Jakarta -

Amerika Serikat terus melakukan upaya penjegalan terhadap produk-produk mobil listrik murah dari China. Terbaru, Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Marco Rubio, telah mengusulkan pelarangan produsen China menghindari tarif AS melalui pendirian pabrik-pabrik di 'negara berkembang' seperti Meksiko, Vietnam, atau Malaysia.

Dikutip laman Paultan, Rubio menuduh produsen China memindahkan produksi ke negara lain untuk menghadapi tarif pajak yang tinggi di AS. Dengan memproduksi kendaraan di negara-negara berkembang yang operasionalnya lebih murah, memungkinkan mereka (produsen-produsen asal China 'menghindari pajak dan membanjiri pasar AS dengan barang-barang murah'.

Sebelumnya pada Maret lalu, Senator Republik mengusulkan undang-undang untuk memperluas tarif yang lebih tinggi pada kendaraan yang diproduksi oleh produsen China di negara lain seperti Meksiko.

Salah satu pergerakan produsen mobil listrik China yang diwaspadai oleh AS adalah BYD. BYD telah mengoperasikan pabrik mereka di Rayong, Thailand sejak Juli 2024. Pabrik tersebut bisa mengekspor produk-produk mobil listrik BYD ke berbagai negara dengan harga lebih terjangkau.

Tak hanya di Asia, BYD juga berupaya melakukan ekspansi ke Eropa dengan membuka pabrik EV Eropa pertamanya di Szeged, Hungaria. Ke depannya, BYD berencana memiliki dua fasilitas perakitan di benua biru.

Memantau pergerakan BYD yang sangat agresif, tentunya bikin Amerika Serikat dan sekutunya gerah. Pada bulan Mei lalu misalnya, Presiden AS Joe Biden mengumumkan tarif baru pada barang-barang buatan China, termasuk kendaraan listrik yang tarifnya naik empat kali lipat dari 25% menjadi 100%.

Menurut laporan Reuters, ini mencakup tarif baru sebesar 25% untuk baterai lithium-ion, mineral, dan komponen. Tarif untuk kendaraan listrik akan mulai berlaku pada tanggal 27 September, sedangkan tarif untuk semua perangkat lainnya akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Selain AS, Kanada juga telah mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka akan memberlakukan tarif 100%, pada kendaraan listrik yang dibuat di China. Langkah serupa juga diikuti oleh Uni Eropa, yang akan menerapkan tarif tambahan hingga 38,1% pada kendaraan listrik yang dibuat di China dan diekspor ke UE.

(lua/riar)

Jakarta: Senator asal Papua untuk menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus mendapat dukungan. Salah satunya Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai yang merupakan senator asal Papua.

"Saya mau katakan sebagai Dewan Adat Papua (DAP), kami pasti mendukung anak-anak adat Papua yang hendak maju menjadi pimpinan DPD RI," kata Ketua DAP Mananwir Yan Pieter Yarangga melalui keterangan tertulis, Sabtu, 27 Juli 2024.

Hal itu disampaikan Yan Pieter merespons senator terpilih asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor. Paul menyebut sebagai Dewan Adat Papua wilayah III Doberay, tak ada kesepakatan para senator asal Papua untuk mendukung Yorrys menjadi pimpinan DPD RI.
"Karena itu saudara Paul Finsen Mayor tidak dapat bertindak atas nama Dewan Adat Papua wilayah Doberay. Saudara Finsen Mayor telah diangkat menjadi Mananwir oleh Mananwir Beba karena itu posisi tersebut harus dihargai untuk melayani kepentingan masyarakat adat Biak dan masyarakat adat Papua," ucap Yan Pieter.

Baca juga: Pemilihan Pimpinan DPD Sepenuhnya Hak Anggota

Yan Pieter menyatakan seluruh senator asal Papua harus mendukung anak-anak adat Papua maju sebagai pimpinan DPD RI. Terlebih perwakilan anak Papua di DPD makin banyak karena hasil pemekaran.

"Hari ini pemekaran itu ada 24 orang anggota DPD representasi dari tanah Papua dari enam provinsi. Jadi, layak memang kalau ada anggota DPD dari tanah Papua bisa menjadi Pimpinan di DPD RI," jelas dia.

