Jakarta -

Pesisir utara DKI Jakarta dalam ancaman bahaya, bahkan ada sebagian wilayahnya yang telah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menyebabkan banjir rob hingga penurunan muka tanah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikannya untuk mengatasi permasalahan ini. Hal pertama yang menjadi perhatiannya tentang penurunan muka tanah atau land subsidence.

Penurunan muka tanah menurutnya terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menambah sumber air dari Bendungan Jatiluhur agar penggunaan air tanah diminimalisir.

"Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya. Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata Dody saat meninjau Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kementerian PU juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui sejumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAM). Untuk mendorong sistem air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang lebih baik, Dody mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan jaringan perpipaan.

"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena pemerintah kota dan provinsi yang punya area. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat, membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya," ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga akan didorong dengan pihak swasta. Hal ini mengingat proyek-proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Intinya semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu, pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di lokasi yang sama.

AHY mengatakan, Muara Baru juga termasuk daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah, setiap tahunnya bisa mencapai 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai Muara Baru dibangun.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ujarnya.

Tanggul ini dibangun sejak 2014-2024 dengan biaya Rp 1,12 triliun. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata dia.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.

Proyek ini digadang-gadang sebagai cikal bakal Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall DKI Jakarta. Rencana pengembangan proyek ini akan menjadi salah satu megaproyek prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kali ini, AHY dan Dody didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Bob Athur Lombogia. Rombongan akan mengunjungi tiga lokasi di Jakarta Utara, antara lain Kali Baru NCICD, Pompa Sentiong, dan Muara Baru NCICD.

Di Kalibaru, tanggul laut masuk bagian infrastruktur pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara Kalibaru-Cilincing. Proyek tanggul pantai sepanjang 4,11 km ini dibangun pada 2015-2023 dengan biaya Rp 1,16 triliun.

"Hari ini kami berkunjung secara langsung untuk melihat kali baru yang sudah ditata dengan baik. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir utara Jakarta ini selalu terancam akan bencana yaitu banjir rob dan land subsidence atau penurunan permukaan tanah," kata AHY, ditemui di lokasi, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat bahkan di beberapa tempat dalam setahun bisa menurun 10 cm. Apabila tidak dilakukan upaya apapun, bisa membahayakan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. AHY mengatakan, tanggul yang ada di sini memiliki tinggi 4,8 meter dari permukaan air.

AHY Tinjau Tanggul Laut Jakarta di Kalibaru Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Di sisi lain, tanggul pantai setinggi 4,8 meter ini diprediksi hanya mampu bertahan hingga 2033. Atas hal ini, pihaknya tengah mengkaji secara lebih detail untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," tutupnya.

(shc/ara)

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mendatangi kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Dalam pertemuan itu salah satu isu yang dibahas adalah tanggul laut raksasa. Menurutnya program tersebut sudah diwacanakan sejak lama namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," katanya di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

(ily/rrd)

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mendatangi kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Dalam pertemuan itu salah satu isu yang dibahas adalah tanggul laut raksasa. Menurutnya program tersebut sudah diwacanakan sejak lama namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," katanya di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

(ily/rrd)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguji coba program makan bergizi gratis di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu hari ini. Dalam momentum tersebut, Wakil Menteri KP (Wamen KP) Didit Herdiawan memberikan arahan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan KKP.

Didit mengatakan arahan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT KKP. Adapun sejumlah arahannya, seperti untuk melayani masyarakat dengan optimal, terutama masyarakat pesisir yang berada di pantai sampai dengan darat.

"Kedua tingkatkan makan ikan adakan sosialisasi untuk makan ikan kerja sama nanti dengan badan gizi nasional dilaporkan ke kantor pusat untuk kita adakan kolaborasi makan bergizi," kata Didit dalam acara HUT KKP ke-25, di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

Dia menjelaskan makan bergizi ini nantinya diperuntukkan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil. Dia mengusulkan bagi masyarakat pesisir pantai, program MBG terdapat menu ikan. Sebab, dia menilai protein ikan baik untuk kesehatan.

"Makan bergizi ini ditujukan kepada murid, anak-anak dan ibu hamil. Tentunya ditambah program makan ikan di dalamnya kalau daerah pantai semua bisa makan ikan karena protein ikan sangat baik buat kesehatan," jelasnya.

Sejalan dengan itu, dia memerintahkan setiap UPT untuk mendata anak-anak sekolah serta ibu hamil. Nantinya, data-data tersebut akan dilaporkan kepada kantor pusat untuk bisa disinergikan.

