Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Aktris Sandra Dewi tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk memberi kesaksian dalam sidang dugaan korupsi yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

Harvey, sebagai perwakilan perusahaan smelter swasta PT Refined Bangka Tin (RBT) saat ini duduk sebagai terdakwa dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk.

Pantauan Kompas.com, Sandra Dewi tampak tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 10.51 WIB. Ia ditemani tim kuasa hukumnya. Sandra Dewi tampak mengenakan pakaian hitam. Ia memilih irit bicara ketika tiba di ruang sidang.

Dalam perkara ini, Sandra Dewi disebut menerima aliran dana hasil korupsi di PT Timah Tbk Rp 3,5 miliar.

Ia juga disebut menerima 88 tas mewah dari Harvey Moeis yang diduga bersumber dari perkara ini.

Terbaru, Sandra Dewi disebut mentransfer uang Rp 10 miliar ke rekening istri Direktur Utama PT RBT Suparta yang bernama Anggraeni pada Desmeber 2019.

Namun, uang itu diklaim Anggraeni sebagai utang suaminya kepada Harvey yang digunakan untuk model bisnis.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moesi dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sandra Dewi Hadir di Pengadilan Tipikor sebagai Saksi untuk Suaminya Sendiri", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/10/11093711/sandra-dewi-hadir-di-pengadilan-tipikor-sebagai-saksi-untuk-suaminya-sendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengenalkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis kepada bawahannya sebagai bos PT Refined Bangka Tin (RBT).

PT RBT merupakan satu dari lima perusahaan swasta yang smelternya disewa PT Timah Tbk untuk penglogaman bijih timah.

Informasi ini diungkapkan mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra yang dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah dengan terdakwa Harvey Moeis.

Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Aryanto mengulik pertemuan pertama Emil dengan Harvey.

“Di Hotel Sofia (Jakarta Selatan), itu saya datang sudah agak maleman,” ujar Emil di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024).

Emil mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri Direktur Utama PT Timah Tbk 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Alwin Basri.

Karena datang terlambat, Emil mengaku tidak mengetahui secara langsung awal, inti, dan penutup perbincangan dengan Harvey Moeis.

Hakim Eko lantas mendalami bagaimana Riza mengenalkan Harvey kepada Emil.

“Dikenalkan terdakwa Harvey Moeis itu siapa?” tanya Eko.

“Waktu itu Pak Riza bilang bosnya RBT, Pak,” jawab Emil.

Hakim Eko kemudian mengonfirmasi keterangan Emil kepada Riza yang juga dihadirkan sebagai saksi untuk Harvey Moeis.

Namun, Riza berkelit dan mengaku tidak mengetahui posisi Harvey. Ia mengeklaim menyebut Harvey sebagai perwakilan PT RBT.

Tidak menyerah, Eko terus mengulik apakah benar ia mengenalkan Harvey sebagai bos PT RBT Kepada Emil. Namun, Riza berkelit dan mengaku lupa.

Sampai pertanyaan ketiga, Riza akhirnya mengakui ia mengenalkan Harvey sebagai bos perusahaan smelter timah.

“Waktu itu ngomongnya bos?" cecar Eko.

“Iya, Pak,” jawab Emil.

Setelah itu, Eko menyentil dan menegur sikap Riza yang tidak terus terang dalam memberikan keterangan.

Menurutnya, satu kebohongan satu akan diikuti dengan kebohongan lain untuk menutupi.

“Saudara jangan gitu. Dari satu bohong, bohong, bohong, bohong, gitu Pak. Mau jadi apa? Hah? Hidup itu enggak lama Pak, benar enggak?” kata Eko menegur.

Menurut Eko, hidup lebih baik dijalani dengan apa adanya dan memberikan keterangan dengan jujur.

Siapapun pihak yang menjadi beking atau pelindung, akan tetap bisa dijebol jika diizinkan oleh Tuhan.

“Kalau sana sudah mengizinkan gimana, mau pakai tank dilindungi tank, apa mungkin ada apa gitu melindungi kita? Tapi kalau itu bisa jebol juga karena dari sana,” ujar Eko.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mochtar, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, investor.id - Harvey Moeis menjalani sidang perdana atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022 hari ini, Rabu (14/8/2024).