Sekretaris Jenderal DAP Leonard Imbiri meminta seluruh senator asal tanah Papua untuk bersatu, mendukung anak adat Papua untuk maju menjadi Pimpinan DPD RI. Rekam jejak pemikiran dan perjuangan Yorrys untuk tanah Papua sudah tidak diragukan lagi.

“Saya mengimbau kepada seluruh anggota DPD asal Papua untuk bersatu membantu proses pemilihan anak Papua menjadi pimpinan di DPD RI,” ujar Leonard.

(ABK)

Jakarta: Anggota DPD terpilih dari Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menegaskan belum ada daulat dari senator terpilih se-Papua untuk mendukung Yorrys Raweyai menjadi pimpinan lembaga perwakilan daerah dan Filep Wamafma sebagai Wakil Ketua MPR. Dia mengatakan narasi itu tidak benar.

Kabar dukungan ini beredar usai Yorrys dan Filep menggelar acara Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI For Papua yang mengundang anggota DPD terpilih se-Papua periode 2024-2029 pada Jumat, 24 Mei 2024.

"Dalam acara MPR RI for Papua itu tidak ada kebulatan tekad dan kesepakatan apa pun terkait dukungan terhadap Yorrys sebagai pimpinan DPD maupun Filep menjadi Wakil Ketua MPR dari DPD," kata Paul, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.
Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya itu menjelaskan 11 dari 24 anggota DPD terpilih dari 6 provinsi di Pulau Papua justru mendukung paket pimpinan AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung.

"Dan peta dukungan ini masih bisa bertambah. Tidak menutup kemungkinan dukungan dari Papua untuk Pak La Nyalla, Pak Nono, Ibu Elviana dan Pak Tamsil, akan bertambah lagi dari 11 yang sekarang," ucap dia.

Baca juga: Akhiri Polemik Tatib DPD RI, Seluruh Senator Mesti Dilibatkan

Dia meminta semua senator asal Papua fokus memperjuangkan afirmatif pembangunan Tanah Cenderawasih dengan pendekatan kesejahteraan ketimbang meributkan kursi pimpinan DPD.

“Itu pekerjaan yang lebih penting, daripada ribut dukung mendukung hanya untuk kursi pimpinan, sampai membuat kegaduhan dan ditonton masyarakat se-Indonesia, tidak elok,” ujar dia.

Di samping itu, dia mengapresiasi kinerja La Nyalla dan Nono sebagai pimpinan DPD periode 2019-2024. Menurut dia, pimpinan DPD telah menunjukkan keberpihakan yang konkret kepada Papua.

"Pak La Nyalla memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua, hingga dua kali bertemu khusus dengan Wapres. Beliau juga menyuarakan perlunya pendekatan kesejahteraan dalam membangun Papua. Bapak La Nyalla juga hadir dan mendukung pembangunan SMK Papua Bangkit dan Sekolah Sepakbola Kaki Belanda sebagai bagian dari pembangunan SDM Papua," kata dia.

(ABK)

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional. Dalam konsep idealnya, posisi DPD sangat strategis untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah di panggung politik nasional.

Namun, dalam praktiknya, sepanjang usianya yang tahun ini genap 20 tahun, DPD tidak pernah lebih sebagai pelengkap sistem parlemen bikameral (dua kamar). Disebut pelengkap karena kewenangan mereka, terutama dalam pembentukan legislasi, sangat jomplang bila dibandingkan dengan kewenangan kamar sebelahnya, yakni DPR.

Kedua kamar itu sebetulnya memiliki fungsi yang sama, yaitu legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Akan tetapi, dari sisi kewenangan tidak setara. Dalam proses pembuatan kebijakan, DPR dan pemerintah cenderung mendominasi tanpa memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi DPD.

Boleh kita bilang, dalam relasi sistem bikameral itu, DPR sangat superior, sedangkan DPD begitu inferior. Gemuruh dinamika di DPR amat riuh, sebaliknya gerak DPD begitu senyap, nyaris tak terdengar.