"Kaitan dengan itu degera adakan pendataan untuk seluruh UPT di mana ada sekolah SD, SMP, SMA sederajat serta ibu-ibu dilaporkan ke kantor pusat untuk kita adakan kolaborasi kerja sama sinergutas. Ketiga utamakan meningkatkan ekonomi rakyat di daerah yang ada kaitannya dengan nelayan ini wajib hukumnya," terangnya.

"Karena itu semua yg melaksanakan kegiatan perwakilan kkp di daerah bisa melaksanakan kegiatan tersebut tidak usah seremonial tapi langsung kepada rakyat," tambah dia.

(rrd/rrd)

IDXChannel – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berhasil menyulap kawasan hunian padat penduduk di Kelurahan Margasari, Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi lebih hijau berkat pertanian hidroponik yang dikembangkan warga sekitar. Tak hanya hijau, warga yang tinggal di atas air payau di pesisir Balikpapan itu juga kini bisa lebih produktif karena sukses membuat aneka produk makanan berbahan sayuran.

Uniknya, lahan sayuran hidroponik yang dikembangkan ibu-ibu Margasari ini hanya mengandalkan air tawar dari tadah hujan. Maklum, di wilayah ini pasokan air tawar terbilang minim karena permukimannya berada di atas rawa-rawa.

Meski di tengah keterbatasan, namun semangat ibu-ibu Kelurahan Margasari ini tidak surut. Melalui program Rawabening atau Rain Water Harvesting and Urban Farming yang digagas KPI, mereka berhasil memproduksi aneka sayuran segar yang ditanam dengan metode hidroponik.

Di atas lahan sempit, sekitar setengah lapangan badminton, beragam sayuran segar seperti pakcoy, seledri, bayam dan selada, rutin dihasilkan dan dijual ke pasar terdekat. Tak hanya itu, sayuran yang tidak laku dijual juga diolah menjadi aneka makanan seperti keripik dan stik sayuran.

Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional Didik Bahagia mengungkapkan, Program Rawabening yang dijalankan oleh ibu-ibu di Margasari merupakan bentuk upaya Kilang Pertamina dalam memberdayakan masyarakat di sekitar area operasi. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh warga Margasari sangat inspiratif karena dengan kondisi yang serba terbatas, justru ada sesuatu yang bisa membuat masyarakat lebih produktif.

“Jika kita bicara di Bogor, Sumedang, atau daerah lain yang subur lainnya, kegiatan (bertani) ini biasa. Tapi di kondisi Balikpapan khususnya Margasari membuat program seperti ini jadi luar biasa. Kami berharap ke depan ini akan menjadikan masyarakat lebih produktif lagi sekaligus turut berkontribusi pada swasembada pangan,” ujar Didik saat meninjau program Tanjung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Margasari, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/10/2024).

Dia menambahkan, program pertanian hidroponik di Margasari bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain agar lebih berdaya secara ekonomi. Selain itu, dengan adanya kegiatan seperti ini juga bisa membuat lingkungan lebih terawat sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Rawabening Rosdiana mengatakan, Program Rawabening telah berjalan sejak 2022 silam dan hingga saat ini terus berkembang. Dia bersyukur, kegiatan bercocok tanam ini mendapat dukungan dari Kilang Pertamina melalui berbagaia pelatihan sekaligus bentuan permodalan.

“Kami juga akhir-akhir ini banyak kedatangan tamu baik dari mahasiswa maupun sekolah-sekolah yang ingin belajar hidroponik. Ya kami senang karena bisa berbagi,” ujar Rosdiana.

Dalam mengembangkan pertanian hidroponik tersebut, Rosdiana tidak sendiri. Saat ini, tercatat ada 12 orang yang turut serta dalam kelompoknya dan bekerja sama dengan Kader Posyandu setempat.

Selain Rawabening, dalam menjalankan fungsi TJSL-nya KPI juga memiliki beberapa program lain seperti Kampung Siaga Bencana (KSB), kemudian Rumah Berseri yang memberikan pelatihan bagi para pencari kerja, dan Mario Jela yang merupakan aktivitas pemanfaatan minyak jelantah.

(taufan)

MANADO - Rencana reklamasi teluk Manado seluas 90 hektare yang akan dikerjakan oleh PT MUP, mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Tak hanya mengalami penolakan, ada juga masyarakat yang justru menerima proyek tersebut.

Warga Tumumpa yang mengaku bernama Boby, menyebutkan jika dia setuju dengan proyek reklamasi yang telah disetujui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Manado tersebut. Alasan dia setuju, karena bisa membawa dampak pembangunan untuk wilayah tempat tinggalnya.

