MEDAN, iNews.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Arief S Trinugroho menegaskan seleksi jabatankepala Dinas Kesehatan Sumut sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni, berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan pemerintah. 

“Sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan semuanya, jadi tidak ada pelanggaran apa pun,” kata Arief S dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/10/2024).

Arief yang juga Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meluruskan isu mengenai syarat latar belakang pendidikan yang mesti dimiliki calon kepala dinas. 

Menurut dia, pegawai yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai pengumuman, bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. “Kepala dinas ini  sesuai dengan Undang - Undang nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN Pasal 14 bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama termasuk jenis jabatan manajerial. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur latar Pendidikan tertentu. Kecuali memang hal tersebut diatur dalam peraturan,” paparnya.

Prosedur seleksi terbuka Kepala Dinas Kesehatan diawali dengan mengajukan usul rekomendasi pelaksanaan seleksi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor B-2180/JP.00.00/07/2024 tanggal 9 Juli 20224 Hal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Menteri Dalam Negeri pun menyetujui secara tertulis sesuai surat Nomor 100.2.2.6/5211/OTDA tanggal 11 Juli 2024 Hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Sumut.

Setelah itu, membentuk susunan panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diisi oleh sosok yang mumpuni, sangat berkompeten dan bersifat independent. 

Pansel berjumlah 5 orang, diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera. Anggotanya adalah Prof Irmawati (Guru Besar Psikologi USU), Dr. Halilul Khairi (Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN), Dr. Edy Ikhsan (Wakil Rektor USU bIdang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian, dan Aprilla Siregar (Kepala Badan Kepagawaian Sumatera Utara).

Tahapan seleksi dimulai dengan pengumuman pendaftaran. Dilanjutkan penerimaan berkas, uji administrasi, penulisan makalah, wawancara dan rekam jejak, serta assessment test. Peserta akan maju ke tahapan berikutnya jika hasil penilaian oleh Pansel memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan.

Mengingat bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama termasuk jenis jabatan manajerial, maka penekanan dan bobot terbesar penilaian selain pada aspek manajerial adalah pengalaman kerja, kepemimpinan, kerja sama, koordinasi, gagasan program yang diajukan, aspek sosial kultural, dan sebagainya. Kesemuanya ternilai dari rekam jejak, penulisan makalah, pendalaman pada waktu wawancara dan assessment test.

Hasil akhir penilaian seleksi menghasilkan 3 (tiga) nama peserta yang meraih nilai tertinggi dan akan dipilih oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Pj. Gubernur Sumatera Utara untuk menduduki jabatan yang dilelang, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ketiga nama tersebut adalah Muhammad Faisal Hasrimy, Ridesman, dan Laura Ance Sinaga.

Muhammad Faisal Hasrimy meraih nilai paling tinggi, selain dari assessment test yang meliputi kemampuan dasar, juga kepemimpinan, koordinasi, kerja sama, juga nilai rekam jejak tertinggi karena berpengalaman sebagai sekretaris daerah kabupaten dan penjabat bupati. Pengalaman Faisal Hasrimy ini memberikan penguasaan manajerial, kepemimpinan dan koordinasi yang melebihi peserta seleksi lainnya. 

Selain itu program yang diajukan jika terpilih sebagai kepala dinas Kesehatan sangat baik pada tataran kebijakan, implementatif, comprehensive (menyeluruh) dan integrated (terpadu).

Editor: Kastolani Marzuki

Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi salah satu dari 10 provinsi termiskin di Indonesia per Maret 2024. Untuk keluar dari kemiskinan, sejumlah langkah dilakukan salah satunya membuka pintu lebar-lebar terhadap investor.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto mengatakan, ada dua persoalan krusial di Provinsi Gorontalo. Pertama, kemiskinan. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 14,57% atau sebanyak 177.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin ekstrem di Gorontalo sebanyak 17.410 jiwa atau 1,46% terhadap total penduduk.

Meski persentase penduduk miskin menurun dari 15,15% di tahun lalu, Gorontalo masih bertahan dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia. "Dari 2016 sampai sekarang, kalau tidak ada pemekaran provinsi baru, kita masih rangking lima provinsi termiskin," ujar Handoyo dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Kedua, masalah stunting. Pada 2022, Handoyo mengatakan, angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo ada di angka 22%. Namun, di 2023, angkanya malah naik menjadi 26,9%. Selain itu, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan beban ganda permasalahan gizi, yakni undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan stunting, menurut Handoyo, Provinsi Gorontalo tidak bisa hanya menggantungkan diri pada sektor pertanian tradisional. Dibutuhkan sentuhan investor untuk membangun dan memajukan Gorontalo.

Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo terbilang kecil, hanya sebesar Rp 1,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo hanya sebesar Rp 500 miliar. Anggaran tersebut jelas tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam membangun Provinsi Gorontalo sehingga dibutuhkan anggaran dan sentuhan dari berbagai pihak.

"Kita harus membuka diri. Kita persilakan investor membangun di Provinsi Gorontalo. Jadi, ini kebijakan kita dalam rangka penanggulangan kemiskinan," ujar Handoyo.

Provinsi Gorontalo membutuhkan investor untuk menambah lapangan kerja. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan membuka 400.000 lapangan kerja baru. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo hanya ada di angka 4,5%.

"Kalau tidak membuka diri terhadap investor, maka Gorontalo akan begini-begini terus. Investasi dari industri biomassa seperti BJA ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan bagi Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat Pohuwato," imbuh Handoyo.

Salah satu investasi besar di Gorontalo saat ini yakni kehadiran PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Produsen wood pellet terintegrasi dengan izin kapasitas produksi terbesar secara nasional itu telah membawa berkah bagi masyarakat di Gorontalo maupun Pohuwato serta memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah.

Sejauh ini, BJA telah menggelontorkan investasi sebesar Rp1,4 triliun. Kucuran investasi tersebut ditujukan dalam rangka pembangunan dan operasional pabrik pengolahan wood pellet (pelet kayu). Saat ini, BJA memiliki izin kapasitas produksi palet kayu sebesar 900.000 ton per tahun.

Sementara kedua mitra BJA, PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL) telah merealisasikan investasi masing-masing sebesar Rp 237,6 miliar dan Rp 107,2 miliar hingga Juni 2024. BTL dan IGL merupakan pemegang hak guna usaha (HGU) yang memasok bahan baku wood pellet untuk BJA.

"Investasi sebesar itu membuktikan keseriusan BJA, IGL, dan BTL dalam membangun dan mengembangkan bisnis jangka panjang. Dari investasi awal tersebut, BJA bersama IGL dan BTL telah membuka lapangan kerja bagi lebih dari seribu orang tenaga kerja yang berdampak langsung terhadap berkurangnya pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pohuwato dan sekitarnya," kata Direktur BJA Burhanuddin.

BANDUNG, iNews.id - Lima sekretaris daerah (sekda) di Provinsi Jawa Barat mengajukan cuti hingga mengundurkan diri dari jabatannya demi mengikuti Pilkada 2024. 

Kelima sekda tersebut di antaranya Sekda Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan mengajukan cuti di luar tanggungan negara sejak Senin (1/7/2024). Selain itu, Sekda Majalengka Eman Suherman sejak Senin (15/7/2024).

Kemudian, Sekda Kuningan Dian Rahmat Yanuar, Kamis (18/7/2024) dan Sekda Kota Depok Supian Suri yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara sejak Sabtu (1/6/2024). 

Sedangkan Sekda Kota Cimahi, Dikdik S Nugrahawan dan Dani Ramdan yang saat ini menjabat Pj Bupati Bekasi mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. 

Untuk diketahui, cuti untuk pegawai negeri sipil (PNS) ini diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Dalam aturan itu, disebutkan bahwa cuti di luar tanggungan adalah cuti yang tidak dibayar dan dapat diajukan maksimal tiga tahun.

Saat cuti, PNS tersebut tidak mendapatkan pendapatan seperti biasa. Cuti jenis ini, hanya diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun secara terus menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.

Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara ini, dapat diperpanjang paling lama satu tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

Bila tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan negara, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, PNS di Jabar harus mundur dari jabatannya jika ingin ikut pilkada, minimal 40 hari sebelum pendaftaran.

Masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah sendiri, akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024. "Sudah ada imbauan dari Kemendagri, 40 hari sebelum pendaftaran sudah harus mundur, dan itu harus ditegaskan," ucap Bey, Selasa (25/6/2024).

Editor: Kastolani Marzuki