Dalam kasus ini, suami dari artis Sandra Dewi itu beserta crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) sekaligus Manager PT QSE, Helena Lim, disebut menerima uang sebesar Rp 420 miliar dalam kasus korupsi timah. Kerugian negara yang timbul dalam kasus ini diketahui sekitar Rp 300 triliun.

Hal itu terkuak saat jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaan Harvey Moeis dalam sidang perdana kali ini. Harvey disebut sebagai sosok yang mewakili PT Refined Bangka Tin.

Mulanya, disetujui Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) periode tahun 2015 sampai 2019 yang isinya tidak benar terhadap lima smelter, yakni PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa.

RKAB tersebut seharusnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan di wilayah IUP masing-masing perusahaan smelter dan afiliasinya. Namun, RKAB tersebut juga digunakan sebagai legalisasi untuk pengambilan dan mengelola bijih timah hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.

“Terdakwa Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin mewakili PT Refined Bangka Tin mengadakan pertemuan dengan Mochtar Rizal Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Alwin Albar selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta,” ungkap JPU.

JPU turut membeberkan isi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

“Untuk membahas permintaan Mochtar Riza dan Alwin Albar atas bijih timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter-smelter swasta tersebut karena bijih timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk,” ungkap jaksa.

Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta serta Reza Adriansyah lalu meminta CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa membayar biaya pengamanan kepadanya sebesar US$ 500 sampai US$ 750 per ton. Pembayaran tersebut seolah-olah dicatat sebagai corporate social responsibility (CSR) yang dikelola oleh Harvey Moeis atas nama PT Refined Bangka Tin.

Selain itu, Harvey Moeis turut menginisiasi kerja sama alat penglogaman timah smelter swasta yang tidak memiliki competent person (CP) antara lain CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa dengan PT Timah, Tbk.

Harvey juga bersama smelter swasta lainnya tersebut mengadakan negosiasi dengan PT Timah mengenai sewa-menyewa smelter swasta. Kemudian, disepakati harga sewa smelter yang tanpai didahului oleh studi kelayakan yang memadai.

Harvey Moeis bersama smelter swasta lainnya lalu bersepakat dengan PT Timah untuk menerbitkan surat perintah kerja di wilayah IUP PT Timah. Tujuannya demi melegalkan pembelian bijih timah oleh pihak smelter swasta yang sumbernya dari penambangan ilegal di IUP PT Timah.

Harvey Moeis melalui PT Refined Bangka Tin dan smelter swasta lainnya melakukan kerja sama sewa peralatan processing penglogaman timah dengan PT Timah yang tak tertuang dalam RKAB PT Timah.

Hal itu dilakukan dengan membeli bijih timah yang berasal dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah. Praktik tersebut pun dibiarkan oleh Suranto Wibowo, Rusbani, serta Amir Syahbana selaku Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung serta Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono yang menyetujui revisi RKAB ke PT Timah tahun 2019 tanpa kajian mendalam.

“Sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan,” ungkap JPU.

Lalu, disepakati harga sewa peralatan processing penglogaman timah US$ 4 ribu per ton untuk PT Refined Bangka Tin dan US$ 3.700 per ton untuk 4 smelter (PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan CV Venus Inti Perkasa) tanpa studi kelayakan dengan kajian dibuat tanggal mundur

“Terdakwa Harvey Moeis melalui Helena selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange menerima biaya pengamanan dari perusahaan smelter yaitu PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan CV Venus Inti Perkasa yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Harvey Moeis,” ujar JPU.

Sejumlah pihak diperkaya mulai dari perorangan hingga korporasi. Dua di antaranya yakni Harvey dan Helena.

"Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar,” ucap JPU.

Kerugian negara yang timbul dalam kasus ini mencapai ratusan triliun.

“Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14," ungkap JPU.

JPU menyebut angka kerugian tersebut diperoleh dari laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi timah tahun 2015-2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News