Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencatat realisasi program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga September 2024 mencapai 117,9 juta.

AHY menjelaskan, pendaftaran 117,9 juta bidang tanah itu berhasil menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun.

“Kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," kata AHY dalam keterangan resmi, Selasa (24/9/2024).

Untuk diketahui, program PTSL ini juga menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

AHY optimis, pertambahan nilai tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap.

"Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," ujar AHY.

Oleh karena itu, AHY berharap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ke depan dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bukan hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertifikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di akhir masa jabatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sejumlah capaian program kerja. Salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp 6.721 triliun.

"Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," ujar AHY pada upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru), Selasa (24/9).

Diketahui, program PTSL yang sudah dijalankan dari tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan.

"Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," terang AHY.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai kabupaten/kota lengkap.

Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial, no gap, no overlap.

"Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta kabupaten/kota lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," ucap AHY.

AHY berharap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset barang milik negara/barang milik daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, good and clean governance.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan mengakhiri masa jabatannya di Kabinet Indonesia Maju bulan depan, 20 Oktober 2024.

Bersamaan dengan itu, AHY yang sudah tujuh bulan memimpin sejak Februari 2024 lalu, menyampaikan berbagai capaian Kementerian ATR/BPN. Mulai dari program sertifikasi hingga 'gebuk' mafia tanah.

Perihal ini disampaikannya setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang berlangsung di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).

"Untuk program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) per hari ini sudah lebih dari 117 juta bidang tanah. Di bidang Reforma Agraria, baik itu penataan aset maupun penataan akses dan peningkatan ekonomi masyarakat akan kita kawal," kata AHY sebagaimana dikutip dari Instagram @kementerian.atrbpn, Sabtu (14/9/2024).

"Terakhir tentunya yang berurusan dengan upaya membasmi atau melawan kejahatan pertanahan oleh mafia tanah," sambung AHY.

Secara khusus terkait kasus mafia tanah, AHY mengaku akan terus menggalakkan pemberantasan mafia tanah hingga masa jabatannya berakhir. Dengan begitu pemerintah dapat menyelamatkan potensi kerugian negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Pemberantasan mafia tanah dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor yang akan hadir di Indonesia dan tentunya keadilan bagi masyarakat juga menjadi utama karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja, perlu kita bela dan kita perjuangkan," pungkas AHY.

(eds/eds)

Jakarta: Setelah sukses Festival LIKE perdana tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menyelenggarakan Festival Lingkungan-Iklim-Kehutanan-Energi (LIKE) ke-2 tahun 2024 yang berlangsung pada 8-11 Agustus 2024 di Hall A & B JCC, Jakarta.

Pada penyelenggaraan hari kedua, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Festival LIKE 2, pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Pada acara tersebut Presiden menyerahkan sertifikat Layanan Dana Masyarakat dan Layanan Pembiayaan Ekonomi Sirkular kepada 15 orang perwakilan penerima, serta pemberian SK TORA & SK Perhutanan Sosial, SK TORA, SK Perhutanan Sosial Peremajaan Sawit Rakyat.
Setelahnya, Presiden bersama rombongan melakukan peninjauan Expo Festival LIKE 2 di JCC Senayan, dan menyampaikan apresiasinya atas kepedulian masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Menurut Presiden Jokowi hal tersebut tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri.

Baca juga: Puncak Peringatan Hari Linkungan Hidup 2024, KLHK Resmi Luncurkan Indonesia Green TV

“Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai, kepedulian dari masyarakat, dari kelompok masyarakat, masyarakat sipil terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, menjaga lingkungan, mengatasi dampak perubahan iklim, yang itu tidak akan bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri, oleh satu negara, tapi semua negara harus melakukan. Karena memang semuanya membutuhkan gerakan dari masyarakat, dari pemerintah bersama-sama, sehingga kita bisa mewujudkan bumi yang berkelanjutan,” kata Presiden.

Apabila hal tersebut tidak dilakukan, lanjut Presiden, maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat.



“Kalau lingkungan tidak bisa kita jaga, lingkungan tidak terjaga yang paling berpengaruh nanti adalah terhadap kualitas hidup kita baik berupa sakit, berupa kekeringan, kemudian tekanan terhadap pangan itu saya kira yang, yang harus menjadi apa perhatian kita bersama dan sektor yang paling banyak menekan memang adalah sektor energi, pertambangan yang gede-gede ada di situ dan dimulai juga dari sektor kehutanan,” ujarnya.

Semua pertambangan, lanjut Presiden, harus memiliki nurseri dan juga pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan menjadi concern Kementerian Kehutanan.

“Sektor kehutanan, sektor energi itu memberikan, kalau keliru kita dalam mengelola akan memberikan tekanan yang, yang paling besar terhadap lingkungan kita, sehingga saya selalu sampaikan semua pertambangan harus memiliki nursery. Pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan menjadi concern dari Kementerian Kehutanan, selalu saya sampaikan,” ungkapnya.



Program Sertifikat Layanan Dana Masyarakat ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi komunitas, khususnya generasi muda dalam melakukan kegiatan pemulihan lingkungan, ekonomi sirkular, penanaman pohon, serta aksi-aksi hijau lain. SK Tanah Objek Reforma Agraria (SK TORA) merupakan sebuah kebijakan yang memberikan kesempatan masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan sebagai upaya dalam pemberdayaan serta pemerataan ekonomi.

Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan lestari yang pelaksanaannya berlangsung di dalam kawaasan hutan negara atau hutan hak adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau berdasarkan hukum adat masyarakat. Sementara itu, program peremajaan sawit rakyat merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas produk kelapa sawit Indonesia, khususnya produk yang dihasilkan oleh perkebunan sawit rakyat.



Pada kesempatan ini diserahkan SK Perhutanan Sosial dengan SK Hijau seluas 1.070.280 hektare, SK Biru seluas 43.011 ribu hektare. Kemudian, termasuk di dalam hutan sosial, yaitu hutan adat diserahkan seluas 15.879 hektare kepada masyarakat hukum adat, dan dari SK TORA diserahkan SK Sawit Rakyat seluas 37.000 hektare untuk peremajaan sawit rakyat.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.

Menteri LHK Luncurkan Teaser ‘Akses Layanan Dana Masyarakat’

Sehari sebelumnya, Kamis, 8 Agusus 2024, Menteri LHK Siti Nurbaya pada membuka langsung acara Festival LIKE 2. Pembukaan festival dimeriahkan berbagai kegiatan, termasuk peluncuran teaser 'Akses Layanan Dana Masyarakat'. Teaser ini bertujuan guna memudahkan komunitas, terutama generasi muda, dalam berkegiatan pemulihan lingkungan, ekonomi sirkular, penanaman pohon, serta aksi bersih lingkungan.



Pada pembukaan Festival LIKE 2, disuguhkan banyak informasi dan penjelasan tentang tata cara memperoleh layanan dana masyarakat untuk lingkungan.

Direktur Penyaluran Dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup akan melaporkan hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri LHK.

Menteri LHK dan Mensesneg juga melakukan prosesi penandatanganan serta pelepasan tokoh pejuang konservasi dari Komunitas Konservasi Scooter, yang akan menjelajahi 8 negara sejauh 11 ribu kilometer.

Festival ini merupakan akumulasi kerja dan langkah korektif di bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi (terutama energi terbarukan), dengan tema '10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas.'

Baca juga: Pemerintah Serahkan SK Perhutanan Sosial ke Masyarakat

Ketua Pelaksana Festival LIKE 2 Sigit Reliantoro mengatakan rangkaian Festival LIKE 2 dimulai sejak 7 Juni 2024. Salah satu rangkaiannya ialah Green Talk dari 16 eselon I KLHK yang menyampaikan kinerja selama 10 tahun dan mitra KLHK dalam implementasi roadmap, jalan menuju net zero emission tahun 2060 atau lebih awal.

"Acara ini memperoleh antusiasme yang sangat tinggi karena ditonton oleh 1,23 juta penonton,", Sigit Reliantoro, dalam acara pembukaan di HALL B Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Sigit mengatakan rangkaian kegiatan akan diisi dengan talkshow kinerja KLHK dan juga pencapaian teknologi ramah iklim sebanyak 53 sesi. Ada juga penghargaan kepada 82 tokoh akademisi, media, komunitas, pemerintah daerah dan dunia usaha yang telah bermitra dengan KLHK dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Selain itu, ada pameran dari 57 booth dari unsur pemerintah, organisasi internasional, kementerian, lembaga, dan juga dari komunitas lingkungan. Sigit juga menyebut ada sejumlah lomba yang digelar untuk memeriahkan festival LIKE jilid 2.

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan implementasi reforma agraria mendorong roda perekonomian Indonesia.

Pasalnya, AHY menyebut nilai pertambahan ekonomi (economic value added) yang diraup dari implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak 2021 saja dilaporkan mencapai Rp6.600 triliun.

"Seingat saya sejak tahun 2021 itu Rp6.600 sekian triliun yang menjadi economic value added atau nilai tambah ekonomi perputaran di program PTSL maupun kegiatan pertanahan lainnya," kata AHY saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senin (8/7/2024).

AHY merinci, hingga saat ini realisasi capaian PTSL telah mendekati 115 juta bidang tanah dari total target hingga akhir tahun sebanyak 120 juta bidang tanah.

Sejalan dengan capaian tersebut, AHY optimis pihaknya dapat mengejar progres capaian PTSL sebagaimana yang telah ditetapkan.

"Karena program ini bukan hanya memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat yang memiliki sertifikat, tapi juga membangun ekonomi yang juga bisa dinikmati secara langsung," imbuhnya.

Memuluskan target tersebut, AHY baru-baru ini mengusulkan untuk mendapat tambahan anggaran senilai Rp675,87 miliar, salah satunya untuk mendorong realisasi program PTSL.

Dari total usulan anggaran tambahan senilai Rp675,87 miliar itu, sebanyak Rp350 miliar bakal digelontorkan untuk suksesi program PTSL yang dilaporkan mencakup volume lahan seluas 717 hektare (Ha).

Sementara sisanya, akan digunakan untuk mengkover kebutuhan anggaran program dan kegiatan rencana detail dan tata ruang (RDTR) sebesar Rp100,4 miliar serta untuk penyiapan 104 Kabupaten/Kota Lengkap dan Transformasi Digital Rp225,46 miliar.