Produsen otomotif asal Jepang seperti Toyota dan Suzuki setuju seandainya pemerintah kembali menerapkan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil penumpang. Sebab, program tersebut diyakini mampu memulihkan penjualan kendaraan yang sedang lesu-lesunya.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan, pihaknya selaku produsen sudah melakukan sejumlah cara untuk meningkatkan penjualan mobil nasional yang sedang drop. Mulai dari pemberian paket kredit murah, memperkuat aktivitas dealer dan meluncurkan produk-produk baru.

Namun, Anton menegaskan, langkah tersebut tetap harus dibarengi dengan insentif khusus dari pemerintah. Sebab, untuk mencapai target 1 juta unit setahun masih sangat jauh.

"Jadi saya rasa baik juga ya, kita juga melalui GIIAS ini mengimbau pemerintah melihat dari market yang mengalami penurunan tajam. Meski pameran seperti GIIAS ini positif, tapi pastinya untuk mengejar market 1 juta masih cukup jauh ya," ujar Anton saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan.

"Jadi harapan kita sebenarnya market butuh di-support juga, karena market domestik penting untuk industri otomotif nasional, karena banyak pekerja yang perlu dukungan pemerintah," tambahnya.

Toyota di GIIAS 2024. Foto: Ridwan Arifin/detikOto

Senada dengan Anton, Minoru Amano selaku Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga menganggap, relaksasi PPnBM baik untuk solusi jangka pendek. Sebab, di masa lalu, relaksasi sejenis terbukti berhasil untuk meningkatkan penjualan mobil yang sedang lesu akibat pandemi.

"Kami sih memandangnya pemerintah memahami kondisi otomotif yang stagnan. Itu impact-nya bukan ke kita sebagai produsen, tapi juga ke supplier-supplier kita. Makanya dengan adanya insentif itu, kami yakin dampak baiknya ke banyak pihak," tutur Amano saat sesi eksklusif interview di ICE BSD, Tangerang Selatan.

"Jadi kami berpikir, kalau aturan itu nanti diberikan untuk model-model ber-TKDN tinggi, itu akan lebih baik ya. Kalau Suzuki kan ada Ertiga, XL7 dan Carry yang TKDN-nya sudah 80 persen ya. Kalau ada insentif seperti itu tentu akan menimbulkan efek bola salju untuk pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Meski demikian, kata Amano, insentif sejatinya merupakan solusi jangka pendek. Sehingga pemerintah dan produsen tetap harus mencari cara untuk program jangka panjang.

Presiden Direktur (Presdir) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Minoru Amano Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Dulu, ketika dunia sedang dilanda krisis ekonomi tahun 2009, pemerintah di sejumlah negara termasuk Eropa memberikan insentif sejenis untuk meningkatkan penjualan mobil yang merosot tajam. Permintaan kendaraan baru langsung melejit total di awal-awal, namun turun parah setelah aturan ditarik pemerintah.

"Jadi harapannya itu bukan insentif yang naik sementara, tapi kebijakan itu bisa membuat siklus yang berkelanjutan. Konsisten," ungkapnya

Gaikindo Usul Relaksasi PPnBM Diterapkan Lagi

Sebelumnya, Gaikindo mengaku telah mengusulkan pemerintah mengenai program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil penumpang. Insentif tersebut diyakini mampu meningkatkan penjualan mobil yang sedang drop.

Relaksasi PPnBM untuk mobil penumpang sempat diterapkan ketika pandemi melanda Indonesia, tiga tahun lalu. Ketika itu, insentif tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat konsumen dalam membeli kendaraan baru.

"Kita minta kepada pemerintah agar ada insentif sementara seperti saat Covid-19 lalu. Yaitu, pengurangan atau penghapusan PPnBM bagi mobil yang diproduksi di dalam negeri dengan TKDN tinggi seperti 60 persen ke atas. Supaya harga terjangkau," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.

