DENPASAR, KOMPAS.com - Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi salah satu tantangan utama yang bakal dihadapi industri ke depan. Luasnya lahan sawit berusia "tua" menjadi pemicu stagnasi produktivitas komoditas andalan RI itu selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektar (ha) milik petani, 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun. Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa antara 4-25 tahun seluas 3,94 juta ha.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus berupaya mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Oleh karenanya, pemerintah mengerek dana bantuan replanting sawit dari semula Rp 30 juta per hektar (ha) menjadi Rp 60 juta per ha.

Program peremajaan sawit memang kurang diminati oleh para petani. Pasalnya, dengan melakukan peremajaan, petani tidak akan menghasilkan pendapatan dari sawit selama minimal 5 tahun.

"Dulunya (bantuan replanting) Rp 30 juta hanya cukup membiayai sampai tanaman itu ditanam di lapangan, tapi sampai dengan tanaman menghasilkan, itu dia (petani sawit) harus melakukan self financing," ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy berharap, dengan ditingkatkannya dana bantuan replanting menjadi Rp 60 juta per ha dapat menarik minat petani untuk memanfaatkan program tersebut. Dengan demikian, produksi sawit petani rakyat dapat kembali menjadi lebih optimal.

BPDPKS mencatat, bantuan replanting telah menjangkau 156.000 petani atau setara dengan 350.000 ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia.

Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

"Pada 2045, dengan program replanting, produksi CPO Indonesia berpotensi tembus 83,4 juta ton. Tapi bila program ini tidak berjalan, produksi CPO nasional berisiko menurun dalam beberapa tahun ke depan," tutur Eddy.

Sementara itu, Profesor University of Nebraska-Lincoln (USA) Patricio Grassini menambahkan, Indonesia berpotensi meningkatkan yield kelapa sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung.

Ia memproyeksi, dengan replanting dan intensifikasi, maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha pada saat ini menjadi 8 ton per ha.

"Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan, dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan," ucapnya.

Bisnis.com, MANGUPURA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meyakini dana hibah yang digelontorkan pemerintah untuk meningkatkan peremajaan kebun sawit (replanting) akan mendorong produktivitas lahan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut dikeluarkan lewat Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor Kep-252/Dpks/2024 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Dibiayai oleh BPDPKS.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan dengan meningkatnya dana replanting yang sebelumnya Rp30 juta per hektar menjadi Rp60 juta per hektar, pihaknya berharap petani akan lebih aktif menyerap dana tersebut.

"Kita harapkan itu akan mendorong para petani untuk ikut serta dalam program PSR replanting yang tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas," kata Eddy di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Eddy menerangkan dengan dana sebesar Rp30 juta per hektar, penyerapan nya masih rendah lantaran hanya cukup untuk membiayai hingga P0 atau hingga kelapa sawit di tanam.

"Tapi, sampai dengan tanaman itu menghasilkan, itu dia harus self-financing, sehingga dia harus mungkin kalau punya tabungan, kalau tidak dia pinjam ke bank, dengan tingkat bunga yang kalau KUR 6%," tuturnya.

Dengan pendanaan Rp60 juta per hektar diharapkan dapat mendanai tanaman sehingga menghasilkan. Dengan demikian, petani dapat memiliki kelonggaran dari aspek finansial dan tidak perlu lagi meminjam dana.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Gapki, produksi kelapa sawit mencapai 34,7 juta ton sepanjang tahun ini. Jumlah produksi ini turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 36,2 juta ton.

Sementara itu, total ekspor kelapa sawit di tahun 2023 mencapai volume sebesar 21 juta ton dengan nilai US$20,597 juta, namun turun sedikit menjadi 20,1 juta ton dengan nilai USD 17,349 juta. Adapun, pada tahun 2024, nilai konsumsi domestik kelapa sawit Indonesia mencapai 15,6 juta ton.

Untuk mengoptimalkan dana hibah guna mendorong produktivitas, Eddy mendorong agar Gapki dapat mendukung program replanting melalui skema kemitraan dengan petani rakyat lewat asistensi pemanfaatan alat berat untuk kegiatan tumbang serempak, land clearing, hingga penyediaan bibit.

"Jangan sampai bibit yang tidak unggul itu yang tetap digunakan. Perusahaan-perusahaan swasta besar involve PSR apalagi pemerintah memberikan grand pendanaan PSR Rp60 juta per hektare," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Astra Agro Lestari Tbk.(AALI) mampu mencatatkan profitabilitas yang stabil hingga kuartal III/2024 di tengah berlanjutnya penurunan produksi minyak sawit .

Lantas, bagaimana prospek kinerja keuangan dan pergerakan saham dariemiten perkebunan sawitGrup Astraini?

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet katalis mengiringi emiten sektor komoditas PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) di tengah prospek harga saham yang cenderung konservatif.

