BOJONEGORO, iNews.id - Debat perdana calon kepala daerah yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Sabtu (19/10/24) malam berakhir ricuh. Kejadian tersebut dipicu pasangan calon nomor urut 01, Teguh Haryono-Farida Hidayati, tidak mengendaki format debat, yang hanya diikuti oleh calon wakil bupati.

Kericuhan tersebut berawal setelah Calon Wakil Bupati Farida Hidayati memanggil Calon Bupati Teguh Haryono untuk naik ke atas podium debat.

"Kita ini tidak melanggar aturan, pasangan calon adalah satu kesatuan," kata Farida Hidayati, saat berada di atas podium.

Sesuai kesepakatan sebelumnya, KPU melaksanakan sesi debat perdana ini hanya untuk calon wakil bupati. Kesepakatan itu yang dipegang oleh paslon 02 Setyo Wahono-Nurul Azizah.

"Saya tidak masalah sendiri di atas podium, meskipun Bu Farida ditemani Pak Teguh, tapi asal yang bicara hanya Bu Farida karena konteksnya ini debat cawabup" kata Nurul Azizah.

Bahkan, sempat terjadi beberapa kali ketegangan antartim pemenangan paslon, di dalam forum debat yang berlangsung di hall hotel, Jalan Veteran Kota Bojonegoro ini.

Ketua KPU Bojonegoro Robby Adi Perwira, bahkan sempat beberapa kali menskors atau menghentikan sementara debat, untuk memberikan waktu kedua belah pihak berunding.

Selang satu jam waktu debat molor sesuai jadwal, masih belum ada titik temu hingga debat diakhiri. 

"Jika kegiatan debat ini dirasa merugikan sebelah pihak maka kami harap bisa melakukan keberatan ke saluran yang disediakan (aduan ke DKPP) karena format ini sudah disepakati sebelumnya. Saya mohon maaf kepada masyarakat Bojonegoro karena debat ini tidak bisa dilanjutkan," ucap Robby.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden penyerangan oknum-oknum penonton usai pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (23/9/2024) petang mengakibatkan 21 orang terluka. Korban luka adalah para steward yang sedang bertugas dan beberapa orang Bobotoh yang berusaha membantu mengamankan situasi.

Berdasarkan laporan dari tim medis yang bertugas, dari 21 korban luka, 16 orang mendapat perawatan pertama oleh petugas PMI di stadion. Dua di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit. Sementara korban lainnya secara mandiri langsung ke rumah sakit.

Seluruh korban dipastikan sudah mendapatkan penanganan dan perawatan intensif. Sampai saat ini, sebagian besar korban luka pun sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit kembali ke rumahnya masing-masing.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Republika co.id, Selasa (24/9/2014) malam, satu korban hingga saat ini masih dirawat di RSUD Otto Iskandar Dinata, Kabupaten Bandung. Ia harus menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan akibat luka di bagian kepala.

"Persib memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban luka, baik para steward dan Bobotoh sehingga semua bisa segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala," tulis pernyataan yang dikeluarkan PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).

Secara khusus, lanjut pernyataan tersebut, Persib memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 21 orang, baik petugas steward dan Bobotoh yang terluka karena melerai atau mengamankan situasi saat kericuhan merebak. Juga atas kinerja dan tanggung jawab yang mereka lakukan.

Persib juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian dan aparat keamanan yang sudah sangat sigap mengamankan kericuhan kemarin sehingga situasi dapat dengan cepat dikendalikan dan para korban dapat diselamatkan.

Persib kembali menegaskan mengecam tindakan kekerasan atas alasan apa pun. Manajemen klub berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan memproses hukum oknum-oknum pelaku kekerasan tersebut.

Persib juga berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan verbal kepada Bobotoh perempuan dengan membantu melaporkan ke kepolisian agar dapat diproses secara hukum. Juga mengusut tuntas dugaan intimidasi atau kekerasan yang dilaporkan terjadi setelah pertandingan Persib melawan Port FC pada 19 September 2024.

"Persib sekali lagi meminta maaf kepada semua Bobotoh atas kejadian kekerasan yg terjadi semalam - yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab - yang telah mencoreng reputasi dan nama baik Persih dan Bobotoh selama ini," lanjut pernyataan tersebut.

