Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk mengusut dugaan pencucian uang yang turut dilakukan oleh keluarga mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Keterlibatan keluarga Rafael dalam melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan itu awalnya terungkap dalam sidang perkara keberatan terhadap jaksa KPK beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan itu berkaitan dengan aset-aset Rafael yang dirampas untuk negara karena dinyatakan hasil tindak pidana korupsi.

Menanggapi fakta persidangan itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pihaknya sangat mungkin untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana kepada keluarga Rafael apabila didukung dengan kecukupan alat bukti.

Namun, dia menyebut saat ini lembaganya belum mengusut kembali hal itu setelah putusan pengadilan atas kasus Rafael memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Kembali lagi nanti tentunya jaksa penuntut umum yang tadi sudah disampaikan akan berkoordinasi dengan pimpinan, akan melaporkan, dan akan membahas itu di internal. Bila ada perkembangan, apakah ada tersangka baru atau tidak, nanti kita akan update lagi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (10/11/2024).

Adapun jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebut keterlibatan keluarga Rafael dalam pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak itu tertuang dalam Tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan dari pemohon perkara keberatan No.15/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

JPU KPK memaparkan bahwa keterlibatan keluarga Rafael sudah sudah terungkap di persidangan. Fakta persidangan itu tertuang pada dakwaan kedua dari JPU terhadap Rafael.

Dalam tanggapan JPU kepada pemohon keberatan, mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu melakukan pencucian uang berupa aset tanah dan bangunan di Jalan Wijaya IV No.11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; tanah dan bangunan di Jalan Meruta Utara dan Jalan Raya Srengseng; satu unit kendaraan VW Carravelle; serta dua unit kios BM 08 dan BM 09 Tower Ebony Kalibata City.

Pencucian uang dengan aset-aset itu, terang JPU, juga dilakukan oleh Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torondek, ibunya Irene Suheriani Suparman, adiknya Gangsar Sulaksono serta anaknya Christofer Dhyaksa Dharma.

"Karena terdapat adanya suatu kerja saa yang erat dan diinsyafi dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki bersama, yakni adanya kesamaan kehendak dan kerja sama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, Irene Suheriani Suparman, Gangsar Sulaksono, serta Christofer Dhyaksa Darmma dalam membayarkan atau membelanjakan harta serta menempatkan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi ke dalam transaksi yang seolah-olah sah/legal," dikutip dari tanggapan JPU atas keberatan pemohon.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan keberatan kepada JPU KPK melalui PN Jakarta Pusat atas harta Rafael yang dirampas negara.

Pemohon-pemohon itu meliputi Pemohon korporasi yakni CV Sonokoling Cita Rasa, sedangkan tiga Pemohon perorangan adalah Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji serta Martinus Gangsar.

Adapun Rafael saat ini sudah berstatus terpidana usai Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi menjatuhkannya hukuman pidana 14 tahun penjara.

Putusan kasasi oleh MA juga memerintahkan agar aset Rafael dirampas dan disetorkan ke kas negara dengan nilai Rp40,5 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan, beberapa anggota keluarga Rafael Alun Trisambodo yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat mungkin ditetapkan sebagai tersangka

Rafael merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang telah terpidana dalam kasus gratifikasi dan TPPU, dengan sejumlah asetnya dirampas untuk negara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, status hukum tersebut mungkin akan ditetapkan jika KPK memperoleh alat bukti dan kesaksian yang cukup.

“Hal tersebut sangat memungkinkan ya. Apabila kesaksian maupun alat bukti mendukung untuk itu, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang diduga menikmati atau memiliki peran aktif dalam perkara tersebut, bisa diminta pertanggungjawaban,” ujar Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Tessa juga menambahkan, Jaksa Penuntut Umum KPK yang mengungkapkan keterlibatan keluarga Rafael dalam pencucian uang akan berkoordinasi dengan pimpinan dan membahasnya di internal lembaga antirasuah.

“Bila ada perkembangan, apakah ada tersangka baru atau tidak, nanti kita akan update lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa KPK mengungkap keterlibatan keluarga Rafael Alun dalam TPPU saat memberikan tanggapan atas keberatan perampasan aset hasil korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Keberatan tersebut diajukan oleh Petrus Giri Herniawan, Markus Seloadji, Martinus Gangsar Sulaksono, dan CV Sonokeling Cita Rasa (sebagai pemohon korporasi)

Markus merupakan kakak Rafael Alun, dan Gangsar adalah adik mantan pejabat pajak tersebut, Mereka disebut oleh Jaksa KPK sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena keterlibatan mereka dalam TPPU.

Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa KPK menyatakan bahwa mereka bersama-sama melakukan TPPU yang melibatkan istri Rafael, Ernie Meike Torondek, ibu Rafael, Irene Suheriani Suparman, serta anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

Sementara itu, Markus disebut terlibat bersama Rafael menyembunyikan mobil Jeep Wrangler.

"Para pemohon keberatan tersebut (Markus dan Gangsar) bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik," kata jaksa KPK.

"Pengajuan keberatan a quo tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2022," lanjut jaksa KPK.

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa pihak, termasuk dari keluarga, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata atas penyitaan aset-aset milik terpidana Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun adalah eks pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang dipecat karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menyamarkan hasil korupsi.

Terdapat empat Pemohon dari Korporasi dan Perorangan dalam kasus gugatan ini. Sidang gugatan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024), dengan KPK menjadi pihak termohon.

Diketahui bahwa pemohon korporasi adalah CV Sonokoling Cita Rasa. Sedangkan, tiga pemohonan perorangan adalah kakak adik dari Rafael Alun, yakni Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji, serta Martinus Gangsar.

Diketahui, bahwa CV Sonokoling Cita Rasa mengajukan keberatan atas penyitaan dua aset, yakni sebagai berikut:

• 1 (satu) unit mobil Innova dengan Nopol: AB 1016 IL; dan
• 1 (satu) unit mobil Grand Max Nopop: AB 8661 PH.

Sedangkan, dari tiga pemohon, mengajukan keberatan atas penyitaan aset-aset sebagai berikut:

• Uang di safe deposit box (SDB) Rafael sebesar 9.800 euro, 2 juta dolar Singapura, serta US$937.900;

• Perhiasan di SDB Rafael sejumlah enam buah cincin, dua kalung beserta liontin, lima pasang anting serta satu buah liontin;

• Rumah di Jalan Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan;

• Rumah di Srengseng dan ruko di Meruya, Jakarta;

• Dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta

• Satu unit mobil VW Caravelle nomor polisi AB 1253 AQ.

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rio Frandy yang turut hadir dalam persidangan, menilai bahwa permohonan dari pemohon secara formil dan materiil sudah seharusnya ditolak. Dikatakan bahwa permohonan tersebut diduga tidak beritikad baik.

Rio mengatakan, jika para pihak memang beritikad baik, seharusnya permohonan diajukan sejak setelah putusan tingkat pertama dibacakan, bukan diajukan saat ini setelah aset-aset tersebut dieksekusi.

Rio lalu menyebut aset-aset yang dimohonkan keberatan itu terbukti sebagi hasil pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Rafael. Hal itu tertuang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No.4101 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No.8/Pid.Sus-TPK/2023/PT. DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No.75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

"Nyata-nyata terbukti sebagai hasil TPPU, yang sudah seharusnya dirampas untuk negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetor Rp 40,5 miliar ke kas negara sebagai uang rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dalam kasus kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"KPK telah berhasil mengeksekusi perkara korupsi Rafael Alun senilai Rp 40,5 miliar yang mencakup uang pengganti Rp 10,07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp 29,9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU Rp 577 juta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/9).

