IDXChannel - Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Bumi Suksesindo (PT BSI), berkomitmen menerapkan Good Mining Practice (GMP) atau kaidah pertambangan yang baik di dalam operasinya.

Komitmen BSI mencakup pemeliharaan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan kerja, ketaatan terhadap standar ketenagakerjaan, penghormatan hak asasi manusia, pelibatan dan pengembangan masyarakat, rantai pasokan yang bertanggung jawab, dan pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik.

"Sebagai bagian dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT BSI terus berupaya mengelola tambang dengan standar kepatuhan yang tinggi agar bisa memberi kontribusi optimal bagi para pemangku kepentingan," ujar Presiden Direktur PT BSI Adi Adriansyah Sjoekri melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Adi menerangkan, untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang baik di area operasi PT BSI, perusahaan telah menjalankan beberapa program lingkungan penting, yaitu pemantauan kualitas lingkungan yang meliputi air, tanah, dan Udara.

"Kemudian rehabilitasi lahan, serta penataan terhadap aturan. Hasil kegiatan tersebut selalu dilaporkan kepada pihak-pihak berwenang," kata Adi.

Seriring bertambahnya usia perusahaan, kontrol terhadap pengelolaan lingkungan di site tambang emas Tujuh Bukit, Banyuwangi juga semakin ketat. Hal itu ditunjukan dengan hadirnya berbagai piranti untuk memantau lingkungan, seperti Titik Penataan (Compliance Point).

Fasilitas pemantauan air ini juga dilengkapi dengan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (Sparing).

Jika kualitas air melebihi nilai baku mutu, air tersebut harus Kembali ke proses detoksifikasi.

"BSI juga melakukan reklamasi progresif tanpa menunggu masa tambang di Tujuh Bukit selesai," tutur Adi.

Adapun total lahan yang telah direhabilitasi dan direklamasi 76,23 hektare pada kurun waktu 2016 sampai dengan Semester I-2024, dengan jumlah 5.474 bibit diproduksi di persemaian (nursery) pada semester I-2024.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta, Investor.id- Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menemui pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menjelaskan status dan aliran dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

Menurut ketua Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta, pihaknya merasa lega setelah beraudiensi di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Delegasi P3RSI diwakili oleh sekitar 25 pengurus dan anggota DPP, sedangkan Ditjen Pajak diwakili dari Direktorat Peraturan PPN, Direktorat Peraturan PPh, dan Direktorat P2Humas, termasuk Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Adjit, P3RSI juga menjelaskan posisi dan fungsi badan pengelola, baik yang dibentuk sendiri, maupun yang ditunjuk PPPSRS.  Hasilnya pihak Dirjen Pajak dapat memahami dan berjanji akan menyampaikan penjelasan P3RSI kepada pimpinannya.

”Kami sangat berterima kasih atas sambutan Pak Tunjung dan jajaran pegawai Ditjen Pajak yang menerima kami dengan baik. Dalam pertemuan itu kami berdiskusi untuk mencari jalan terbaik, tidak hanya bagi warga rumah susun, tapi juga untuk kepentingan negara secara umum,” kata Adjit dalam siaran pers DPP P3RSI, Kamis (3/10/2024).

Dia mengatakan, dalam kesempatan itu pihaknya menjelaskan bahwa pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

”Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

Adjit menjelaskan, penentuan besaran IPL (per meter per segi) itu ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening PPPSRS, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung. Sehingga dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, sudah seyogyanya IPL tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

”Kami bersyukur, hal ini dapat dipahami oleh Dirjen Pajak. Karena setelah itu, IPL digunakan untuk membayar vendor kebersihan, jasa security, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Itu memang harus dikenakan pajak. Itu sudah kami lakukan,” jelasnya Adjit.

 

Respons positif

Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka yang juga hadir dalam audiensi, mengapresiasi Ditjen Pajak yang mau menampung aspirasi warga rumah susun (rusun). Apalagi Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rusun subsidi.

“Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” jelas Musdalifah.

Dia berharap, pemerintah dapat meninjau ulang kebijakannya, khususnya terkait dengan IPL rumah susun/apartemen terkena PPN, supaya kehidupan harmonis  yang dapat meningkatkan produktifitas warganya dapat meningkat. Pada gilirannya akan memberikan kontribusi perekonomian masyakarat, terutama penyerapan tenaga kerja warga sekitar.

”Saya pribadi berterima kasih kepada Dirjen Pajak, khususnya Pak Tunjung yang mau mendengar keluh kesah kami. Beliau dan jajarannya juga sudah mendapatkan informasi lengkap dari P3RSI. Bagaimana proses (hubungan) yang terjadi antara penghuni dan PPPSRS, baik secara regulasi, maupun faktual di lapangan,” katanya.

Dalam pertemuan itu, kata Musdalifah, disimpulkan sementara bahwa pemilik dan penghuni itu satu tubuh dengan PPPSRS, atau satu kesatuan. Walau tak sama persis, tapi mirip dengan RT/RW dengan warganya.

”Selama ini ada pandangan bahwa PPPSRS memberikan jasa kepada pemilik dan penghuni, padahal setelah dijelaskan ternyata tidak jasa yang diberikan di situ. Yang ada adalah dari vendor kepada pemilik/penghuni melalui PPPSRS. Jadi para vendor memberi jasa kepada penghuni, tapi melalui PPPSRS dimana dananya himpun oleh PPPSRS,” pungkasnya.

Menurut Musdalifah, Ditjen Pajak minta warga rumah susun/apartemen tidak perlu khawatir, yang penting komunikasi dengan Ditjen Pajak terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik terkait masalah IPL ini. Masalah ini akan hold dahulu untuk dikaji lebih lanjut. 

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) ramai-ramai menolak pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen-12 persen atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) atau apartemen.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/9/2024).

"Kasarannya kalau saya bilang, saya tinggal di rumah sendiri, kenapa harus bayar PPN? Tapi, kan itu bukan buat saya saja. Dengan punya penghuni-penghuni satu apartemen kan sama, masa dia di unitnya sendiri, bayar pajak sendiri, di rumahnya dia itu harus bayar pajak juga. Nah, inilah yang perlu kita sikapi," tegas Adjit.

Untuk itu, P3RSI tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah dengan menarik PPN atas rusun maupun apartemen.

Adjit mengungkapkan, fenomena outstanding (penunggakan) pembayaran IPL atas rusun maupun apartemen saja banyak atau jumlahnya mencapai 5 persen hingga 6 persen.

"Misalnya dalam 1.000 unit, yang bayarnya enggak sampai 100 persen. Kalau kita tagih mereka lagi dengan PPN, waduh lalu siapa yang mau bayar PPN kalau mereka enggak bayar, taruhlah 5 persen enggak bayar, siapa yang mau tanggung?," tambahnya lagi.

Bahkan, Adjit akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena merasa imbauannya tersebut tak direspon.

Untuk diketahui, IPL adalah suatu kegiatan atau jasa di bidang pelayanan sosial mengenai pengelolaan lingkungan bagian bersama yang dilakukan pada suatu kawasan rumah susun yang dilakukan oleh Perkumpulan Penghuni.

Sehingga, kegiatan tersebut sama dengan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan di dalam unit. Untuk di dalam unit dapat dilakukan secara internal oleh pemilik unit.

Sedang untuk bagian bersama perlu dikelola secara bersama dalam bentuk Perhimpunan Penghuni.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penghuni Ramai-ramai Tolak PPN 12 Persen atas IPL Rusun dan Apartemen", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/09/24/200000521/penghuni-ramai-ramai-tolak-ppn-12-persen-atas-ipl-rusun-dan-apartemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, Bangka Belitung menjadi satu-satunya provinsi yang belum memberi data pengelolaan lingkungan dalam hal kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) kepada pemerintah pusat.

Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Horas Pasaribu mengatakan, kewenangan terhadap perusahaan tambang pemegang IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebelumnya memang berada di pemerintah provinsi (pemprov).

Namun seiring terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terbit, kewenangan terhadap perusahaan tambang pemegang IUP PMDN dialihkan ke pemerintah pusat.

Maka dari itu, pengalihan data pengelolaan lingkungan seharusnya secara otomatis berpindah dari pemprov ke pemerintah pusat sejak beleid tersebut terbit.

Tetapi, pengalihan data pengelolaan lingkungan baru dimulai pada 2022.

"Sejatinya sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 ditetapkan, pengaliha data harusnya otomatis. Tapi mohon maaf, rata-rata provinsi belum siap mengalihkan itu, kita bergantung kesiapan provinsi dan dimulai sejak 2022 sampai November 2023, dan sampai saat ini masih ada satu provinsi yang belum mengalihkan data," ujarnya di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Selasa (24/9/2024).

Satu provinsi yang dimaksud adalah Pemprov Bangka Belitung. Seperti diketahui, Bangka Belitung memang merupakan wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia.

Padahal data pengelolaan lingkungan tersebut dibutuhkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan perusahaan tambang di setiap daerah melaksanakan kegiatan reklamasi pasca-tambang.

Terlebih, data tersebut mencakup pula di dalamnya mengenai jaminan reklamasi oleh pemegang IUP PMDN.

Sebagaimana diketahui, perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk menempatkan dana jaminan reklamasi atas lahan tambang yang mereka gali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, Bangka Belitung menjadi satu-satunya provinsi yang belum memberi data pengelolaan lingkungan dalam hal kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) kepada pemerintah pusat.

Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Horas Pasaribu mengatakan, kewenangan terhadap perusahaan tambang pemegang IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebelumnya memang berada di pemerintah provinsi (pemprov).

Namun seiring terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terbit, kewenangan terhadap perusahaan tambang pemegang IUP PMDN dialihkan ke pemerintah pusat.

Maka dari itu, pengalihan data pengelolaan lingkungan seharusnya secara otomatis berpindah dari pemprov ke pemerintah pusat sejak beleid tersebut terbit.

Tetapi, pengalihan data pengelolaan lingkungan baru dimulai pada 2022.

"Sejatinya sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 ditetapkan, pengaliha data harusnya otomatis. Tapi mohon maaf, rata-rata provinsi belum siap mengalihkan itu, kita bergantung kesiapan provinsi dan dimulai sejak 2022 sampai November 2023, dan sampai saat ini masih ada satu provinsi yang belum mengalihkan data," ujarnya di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Selasa (24/9/2024).

Satu provinsi yang dimaksud adalah Pemprov Bangka Belitung. Seperti diketahui, Bangka Belitung memang merupakan wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia.

Padahal data pengelolaan lingkungan tersebut dibutuhkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan perusahaan tambang di setiap daerah melaksanakan kegiatan reklamasi pasca-tambang.

Terlebih, data tersebut mencakup pula di dalamnya mengenai jaminan reklamasi oleh pemegang IUP PMDN.

Sebagaimana diketahui, perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk menempatkan dana jaminan reklamasi atas lahan tambang yang mereka gali.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Asosiasi Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menegaskan penolakannya terhadap usulan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen dan rumah susun.

Ketua Umum DPP P3RSI Adjit Lauhatta menjelaskan bahwa penerapan PPN ini akan berdampak negatif bagi kehidupan penghuni apartemen.

"Dampaknya penghuni semakin tidak mau membayar IPL, karena penyesuaian IPL saja sudah sulit, apalagi ditambah PPN 11%," ujar Adjit saat konferensi pers, Selasa (24/9).

