Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Satgas diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25/2024 yang terbit pada Senin (5/8/2024).

Dalam aturan tersebut, disebutkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi bagian dari keanggotaan satgas. Selain itu, posisi Basuki sebagai Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) juga membuatnya ikut dalam posisi sebagai Wakil Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan satgas baru ini dibentuk dengan semangat untuk mempercepat realisasi investasi di IKN. Dalam hal ini, termasuk untuk mendorong realisasi Letter of Intent (LoI) atau surat pernyataan minat yang sebelumnya telah masuk.

"Jadi yang sebelumnya tidak ada Menteri Investasi tapi diserahkan ke Kepala Otorita, nah sekarang di bawah langsung oleh Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia). Kalo saya melihat semangatnya adalah untuk mempercepat realisasi investasi. Artinya dari potensi LOI yang sudah terbentuk itu harus dikongkritkan menjadi realisasi investasi," kata Endra, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024).

Target dari pembentukkan satgas ini menjelang akhir masa jabatan bukan untuk mencari investor-investor baru melainkan mendorong percepatan realisasi minat investor ke IKN yang sudah ada sebelumnya. Harapannya, proses bisa didorong hingga terwujud langkah konkrit berupa Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan realisasi proyek.

Berdasarkan data OIKN, setidaknya saat ini telah ada sebanyak 423 LoI dari investor swasta lokal maupun asing. Endra mengatakan, dari jumlah tersebut setidaknya telah dikurasi sebanyak 60 investor untuk didorong percepatan realisasinya.

"Jadi sekali lagi kita nggak mulai dari nol, udah ada itu mappingnya, yang mana yang ini bisa kita kategorikan yang itu. At least yang saya tahu ada 60 (prioritas)," ujarnya.

Di samping itu, pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah insentif untuk memuluskan jalan investor-investor masuk ke IKN. Basuki sendiri sebelumnya berencana untuk berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas insentif bagi para investor ini.

"Insentif ini kan bisa beragam ya. Insentif pajak, insentif perizinan, insentif lewat hak atas tanahnya. Itu kan ada siklus satu, siklus dua, itu kan termasuk insentif. (Kemungkinan insentif ditambah lagi?) Iya sangat mungkin, sangat mungkin. Namanya negosiasi bisnis, deal bisnis itu kan sangat terbuka ya. Artinya itu bisa sangat dinamis," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Satuan Tugas alias Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Satgas itu dibentuk setelah terbitnya Keputusan Presiden alias Kepres No.25/2024 pada Senin (5/8/2024) kemarin.

Salah satu tujuan dibentuknya Satgas itu antara lain untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Adapun jika mengacu kepada beleid tersebut, Satgas pimpinan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tersebut memiliki 9 tugas pokok.

Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dengan kementerian atau lembaga terkait dan daerah mitra.

Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan
pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di Ibu Kota Negara Nusantara.

Ketiga, mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara. Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Kelima, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan bagi
pengembangan financial center di Ibu Kota Nusantara. Keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di Ibu Kota Nusantara

Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan
fasilitas penanaman modal. Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan
investasi.

Kesembilan, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Selain sembilan tugas pokok, Satgas Percepatan Investasi IKN juga harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua paling sedikit sekali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Penunjukan Bahlil tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.25/2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN Nusantara yang ditandatangani Jokowi pada Senin (5/8/2024) kemarin.

Adapun tugas Satgas Percepatan Investasi IKN memiliki 9 tugas pokok. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dengan kementerian atau lembaga terkait dan daerah mitra.

Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan
pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di Ibu Kota Negara Nusantara.

Ketiga, mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara. Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Kelima, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan bagi
pengembangan financial center di Ibu Kota Nusantara. Keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di Ibu Kota Nusantara

Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan
fasilitas penanaman modal. Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan
investasi.

Kesembilan, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Berikut susunan Satgas Percepatan Investasi IKN:

Ketua: Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Wakil: Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita IKN

Sekretaris: Wakil Kepala Otorita IKN dan Firdaus Dewilmar.