KPK menegaskan tujuan akhir dari pemberantasan korupsi dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Penyitaan terhadap aset-aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Divonis 14 Tahun

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan, Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara. Rafael Alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00, subsider tiga tahun penjara.

Pengadilan Tinggi menyatakan Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dia juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang rampasan kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo atau RAT senilai Rp40,5 miliar ke negara.

Uang tersebut telah disetorkan pekan lalu, Selasa (27/8/2024). Penyetoran uang dalam rangka pemulihan aset tindak pidana korupsi atau asset recovery itu sejalan dengan status kasus Rafael yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Total uang senilai Rp40,5 miliar itu meliputi pidana uang pengganti yang dibebankan majelis hakim kepada terpidana itu sebesar Rp10 miliar. Lembaga antirasuah juga melakukan perampasan terhadap uang hasil gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukannya sebesar Rp29,9 miliar.

"Selain dari perkara gratifikasi, KPK pun telah menyetorkan uang rampasan dari perkara TPPU Rafael Alun dengan jumlah Rp577.081.893," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Untuk diketahui, mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu juga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 14 tahun dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Rafael telah menjadi terpidana usai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Juli 2024 lalu. MA menolak kasasi yang diajukan KPK dalam perkara pencucian uang Rafael. Salah satu barang bukti yang diperintahkan MA untuk dikembalikan oleh KPK yakni tanah dan bangunan di kawasan Simprug Golf XIII atas nama Ernie Meike Torondek.

Ernie merupakan istri dari Rafael Alun, dan juga ibu dari Mario Dandy yang merupakan terpidana kasus penganiayaan.

Kasus Rafael di KPK bermula di 2023 saat lembaga tersebut menelusuri LHKPN miliknya yang ditemukan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat sejumlah aset yang tidak dilaporkan Rafael ke KPK sebagai penyelenggara negara.

Aset-aset itu menjadi perhatian publik usai putra Rafael, Mario Dandy, viral dan terjerat pidana lantaran melakukan tindakan penganiayaan. Tidak hanya itu, KPK menemukan bahwa nilai harta yang dimiliki Rafael sebagaiman tercermin di LHKPN tidak sesuai dengan profilnya sebagai PNS Kemenkeu eselon III.

Pada tahun yang sama, Rafael langsung ditetapkan tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang. Kasusnya juga dilimpahkan ke pengadilan pada tahun yang sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan ke kas negara uang sejumlah Rp 40,5 miliar hasil rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael dijerat dalam kasus kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"KPK telah berhasil mengeksekusi perkara korupsi Rafael Alun Trisambodo senilai Rp 40,5 miliar yang mencakup uang pengganti Rp 10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp 29,9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp 577 juta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

KPK menegaskan, tujuan akhir dari pemberantasan korupsi adalah memulihkan kerugian keuangan negara. Penyitaan terhadap aset bernilai ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi juga dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding memutuskan, Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu, Rafael juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 10.079.095.519,00, subsider tiga tahun penjara.

Pengadilan Tinggi menyatakan Rafael terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Rafael terbukti melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dia juga dinyatakan, melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, BANDUNG— Politikus Partai Golkar sekaligus bos jalan tol di Indonesia, Jusuf Hamka atau akrab disapa Babah Alun mendukung penuh politisi Arfi Rafnialdi pada kontestasi Pilkada Kota Bandung 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Babah Alun saat menikmati kemeriahan Braga Car Free Night bersama Arfi, Sabtu (31/8/2024) malam.

Menurutnya, Kota Bandung punya banyak potensi yang bisa digali untuk menyejahterakan masyarakatnya. Salah satunya, banyak kegiatan yang memicu perputaran ekonomi seperti Braga Car Free Night. Apalagi, Bandung didukung dengan kuliner yang berkualitas serta warganya yang dikenal ramah wisatawan.