Adjit menambahkan bahwa IPL berfungsi sebagai dana urunan pemilik dan penghuni untuk membiayai pengelolaan gedung, seperti perawatan lift, keamanan, kebersihan, serta fasilitas lainnya. Jika IPL banyak yang tertunggak, pengelolaan gedung akan terganggu, dan efisiensi operasional terpaksa dilakukan.

Adapun, dana IPL digunakan untuk kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan benda bersama, tanah bersama, dan bagian bersama. Seperti, pengadaan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga ahli perawatan mesin, lift, gondola, genset, pompa, taman, gedung, perizinan, sistem proteksi kebakaran dan lain sebagainya.

"Misalnya ada lift yang rusak. Ya, akhirnya kita harus mengurangi fasilitas, tadinya liftnya yang berjalan 3 lift jadi hanya 2 lift saja, ini kan harus efisiensi," tambahnya.

Ketua PPPSRS Mediterania Boulevard Residences Kian Tanto menyatakan keberatan serupa.

Menurutnya, penerapan PPN 11% akan semakin memberatkan penghuni apartemen yang saat ini sudah kesulitan memenuhi kewajiban IPL akibat dampak pandemi dan krisis ekonomi.

Kian mengungkapkan bahwa dana IPL yang terkumpul tidak mencukupi biaya operasional, sehingga pengelola harus mencari sumber pendapatan tambahan.

"Kami hampir tidak punya dana cadangan (sink fund) yang mencukupi, sehingga perbaikan besar harus dibagi rata dengan pemilik dan penghuni apartemen," katanya.
Kian pun mengeluhkan, dalam beberapa tahun ini PPPSRS mengalami kesulitan mencukupi biaya operasional pengelolaan apartemennya. Apalagi sejak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global. Banyak pemilik dan penghuni alami kesulitan ekonomi, sehingga tidak sedikit yang menunggak kewajiban bayar IPL.
“Kami tak dapat bayangkan kalau pemerintah menambah beban pemilik dan penghuni apartemen. Jika IPL dibebankan PPN, hampir dipastikan pengelolaan dan perawatan gedung terancam, dan akan lebih menyulitkan pemilik dan penghuni. Di apartemen kami hanya sekitar 70% penghuni yang tertib membayar IPL,” ungkap Kian.

Sedangkan sekitar 30%, lanjutnya, sering menunggak karena alasan ekonomi. Pemilik dan penghuni yang memiliki tunggakan IPL ini sangat sulit untuk ditagih. Hal ini tentu berdampak pada terhambatnya operasional gedung.

Selain efisiensi dari sisi fasilitas apartemen atau rusun,Kian mengatakandalam 3 tahun ini, PPPSRS terpaksa melakukan pengurangan karyawan yang bekerja karena defisit keuangan pada pengelolaan.

"Uang yang kita kumpulkan (IPL) kan tidak mencukupi untuk perbaikan karena banyak yang gak bayar, keungan kita defisit, kita mau menaikan IPL gak bisa juga. Saya sebagai ketua hanya bisa mengurangi tenaga kerja, misalnyaoutsoursing-nya awalnya ada 40 jadi 30," ungkap Kian.

Ia mengatakan pengurangan tenaga kerja adalah satu-satunya jalan agar biaya gaji karyawan tadi bisa dialihkan untuk perbaikan apartemen.

"Supaya menjaga agar keuangan ini bisa dialihkan ke perbaikan apartemen. Karena sangat risiko, beda iuran dengan RT/RW, kalau iuran RT/RW cuma iuran sampah. Kalau kita ada lift, publik area bersama, panel, dan lain-lain. Akhirnya, cara terakhirnya pengurangan tenaga kerja," tambahnya.
Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi warga sebelum memutuskan untuk menerapkan PPN pada IPL.
"Kasihan rakyat yang saat ini kondisi ekonominya banyak yang tidak baik-baik saja. Sehingga kalau IPL ini dibebankan PPN lagi, maka kesulitan warga rumah susun makin bertambah," tutupnya.