Menurut Jongkie, gagasan tersebut seharusnya bisa dijalankan pemerintah. Sebab, yang dibebaskan hanya PPnBBM. Sementara pajak-pajak lainnya masih tetap ada.

"Satu saya tambahkan bahwa kami tidak meminta uang. Justru kita akan meningkatkan pendapatan karena yang dihapus dan dikurangi hanyalah PPnBM saja. Sedangkan PPN, BBnKB, tetap dibayar. PKB juga dibayarkan," kata dia.

Penjualan Mobil Drop

Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya 408.012 unit.

Capaian sepanjang Januari-Juni tersebut minus 19,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 506.427 unit.

Produksi mobil di Tanah Air pun ikutan anjlok. Pada semester satu 2024, produksi mobil di Indonesia hanya 561.772 unit, turun 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode sama tahun 2023, produksi mobil mencapai 702.144 unit.

Toyota Prius Hybrid Mejeng di GIIAS 2024, Dibanderol Rp 689 Juta

Toyota Prius Hybrid Mejeng di GIIAS 2024, Dibanderol Rp 689 Juta

TANGERANG, KOMPAS.com –Penjualan mobil baru pada tahun ini diprediksi akan meleset dari target yang sudah ditentukan, yakni sebanyak 1,1 juta unit.

Seiring dengan kecenderungan penurunan penjualan mobil tahun 2024, wacana pemberian insentif fiskal dinilai mampu meningkatkan geliat industri di Tanah Air.

Seperti diketahui pada 2021-2022, terjadi lonjakan penjualan mobil yang dipengaruhi oleh implementasi program Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) alias diskon PPnBM.

KOMPAS.COM/STANLY RAVEL Ilustrasi pemberian diskon PPnBM pada mobil baru

Selama program PPnBM DTP tersebut, tercatat kinerja penjualan untuk periode Maret sampai dengan Desember 2021 meningkat 113 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan pada 2022, program tersebut sukses meningkatkan penjualan di bulan Januari hingga Mei menjadi sebesar 95.000 unit.

Menanggapi wacana tersebut, Minoru Amano, Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Motor, mengatakan, pemberian insentif PPnBM akan memberikan dampak positif, tidak hanya buat APM, tapi juga untuk supplier.

Meski begitu, Amano mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengucurkan insentif. Sebab tidak semua relaksasi pajak memberikan keuntungan, menurutnya tetap ada dampak negatif.

Ia mengilustrasikan kondisi pada tahun 2009 ketika terjadi krisis ekonomi global, pemerintah di berbagai negara menurutnya turut mengeluarkan berbagai insentif untuk mendorong industri otomotif.

“Berkat insentif tersebut, penjualan langsung naik signifikan. Stoknya langsung habis. Tapi penjualan setelah itu langsung turun lagi. Jadi waktu naik sih kami sangat senang,” ujar Amano di Tangerang (18/7/2024).

dok Suzuki Indonesia Proses perakitan mobil di pabrik Suzuki Indomobil Motor, Cikarang

“Jadi pemberian insentif memang bisa langsung membuat penjualan meningkat, tapi setelah itu pasti turun lagi. Jadi harus hati-hati,” kata dia.

Amano juga mengatakan, industri otomotif sebetulnya berharap pemerintah tidak hanya memiliki solusi yang bisa meningkatkan penjualan secara tiba-tiba, tapi bagaimana agar kebijakan itu bisa membuat siklus yang berkelanjutan.

“Jadi berkembangnya bisa stabil, konsisten. Industri otomotif tidak hanya APM yang merakit dan menjual, tapi di situ ada industri komponen juga. Jadi diharapkan ada kebijakan yang bisa membuat para pekerja-pekerja di produsen komponen juga bertambah,” ucap Amano.

“Kami memikirkan kalau insentif itu diberikan kepada model-model yang TKDN-nya tinggi, tentu lebih efektif. Nanti akan memberikan efek bola salju untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia juga,” ujarnya.