"Bandung, kota masa depan karena Bandung luar biasa. Masyarakatnya ramah, kulinernya enaknya luar biasa, hawanya juga sejuk. Kalau di Jakarta kan agak panas, di sini sejuk," ucap Babah Alun, Sabtu (31/8/2024) malam.

Untuk itu, dia mengingatkan agar warga Kota Bandung harus jeli dalam memilih pemimpin di Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti.

"Ya [Bandung] butuh pemimpin yang ngayomi warganya dan yang mementingkan kesejahteraan warga, bukan kesejahteraan keluarganya," katanya.

Bahkan, Babah Alun sempat menghubungi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memastikan dukungannya terhadap kandidat di Pilkada Kota Bandung.

"Saya mendapat rekomendasi bukan hanya dari teman-teman yang lain, tetapi bekas wali kota dan bekas gubernur di sini, yaitu Pak Ridwan Kamil. Dua hari lalu telponan sama saya, saya tanya Pak Ridwan Kamil yang bagus siapa Wali Kota Bandung. Pak RK merekomendasikan Kang Arfi dan Ibu Yena, pasangan duet maut," paparnya.

Dia pun memberi wejangan agar Arfi bisa tetap dekat dengan rakyat dan membuat program yang prorakyat.

"Bandung ini sudah empat jempol, nanti kalau Kang Arfi mimpin kita bikin delapan jempol. Karena Kang Arfi sudah janji Balai Kota mau dijadikan balai rakyat. Di seluruh kelurahan nanti ada warung nasi kuning Baba Alun. Tanpa pake dana APBD kerjasama dengan Bapak Alun nanti," ungkapnya.

Sementata itu, Arfi mengaku senang lantaran langsung didukung oleh Babah Alun yang merupakan tokoh yang patut dicontoh.

Menurutnya, Babah Alun sebagai sosok inspiratif yang berkontribusi untuk masyarakat.

"Hari ini kebetulan ada tamu spesial, ada Baba Alun. Dan ternyata memang ya, aura kebaikan beliau itu menyebar sampai masyarakat Bandung pun antusias ketemu beliau. Sayang saja gak jadi kandidat gubernur gitu di Jawa Barat," tutur Arfi.

Kang Arfi, sapaan akrabnya, berkomitmen untuk berkolaborasi dan memperluas program Nasi Kuning Babah Alun.

"Beliau itu Pengusaha sukses sudah pasti. Kaya raya, iya. Dermawannya luar biasa dan sederhana. Nah, yang menarik dari program Nasi Kuning Bbah Alun itu kan enggak digratisin. Jadi tidak hanya memberikan makan cuma-cuma, tapi mereka juga membayar dan bisa punya kesempatan sedekah. Makanya saya komit dengan beliau untuk memperbanyak titik-titik nasi kuning Baba Alun," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar sebagai hal yang lazim dalam internal partai. Kader Partai Golkar tersebut juga mengatakan tidak ada desakan dari pihak luar soal pengunduran diri Airlangga tersebut.

"Tidak ada desakan. Saya juga menyimak seperti yang media simak. Jadi, seperti yang disampaikan Pak Airlangga saja dan itu kan dalam dinamika kepartaian hal yang lazim dan rutin," ucap Ridwan Kamil usai acara peletakan batu pertama (groundbreaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Ridwan Kamil juga memastikan mundurnya Airlangga tidak ada hubungannya dengan pencalonan dirinya pada Pilkada Jakarta. "Tidak ada dong," ucapnya.

Ia juga merespons soal mundurnya anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Jusuf Hamka atau Babah Alun dari kepengurusan Partai Golkar hingga pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024.

"Itu kan mundur pribadi. Ada ratusan yang sudah diputuskan secara organisasi. Kita kan partai besar, tidak tergantung oleh 1-2 individu," kata Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Airlangga telah mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyebut keputusan itu diambil demi memastikan stabilitas transisi pemerintahan baru.