Palembang (ANTARA) - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit III Plaju Palembang, Sumatera Selatan,hingga September 2024 memiliki tujuh paten bidang pengolahan lingkungan.

"Paten tersebut adalah inovasi di bidang operasional dan pemberdayaan masyarakat," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Plaju Siti Rachmi Indahsari, di Palembang, Selasa.

Dia menjelaskan, inovasi yang dipatenkan itu antara lain komposisi aditif untuk produksi biji plastik polypropylene, produksi refrigeran berbasis hidrokarbon, dan proses pembuatan blok peredam untuk tungku pembakaran.

Selain itu, Kilang Pertamina Plaju juga telah mengukir beragam prestasi dengan puluhan penghargaan tingkat lokal, nasional, dan internasional.

"Penghargaan yang diraih perusahaan mencakup bidang inovasi operasional, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

Menurut dia, Kilang Pertamina Plaju terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung visi dan langkah PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan energi kelas dunia.

Memasuki usia 67 tahun Pertamina pada 2024 ini, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang begitu besar dan telah setia mendukung perusahaan milik negara ini.

"Isu lingkungan hidup di sekitar kawasan industri menjadi fokus yang mendapat perhatian di dunia industri. Untuk itu, kami melibatkan masyarakat di sekitar daerah operasional perusahaan untuk bersama-sama melakukan pengelolaan lingkungan," ujar Rachmi.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2024, PT Gunung Bara Utama (GBU) menggelar seminar di Hotel Grand Family Barong Tongkok, Kutai Barat, baru-baru ini. Salah satu poin pentingnya soal pengelolaan lingkungan pada kegiatan operasional penambangan sesuai kaidah penambangan yang baik (good mining practice).

Good mining practice tersebut merujuk pada Keputusan Menteri ESDM No 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pejabat sementara Kepala Teknik Tambang GBU, Adi Rachmani mengatakan, tata kelola pertambangan yang baik harus memperhatikan lingkungan hidup di sekitar. Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang mewajibkan perusahaan tambang dapat bertanggung jawab menjaga keberlanjutan lingkungan di area operasional.

“Kami yakin bahwa dengan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak, kita dapat mewujudkan pengelolaan lingkungan lestari dan berkelanjutan di masa depan,” kata Adi dalam keterangannya.

GBU mengusung tema seminar ‘Implementasi Kegiatan Operasi Pertambangan yang berwawasan Lingkungan’ dengan menghadirkan beberapa pembicara dari kementerian serta pemerintah setempat. Beberapa narasumber yang hadir, di antaranya Inspektur Tambang Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Andi Luthfi, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Ery Sulastyo, dan Pejabat sementara Kepala Teknik Tambang GBU Adi Rachmani.

Kegiatan seminar ini juga diikuti oleh karyawan dan jajaran dari manajemen GBU beserta perwakilan mitra kerja di wilayah operasi GBU. Dialog Interaktif dan tanya jawab seputar masalah lingkungan dalam dunia pertambangan menjadi kesempatan bagi seluruh peserta seminar yang hadir guna menambah pengetahuan untuk dapat diaplikasikan oleh semua pihak.

Seminar yang diadakan GBU ini merupakan agenda akhir dari beberapa rangkaian kegiatan yang mengusung slogan ‘Tanah Kita, Masa depan kita, Kami adalah #GenerationRestoration’ yang sejalan dengan tema global ‘Restorasi Lahan, Penggurunan, dan Ketahanan Terhadap Kekeringan’.

Peringatan HLH GBU 2024 diawali dengan upacara pembukaan di Sekolah Dasar Negeri 002 Kecamatan Damai, Kutai Barat, penanaman pohon, serta beberapa perlombaan mulai dari lomba badminton, lomba foto dan konten kreatif tentang lingkungan, lomba cerdas cermat lingkungan, serta Improvement Green GBU untuk menjaring inovasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News