"Waktu dorang (mereka) ada sosialisasi, ada bilang mo (mau) buka lapangan kerja. Siapa tahu anak-anak di sini yang bisa dapat kerja, kan bagus," ujar Boby, Kamis (17/10).

Boby juga mengatakan jika dia dan sebagian besar masyarakat di Tumumpa Dua, tidak merasa terganggu dengan proyek reklamasi. Apalagi, sejauh ini dia mengakui sudah mengikuti setiap sosialisasi dari pemerintah.

"Karena kami sering ikut sosialisasi dari pemerintah, ya kami dukung (reklamasi)," ujarnya lagi.

Senada diungkapkan Yanti, yang kesehariannya sebagai pedagang di Tumumpa Dua. Alasan Yanti menerima reklamasi, karena menurutnya jika ada reklamasi maka bahaya gelombang tinggi dari pantai yang kerap terjadi tidak akan terjadi lagi.

“Tahun lalu waktu hujan dan ombak tinggi, air pantai itu sampai ke jalan sini. Kalau sekarang mau ditimbun kan pantainya jadi agak jauh. Dan ini juga yang dibangun tambatan perahu jadi bagus untuk nelayan,” ujar Yanti.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Alias Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR), Piter Sasundame, menyebutkan jika perbedaan pendapat antar masyarakat justru adalah hal yang membuktikan jika ada yang salah dari proses reklamasi.

Menurutnya, ada ketentuan yang gagal dipenuhi oleh pemerintah dan pengembang yang akhirnya membuat masyarakat menjadi terbelah antara pro dan kontra reklamasi.

“Perbedaan ini menunjukkan kalau ada yang terlewatkan dari proses perizinan reklamasi ini. Artinya masih ada keinginan masyarakat yang menolak, dan artinya itu tak tarfasilitasi dengan baik," ujar Piter kembali.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pemanfaatan hasil sedimentasi di Perairan Morodemak, Jawa Tengah sebagai langkah strategis untuk menyokong kehidupan masyarakat pesisir.

Di antaranya untuk menghindari perkampungan nelayan dari abrasi, pendangkalan alur kapal, hingga perbaikan kualitas ekosistem pesisir.

Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Perikanan KKP, Suharyanto mengatakan, sedimentasi di kawasan pesisir Morodemak jadi salah satu tantangan utama bagi ekosistem laut dan aktivitas nelayan.

Menurutnya, akumulasi sedimentasi di laut menyebabkan turunnya kualitas ekosistem pesisir, sehingga menghambat aktivitas nelayan. “Pengelolaan sedimentasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir,” ujar Suharyanto melalui keterangan resmi, Kamis (17/10).

Suharyanto mengungkapkan, pengelolaan sedimentasi tidak hanya berfokus pada pembersihan, tetapi juga pada upaya meminimalisir dampak jangka panjang sedimentasi itu sendiri. Menurutnya, pengelolaan sedimentasi secara efektif juga dapat meningkatkan hasil tangkapan.

Sebab, kata dia, jalur pelayaran perikanan menjadi lebih aman, sehingga para nelayan tidak perlu khawatir kapal mereka terjebak di perairan dangkal akibat sedimentasi.

"Kita berharap, langkah ini bisa diadopsi dan menjadi contoh bagi daerah-daerah pesisir lainnya di Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Denny Nugroho Sugianto menyampaikan, pemanfaatan hasil sedimentasi adalah langkah kunci dalam rehabilitasi ekosistem pesisir di Morodemak yang telah mengalami penurunan.

“Pemanfaatan sedimen yang tepat dapat memberikan manfaat ganda, yaitu memulihkan ekosistem pesisir yang rusak dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Denny mengatakan, kerusakan di wilayah pesisir cukup parah termasuk kemunduran garis pantai, hilangnya ekosistem mangrove, dan rusaknya tambak akibat abrasi. “Oleh karena itu, pengelolaan hasil sedimentasi menjadi sangat penting untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung,” tandasnya.

Untuk diketahui, rehabilitasi di Morodemak akan dilakukan dengan pemasangan breakwater yang terbuat dari buis beton, produk lokal yang dapat dibuat dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Buis beton ini nantinya akan diisi dengan sedimen, ditutupi dengan karung untuk mencegah penyebaran, dan disusun secara berlapis sebagai penghalang pertama terhadap gelombang.

Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun bangsa ini telah berkembang pesat dalam berbagai aspek, nasib wilayah pesisir dan laut—yang merupakan salah satu kekayaan terbesar Indonesia—seringkali tersingkir dari perhatian.