Pengunduran diri Airlangga terhitung sejak Sabtu (10/8/2024) malam dan Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) organisasi yang berlaku. Proses selanjutnya akan berjalan dalam internal Partai Golkar, termasuk terkait dengan penunjukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan persiapan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum Partai Golkar, tak mengubah keputusan partai tersebut dalam rencana untuk tetap memberikan tiket calon gubernur (cagub) kepada Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, partainya sedang dalam komunikasi dengan partai-partai pendukung lain, untuk meyakinkan mantan gubernur Jawa Barat (Jabar) tersebut, dapat unggul dalam pesta demokrasi di daerah khusus ibu kota negara itu.

“Untuk Pilkada Jakarta, Golkar mengajukan proposal Ridwan Kamil ke semua partai politik. Baik yang ada di dalam Kaolisi Indonesia Maju (KIM), ataupun yang selama ini belum tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju,” begitu kata Doli saat ditemui di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan (Jaksel), Ahad (11/8/2024).

KIM adalah koalisi gabungan partai-partai politik yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Parta-partai tersebut, adalah Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI),

Menurut Doli, proposal untuk menyorongkan Ridwan Kamil sebagai cagub DKI Jakarta itu, saat ini, pun sudah ada ditangan partai-partai non-KIM. “Nah, sekarang (pengusuran Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta) dalam proses pematangan, karena alhamdulillah, sudah ada respons positif dari PKB, Nasdem, dan PKS (non-KIM),” ujar Doli.

Partai-partai non-KIM tersebut, merupakan kaolisi rival yang pada saat Pilpres 2024, mengusung pencapresan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Dan dalam Pilkada 2024 ini, setelah kalah dalam pilpres lalu, baru Nasdem, dari barisan non-KIM yang menyatakan kembali mendukung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Anies Baswedan, dalam pilkada tahun ini, adalah pejawat. Karena sebelum diusung menjadi capres dalam pilpres lalu, mantan rektor Universitas Paramadina tersebut merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2018-2023. Di Pilkada DKI Jakarta, dari berbagai survei masih menempatkan Anies Baswedan sebagai cagub dengan elektabilitas tertinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha sekaligus anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Jusuf Hamka alias abah Alun mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Senin (12/8/2024), untuk menyerahkan surat pengunduran dari kepengurusan Partai Golkar. Terlihat Babah Alun yang menggunakan kemeja berwarna biru tua datang sekitar pukul 10.03 WIB.

"Saya serahkan surat dulu ya, nanti kita ngobrol (wawancara)," kata Babah Alun kepada awak media yang sudah menunggu di kantor DPP Golkar.

Babah Alun mengaku akan menyerahkan surat tersebut kepada Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Babah Alun pun langsung masuk ke lif untuk naik ke lantai atas gedung.

Sebelumnya, Babah Alun mengatakan, ia mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Termasuk mundur dari kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. "Betul, betul, betul," kata Babah Alun saat dihubungi dari Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Dia menyampaikan, pengunduran diri tersebut belum diinformasikan kepada pihak partai. Walaupun demikian, pada Senin, Babah Alun akan memasukkan surat pengunduran diri secara resmi ke DPP Partai Golkar.

"Iya, saya akan ketemu Sekjen. Saya akan sampaikan surat-surat. Jadi, pencalonan saya, baik di Jakarta pun saya kembalikan, baik di Jawa Barat saya kembalikan. Padahal, hasil survei saya lumayan, di bawah Kang Emil (mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil)," ujarnya.

Babah Alun mengatakan bahwa pengunduran dirinya tersebut karena menurutnya politik terlalu keras dan kasar. "Tidak pantas dengan karakter saya, tidak pantas, dan saya lihat dengan Airlangga mundur ini satu momentum karena Airlangga mundur pasti ada satu alasan besar, yang kita enggak tahu," ucap Babah Alun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengatakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) jangan merasa tugasnya selesai setelah mengotok palu perkara penganiayaan Mario Dandy atas David Ozora. Negara harus mendorong warga negara mendapatkan keadilan.

