Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto mempercayakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kabinetnya kepada Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Saya lengkapi tadi 17, Prof. Dr Abdul Mu'ti M.Ed Menteri Pendidikan Dasar Menengah" ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Abdul lahir di Kudus pada 2 September 1968. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mendampingi Ketua Umum Haedar Nashir pada periode 2022-2027.

Kiprahnya di Muhammadiyah sudah berlangsung sejak tahun 2000. Jabatan pertama yang ia pegang adalah sebagai PWM Jateng periode 2000-2002. Lalu, memegang jabatan selaku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah pada 2002-2006.

Kemudian, ia mendapatkan amanah menjadi Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2005-2010. Adapun jabatan sekretaris di PP Muhammadiyah ia lakoni juga pada dua periode sebelumnya (2010-2015 dan 2015-2022).

Abdul sendiri adalah akademisi. Ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1991.

Lalu, ia melanjutkan studi ke School of Education, Flinders University of South Australia, pada tahun 1997; Short Course on Governance and Shariah the University of Birmingham tahun 2005; dan kuliah di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah tahun 2008.

Ia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan guru besar ke-1.050 tersebut dilaksanakan pada 2 September 2020. Bahkan, ia juga menjadi pengajar di sana.

Abdul Mu'ti terkenal mendalami soal pluralisme dan berbagai keilmuan mengenai Islam terkini. Misalnya pada penelitian atau riset yang ditemukan di Google Scholar, banyak kajian mengenai konvergensi Muslim dan Kristen dalam pendidikan, kekerasan seksual di pesantren, pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah, yang pernah ia bahas.

Karena itu, di kancah internasional ia menjadi bagian dari anggota Dewan Indonesia dan Amerika Serikat pada Agama dan Pluralisme, dan masyarakat eksekutif Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Tunjuk Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/21304731/prabowo-tunjuk-sekum-pp-muhammadiyah-abdul-muti-sebagai-menteri-pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Umum PP MuhammadiyahAbdul Mu'tioptimistis akan mendapat amanah untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kabinet yang dipimpin PresidenPrabowo Subiantodan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diungkapkannya kepada awak media saat tiba di Istana Negara jelang pengumuman jajaran menteri kabinet Prabowo-Gibran yang dijadwalkan pada malam ini, Minggu (20/10/2024).

Dia menilai belum ada perubahan dari informasi awal yang diterimanya terkait penugasan di kabinet Prabowo-Gibran.

“Sepertinya tidak ada perubahan. Jadi, saya diberi kepercayaan oleh beliau memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” jelasya.

Abdul Mu'tibelum bisa memerinci berapa kader atau tokoh Muhammadiyah yang masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Namun, dia memperkirakan ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang masuk dalam kabinet tersebut.

“Orang Muhammadiyah banyak [yang kemungkinan masuk kabinet]. Ada insyaallah juga ada beberapa wakil menteri juga. Tapi, nanti pastinya ditunggu sampai diumumkan secara resmi oleh pak Presiden,” ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh telah tiba di Istana Negara jelang pengumuman menteri dan wakil menteri kabinetPrabowo-Gibran.

Berdasarkan pantauanBisnis, hinga pukul 19.20 WIB, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan Jaksa Agung ⁠ST Burhanuddin telah tiba di lokasi. Selain itu, Widiyanti Putri Wardhana juga telah sampai di Istana Negara.

Abdul Mu'ti dan Widiyanti Putri Wardhana merupakan bagian dari 50 orang calon menteri dan 59 calon wakil menteri yang dipanggil Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan dan Hambalang, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Selain ketiga orang tersebut, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi juga telah tiba di Istana Negara. Ada pula ⁠Imanuel Ebenezer,⁠ ⁠Viva Yoga Mauladi dan⁠ ⁠Otto Hasibuan di lokasi jelang pengumuman kabinet Prabowo-Gibran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bakal melibatkan kader dan masyarakat setempat dalam mengelola tambang yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu tercantum dalam poin-poin pertimbangan yang dipaparkan dalam rapat PP Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Yogyakarta, pada Minggu (28/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga Persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam," demikian isi pertimbangan itu yang dibacakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Abdul menyampaikan, Muhammadiyah juga berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha 'not for profit', di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas," ucap Abdul.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengeklaim bahwa Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan meski akan menerima izin tambang dari pemerintah.

"Dan kami tidak kejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri, insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup," kata Haedar, Minggu (28/7/2024).

Haedar meyakini, pihaknya menerima izin usaha pengelolaan (IUP) tambang itu dengan berbagai prinsip yang pro terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Ia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah akan mengembalikan IUP apabila ada yang melenceng dari pengelolaan tambang.

"Kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu kami kembalikan," kata dia.

Selain itu, ia juga berjanji bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang tanpa merusak lingkungan serta tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan salah satu alasan menerima izin usaha pertambangan ditawarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena mempunyai kemampuan sumber daya manusia buat mengolahnya, dan bisa menjadi sarana mempraktikkan ilmu bagi mahasiswa.

"Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan," demikian isi salah satu pertimbangan PP Muhammadiyah dalam menerima izin tambang, yang dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dalam rapat di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Yogyakarta pada Minggu (28/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Muhammadiyah menyatakan, dengan kepemilikan unit usaha pertambangan diharapkan menjadi sarana praktik keilmuan dan pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa yang belajar di kampus mereka kelola.

"Serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik," lanjut isi pertimbangan itu.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengeklaim bahwa Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan meski akan menerima izin tambang dari pemerintah.

"Dan kami tidak kejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri, insyaallah kami Muhammadiyah sudah cukup," kata Haedar, Minggu (28/7/2024).

Haedar meyakini, pihaknya menerima izin usaha pengelolaan (IUP) tambang itu dengan berbagai prinsip yang pro terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Ia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah akan mengembalikan IUP apabila ada yang melenceng dari pengelolaan tambang.

"Kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu kami kembalikan," kata dia.

Selain itu, ia juga berjanji bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang tanpa merusak lingkungan serta tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.