Sejujurnya, di tingkat masyarakat pun, tidak banyak yang tahu bahwa di dalam sistem ketatanegaraan kita ada lembaga tinggi bernama DPD. Publik baru ngeh kalau mereka punya representasi di Senayan selain DPR ketika ada peristiwa yang justru tidak ada hubungannya dengan kiprah dan peran para senator. Sebagai amsal, nama DPD cukup terangkat ke permukaan saat calon senator dari daerah pemilihan Jawa Barat bernama Alfiansyah Bustami alias Komeng berhasil meraup 5,3 juta suara dalam Pemilu 2024 lalu. Perolehan suara pelawak senior itu menjadi rekor baru suara caleg DPD di Indonesia. Perbincangan publik soal Komeng mesti diakui ikut membantu mengerek tingkat pengenalan masyarakat terhadap DPD.

Contoh lain, secara periodik nama DPD mencuat di pemberitaan gara-gara keributan atau pertengkaran antaranggota di saat rapat atau sidang paripurna. Mengapa dikatakan periodik? Karena kericuhan di ruang sidang DPD hampir secara periodik terus saja terjadi. Ironisnya, sebagian besar keributan itu tidak ada urusannya dengan kepentingan publik, tetapi lebih untuk kepentingan mereka sendiri.

Ricuhnya rapat paripurna DPD RI ke-12 masa sidang V tahun sidang 2023-2024 pada Jumat, 12 Juli 2024, hanyalah satu contoh dari sekian banyak pertengkaran memalukan yang dilandasi syahwat kuasa di internal DPD, bukan didasari perdebatan demi kepentingan aspirasi rakyat di daerah yang mereka wakili. Lebih mengenaskan lagi, keributan bahkan kerap terjadi saat mereka baru membahas tata tertib rapat. Betul-betul absurd.

Kalau tidak percaya, mari kita kilas balik ke beberapa kejadian serupa. Rapat paripurna penutupan masa sidang DPD pada Kamis, 17 Maret 2016, diwarnai keributan yang dipicu perubahan tata tertib. Lalu, kericuhan juga terjadi saat sidang paripurna DPD pada Senin, 3 April 2017, yang agendanya ialah pembacaan putusan Mahkamah Agung terkait dengan tata tertib 2016 dan 2017.

Pun, sidang paripurna luar biasa ke-2 DPD RI pada Kamis, 19 September 2019, ricuh saat perangkat sidang hendak mengesahkan tata tertib pemilihan pimpinan DPD untuk periode 2019-2024. Yang terbaru, yang terjadi Jumat pekan lalu itu, hujan interupsi datang dari sejumlah anggota DPD untuk memprotes perubahan tata tertib sepihak yang dilakukan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dalam rapat paripurna.

Baik anggota maupun pimpinan DPD selama ini kerap mengeluhkan soal kewenangan mereka yang tidak berimbang jika dibandingkan dengan DPR. Dengan kelemahan itu, kiprah mereka menjadi tidak menonjol dalam pembentukan kebijakan, bahkan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di pelosok daerah.

Keluhan itu tidak salah, 100% benar. Kewenangan DPD memang semestinya dikuatkan agar tak sekadar menjadi pelengkap bikameral. Segenap 'warga' DPD mesti bahu-membahu memperjuangkan penguatan kewenangan itu. Pada saat yang sama, secara internal DPD juga mesti meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota. Perlu senator-senator hebat untuk menaikkan muruah dan posisi tawar DPD sekaligus meraup dukungan publik.

Namun, perilaku yang acap mereka tunjukkan di sidang malah menjadi antitesis perjuangan itu. Kalau mereka terus menghabiskan energi demi kegemaran mereka ribut dan bertengkar di internal lembaga, apalagi yang diributkan bukan untuk kepentingan rakyat, bagaimana bisa berharap publik akan menyokong perjuangan mereka menguatkan kewenangan?

DPD saat ini ibarat kamar besar yang reyot dan kumuh. Reyot karena pemilik kamar tidak memiliki otoritas cukup untuk menegakkannya, kumuh karena penghuninya bermentalitas kerdil dan gemar mengedepankan ego.

Tak ada jalan lain, kiranya hanya merekalah yang bisa memupus kereyotan dan kekumuhan itu. Apakah Komeng dan kawan-kawan yang akan menempati kamar senat pada periode mendatang bakal mampu membuat kamar itu menjadi tegak dan indah? Mari sama-sama kita tunggu.