“Mereka tidak boleh lepas tangan setelah menjatuhkan vonis atas perkara ini. Jadi jangan dianggap selesai,” kata Nasir, Senin (5/8/2024). Ketika warga negara ingin mendapatkan keadilan, lanjutnya, maka negara harus mendorong dan mengawasi jalannya putusan pengadilan.

Hal ini disampaikan Nasir Djamil menanggapi besaran uang retritusi (uang ganti rugi pelaku tindak kejahatan kepada korban) yang diterima keluarga David Ozora, baru Rp.706 juta. Padahal putusan pengadilan memutuskan Rp.25 miliar.

Nasir Djamil mengatakan, setiap orang harus menghormati putusan pengadilan. Karena itu putusan majelis hakim PN Jaksel harus dilaksanakan. “Mengganti rugi korban dengan angka segitu (hanya Rp.706 juta) itu sama saja mengangkangi putusan pengadilan itu sendiri,” kata Nasir.

Menurutnya, pihak keluarga Mario Dandy harus memenuhi perintah pengadilan dengan membayar uang retritusi Rp.25 miliar. “Kecuali ada upaya hukum lain yang bisa membatalkan putusan majelis hakim tersebut,” ungkap wakil rakyat dari dapil Aceh ini.

Nasir menyarankan pihak keluarga David Ozora jika memang tidak mendapatkan titik teranng mendapatkan uang retritusi seperti putusan pengadilan, mereka bisa memperkarakan balik.

Selama ini, harta hasil korupsi yang disita KPK memberikannya ke pemerintah atau lembaga. Misalya memberikan gedung kepada pemerintah “Saya tidak tahu apakah bisa kalau harta sitaan yang sudah memenuhi kekuatan hukum tetap bisa diberikan ke pribadi (sebagai uang retritusi untuk keluarga David),” ungkapnya.

Dalam persoalan retritusi ini, Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, mengaku sudah banyak mendapat masukan dari Kejaksaan. Di antaranya terkait dengan Kejaksaan yang akan menghadirkan pelaku penganiayaan, Mario Danddy, untuk ditanya komitmennya dalam membayar retritusi.

“Kalau mau bayar berapa? dan sebagainya. Nanti Kejaksaan akan memberitahukan kepada kami. Untuk selanjutnya kami akan melakukan apa,” ungkap Jonathan.

Ditegaskannya, pihaknya akan melanjutkan proses hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Menurut Jonathan, pihak keluarga Mario Dandy mengaku sudah tidak punya harta lagi karena sudah disita terkait dugaan korupsi. “Ya kita tahukan yang namanya koruptor itu, paling pinter bohong,” kata dia.

Dari upaya hukum yang terus dilakukan, Jonathan berharap akan terbuka aset-aset yang masih dimiliki keluarga Mario Danddy. “Kalau berhasil atau tidak itu nomor dua, utamanya adalah supaya membongkar (aset yang dimiliki),” papar Jonathan.

Bisnis.com, JAKARTA — Jusuf Hamka alias Babah Alun, pengusaha dan kader Partai Golkar yang disiapkan sebagai kandidat di Pilkada Jakarta 2024, mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Dalam agenda blusukan ke Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024), Jusuf Hamka menyapa masyarakat dan mengungkapkan sederet harapannya bila nanti menang di Pilgub Jakarta 2024.

Salah satu harapan Babah Alun adalah membangun warung nasi kuning di seluruh kecamatan di Jakarta. Bahkan, jika memungkinkan, warung nasi kuning akan disediakan di setiap kelurahan di Jakarta.

Babah Alun menjelaskan, ide itu berangkat dari program yang sudah dijalankannya saat ini. Seperti diketahui, Jusuf Hamka telah membuka 20 warung nasi kuning yang tersebar di berbagai lokasi.

