TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menuntut Presiden Jokowi sebagai pribadi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang salah satu petitumnya terkait dengan ganti rugi kepada negara senilai Rp5.246 triliun.

Sidang perdana digelar Selasa ini, 8 Oktober 2024, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim ketua Suparman Nyompa memutuskan sidang ditunda hingga dua pekan mendatang lantaran pihak tergugat belum melengkapi legal standingnya.

Saat sidang dimulai, kuasa hukum Rizieq Shihab atau biasa disapa Habib Rizieq mempertanyakan soal surat kuasa tergugat yang ternyata bukan langsung dari Jokowi, melainkan sekretariat negara.

“Perlu kami sampaikan bahwa gugatan kami secara personal, Yang Mulia. Perseorangan dari Pak Joko Widodo, bukan dalam kapasitas jabatannya sebagai presiden,” ucap tim hukum Rizieq.

Hakim membenarkan alasan itu, dan akhirnya menunda sidang.

Rizieq Shihab bersama Mayjen (Purn) Soenarko, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim R, Marwan Batubara dan Munarman mengajukan gugatan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat pada 30 September 2024.

Alasan gugatan karena Presiden Joko Widodo diduga melakukaan rangkaian kebohongan selama periode 2012-2024, yaitu sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta dan dua periode sebagai presiden. Gugatan itu didaftarkan oleh kuasa hukumnya, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (TAMAK).

Gugatan ini, kata Rizieq, dilayangkan bertepatan dengan momen 30 September sebagai hari pengkhianatan terhadap Pancasila. “Sejak menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012, calon presiden tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap Bangsa Indonesia,” kata Rizieq dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin 30 September 2024.

Dalam rilis itu, TAMAK mengatakan, dugaan rangkaian kebohongan Jokowi terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan, dan kegagalan yang terjadi. Lebih bahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong itu dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan.

Melalui gugatan itu, Rizieq Syihab dan para penggugat lain menuntut agar Jokowi membayar ganti rugi materiil sebesar nilai utang luar negeri Indonesia sejak 2014-2024, hingga tidak memberikan rumah maupun uang pensiun kepada Jokowi.

Menurut laporan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara "Potret Utang Pemerintah Periode 2015-2024: Risiko dan Capaiannya" yang dimuat di laman dpr.go.id, belanja negara yang masif di era Pemerintahan Jokowi sejalan dengan pembangunan sektor riil yang menjadi program primadona pemerintah saat ini untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.

Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur ini, Pemerintah pada akhirnya melakukan penarikan utang yang cukup tinggi. Data utang Pemerintah selama 2 dekade ke belakang menunjukkan kenaikan yang cukup pesat.

Terhitung sejak tahun 2014, outstanding utang sebesar Rp2.608 triliun yang kemudian meningkat signifikan menjadi Rp7855,53 triliun per Juli 2023 atau mengalami penambahan utang 201%. Jumlah utang di zaman pemerintahan Jokowi ini lah yang menjadi dasar besarnya tuntutan ganti rugi Rizieq dkk.

Tanggapan Istana

Staf Khusus Presiden Dini Purwono menanggapi gugatan perdata yang dilayangkan Rizieq Shihab kepada Presiden Joko Widodo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang salah satu petitumnya terkait dengan ganti rugi kepada negara senilai Rp5.246 triliun.

“Tentu merupakan hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan upaya hukum, namun sebaiknya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab,” ujar Dini dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Prinsip hukum tersebut, kata dia, harus selalu dikedepankan.

“Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekadar mencari sensasi atau tujuan provokasi,” ujar Dini.

Dia menyampaikan selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan.

Namun, menurutnya, biarkan publik yang pada akhirnya menilai kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

“Istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke PN. Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas, apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai Presiden atau sebagai pribadi,” kata Dini.

Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat alias PN Jakpus menunda sidang perdana gugatan perdata senilai Rp 5.246,75 triliun yang diajukan Rizieq Shihab Cs terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan pantauan Bisnis di ruang sidang Wiryono I Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nampak Rizieq Cs tidak hadir dan diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya.

Kondisi yang sama terjadi pada tergugat atau Jokowi yang diwakilkan oleh tim hukum Sekretariat Negara (Setneg). Awalnya, majelis hakim meminta kedua belah pihak untuk memberikan berkas kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, penasihat hukum Rizieq Cs memprotes soal surat kuasa tergugat malah berkaitan dengan jabatan sebagai Presiden.

Tim hukum Rizieq menegaskan bahwa gugatannya dilayangkan secara personal.

"Setelah kita melihat surat tugas Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa gugatan kami secara personal," kata tim hukum Rizieq di persidangan, Selasa (8/10/2024).

Dalam hal ini, perwakilan Setneg menyatakan bahwa gugatan dari Rizieq Cs itu tiba di kantornya, sehingga tim Setneg hadir untuk mewakili Jokowi.

Memang betul Yang Mulia, kalau kami mencermati di gugatan iu memang Jokowi secara pribadi namun gugayan itu sampai di kantor kami," kata perwakilan tergugat.

Atas persoalan ini, Hakim Suparman Nyompa meminta agar tergugat untuk menyesuaikan legal standing tersebut dan meminta sidang kembali digelar pekan depan.

"Jadi untuk sidang berikutnya supaya dilengkapi apa yang disampaikan tadi. Saya kira satu Minggu," kata Nyompa

Namun, tim Setneg meminta agar sidang selanjutnya ditunda selama dua minggu atau pada Selasa (22/10/2024). Permintaan itu kemudian dikabulkan Hakim.

"Sidang ditunda hari Selasa tanggal 22," tutup Nyompa.

Sebagai informasi, Gugatan dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst itu memuat tiga petitum atau permohonan agar dikabulkan pengadilan. Salah satunya penggugat meminta pengadilan mengabulkan gugatan gugatan seluruhnya.

Adapun, dalam salah satu poin petitum itu meminta agar Jokowi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp5.246,75 triliun.

"Menyatakan tergugat [Jokowi] telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp5.246,75 triliun, untuk disetorkan kepada kas negara," tulis petitum Rizieq Cs di SIPP PN Jakpus.

Sekadar informasi, gugatan perdata Rizieq ini didaftarkan oleh kuasa hukumnya, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (TAMAK). Jokowi digugat terkait dugaan rangkaian kebohongan Jokowi selama periode 2012-2024.

Oleh sebab itu, Rizieq melayangkan gugatan bertepatan dengan momen 30 September sebagai hari pengkhianatan terhadap Pancasila bersama Mayjen (Purn) Soenarko, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim R, Marwan Batubara dan Munarman.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menyidangkan perdana gugatan Rizieq Shihab terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Selasa (8/10/2024).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang pergana akan digelar dengan agenda legal standing para pihak di ruangan Purwoto Ganda Subroto.

"Jadwal sidang pada 10.00-12.00 WIB agenda legal standing para pihak," dala SIPP PN Jakarta Pusat dikutip Selasa (8/10/2024).

Gugatan dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst itu memuat tiga petitum atau permohonan agar dikabulkan pengadilan yakni menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menariknya, dalam salah satu poin petitum itu meminta agar Jokowi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp5.246,75 triliun.

"Menyatakan tergugat [Jokowi] telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp5.246,75 triliun, untuk disetorkan kepada kas negara," tulis petitum Rizieq Cs di SIPP PN Jakpus.

Sekadar informasi, gugatan perdata Rizieq ini didaftarkan oleh kuasa hukumnya, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (TAMAK). Jokowi digugat terkait dugaan rangkaian kebohongan Jokowi selama periode 2012-2024.

Oleh sebab itu, Rizieq melayangkan gugatan bertepatan dengan momen 30 September sebagai hari pengkhianatan terhadap Pancasila bersama Mayjen (Purn) Soenarko, Eko Santjojo, Edy Mulyadi, Mursalim R, Marwan Batubara dan Munarman.

Respons Istana

Staf Khusus Presiden di Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan meskipun gugatan merupakan hak warga negara, tetapi menurutnya sebaiknya setiap upaya hukum tersebut harus dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab.

Dini menuturkan setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Mengingat suatu prinsip hukum yang harus selalu dikedepankan.

"Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekadar mencari sensasi atau tujuan provokasi," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa selama sepuluh tahun Jokowi memimpin Indonesia tentunya tidak lepas dari kelebihan serta kekurangan.

Kendati demikian, Dini menekankan bahwa pihak Istana menyerahkan kepada masyarakat yang pada akhirnya menilai bagaimana kinerja dan pengabdian Presiden Ke-7 RI itu selama ini.

Oleh sebab itu, dia mengaku bahwa Istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke pengadilan negeri

"Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai Presiden atau sebagai pribadi," pungkas Dini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi.

Hal ini dikatakannya menanggapi gugatan yang diajukan Rizieq Shihab dan sejumlah pihak mengenai kebohongan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2012 hingga tahun 2024.

Adapun gugatan tersebut sudah terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

"Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekedar mencari sensasi atau tujuan provokasi," kata Dini kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Ia menuturkan, sejatinya pengajuan upaya hukum merupakan hak bagi setiap warga negara.

Namun menurutnya, setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab.

"Bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, prinsip hukum ini harus selalu dikedepankan," beber dia.

Dini menjelaskan, masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan.

Namun, ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, negara.

Istana kata Dini, tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke PN.

"Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai Presiden atau sebagai pribadi," jelas Dini.

Sebagai informasi, Rizieq Shihab dan sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi melalui Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (TAMAK).

Gugatan itu diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012-2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 September 2024.

Menurut penggugat, Jokowi sejak menjadi Cagub DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, telah melakulan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia.

Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan, dan kegagalan yang terjadi.

"Lebih bahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong, dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan," sebut penggugat dalam siaran pers, Selasa (1/10/2024).

Menurut penggugat, bila kebohongan dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.

"Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi "Masyarakat Anti Kebohongan" mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S/JOKOWI (Gugatan 30 September Terhadap Jokowi)," jelasnya.

Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi, di antaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI selama 1 periode penuh (5 tahun) dan tidak akan menjadi kutu loncat; kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil Esemka; dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri (asing).

Lalu, kebohongan akan melakukan swasembada pangan, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi.

Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi materiil sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara.

Ia pun meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan Presiden kepada Jokowi. Begitu pun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono meminta upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi tidak digunakan secara semena-mena hanya untuk mencari sensasi maupun provokasi.

Hal ini dikatakannya menanggapi gugatan yang diajukan Rizieq Shihab dan sejumlah pihak mengenai kebohongan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2012 hingga tahun 2024.

Adapun gugatan tersebut sudah terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

"Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekedar mencari sensasi atau tujuan provokasi," kata Dini kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Ia menuturkan, sejatinya pengajuan upaya hukum merupakan hak bagi setiap warga negara.

Namun menurutnya, setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab.

"Bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, prinsip hukum ini harus selalu dikedepankan," beber dia.

Dini menjelaskan, masa pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun lamanya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan.

Namun, ia meminta masyarakat yang menilai sendiri kinerja dan pengabdian Presiden Jokowi kepada masyarakat, bangsa, negara.

Istana kata Dini, tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke PN.

"Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai Presiden atau sebagai pribadi," jelas Dini.

Sebagai informasi, Rizieq Shihab dan sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi melalui Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan (TAMAK).

Gugatan itu diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012-2024. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 611/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 September 2024.

Menurut penggugat, Jokowi sejak menjadi Cagub DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, telah melakulan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia.

Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan, dan kegagalan yang terjadi.

"Lebih bahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong, dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana dan prasarana ketatanegaraan," sebut penggugat dalam siaran pers, Selasa (1/10/2024).

Menurut penggugat, bila kebohongan dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa.

"Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi "Masyarakat Anti Kebohongan" mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S/JOKOWI (Gugatan 30 September Terhadap Jokowi)," jelasnya.

Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi, di antaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI selama 1 periode penuh (5 tahun) dan tidak akan menjadi kutu loncat; kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil Esemka; dan kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri (asing).

Lalu, kebohongan akan melakukan swasembada pangan, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), dan kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi.

Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi materiil sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 untuk disetorkan kepada kas negara.

Ia pun meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan Presiden kepada Jokowi. Begitu pun meminta negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Imam Besar Habib Rizieq Shihab menyinggung mengenai kemunculan akun Fufufafa di media sosial Twitter.

Di hadapan jamaahnya, ia meminta agar Fufufafa diganyang habis-habisan hingga ke akarnya.

"Fufufafa, bapaknya, adiknya, kakaknya, itu yang kita ganyang habis-habisan," kata Habib Rizieq didepan ribuan jemaah saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW Versama FPI, yang dikutip dari kanal YouTube @Islamic Brotherhood Television, Kamis (19/9/2024).

Menurutnya, para pendukung Anies dan juga PKS tidak perlu lagi saling menyerang karena yang dikhawatirkan adalah Fufufafa.

Ia kemudian meminta jamaahnya untuk tidak menghakimi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini bergabung dengan KIM.

Pasalnya PKS merupakan partai Islam yang bisa membawa suara mereka untuk memperjuangkan rakyat.

Rizieq pun menyinggung tentang terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden di Pilpres 2024. Ia meminta Nasdem, Gerindra, PKB, dan PKS untuk menjaga suara rakyat.

"Saya titip, kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang yang berada di sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga. Jaga! berikan masukan yang bagus," lanjutnya.

Di hadapan ribuan jamaahnya, Habib Rizieq kemudian menyindir Fufufafa telah menjadi anak haram konstitusi yang harus dihentikan.

Adapun Fufufafa merupakan akun Kaskus yang diduga dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka.

Dari penelusuran Bisnis, Fufufafa menjadi viral lantaran banyak mengkritik dan melontarkan kata kasar kepada Prabowo Subianto.

Satu hal yang membuat teori netizen menyebut jika Fufufafa adalah Gibran yakni unggahan Fufufafa yang pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarly.

Dalam unggahannya disebutkan jika Fufufafa ini mengaku tak bisa login di akun Raka Gnarly karena lupa password.

Kemudian, akun Twitter Chili Pari Catering juga pernah mencuit jika mereka tak bisa login di akun Raka Gnarly. Inilah yang membuat netizen yakin jika Fufufafa dan pemilik Chili Pari adalah orang yang sama.

Sebagaimana diketahui, Chili Pari merupakan usaha catering Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo.

Bisnis.com, JAKARTA - Habib Rizieq mengatakan bahwa pendukung Anies Baswean jangan mau diadu domba dengan pendukung lain.

Hal ini disampaikan untuk menyinggung isu keretakatan hubungan antara Anies Baswedan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini berbeda jalan.

Untuk diketahui, PKS akhirnya berubah haluan untuk bergabung dengan KIM Plus untuk membentuk koalisi di Pilkada DKI Jakarta.

"Belakangan ini saya mulai prihatin, sedih, kecewa, melihat kondisi umat belakangan ini, kita mudah diadu," kata Habib Rizieq didepan ribuan jemaah saat acara Maulid Nabi Muhammad SAW Versama FPI, yang dikutip dari kanal YouTube @Islamic Brotherhood Television, Kamis (19/9/2024).

Rizieq kemudian menyinggung bahwa banyak orang ribut dan saling menyerang. Hal ini bersinggungan dengan kekecewaan terhadap partai saat Pilpres lalu.

"Kita banyak kecewa dengan partai. Tapi jangan sampai kekecewaan kita membuat kita jadi bermusuhan. Nggak boleh," lanjutnya.

Kemudian Rizieq menyinggung mengenai perjuangan untuk menyelamatkan kawan yang disandera secara politik.

Menurutnya, para pendukung Anies dan juga PKS tidak boleh saling menyerang. Karena keduanya pernah berjuang Bersama.

"Kok yang ribut jadi pendukung Anies dan pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar saudara! Kenapa kita mau diadu domba? Bukan kawan kita yang kita serang, tapi yang menyandera yang kita serang habis-habisan," ujar Rizieq.

Ketua FPI tersebut kemudian menyimpulkan bahwa saat ini banyak pihak tersandera secara politik. Oleh sebab itu harus ada perlawanan agar tidak ada pihak yang semena-mena.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Habiburokhman dengan eks pendiri Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (3/8/2024), tak terkait politik. Menurut Dasco, pertemuannya dengan HRS Dasco menjelaskan, pertemuannya dengan HRS hanya bentuk silaturahim sesama anak bangsa.

"Ya kita datang silaturahim, sesama anak bangsa, saya di sana enggak bicara politik apa pun," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Wakil ketua DPR tersebut mengaku, memiliki kesepahaman bersama HRS untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Atas alasan itulah, ia bisa berdiskusi lancar dengan HRS. "Cuma kami mempunyai kesepahaman dengan visi yang sama untuk membangun Indonesia lebih maju ke depannya," ujar Dasco.

Sebelumnya, dua pimpinan Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburokhman mengadakan silaturahim kebangsaan dengan HRS. "Pertemuan di kediaman Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta itu pada Sabtu (3/8/2024) sore. Agendanya silaturahmi. Saling tukar pikiran," kata penasihat hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar di Jakarta, Ahad (4/8/2024).

Selain Aziz yang juga merupakan Ketua DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Bidang Advokasi, pertemuan itu juga dihadiri Ketua Umum DPP FPI Habib Muhammad Alatas dan Ketua DPP FPI Habib Hanif Alatas. Menurut dia, Bendahara Umum DPP FPI Habib Ali Alwi Alatas, Sekretaris Umum DPP FPI Habib Ali Alatas, hingga Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin juga ikut dalam diskusi itu.

Sebelumnya, Sufmi Dasco mengunggah tiga foto dirinya bersama dengan Habiburokhman dan Habib Rizieq di akun Instagram pribadinya @sufmi_dasco. "Silaturahmi kebangsaan," tulisnya dalam pesan penyerta foto.

Silaturahim ulama...

Adapun Habiburokhman mengunggah video dirinya bersama Dasco yang sedang melangsungkan silaturahim dengan HRS di akun Instagram @habiburokhmanjkttimur. "Silaturahim kepada ulama. Mari kita perkuat persaudaraan dan persatuan untuk masa depan Indonesia yang maju, adil, dan makmur," tulisnya.

Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bertemu mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Pertemuan itu disebut sekadar silaturahmi.

"Ya yang pertama kita datang silaturahmi, sesama anak bangsa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Dasco mengaku tidak membicarakan politik dengan Rizieq. Mereka membahas soal kesamaan visi untuk membangun Indonesia.
"Saya disana enggak bicara politik apapun. Cuma kami mempunyai kesepahaman dengan visi yang sama untuk membangun Indonesia lebih maju kedepannya," ujar Dasco.

Baca juga: Usung Dedi Mulyadi di Jawa Barat, Golkar Dinilai Mengakomodasi Gerindra

Dasco dan Habiburokhman bertemu Rizieq serta saling bergandengan. Pertemuan ini terungkap dari unggahan Instagram Dasco @sufmi_dasco. Pada caption dituliskan "silaturahmi kebangsaan".

(END)

Dua petinggi Partai Gerindra yakni Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad serta Wakil Ketua Umum Habiburokhman menggelar pertemuan dengan Imam Besar Front Persatuan Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pertemuan digelar di kediaman Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Persamuhan ini diunggah oleh kedua petinggi Gerindra ini di akun Instagramnya masing-masing.

"Silaturahmi Kebangsaan," demikian bunyi keterangan Dasco dalam akun Instagramnya, Minggu (4/8).

Sedangkan Habiburokhman dalam unggahannya mengatakan dirinya mendampingi Dasco untuk bersilaturahmi ke ulama. Ia lalu mengatakan akan memperkuat persatuan untuk masa depan Indonesia.

"Untuk masa depan Indonesia yang maju, adil, dan makmur." demikian penjelasan Habiburokhman.

