Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratas tersebut berkaitan dengan kebijakan subsidi. Beberapa menteri terlihat datang sebelum jadwal ratas yang mulai pukul 14.00 WIB.

Salah satu menteri yang tiba duluan, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut menteri-menteri dengan Presiden akan membahas soal kebijakan subsidi.

"Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa. Jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa, nanti saya mau ikut dulu," paparnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Yandri mengaku pihaknya masih melakukan pemetaan per desa untuk kebijakan BLT Dana Desa ke depannya.

Tidak hanya itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga akan melaporkan rencana kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada Presiden Prabowo.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut ada dua hal yang akan dilaporkannya, yakni soal penyatuan data tunggal serta penyampaian subsidi langsung ke sasaran.

"[Penyatuan data] agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi," kata Ketua Umum PKB itu.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar Rapat Terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/10/2024) siang ini. Salah satunya membahas mengenai pengentasan kemiskinan melalui subsidi.

"Nanti siang juga kita akan ada rapat terbatas kabinet dan nanti ada kaitannya dengan kemiskinan juga," kata Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Rabu (30/10/2024).

Budiman telah bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk menyinkronkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hari ini. Sehingga, bisa digunakan pegangan untuk melaporkan kondisi terkini dalam rangka pengentasan kemiskinan di tanah air.

Sebab, dalam pengentasan kemiskinan subsidi yang diberikan juga harus tepat sasaran khususnya yang menyasar bagi masyarakat miskin hingga miskin ekstrem.

"Mudah-mudahan dari gambaran ini, ini bisa kita jadikan referensi pak Mensos nanti dalam rapat Kabinet, saya dan juga nanti Bappenas bagaimana pengentasan kemiskinan itu harus tepat subsidinya. Alih subsidi apa saja yang dibutuhkan, yang lebih produktif, menyasar pada kaum miskin, kaum miskin ekstrem, maupun yang rentan miskin," ujarnya.

"Karena tidak sedikit, bahkan sangat banyak yang rentan miskin. Kalau rentan miskin itu juga menimbulkan goncangan mental. Kalau orang kaya baru biasanya norak, kalau orang miskin baru biasanya galau. Nah kita harus mengatasi yang galau-galau ini," kata Budiman menambahkan.

(Febrina Ratna)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke ibu kota Nusantara (IKN). Jokowi dijadwalkan memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Istana Negara IKN hari ini.

Rencana sidang kabinet ini disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana. Yusuf mengatakan semua menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang kabinet tersebut. Selain itu, para menteri yang hadir juga akan menginap di Hotel Nusantara.

"Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Agustus," ujar Yusuf kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024) lalu.

Rencana rapat kabinet di IKN juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat tiba di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (11/08) kemarin.

"Secara khusus, besok (Senin) kita akan mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pertama yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang menghadirkan seluruh anggota kabinet pertama kalinya di IKN. Tentunya ini akan menjadi momen yang penting dan bersejarah," ujar AHY dalam keterangan tertulis.

Selain sidang kabinet, AHY juga akan mendampingi Jokowi melakukan groundbreaking sejumlah proyek pembangunan di IKN, yaitu PT BCA, PT Intiland, PT Hotel Papua Internasional, dan PT Royal Golden Eagle.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga bertolak ke ibu kota baru tersebut untuk meninjau kesiapan dan persiapan infrastruktur menjelang sidang kabinet paripurna dan upacara kemerdekaan HUT RI ke-79.

"Akhir pekan kali ini saya bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk meninjau kesiapan dan persiapan infrastruktur jelang upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79. Peringatan upacara detik-detik proklamasi sekaligus menghadiri sidang kabinet paripurna tahun ini digelar dengan cara yang sedikit berbeda yakni berlangsung di dua tempat Jakarta dan IKN," tulis Luhut dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan.

Luhut menyebut sebagian besar pembangunan infrastruktur telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk infrastruktur jalan dan objek vital nasional. Dia menjelaskan Bandara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terus dimatangkan persiapannya.

Dia menilai persiapan di kawasan tersebut dimaksudkan agar seluruh unsur utama dan pendukung berlangsungnya acara, serta siap menampung sejumlah peserta upacara yang diperkirakan ada 2.800 tamu undangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajaran menteri terkait untuk dapat mengakomodasi program pemerintahan Prabowo Subianto dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan diperlukan formula yang tepat agar RAPBN 2025 dapat membantu secara optimal program-program dari presiden terpilih periode 2024—2025 Prabowo Subianto.

“Pagi hari ini kami akan membahss mengenai RAPBN 2025. Dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini, mengakomodasi semua program presiden terpilih,” ujarnya dalam rapat terbatas terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Istana Merdeka, Senin (5/8/2024).

Kendati demikian, Kepala Negara menekankan agar semua jajaran menteri terkait juga turut mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, termasuk dengan tensi dari geopolitik.

Menurutnya, dua faktor tersebut memiliki dampak signifikan atau akan berimbas pada krisis pangan atau krisis energi, seperti harga minyak yang berpotensi naik.

Oleh sebab itu, Presiden Ke-7 RI itu jug mendorong menteri agar dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.

“Di sini saya ingin menggaris bawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor. Dan, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus tidak semuanya dikerjakan,” pungkas Jokowi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merasa senang dengan disetujuinya perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU ke industri. Perpanjangan ini disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) kemarin.

Agus mengatakan, keputusan tersebut merupakan penantian besar bagi pihaknya dan kalangan pelaku industri. Selama ini, menurutnya ada kekuatan besar yang membendung pelaksanaan program HGBT tersebut.

"Ini adalah komponen yang sangat berat yang kita hadapi, kekuatan yang sangat besar untuk membendung program HGBT, untuk tidak mensukseskan program HGBT. Kami dari Kemenperin tidak akan menyerah," dalam sambutannya di acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

"Dan alhamdulillah di bawa dalam Ratas (rapat terbatas) kemarin, saya bisa melaporkan Pak Presiden bukan hanya menyetujui perpanjangan program HGBT dan kemudian untuk penambahan sektor-sektor," sambungnya.

Tidak hanya menyetujui perpanjangannya, Agus menambahkan, Jokowi juga menyetujui perluasan program HGBT ini dari yang semula hanya menyasar 7 sektor. Adapun ketujuh sector tersebut antara lain mencakup industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, petrokimia, serta sarung tangan karet.

"Untuk penambahan sektor-sektor di luar 7 sektor itu harus dikaji lebih dalam lagi," ujarnya.

Selain mendorong perpanjangan HGBT, pihaknya juga telah mengusulkan kepada Jokowi untuk pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi Untuk Kebutuhan Domestik. Perjuangannya pun berbuah manis, kini RPP tersebut juga telah disetujui Jokowi.

"2 tahun kami berjuang tidak mudah karena kita yang hadapi adalah orang-orang yang sama yang kita hadapi dalam memperjuangkan HGBT. Tapi alhamdulillah kami berita baik Bapak Presiden dalam Ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP gas bumi untuk kebutuhan domestik untuk kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

RPP gas untuk kebutuhan dalam negeri pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia.