Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kekerasan terhadap massa aksi, apalagi jika masih di bawah umur seperti para pelajar. FSGI mendesak pemeriksaan para pelajar yang masih usia anak yang ditangkap karena disangkakan melakukan kekerasan pada petugas untuk diperiksa oleh penyidik di Direktorat PPA Polres atau Polda dengan didampingi oleh orang tuanya.

Setiap kekerasan dan tindakan represi aparat merupakan bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana serta melanggar kode etik kepolisian. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo dalam salah satu butir Rekomendasi FSGI menyikapi sejumlah pelajar yang ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi #KawalputusanMK.

FSGI menyerukan aparat penegak hukum untuk melindungi peserta aksi yang masih pelajar sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini, kata Heru, mengingat banyak peristiwa penangkapan para pelajar yang sedang menuju lokasi aksi kerap terjadi di setiap aksi demo besar, ketika tertangkap mereka juga mengalami Tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, seperti di telanjangi dan dijemur.
"Pada aksi demo besar tahun 2019, KPAI menerima laporan dari berbagai daerah, di mana ratusan pelajar yang hendak mengikuti aksi demo ditangkap sebelum tiba dilokasi, tak jarang diancam tidak mendapatkan SKCK dan masih mendapatkan sanksi dari pihak sekolah," beber Heru dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Masih dalam butir rekomendasi lainnya, FSGI mengingatkan pihak kepolisian untuk bertindak pada massa aksi sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Di mana di sana jelas disebutkan, pihak kepolisian tidak boleh terpancing, tidak boleh arogan, tidak boleh melakukan kekerasan bahkan di saat situasi kerumunan massa tidak terkendali.

Untuk itu, FSGI mendesak pemeriksaan para pelajar yang masih usia anak yang ditangkap karena disangkakan melakukan kekerasan pada petugas untuk diperiksa oleh penyidik di Direktorat PPA Polres atau Polda dengan didampingi oleh orang tuanya. Ini sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

"FSGI mendesak KPAI dan KPPPA untuk segera turun melakukan pemantauan di lapangan maupun di kantor-kantor Kepolisian di bawah Polda Metro Jaya untuk memastikan perlindungan dan penanganan sesuai peraturan perundangan terhadap peserta aksi yang masih usia anak," tegas Heru.

Sebelumnya, ksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah beberapa hari lalu menjasi salah satu bentuk reaksi masyarakat atas adanya upaya DPR menggagalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Aksi ini menjadi puncak kemarahan masyarakat atas rentetan praktik penghancuran Demokrasi yang dilakukan oleh Penguasa.

Aksi yang terjadi disejumlah kota diikuti sejumlah elemen Masyarakat, termasuk pelajar. Namun sejumlah pelajar yang ikut aksi di duga mengalami kekerasan oleh oknum aparat.

Baca juga: FSGI: Pelajar Ikut Demonstrasi Wajib Dilindungi Bukan Dihalangi dan Ditangkap

Baca juga: Polisi Tangkap 85 Anak dalam Unjuk Rasa Kawal Putusan MK, KPAI: Jangan Represif!

(CEU)

Jakarta: Aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah beberapa hari lalu menjasi salah satu bentuk reaksi masyarakat atas adanya upaya DPR menggagalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Aksi ini menjadi puncak kemarahan masyarakat atas rentetan praktik penghancuran Demokrasi yang dilakukan oleh Penguasa.

Aksi yang terjadi disejumlah kota diikuti sejumlah elemen Masyarakat, termasuk pelajar. Namun sejumlah pelajar yang ikut aksi di duga mengalami kekerasan oleh oknum aparat.

“Pelajar SMA/SMK Miliki Hak Menyampaikan Pendapat Melalui Demonstrasi, mereka berhak mendapatkan perlindungan saat melakukan aksi demo, itu kewajiban aparat, bukan malah dihalangi dan ditangkapi seolah mereka melakukan tindak pidana," ujar Sesjen FSGI, Heru Purnomo dalam siaran persnya, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Wajib Dilindungi

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.
Menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 15 disebutkan, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.