Tingkat profitabilitas yang tetap terjaga dan undang-undang hijau dariUni Eropabertajuk Antideforestasi yang kemungkinan besar ditunda ke tahun depan menjadi sentimen positif bagi emiten perkebunan sawitGrup Astra ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten perkebunan sawit Grup Astra PT Astra Agro Lestari Tbk. mengembalikan level serapan belanja modal (capital expenditure/capex) ke level normal usai konsumsi jumbo pasca pandemi. Adapun, saat ini perseroan fokus untuk kegiatan menanam kembali (replanting) lahan sawit demi mencapai target produksi naik 3%-5% pada 2024.

Vice President of Investor Relations and Public Affairs Astra Agro Lestari Fenny Sofyan menjelaskan saat ini perseroan tengah menunggu kondisi La Nina atau curah hujan yang tidak terlalu lebat supaya replanting bisa berjalan lancar.

Bisnis.com, PADANG - Komoditas kelapa sawit di Provinsi Sumatra Barat menjadi salah satu komoditas unggulan dalam mendongkrak perekonomian daerah dan hal ini turut didorong adanya industri pengelolaannya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumbar mencatat terdapat 35 unit industri pengolahan minyak kelapa sawit atau CPO yang beroperasi di sejumlah kabupaten di Sumbar.

"Dari data yang kami punya ada 35 unit industri, produksi mereka cukup besar," kata Kepala Bidang Industri Non Agro Disperindag Sumbar Ridonal, Selasa (16/7/2024).

Dia menjelaskan 35 perusahan industri kelapa sawit yang ada di Sumbar itu berada di Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Agam, Solok Selatan, dan Kota Padang.

"Yang paling banyak itu tersebar di Dharmasraya dan Pasaman Barat, karena memang dua daerah itu luas lahan kebun kelapa sawit nya," jelasnya.

Kemudian untuk 35 perusahaan industri kelapa sawit itu, merupakan perusahaan yang besar, mulai dari PT Incasi Raya hingga PT Wira Inno Mas.

"Kami cukup rutin melakukan pengawasan untuk memastikan operasi pabrik atau industri berjalan dengan baik tanpa ada memberikan dampak lainnya seperti soal limbah dan sebagainya. Sejauh ini kondisi industri berjalan dengan baik," sebut Ridonal.

Menurutnya 35 industri pengolahan kelapa sawit yang di Sumbar itu terbilang sudah cukup lama beroperasi. Hanya ada satu atau dua industri saja yang tergolong baru seperti yang ada di wilayah Kota Padang.

"Investasi soal industri pengolahan sawit di Sumbar ini tidak begitu banyak bertambah. Industri lama yang tetap beroperasi," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan perkebunan kelapa sawit di Sumbar tersebar di Kabupaten Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Pesisir Selatan, Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok Selatan, dan Kabupaten Solok.

Untuk luas lahan perkebunan sawit di Sumbar untuk kebun rakyat 253.898 hektare dan untuk kebun perusahaan atau mitra 160.000 hektare. Dari luas lahan sawit itu, produksi CPO per tahunnya rata-rata 650.000 ton.

"Harga kelapa sawit perusahaan Rp3.094,37 per kilogram, harga itu berlaku pekan kemarin. Untuk pekan ini belum ditetapkan lagi," jelasnya.

Menurutnya melihat cukup luas lahan perkebunan kelapa sawit itu dengan produksi yang mencapai 650.000 ton per tahun, merupakan sebuah potensi yang besar.

Untuk itu pemerintah terus mendorong produktivitas kelapa sawit, dengan cara berharap pekebun melakukan replanting. Karena sawit yang berusia 25 tahun itu, mengalami penurunan produksi.

"Bicara soal replanting, memang lagi ada kendala, terutama replanting yang difasilitasi pemerintah. Kalau replanting secara mandiri oleh kebun rakyat berjalan dengan baik," jelasnya.

Sejauh ini terdapat 98.000 hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Sumbar yang dinilai memasuki masa peremajaan. Dia berharap pelaksanaan replanting bisa berjalan dengan baik, sehingga kedepan produksi sawit bisa meningkat.

Bisnis.com, PADANG - Realisasi peremajaan atau replanting kelapa sawit di Provinsi Sumatra Barat hingga Juni 2024 masih nol alias belum adanya pengajuan replanting ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Menurut keterangan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin kondisi tersebut terjadi karena adanya sejumlah persoalan, salah satunya sulitnya pekebun menyiapkan syarat administrasi lahan.

"Sampai saat ini kami masih menunggu usulan replanting dari kabupaten dan kota. Tapi belum ada yang memasukan usulan, sehingga belum ada terealisasi dari kuota yang diberikan ke kami di tahun 2024 ini yang jumlahnya 3.000 hektare," katanya, Selasa (16/7/2024).

Daerah yang mendapatkan kuota itu tersebar di Kabupaten Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Pesisir Selatan, Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok Selatan, dan Kabupaten Solok.

Dia menjelaskan replanting yang difasilitasi oleh pemerintah itu cukup banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama soal lahan yang digunakan pekebun untuk replanting kelapa sawitnya, tidak boleh berada di kawasan hutan.