Warung Nasi Kuning Babah Alun itu pun terkenal di masyarakat karena harga per porsinya hanya Rp3.000. Program warung murah bagi kaum duafa pun diharapkan dapat diduplikasi di wilayah Jakarta.

"Saya tidak mau nazar yang aneh-aneh. Mungkin kalau saya [terpilih] gajinya diambil buat [buka warung] nasi kuning lagi," kata Jusuf Hamka.

Tak hanya itu, Jusuf Hamka menegaskan siap menggunakan uang pribadinya jika gaji sebagai pejabat publik tidak cukup untuk menjalankan nazar ini.

"Setiap kecamatan bahkan kalau perlu setiap kelurahan. Jadi, nasi kuning itu bukan dibiayai APBD, tapi dibiayai oleh Babah Alun dan teman-teman," kata Babah Alun.

Adapun, Jusuf Hamka mengaku baru menerima instruksi untuk maju sebagai bakal calon gubernur maupun calon wakil gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Dia belum mendapatkan tugas lebih dalam terkait dengan pasangan calon yang akan mendampinginya.

Menurut dia, pilihan itu sepenuhnya diserahkan kepada Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju. Dia mengaku siap dipasangkan dengan siapapun untuk maju di Pilkada Jakarta.

"Saya tergantung partai, saya kan orangnya enggak ge'er [terlalu percaya diri]. Ini survei saja belum. Partai koalisi saja belum ada terjadi. Baru diinstruksikan," katanya.

Selain itu, dia juga mengaku belum menjalin komunikasi dengan partai atau tokoh politik manapun kecuali dengan Partai Golkar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pebisnis kawakan sekaligus kader Partai Golkar, Jusuf Hamka menyambangi Pasar Tanah Abang pada hari ini, Kamis (1/8/2024).

Usai berinteraksi dengan para pedagang, sosok yang kerap disapa Babah Alun ini mengaku menerima banyak keluhan mengenai kondisi pasar yang dinilai sepi pengunjung.

“Hari ini saya kemari sebenarnya sambil mencari baju untuk saya pakai sekaligus hendak makan siang, tetapi ternyata dari teman-teman pedagang banyak mengeluhkan keadaan saat ini agak sepi,” katanya kepada wartawan di lokasi, Kamis (1/8/2024).

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirinya berharap agar para pedagang dapat memperluas pasarnya dengan kegiatan ekspor.

Sementara itu, ketika ditanya apakah kunjungan tersebut dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas, Jusuf justru berkelakar bahwa dirinya memiliki banyak penggemar.

“Saya enggak dalam mendongkrak elektabilitas, karena jabatan enggak pernah saya cari. Kalau datang, kalau warga menghendaki dan Allah ridha, kun fayakun saya jalankan. Kalau tidak, ya memang banyak ternyata fans-fans saya,” tutur dia.

Adapun, Jusuf Hamka tampak mengenakan kaos bertuliskan “Babah Alun for Jakarta” hasil pemberian dari salah satu pedagang.

Mengenai hal ini, dia mengaku tak asing dengan Pasar Tanah Abang, sehingga pemberian tersebut bukan dalam rangka kampanye.

“Dulu saya punya warung di bawah, warung pojok halal, warung UMKM juga. Jadi buat saya Tanah Abang bukan sesuatu yang baru, saya sering kemari. Tapi mungkin hari ini teman-teman media karena ada berita-berita yang viral kemarin, jadi mencari tahu ada di sini,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar resmi menginstruksikan Jusuf Hamka untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus menyerahkan langsung surat instruksi tersebut kepada Babah Alun alias Jusuf Hamka pada Kamis (18/7/2024) lalu.

“Untuk Jakarta, kami telah memberikan surat instruksi kepada Babah Alun atau Pak Jusuf Hamka. Orang katakan bapak jalan tol ya. Nah, tugas yang diberikan kepada beliau adalah sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat saat itu.