Kondisi lingkungan yang memburuk, penurunan sumber daya laut, dan ketidakadilan sosial di daerah pesisir mencerminkan ketimpangan mendalam yang masih harus diatasi. Sehingga muncul pertanyaan apakah kita sudah benar-benar merdeka atau justru terjebak dalam lautan masalah?

Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit, bahwa penerapan UUD 1945, khususnya dalam konteks pengelolaan pesisir dan laut, masih jauh dari harapan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk kekayaan laut, adalah milik seluruh rakyat dan harus dikelola untuk kesejahteraan umum. Namun, realitas lapangan menunjukkan sebaliknya.

Meskipun ada berbagai regulasi dan kebijakan yang dicanangkan untuk melindungi kawasan pesisir dan laut, penerapannya kerapkali terhambat oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penambangan liar, penangkapan ikan secara berlebihan, dan pencemaran laut adalah masalah yang terus menerus mengancam ekosistem kita.

Alih-alih menikmati hasil laut yang melimpah, banyak komunitas pesisir kini berhadapan dengan penurunan hasil tangkapan dan kerusakan lingkungan yang memperburuk kondisi hidup mereka.

Lebih parah lagi, seringkali kepentingan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan daripada keberlanjutan lingkungan. Proyek-proyek pembangunan besar, seperti penambangan pasir laut yang diatur pada PP No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang kemudian dieksekusi melalui Permendag No. 20 dan No. 21 tahun 2024.

Hal ini dapat merusak habitat organisme yang hidup di dasar perairan, termasuk ekosistem terumbu karang dan lamun. Pasir laut berperan penting dalam daur mineral dan kelangsungan proses ekologis, dan pengambilannya dapat mengganggu keseimbangan ekologis perairan laut.

Dalam banyak kasus, keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal yang paling terkena dampak, melawan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi salah satu pilar UUD 1945.

Jika kita benar-benar berkomitmen pada cita-cita kemerdekaan yang diusung UUD 1945, kita harus menegakkan prinsip-prinsip tersebut dengan lebih tegas. Era baru pesisir dan laut Indonesia yang akan di nahkodai oleh Prabowo Subianto perlu melakukan reformasi yang mendalam dalam pengelolaan sumber daya laut, penegakan hukum yang lebih ketat, dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KETAHANAN MARITIM

Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan kilometer garis pantai, Indonesia memiliki ekosistem laut yang sangat beragam, dari terumbu karang yang menakjubkan hingga hutan mangrove yang vital untuk keseimbangan ekologi.

Potensi sumber daya alam ini, seperti ikan, rumput laut, dan mineral laut, merupakan modal dasar untuk mendukung perekonomian nasional, termasuk sektor perikanan dan pariwisata bahari.

Pengembangan kawasan pesisir dan laut Indonesia tidak hanya merupakan langkah strategis dalam memajukan ekonomi nasional, tetapi juga penting untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan lingkungan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama, pesisir dan laut Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, baik itu dalam bentuk hasil laut, energi terbarukan, maupun keanekaragaman hayati.

Namun, pengelolaan sumber daya ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Era Baru Pesisir dan Laut Indonesia harus fokus pada pengelolaan berkelanjutan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga melindungi ekosistem untuk generasi mendatang.

Pendekatan ini melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan yang merusak, serta investasi dalam teknologi dan metode ramah lingkungan.

Kedua, salah satu langkah krusial dalam memasuki era baru ini adalah penguatan infrastruktur pesisir dan laut. Pelabuhan, stasiun cuaca, dan sistem pemantauan yang canggih harus diperbaiki untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan respon terhadap bencana.

Selain itu, pembangunan kapasitas manusia menjadi kunci. Program pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat pesisir serta profesional di bidang kelautan harus diperluas untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan melindungi sumber daya laut dengan lebih baik.

Ketiga, ketahanan maritim adalah pondasi dari kedaulatan Indonesia. Dengan posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya yang melimpah, Indonesia harus meningkatkan kemampuan pertahanan maritimnya.

Ini mencakup penguatan armada penjaga pantai, pengawasan yang lebih efektif terhadap wilayah perairan, serta peningkatan kerja sama regional untuk menghadapi ancaman lintas batas seperti pencurian ikan dan penyelundupan. Dalam konteks ini, teknologi informasi dan sistem pemantauan satelit harus dimanfaatkan untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap ancaman maritim.

Untuk benar-benar mengoptimalkan potensi pesisir dan laut, Indonesia harus berinvestasi dalam penelitian dan inovasi. Penelitian yang mendalam tentang ekosistem laut, perubahan iklim, dan teknologi penangkapan ikan yang lebih efisien akan memberikan wawasan berharga untuk pengelolaan yang lebih baik.