Persib menolak untuk ditunggangi segelintir orang yang merugikan dan membuat malu Bobotoh, pemain, official, manajemen, dan panitia pelaksana di kancah persepakbolaan nasional dan internasional.

Karenanya, Persib mengajak semua Bobotoh untuk bersatu melawan tindakan kekerasan atas alasan apapun. PERSIB lahir dari cinta dan perjuangan seluruh pihak: pemain, Bobotoh, manajemen, official, dan panitia pelaksana.

Persib berkomitmen untuk menciptakan atmosfer pertandingan sepakbola yang aman dan nyaman bagi seluruh kalangan. Persib akan bekerja lebih keras supaya kerusuhan dan tindakan kekerasan tidak terulang lagi dan memastikan semua oknum yang terlibat kejadian semalam tidak akan dapat lagi membeli tiket untuk menonton pertandingan-pertandingan Persib secara langsung di stadion di masa mendatang. (Fitriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kuasa hukum Gerakan Rakyat Menggugat Jawa Tengah, Tuti Wijaya, mencatat puluhan mahasiswa dirawat di sejumlah rumah sakit akibat demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Semarang, Senin (26/8/2024) petang WIB. Hal itu setelah mereka kena pukulan aparat yang ingin membubarkan aksi massa.

"Ada 33 orang yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Sebagian besar mengalami sesak napas, ada juga yang mengalami luka di kepala," kata kuasa hukum para mahasiswa tersebut

Usai aksi yang berakhir ricuh tersebut, lanjut dia, terdapat pula enam orang mahasiswa dan 21 pelajar yang diamankan oleh polisi. Menurut Tuti, para pelajar dan mahasiswa tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Semarang hingga malam hari. "Ini masih data sementara, kami masih belum bisa mendampingi," katanya.

Padahal, lanjut dia, terhadap anak di bawah umur, maka proses pemeriksaannya harus didampingi oleh kuasa hukum atau walinya. Oleh karena itu, Tuti meminta kepolisian untuk membuka akses seluas-luasnya dalam pemberian pendampingan hukum.

Terpisah, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menyesalkan keterlibatan oknum siswa SMK dalam demonstrasi mahasiswa di depan kantor DPRD Kota Semarang yang berakhir ricuh itu. "Kami sayangkan mahasiswa melibatkan siswa SMK dan mereka terprovokasi," kata Irwan.

Menurut dia, para siswa yang masih berseragam sekolah tersebut membawa kayu panjang dan ikut melempari polisi. Bahkan, lanjut dia, Wakasat Intel Polrestabes Semarang ikut terluka akibat lemparan kayu tersebut.

Sebelumnya, polisi membubarkan paksa aksi mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Semarang pada Senin petang. Sempat terjadi aksi dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian yang berjaga.

Dalam aksinya, para mahasiswa merusak dua pintu gerbang kompleks kantor yang berada satu lokasi dengan kantor wali kota Semarang. Polisi mendorong massa mahasiswa ke arah Utara di Jalan Pemuda dengan menggunakan mobil meriam air dan tembakan gas air mata.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan menjadi salah satu korban dugaan penganiayaan saat unjuk rasa di sekitar gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2024).

Ia pun menceritakan pengalaman pahitnya menjadi korban penganiayaan polisi yang membabibuta.

Sekira pukul 15.00 WIB, Iqbal yang tengah berada di tengah kerumunan massa mendapatkan kabar bahwa salah satu pagar terali besi dekat gerbang pintu masuk utama dirobohkan demonstran.

Bersamaan dengan itu, segelintir massa berupaya masuk ke area halaman DPR/MPR RI. Meski aparat menghalau mereka, aksi penerobosan itu tidak bisa dicegah.

Dari kejauhan, Iqbal melihat salah satu orang yang perawakannya mirip dengan temannya turut masuk ke pekarangan gedung wakil rakyat.

Karena trauma akibat kejadian nahas temannya pada 2019 yang koma saat berdemonstrasi soal Reformasi Dikorupsi, Iqbal memasuki pagar yang roboh untuk memastikan orang itu kawannya atau bukan.

“Waktu saya baru banget loncat ke dalam pelataran gedung DPR itu, tiba-tiba ada (aksi) lempar-lemparan batu antara kedua belah pihak (aparat dan massa),” ujar Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Khawatir terkena batu, anak penyanyi Machica Mochtar itu akhirnya berusaha mengamankan diri dengan mendekati salah satu aparat tak berseragam.

"Saya berpikir, enggak mungkin saya kabur lagi ke arah situ (massa), pasti kena kepala saya sama batu. Akhirnya saya berinisiatif mendatangi salah satu pihak aparat yang tidak berseragam. Saya bilang, 'Pak, tolongin saya, saya mau keluar, saya takut lemparan batu'," kata Iqbal.

"(Aparat tak berseragam itu bilang) ‘sudah, enggak apa-apa, kamu jalan saja'. Terus, saya sampaikanlah, 'Pak, saya mendingan di sini daripada saya ke sana, takutnya kena lemparan batu, salah sasaran'," tambah dia.

Saat yang bersamaan, Iqbal melihat orang yang dia kira temannya tengah mendapatkan intimidasi oleh aparat.

Tetapi, tak lama berselang dari momen tersebut, tiba-tiba ada aparat yang berpakaian bebas langsung menyuruhnya berjongkok dan meminta Iqbal membuka celana.

"Buka celana, terus saya lupa, selanjutnya kayak gimana. (Tapi) akhirnya ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang, menjambak. Pakai pentungan, baju loreng," ungkap Iqbal.

Dengan kondisi tanpa celana dan berjongkok, kepala Iqbal dipukul menggunakan pentungan tersebut oleh aparat. Sontak, dia protes atas tindakan itu.

"Kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya, ditendang,” ujar dia lagi.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawa demonstran yang lain," kata dia.

Berdasarkan memorinya, Iqbal bersama delapan demonstran lain yang turut ditangkap oleh aparat pada saat itu.

"Ada beberapa yang enggak (dapat kekerasan dari aparat), tapi ada beberapa yang mendapati hal yang sama kayak saya. Ada yang lebih parah malah. Kepalanya bocor, terus dijahit. Jadi darahnya itu nempel (membekas) ditembok," ungkap dia.

Iqbal tidak mengetahui apa yang dialami oleh demonstran yang turut ditangkap lalu digiring ke dalam salah satu ruangan dengannya.

Saat ditanya mengenai deskripsi ruangan tersebut, Iqbal mengaku tidak mengingatnya.

"Aduh saya enggak ingat. Soalnya posisi saya ditarik, dipukul-pukul," ucap Iqbal.

Akibat kejadian ini, Iqbal mengalami patah tulang pada hidung hingga mengeluarkan banyak darah dan memar di bagian kepala dan ulu hati akibat pukulan.

Walau begitu, Iqbal tak bisa memastikan penyebab patah tulang pada hidungnya itu.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya. Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata dia.

"Ya saya sebenarnya sudah black out, Mas. Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain. Malamnya saya dan yang lain dibawa ke Polda Metro Jaya," ujar eks Presiden BEM Al Azhar tersebut.

Di Polda Metro Jaya, Iqbal baru mendapatkan penanganan oleh pihak kepolisian atas luka yang dideritanya.

Kini, polisi telah membebaskannya pada Jumat (23/8/2024) malam dan Iqbal bisa kembali ke pelukan keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah demonstran dan polisi terluka saat demo di depan Gedung DPR RI ricuh, Kamis (22/8/2024).

Diketahui, aksi demonstrasi tolek revisi Undang-undang Pilkada itu diwarnai lemparan batu dan kayu, hingga gas air mata.

"Ada beberapa petugas kami yang mengalami itu, benar ya. Sudah ditangani. Ini dilakukan tindakan medis juga," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada awak media, Jumat (23/8/2024).

Ada tujuh polisi yang terluka dan telah ditangani secara medis. Petugas terluka di bagian pelipis, perut, dan kepala.

"Ada yang sobek di kaki, sobek di tangan, ada yang lututnya bengkak terkena pukulan besi, ada yang lebam di lutut, terjepit gerbang," kata Ade.

Sementara itu, berdasarkan catatan polisi, sekitar belasan peserta aksi yang terluka.

"Berdasarkan data kami sementara ya, ini masih berkembang, ada 14 yang luka. Ini juga dilakukan pendalaman," kata dia.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis .

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam kekerasan aparat kepolisian saat menangkap para demonstran yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"Kami mengecam kekerasan aparat dalam menangkap para pedemo," ucap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Polri seharusnya meningkatkan profesionalisme anggotanya dalam menangani para demonstran tanpa harus ada kekerasan. Salah satunya adalah dengan tidak terprovokasi melakukan kekerasan.

"Dengan melatih dan mendidik mereka untuk memahami Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian," tutur Sugeng.

Sugeng menegaskan, polisi yang melakukan kekerasan saat menangkap para demonstran harus di proses kode etik.

"Anggota polisi yang melakukan kekerasan dengan tidak mengindahkan prosedur dalam perkap tersebut harus diproses etik dan pidana," tutur Sugeng.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengatakan, sekitar 50 orang ditangkap polisi saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Yang di DPR, tadi ditahan itu sekitar 50-an orang,” kata Adian.

Oleh karena itu, Adian menyambangi Polda Metro Jaya untuk memastikan berapa jumlah demonstran yang ditangkap polisi.

“Kami mau cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka. Menurut saya, itu penting ya,” imbuh dia.

Sedangkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menyatakan, tidak ada massa yang ditangkap saat aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di Gedung DPR/MPR RI.

"Tidak ada, tidak ada (yang ditangkap)," kata Ade Ary.

"Kami pastikan lagi (soal 50 pedemo ditangkap). Kami belum dapat informasi tersebut," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengerahkan 5.012 personel untuk mengamankan area sekitar kantor KPU Pusat dan Gedung DPR RI sebagai antisipasi adanya aksi unjuk rasa lanjutan dari berbagai elemen masyarakat.

“Personel yang dikerahkan di KPU RI sebanyak 1.293 orang. Untuk di DPR dikerahkan sebanyak 3.719 personel,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi, Jumat (23/8/2024).

Personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar KPU RI dan area Gedung DPR RI.

Saat ini, belum ada penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas, yang akan diterapkan secara situasional berdasarkan eskalasi massa di lapangan.

Untuk diketahui, Partai Buruh semula merencanakan aksi unjuk rasa lanjutan di depan Gedung DPR RI dan di KPU RI. Namun, rencana tersebut ditunda.

“Sahabat seperjuangan, aksi besok tanggal 23 Agustus di DPR RI (dan di KPU) kita tunda dulu,” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (23/8/2024).

Said menyebutkan bahwa situasi bisa berubah, tergantung pada perkembangan dinamika di DPR.

Aksi demo di depan Gedung DPR RI pada Kamis (22/8/2024) merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat menolak revisi Undang-Undang Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan bahwa threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Sehari setelah putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku untuk partai politik yang tidak memiliki kursi DPRD.

Ketentuan ini ditambahkan sebagai ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas dalam sekitar tiga jam rapat.

Namun, Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap berlaku untuk partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus fraksi PDIP Masinton Pasaribu membela mahasiswa dan masyarakat yang menggelar demonstrasi untuk menolak rancangan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di kompleks DPR RI hari ini, Kamis (22/8/2024).

Demonstrasi sempat diwarnai kericuhan ketika mahasiswa merangsak masuk komplek DPR RI setelah menjebol pagar. Aksi lempar batu dibalas tembakan gas air mata juga sempat terjadi. Hingga malam, mahasiswa yang belum bubar tersebut ditemui oleh Masinton.

Masinton memaklumi tuntutan mahasiwa yang menolak sidang paripurna DPR RI mengesahkan revisi RUU Pilkada. Menurutnya, permohonan para demonstran sangat sederhana. Aksi demonstrasi juga sempat diwarnai teriakan meminta Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya dan DPR dibubarkan.

"Pemerintah dan DPR harus mendengarkan [demonstran], itu suara rakyat. Kalau itu tidak didengarkan jangan salahkan bila aksi rakyat bersama mahasiswa tidak percaya dengan pemerintah menuntut Presiden turun segera dan nenuntut DPR segera dibubarkan," kata Masinton di kompleks parlemen, Kamis (22/8/2024).

Saat ditegaskan komitmen DPR membatalkan RUU Pilkada, Masinton hanya bilang pihaknya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Kalau tadi pernyataan dari salah satu dari Wakil Ketua DPR menyatakan supaya itu ditunda. Tapi ditunda kan belum tentu dibatalkan," kata Masinton.

Saat ditegaskan lagi, dia menyatakan sikap PDIP membela aspirasi masyarakat.

"Elemen masyarakat sipil mahasiswa dan elemen gerakan pro demokrasi lainnya meminta itu dibatalkan bukan ditunda. Makan kami minta supaya semua DPR dan pemerintah segera membatalkan ini," pungkasnya.

Perbesar

Mahasiswa dan Aparat Bentrok

Ribuan massa aksi demonstrasi yang menolak RUU Pilkada terlibat bentrokan dengan tim gabungan TNI-POLRI di depan gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Kamis (22/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, bentrokan antara massa demonstran dengan aparat terjadi sekitar pukul 16.40 WIB sesaat ketika salah satu pagar kompleks DPR RI di Jalan Gatot Subroto berhasil dijebol.

Setelah tembok dijebol, massa mulai melempari polisi dengan batu, kemudian dibalas dengan satu kali tembakan gas air mata oleh tim gabungan TNI/Polri.

Kericuhan itu diawali dengan massa aksi yang merangsak maju mendekati gerbang utama kompleks parlemen DPR RI. Sebelumnya massa terpantau tenang sebelum ada komando yang memantik pergerakan massa semakin ke depan.

Sekitar pukul 16.15 WIB massa mulai mendekat, terlihat dua peserta aksi memanjat pagar gerbang utama dengan melemparkan sebuah ban yang dibakar.

Beberapa demonstran lainnya berusaha merusak pagar. Ada teriakan komando agar peserta menghancurkan pagar.

"Jangan sampai berhenti sebelum kita menghancurkan tembok kawan-kawan. Goyangkan goyangkan pagarnya," kata orator yang berdiri di atas mobil komando.

Teriakan tersebut disambut dengan yel-yel massa.

"Buka buka buka pintunya, buka pintunya sekarang juga," teriak ribuan massa di depan gedung wakil rakyat.

Dari dalam pagar terpantau tembakan air dilontarkan tim gabungan TNI-Polri untuk menekan mundur massa.

Hari ini para demonstran menuntut DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Meskipun DPR telah menyatakan tidak akan mengesahkan RUU hari ini, jumlah massa aksi yang memadati pintu utama kompleks DPR belum terlihat berkurang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada diwarnai aksi menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pukul 14.21, setelah pagar DPR RI dijebol, terlihat sejumlah masa mengajak kelompok masyarakat untuk ikut masuk ke kawasan senayan di DPR RI.

"Ke sini, ini sudah dibukain jangan orasi terus di sana, ke sini," ujar salah satu masa aksi, Kamis (22/8/2024).

Namun, kelompok unjuk rasa mahasiswa tetap satu komando dan melanjutkan orasi di depan Gedung DPR.

"Jangan terprovokasi temen-temen, kita disini ya," ujar orator dari kelompok mahasiswa.

Selain itu, hingga saat ini kelompok yang berhasil menjebol pagar masih berupaya menurunkan jeruji besi lainnya di lokasi.

Adapun, selain aksi penjebolan, terdapat juga pembakaran ban hingga pemanjat pagar di sisi lainnya.

Perbesar

Perbesar

Para demonstran menuliskan "Reformasi dihabisi", "darurat Indonesiaku, darurat demokrasiku" saat aksi unjuk rasa terkait dengan Revisi UU Pilkada di DPR.

Pantauan di Bisnis di lokasi, para demonstran menampilkan berbagai alat untuk mencurahkan kekesalannya terhadap DPR dan pemerintah yang dinilai telah merusak demokrasi, salah satunya adalah alat hukum pancung.

Para pendemo juga menuliskan "Indonesia Baru Tanpa Dinasti Jokowi" yang tertempel pada replika alat pancung tradisional tersebut.

"Hancurkan rezim Jokowi, Hancurkan rezim Jokowi," teriak pendemo.

Tak hanya dari kalangan buruh, demo ini dihadiri sejumlah Komika, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hingga mahasiswa.

Adapun, untuk jalan umum dari Semanggi menuju Grogol, kini sudah ditutup oleh kepolisian imbas dari demo revisi UU Pilkada tersebut.

