengan demikian, Kaesang belum dapat berlaga pada Pilkada 2024 apabila mengikuti aturan yang lama.

Sementara aturan baru, membuat Kaesang memenuhi syarat usia calon kepala daerah, karena sudah berusia 30 tahun apabila pelantikan digelar 2025.

Jakarta: Pengamat politik, Ujang Komarudin, menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) soal syarat batas usia calon kepala daerah merupakan hal yang aneh. Putusan MA terkesan dibuat hanya untuk kepentingan sosok tertentu, namun putusan itu harus tetap dihormati.

“Bahkan sangat spesial ya usia itu berlakunya ketika pelantikan, walaupun terkesan lucu dan aneh, harusnya kan sejak pendaftaran, tapi ya apa pun itu harus dihormati walaupun dianggap salah oleh kita semua,” kata Ujang kepada Medcom.id, Kamis, 4 Juli 2024.

Dia mengatakan putusan MA mengingatkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden beberapa waktu lalu. Putusan MK itu memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden.
“Maka ini sangat clear polanya hampir sama dengan Mahkamah Konstitusi, itulah keputusan hukum kita, lembaga negara kita banyak yang dimainkan untuk kepentingan politik,” tutur Ujang.

Baca Juga:KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MA dalam Putusan Batas Usia Cakada

Dengan putusan MA tersebut, kata Ujang, Kaesang memiliki peluang dan tiket untuk maju dalam Pilkada 2024. Kaesang tinggal mencari dukungan dari partai politik untuk maju dalam pilkada.

Melalui putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah aturan penghitungan usia calon kepala daerah menjadi minimal usia calon kepala daerah menjadi 30 tahun saat pelantikan untuk calon tingkat provinsi, dan 25 tahun untuk calon tingkat kabupaten/kota. Padahal sebelumnya syarat tersebut berlaku saat pendaftaran sebagai calon kepala daerah.

Putusan MA ini disebut untuk memuluskan langkah Kaesang maju dalam Pilkada 2024. Pasalnya, usia Kaesang baru akan menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember atau setelah masa pencoblosan Pilkada 2024 berakhir.





(AZF)