Pengacara Rizieq Shihab, Azis Yanuar mengungkapkan isi pembahasan dua petinggi Gerindra di Petamburan itu. Rizieq berpesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengayomi masyarakat.

Selain itu, Prabowo diminta membentuk kabinet berdasarkan meritokrasi. Presiden terpilih itu juga dititipi pesan untuk memilih para menteri yang betul-betul menguasai bidangnya.

"Tidak melibatkan penjahat kemanusiaan dalam kabinet mendatang," kata Azis dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Minggu (4/8).

Azis mengatakan, Rizieq berpesan kepada Dasco dan Habiburokhman agar Prabowo aktif membela Palestina. Tak hanya itu, ada pula pesan untuk menyelesaikan kasus lama.

"Juga mengusut (kasus) kilometer 50 secara tuntas ke depannya," kata Azis.

JAKARTA, investor.id - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan telah mengadakan pertemuan dengan mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, pada Sabtu (3/8/2024) malam. Dalam pertemuan tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Dasco memposting pertemuan tersebut melalui akun Instagram pribadinya @sufmi_dasco, yang dilihat Minggu (4/8/2024). Foto-foto yang diposting tersebut  memperlihatkan Habib Rizieq tengah menggenggam tangan Dasco dan Habiburokhman sembari tersenyum ke arah kamera.

Pada foto lainnya terlihat Habib Raizieq seperti tengah berbincang dengan Dasco. Sementara itu, ada juga foto yang menampilkan Habib Rizieq sedang ingin bersalaman dengan Dasco dan Habiburokhman.

Dalam keterangan postingan, Dasco menuliskan, "Silaturahmi kebangsaan”.

Dasco mengaku pertemuan dengan Habib Rizieq merupakan silaturahmi kebangsaan. Pertemuan tersebut untuk membangun Indonesia Maju.

"Silaturahmi kebangsaan merajut silaturahmi, memandang ke depan, dalam kebersamaan, membangun Indonesia Maju," tandas Dasco.

Diketahui, Front Pembela Islam (FPI) sebelumnya telah mendeklarasikan diri dengan nama baru menjadi Front Persatuan Islam setelah dilarang pemerintah. Namun belakangan, nama tersebut kembali berganti dari Front Persatuan Islam menjadi Front Persaudaraan Islam.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengaku telah melapor kepada Prabowo Subianto sebelum menghadiri pernikahan putri Rizieq Shihab.

Hal ini disampaikan Habiburokhman saat menghadiri pernikahan putri ke-7 Rizieq Shihab, Syarifah Zahra Syihab, dengan Habib Husein Bin Anies Assegaf di Markaz Syariah Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (7/7/2024) pagi.

"Ya pastilah (melapor), Pak Prabowo juga menjaga pengimplementasian politik merangkul. Semua pihak kita rangkul, kita semua adalah bangsa Indonesia," kata Habiburokhman kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Presiden RI tepilih periode 2024—2029 itu menitipkan pesan dan salam kepada kedua mempelai.

Meskipun bukan pesan secara spesifik, tetapi menurutnya, Ketua Umum Gerindra itu menyampaikan salam hormat.

"Secara spesifik enggak ada, hanya menyampaikan salam hormat saja," tutur dia.

Habiburokhman menjelaskan bahwa kehadirannya berdasarkan undangan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat Front Persaudaraan Islam (FPI) Aziz Yanuar dan Novel Bamukmin.

Apalagi, kata Habiburokhman dirinya merupakan murid dari kedua orang tersebut dan seringkali mengikuti ceramah-ceramah yang sering disampaikan oleh mereka.

Atas dasar itu dia menilai perlu untuk hadir ke pernikahan putri Rizieq Shihab.

"Mereka juga tokoh bangsa yang juga banyak sekali ceramah-ceramahnya bisa mendinginkan situasi. Dan kita berharap ke depan Habib Rizieq sehat, anaknya juga pernikahannya samawa, sehat terus, dan dapat cucu-cucu yang soleh," pungkasnya.