Sebagai informasi, kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Ade Ary mengimbau kepada masyarakat agar tidak melintas pada kawasan tersebut untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada diwarnai aksi menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pukul 14.21, setelah pagar DPR RI dijebol, terlihat sejumlah masa mengajak kelompok masyarakat untuk ikut masuk ke kawasan senayan di DPR RI.

"Ke sini, ini sudah dibukain jangan orasi terus di sana, ke sini," ujar salah satu masa aksi, Kamis (22/8/2024).

Namun, kelompok unjuk rasa mahasiswa tetap satu komando dan melanjutkan orasi di depan Gedung DPR.

"Jangan terprovokasi temen-temen, kita disini ya," ujar orator dari kelompok mahasiswa.

Selain itu, hingga saat ini kelompok yang berhasil menjebol pagar masih berupaya menurunkan jeruji besi lainnya di lokasi.

Adapun, selain aksi penjebolan, terdapat juga pembakaran ban hingga pemanjat pagar di sisi lainnya.

Perbesar

Perbesar

Para demonstran menuliskan "Reformasi dihabisi", "darurat Indonesiaku, darurat demokrasiku" saat aksi unjuk rasa terkait dengan Revisi UU Pilkada di DPR.

Pantauan di Bisnis di lokasi, para demonstran menampilkan berbagai alat untuk mencurahkan kekesalannya terhadap DPR dan pemerintah yang dinilai telah merusak demokrasi, salah satunya adalah alat hukum pancung.

Para pendemo juga menuliskan "Indonesia Baru Tanpa Dinasti Jokowi" yang tertempel pada replika alat pancung tradisional tersebut.

"Hancurkan rezim Jokowi, Hancurkan rezim Jokowi," teriak pendemo.

Tak hanya dari kalangan buruh, demo ini dihadiri sejumlah Komika, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hingga mahasiswa.

Adapun, untuk jalan umum dari Semanggi menuju Grogol, kini sudah ditutup oleh kepolisian imbas dari demo revisi UU Pilkada tersebut.

Sebagai informasi, kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Ade Ary mengimbau kepada masyarakat agar tidak melintas pada kawasan tersebut untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tannur dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pasangannya, Dini Sera Afriyanti, hingga meninggal dunia.

Ronald Tannur dinyatakan bebas oleh majelis hakim dari semua tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan pada Rabu (24/7/2024).

Berikut kronologi dan pertimbangan majelis hakim dalam membebaskan Ronald Tannur dari tuntutan jaksa:

Kronologi

Ronald Tannur adalah anak anggota DPR RI Fraksi PKB, Edward Tannur. Nama Ronald sempat menjadi perhatian publik karena menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti pada Rabu (4/10/2023). Penganiayaan dilakukan usai mereka karoake di salah satu club malam di Surabaya.

Video Dini terkapar di basement dalam kondisi tak sadarkan diri pun sempat beredar di emdia sosial. Kasus tersebut berawal saat Ronald dan korban malam malam pada Selasa (3/10/2023) sekitar pukul 18.30 WIB.

Setelah itu keduanya pergi ke tempat karaoke di sekitar Jalan Mayjend Jonosoewojo, Surabaya setelah dihubungi oleh rekannya. Mereka tiba pukul 21.00 WIB dan bergabung dengan tujuh rekannya untuk karaoke dan minum minuman keras.

Pada Rabu (4/10/2023) sekitar pukul 00.30 WIB, Ronald dan kekasihnya terlibat cekcok dan sempat disaksikan oleh petugas yang ada di lokasi kejadian.

"(Ronald) menendang kaki kanan hingga korban terjatuh sampai posisi duduk. Lalu GRT memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman keras," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce, (6/10/2023).

Tak hanya itu, Ronald juga melindas sebagian tubuh kekasihnya dengan mobil mobil bernomor polisi B 1744 VON hingga terseret setidaknya sejauh lima meter. Saat itu pelaku juga sengaja menginjak gas mobil ketika korban masih duduk di lantai dengan bersandar pada pintu mobil.

"Si pelaku melihat korban berada di sisi kendaraan yang sedang duduk. Namun (pelaku) memasuki kemudi kendaraan, tidak ada kata awas dari si pelaku," jelas Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono pada 11 Oktober 2023.