Selain itu, inovasi dalam sektor maritim, seperti pengembangan bahan bakar alternatif dan teknologi pengolahan hasil laut, harus didorong untuk menciptakan ekonomi maritim yang lebih ‘biru’ dan berkelanjutan.

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) menggelar kegiatan Ekspedisi Pesisir di Desa Banyuasih, Pandeglang , Banten. Kegiatan ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir .

Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah menyampaikan bahwa ekspedisi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat dan lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya untuk menjaga kebersihan pantai dan ekosistem laut, tetapi juga untuk mendekatkan mahasiswa kepada permasalahan lingkungan yang ada di sekitar.

"Kami berharap ekspedisi ini menjadi langkah awal bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada di pesisir," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (14/10/2024).

Ilham mengatakan, pembukaan Ekspedisi Pesisir dilakukan pada Sabtu (12/10/2024). Hadir sejumlah mahasiswa, Polairud, Bakamla, BP2MI, serta masyarakat setempat yang berkomitmen terhadap pelestarian alam. Kegiatan ini bertema "Proyeksi Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia".

Kegiatan ini sebagai pemberdayaan masyarakat pesisir melalui berbagai aktivitas, seperti bersih-bersih pantai, penanaman mangrove, edukasi kepada masyarakat pesisir, serta pelatihan. Ekspedisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

Salah satu agendanya adalah aksi bersih-bersih pantai, yang melibatkan mahasiswa dan warga setempat. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan reaktivasi pantai terbengkalai yang diharapkan mampu memulihkan ekowisata masyarakat Pandeglang.

Ekspedisi Pesisir ini berlangsung selama 15 hari dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah setempat, hingga komunitas nelayan. Dalam jangka panjang, hasil dari ekspedisi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan program pelestarian pesisir yang lebih berkelanjutan.

"Dengan adanya kegiatan ini, Hima Persis berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mengampanyekan pentingnya menjaga kelestarian laut, terutama di wilayah pesisir yang kerap terabaikan," ujarnya.



Ketua Pelaksana Tommy Yandra mengatakan bahwa kegiatan ini berangkat dari kondisi geografi Indonesia yang didominasi lautan, tetapi hal tersebut tidak dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem.

"Oleh karena itu, kami menggagas ekspedisi ini dengan harapan dapat membantu dan mengangkat taraf hidup masyarakat pesisir yang saat ini terjerumus dalam kemiskinan," ujar Tommy.

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di RI. Parahnya kapal-kapal ini bisa menyedot sekitar 10 ribu m3 pasir dalam waktu 9 jam.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut, mereka sering masuk ke perairan Indonesia yang bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.

(eds/eds)

TEMPO.CO, Batam - Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sementara Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berserta jajaran melakukan serangkaian kunjungan kerja di Kota Batam.

Wahyu Trenggono menghadiri beberapa kegiatan, mulai dari peresmian modeling budidaya lobster, pengungkapan kasus penyeludupan benih lobster dan pengungkapan penangkapan kapal asing tambang pasir laut di perairan Batam.

Saat acara peresmian modeling budidaya lobster di Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) KKP di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024, Wahyu Trenggono menegaskan kembali pemanfaatan sedimentasi laut diambil karena punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukan negara.

"Justru (sedimentadi laut) diambil karena punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukam negara," katanya. "Kalau (sedimentasi pasir laut) tak diambil jadi pulau-pulau baru. Kalau jadi pulau-pulau baru masyarakat tidak bisa melaut dan akhirnya masyarakat tidak bisa budidaya."

Sementara soal dampak, Wahyu Trenggono menegaskan, dampak sementara tidak menjadi masalah. "Kalau dampaknya sementara tidak apa-apa," katanya.

Ditemui terpisah dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri KkP di Batam, Juru Bicara KKP Wahyu Muryadi menanggapi adanya aksi masyarakat pesisir menolak PP Nomor 26 Tahun 2023 soal pemanfaatan sedimentasi laut.

"Oh ya, ya mungkin mereka wajar (masyarakat pesisir) khawatir, yakinilah apa yang kami lakukan jauh dari apa yg mereka khawatirkan," kata Wahyu.

Wahyu juga merespons terkait ketakukan nelayan dan masyarakat pesisir terkait aktivitas sedimentasi laut ini akan merusak ekologi sekitar. "Kalau merusak ekologi dan merugikan nelayan, jelas di Permen itu kalau merusak kita hentikan," katanya.

Wahyu menyebutkan kritikan masyarakat pesisir itu hal wajar. "Anak bangsa berhak keritik. Kami akan lakukan yang terbaik," katanya.