Kemudian meski berada di luar kawasan hutan, pekebun juga harus menyiapkan surat, dan bukti lahan tidak berada di kawasan hutan, suratnya harus diterbitkan oleh instansi kehutanan yang berada di Medan, setelah adanya verifikasi lahan.

"Syarat-syarat yang begini yang membuat pekebun tidak mau menggunakan kuota replanting yang difasilitasi negara. Kalau berkas atau administrasi nya lengkap, pekebun mendapat dana yang jumlahnya Rp30 juta," jelasnya.

Dana replanting itu nantinya akan dikeluarkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), setelah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mengeluarkan rekomendasi.

"Sekarang tidak ada yang bisa kami rekomendasikan ke BPDPKS, yang mengusulkan saja tidak ada," sebutnya.

Persoalan yang dihadapkan soal replanting kelapa sawit yang difasilitasi pemerintah ini juga sering didiskusikan dan sosialisasi ke pekebun kelapa sawit. Hasilnya, pekebun merasa sulit untuk mengurus surat-surat sebagai syarat administrasi.

"Dikarenakan replanting dari dana BPDPKS ini pakai dana APBN, maka syarat harus lengkap, jelas clear and clear status lahannya dan jelas pula by name by address," ujar Ferdinal.

Diakuinya persoalan tersebut bukanlah hal yang baru, namun mengingat tidak adanya perubahan syarat administrasi, sulit bagi pekebun untuk memenuhi kuota yang telah diberikan Kementerian Pertanian tersebut.

Di satu sisi, sebenarnya lahan perkebunan kelapa sawit di Sumbar yang seharusnya di replanting mencapai 98.000 hektare, yang merupakan kebun rakyat. Sedangkan kebun mitra dilakukan secara mandiri, tanpa mengajukan dana replanting ke BPDPKS.

Luas lahan perkebunan sawit di Sumbar untuk kebun rakyat 253.898 hektare dan untuk kebun perusahaan atau mitra 160.000 hektare.

"Dari luas lahan sawit itu produksi CPO per tahunnya rata-rata 65O ribu ton, dan bila replanting tidak dilakukan akan turut berpengaruh ke produksi sawit," kata dia.

Dikatakannya untuk kelapa sawit yang sudah memasuki usia 25 tahun, maka produksinya akan menurun serta akan sulit melakukan panen mengingat batang sawit sudah tinggi.

Ferdinal menyampaikan kendati replanting kelapa sawit untuk kuota yang disiapkan pemerintah di tahun 2024 ini seluas 3.000 hektare belum ada yang mengajukannya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada replanting kebun rakyat dilakukan secara mandiri.

"Kuota 3.000 ini kan dananya dari pemerintah yakni Rp30 juta per orang. Dikarenakan syaratnya dianggap sulit oleh pekebun, maka ada juga petani yang memiliki melakukan replanting secara mandiri saja," sebutnya.

Di sisi lain, Ferdinal melihat peran perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 5,4%. Artinya sektor perkebunan perlu untuk terus digenjot produktivitasnya.

Salah seorang pekebun kelapa sawit di Pesisir Selatan, Rizal menyampaikan bahwa para petani atau pekebun akan gagap bila dihadapkan soal surat menyurat untuk mendapatkan dana replanting yang difasilitasi pemerintah.

"Kami petani ini, kalau ada dibantu kami siap tampung. Tapi kalau harus izin surat itu dan ini lah, kami gagap, tidak paham dan buat kepala pusing. Makanya lebih pilih replanting pakai dana pribadi," ujarnya.

Rizal menjelaskan di dalam melakukan replanting ini, dirinya membeli bibit kelapa sawit ke tempat yang telah memiliki izin yang jelas, dengan demikian bibit yang dibelinya itu telah memiliki sertifikat.

"Harga bibit yang bersertifikat itu Rp35.000 per batang, saya beli pakai dana pribadi. Lagian kebun saya tidak terlalu luas, hanya 3 hektar saja. Jadi bisalah dilakukan secara bertahap," sebutnya.

Meski dia rela mengeluarkan dana yang cukup besar membeli bibit yang bagus atau bersertifikat itu, Rizal tidak menampik adanya keinginan agar ada bantuan dari pemerintah.

Untuk itu bicara soal syarat administrasi yang tergolong sulit itu, diharapkan ada solusi dan kemudahan yang diberikan pemerintah yakni Kementerian Pertanian.

"Kami mau saja replanting itu, tapi kalau harus ribet pula mengurusnya. Jadi malas kami urus replanting yang dananya dibantu pemerintah tersebut," tutupnya.

JAKARTA, Investor.id -Penugasan pemerintah kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa, dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan produktivitas kakao.  

Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Arief Susanto menerangkan, upaya peningkatan produktivitas kakao Indonesia tersebut akan semakin mendorong daya saing kakao Indonesia, baik dari sisi ketersediaan bahan baku dan hilirisasi produk olahan kakao di tingkat global dalam perdagangan internasional yang sangat kompetitif.