Ia juga mengatakan Ronald sempat memukul kepala korban sebanyak dua kali saat berada di lift menuju basement.

Versi dakwaan

Dalam versi dakwaan disebutkan bahwa saat menuju mobilnya yang tarparkir di basement, Ronald melihat Dini sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan.

Lalu Ronald langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi. Ketika Ronald sudah di dalam mobil, ia menanyakan kepada Dini apakah mau pulang atau tidak.

Namun, karena tidak ada respons dari Dini, hal itu membuat Ronald semakin kesal dan emosi, sehingga ia sengaja langsung menjalankan mobilnya ke arah kanan.

Saat itu, Ronald disebut mengetahui posisi Dini sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Namun karena Ronald merasa kesal dan emosi, ia tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikannya melindas Dini.

Selanjutnya, setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, Ronald pun turun dan melihat Dini yang sudah tergeletak di tengah jalan.

Pertimbangan bebas

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengutip keterangan Ahli Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas Eddy Suzendi.

Berikut paparannya yang dikutip dari laman mahkamahagung.go.id:

"Bahwa ketika seseorang duduk di luar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi/gesekan dari permukaan yang dia duduk, ketika dia duduk apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, kedua ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kesat dan seretan akan panjang danketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbuang dan menjauh."

"Yang kedua adalah gaya Inersiah yaitu gaya dimana pada saat dia diamkan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya."

Atas sejumlah pertimbangan selama jalannya persidangan, majelis hakim menilai bahwa dari hasil rekaman CCTV menunjukkan posisi mobil Ronald dari posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti.

"Sedangkan keberadaan posisi diri korban Dini Sera Afrianti berada di sebelah kiri di luar dari alur kendaraan yang dikendarai terdakwa," kata Hakim.

Dengan begitu, karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum terhadap Ronald tidak terpenuhi, majelis hakim pun berpendapat bahwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan penuntut umum.

"Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut," kata hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Demo yang menyerukan kritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh, Senin (22/7/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, situasi sudah tidak kondusif sekitar pukul 18.54 WIB. Saat itu, water cannon sudah ditembakkan beberapa kali ke arah massa dari Aliansi BEM SI.

Awalnya massa mencoba bertahan. Namun, polisi terus menerus menembakkan water cannon ke arah massa. Polisi pun terus maju untuk mendorong massa keluar dari area Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Polisi membentuk barikade untuk menghalau laju massa yang kembali mencoba mendekat ke arah Patung Kuda.

Kondisi semakin tidak kondusif dan massa terus terdorong hingga keluar ke arah bundaran Monas. Sekitar pukul 18.56 WIB, massa semakin terdorong keluar. Selain, ada water cannon, polisi juga mengerahkan satu mobil pengurai massa.

Saat dibubarkan polisi, massa masih menyempatkan menyampaikan tuntutan mereka yaitu untuk bisa menemui Presiden Joko Widodo.

Sekitar pukul 19.05 WIB, massa semakin mundur hingga harus membubarkan diri ke arah Jalan M.H Thamrin dan Jalan Abdul Muis.

Diketahui, massa membawa 12 tuntutan dalam aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Koordinator pusat BEM SI, Herianto mengatakan, mahasiswa turun ke jalan untuk mengadili Jokowi atas sejumlah kebijakan dan tindakannya yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

“Kami menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024,” ujar Herianto saat ditemui di tengah aksi di samping Patung Arjuna Wijaya.

Tuntutan kedua, mahasiswa menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri. Kemudian, massa juga mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

"Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian. Lalu, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” lanjut mahasiswa Universitas Mataram ini.

Massa juga mendesak pemerintah untuk mencabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.

Pemerintah juga dituntut untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek.

“Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan,” imbuh Heri.

Massa mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Tapera dan revisi kembali sejumlah pasal-pasal yang bermasalah.

Kemudian, massa juga menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

“Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Terakhir, cabut dan revisi Permendikbud no.2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya,” tutup Heri.

Massa menuntut agar mereka bisa bertemu Presiden Jokowi atau siapa pun dari pihak Istana. Mereka mendesak agar dapat diterima langsung oleh pemerintah.