Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terlibat menjadi salah anggota Satgas tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan belum bisa membeberkan lebih lanjut target-target untuk investasi di IKN. Dia bilang, saat ini baru diterbitkan surat keputusan dari presiden. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM terkait investasi IKN ke depannya.

"Itu baru diterbitkan SK-nya nanti kita akan koordinasi dengan kementerian investasi karena kebetulan Pak Menteri (Agus Harimurti Yudhoyono) jadi Wakil Ketua (Satgas)," kata Suyus saat ditemui di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2024).

Dia menegaskan, pihaknya juga telah menyiapkan aturan-aturan yang mendukung percepatan investasi di IKN, mulai dari pengadaan tanah hingga pembebas lahan.

"Kita akan inventarisasi semuanya, dan aturan-aturan terkait investasi juga untuk pengadaan tanah, pembebasan dan lain-lain sudah kita siapkan semua," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satgas Percepatan Investasi IKN beberapa waktu lalu. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, IKN membutuhkan investasi untuk melanjutkan pembangunan di semua sektor. Menurutnya, dengan adanya satgas ini, investasi di IKN dapat mengalir sehingga progres pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

"Tentunya kita berharap progres pembangunan IKN ini juga bisa terus berjalan dengan baik dan investasi juga mengalir," kata AHY saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (7/8/2024).

Pembentukan Satgas ini dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris. Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono optimistis iklim investasi di ibu kota baru bakal terakselerasi seiring dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi IKN.

Basuki menuturkan, bakal ada dua investor asing yang akan segera masuk ke IKN. Di mana, dua perusahaan asing tersebut bergerak pada sektor properti.

“Ini akan kita coba percepat, ada 2 [investor] dari luar negeri itu China dan dari Jepang. Sektor perumahan, tak hanya hotel ada kantor juga,” kata Basuki saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Lebih rinci, Basuki menjelaskan saat ini telah terdapat 472 surat minat investasi atau letter of intent (LoI) yang telah dikantongi Badan Otorita IKN. Akan tetapi, setelah dikurasi hanya terdapat 220 minat investasi yang masuk kategori layak.

Adapun, dari total 220 LoI tersebut, sebanyak 60 investor akan dipercepat proses investasinya oleh Satgas OIKN.

Pada kesempatan yang sama, Basuki juga menyebut bahwa rencana pembentukan Satgas Investasi IKN sudah dilakukan sejak lama. Hal itu dilakukan tak lain untuk mempersubur iklim investasi di IKN.

“Itu sudah lama [rencana Satgas mau dibentuk], ya supaya Pak Bahlil bantu untuk mempercepat, itu sudah lama karena dulu Pak OIKN [Bambang Susantono] minta ada Satgas kan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OIKN menargetkan investasi yang terparkir di IKN sepanjang tahun ini dapat tembus Rp100 triliun. Di mana, saat ini investasi yang telah terealisasi Rp51,35 triliun.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Satuan Tugas alias Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Satgas itu dibentuk setelah terbitnya Keputusan Presiden alias Kepres No.25/2024 pada Senin (5/8/2024).

Salah satu tujuan dibentuknya Satgas itu antara lain untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Adapun jika mengacu kepada beleid tersebut, Satgas pimpinan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tersebut memiliki 9 tugas pokok.

Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dengan kementerian atau lembaga terkait dan daerah mitra.

Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di Ibu Kota Negara Nusantara.

Ketiga, mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara. Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Kelima, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan bagi pengembangan financial center di Ibu Kota Nusantara. Keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di Ibu Kota Nusantara.

Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal.

Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi.

Kesembilan, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN. Dalam beleid tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) didapuk sebagai anggota Satgas.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan pembentukan Satgas tersebut diharapkan dapat mendorong investasi IKN mencapai target Rp100 triliun sepanjang 2024.

"Sekarang dibawahi langsung di Menteri Investasi, semangatnya untuk mempercepat realisasi investasi dari potensi LoI [letter of intent/surat minat investasi] yang terbentuk itu harus dikonkretkan menjadi realisasi investasi," tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).

Endra menjelaskan, saat ini komitmen investasi yang telah dikantongi Otorita Ibu Kota Nusantara sudah banyak. Bahkan, komitmen investasi dari badan usaha yang telah siap masuk ke IKN dilaporkan telah mencapai 60 perusahaan.

Sejalan dengan hal itu, Endra optimistis target investasi IKN tembus Rp100 triliun sepanjang 2024 dapat terealisasi.

"Yang serius masuk ke tahap investasi itu sudah ada hampir 60-an [investor], artinya yang berpotensi berinvestasi ya kalau 1 investor [komitmen] Rp2 triliun saja lewat itu [targetnya]," pungkas Endra.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi resmi membentuk Satuan Tugas alias Satgas Percepatan Investasi di IKN lewat Keppres No.25/2024 pada Senin (5/8/2024).

Adapun, jika mengacu kepada beleid tersebut, Satgas tersebut akan dinahkodai oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), guna mendorong peningkatan pelayanan investasi di IKN, Kalimantan Timur. Pembentukan Satgas itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan tugas Percepatan Investasi Di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam salinan Keppres yang dilihat di laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Rabu (7/8/2024), pertimbangan diterbitkannya keppres tersebut yakni untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Dalam keppres tersebut disebutkan Satgas bertanggungjawab kepada Presiden. Sementara tugas Satgas, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Keppres itu, terdiri dari sembilan poin yakni sebagai berikut.

1. Mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra
2. Menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN
3. Mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di IKN
4. Melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di IKN
5. Meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan bagi pengembangan financial center di IKN
6. Memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di IKN
7. Memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah dan fasilitas penanaman modal
8. Menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi
9. Mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di IKN

Satgas terdiri atas unsur Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana dan Sekretariat. Ketua Satgas yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sedangkan Wakil Ketua terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Otorita IKN.

Sekretaris Satgas yakni Wakil Kepala OIKN dan seseorang bernama Firdaus Dewilmar.

Susunan Anggota Satgas terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Anggota Pelaksana Satgas terdiri atas Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; serta pejabat dari unsur: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian lnvestasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Otorita IKN.

Lalu Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung; Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan pejabat dari unsur Otoritas Jasa Keuangan.

Satgas harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden melalui Ketua Satgas paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Segala biaya pelaksanaan tugas Satgas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keppres ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bahlil adalah salah satu orang kepercayaan presiden. Selain di Satgas Investasi IKN, ia juga menjabat sebagai Ketua Satgas Investasi hingga Satgas Gula dan Bioetanol.

Adapun penunjukan Bahlil tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.25/2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN Nusantara yang ditandatangani Jokowi pada Senin (5/8/2024) kemarin.

Kemunculan Satgas Percepatan Investasi IKN itu terjadi di tengah rumor sepinya investor yang melirik ibu kota negara. Isu yang beredar tidak banyak investor asing yang mau masuk ke proyek strategis tersebut. Alhasil, sampai saat ini, pembangunan IKN masih menyedot APBN.

Jokowi mengerikan 9 tugas pokok kepada Bahlil untuk mempercepat investasi di kawasan IKN. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dengan kementerian atau lembaga terkait dan daerah mitra.

Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan
pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di Ibu Kota Negara Nusantara.

Ketiga, mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara. Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Kelima, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan bagi
pengembangan financial center di Ibu Kota Nusantara. Keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di Ibu Kota Nusantara

Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan
fasilitas penanaman modal. Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan
investasi.

Kesembilan, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Selain kewenangan tersebut, Jokowi juga memberikan keleluasaan bagi Bahlil untuk menetapkan kesekretariatan. Penetapan kepala sekretariat juga menjadi kewenangan Menteri Investasi.