Sedangkan Pasal 16 ayat menyatakan: ayat (1) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.; ayat (2) Anak juga wajib memperoleh kebebasan, dan ayat (3) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

Oleh karena itu, Sekolah dan Dinas-dinas Pendidikan di seluruh Indonesia seharusnya memahami situasi kalau para pelajar yang berada di jenjang SMA/SMK sudah mampu menganalisis kondisi bangsanya dan secara kematangan psikologi. Para pelajar SMA/SMK sudah mampu mengambil Keputusan atas dirinya, termasuk jika ingin menyampaikan pendapat melalui aksi demo.

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Oleh karena itu, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia tersebut, pelajar juga berhak mengemukan pendapat dalam bentuk Demonstrasi. Jadi, ketika pelajar yang ikut aksi demo diberi sanksi oleh pihak sekolah, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran UU HAM, UU Perlindungan Anak dan pelanggaran konstitusi.

Jika pelarangan partisipasi politik terhadap para pelajar dengan alasan melindungi keselamatan mereka yang masih usia anak dari kemungkinan cedera atau jadi korban jika terjadi kerusuhan saat aksi demo, maka berikan mereka ruang mengekspresi sikap politiknya di tempat yang aman, yaitu halaman sekolah. Ini menjadi bagian dari Pendidikan politik bagi peserta didik.

“Sekolah bisa menfasilitasi peserta didiknya untuk mengemukakan pendapat dengan cara demonstrasi di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pendidikan politik yang sehat. Jadi, aksi demo dapat dilakukan di halaman sekolah dengan menyiapkan mimbar berorasi untuk menyampaikan aspirasi. Lalu boleh menyampaikan petisi tertulis kepada Lembaga Lembaga negara, sekolah memfasilitasi penyampaiannya,” ungkap Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti.

Rekomendasi FSGI

1. FSGI meninta aparat penegak hukum tidak melakukan kekerasan terhadap massa aksi, apalagi jika masih di bawah umur seperti para pelajar. Setiap kekerasan dan Tindakan represi aparat merupakan bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana serta melanggar kode etik kepolisian.
2. FSGI menyerukan aparat penegak hukum untuk melindungi peserta aksi yang masih pelajar sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak. Mengingat, banyak peristiwa penangkapan para pelajar yang sedang menuju lokasi aksi kerap terjadi di setiap aksi demo besar, ketika tertangkap mereka juga mengalami Tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, seperti di telanjangi dan dijemur. Pada aksi demo besar tahun 2019, KPAI menerima laporan dari berbagai daerah, dimana ratusan pelajar yang hendak mengikuti aksi demo ditangkap sebelum tiba dilokasi, tak jarang diancam tidak mendapatkan SKCK dan masih mendapatkan sanksi dari pihak sekolah.
3. FSGI mengingatkan pihak kepolisian untuk bertindak pada massa aksi sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 jelas disebutkan bahwa pihak kepolisian tidak boleh terpancing, tidak boleh arogan, tidak boleh melakukan kekerasan bahkan di saat situasi kerumunan massa tidak terkendali.
4. FSGI mendesak pemeriksaan para pelajar yang masih usia anak yang ditangkap karena disangkakan melakukan kekerasan pada petugas untuk diperiksa oleh penyidik di Direktorat PPA Polres atau Polda dengan didampingi oleh orangtuanya sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. FSGI mendesak KPAI dan KPPPA untuk segera turun melakukan pemantauan di lapangan maupun di Kantor-Kantor Kepolisian di bawah Polda Metro Jaya untuk memastikan perlindungan dan penanganan sesuai peraturan perundangan terhadap peserta aksi yang masih usia anak.?

Baca juga: Polisi Tangkap 85 Anak dalam Unjuk Rasa Kawal Putusan MK, KPAI: Jangan Represif!

(CEU)

Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 8 kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di lembaga pendidikan selama periode Januari sampai Agustus 2024. Artinya setiap bulan setidaknya ada satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan.

Tercatat bahwa dari 8 kasus kekerasan seksual, 62,5 persen atau 5 kasus terjadi di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dan 3 kasus terjadi di satuan pendidikan berasrama. Sedangkan 37,5 persen kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Adapun 62,5 persen kasus terjadi jenjang pendidikan SMP/MTs/Ponpes dan 37,5 persen kasus KS terjadi di jenjang pendidikan SD/MI.

Dari 8 kasus KS yang semua dalam proses hukum, ada 11 pelaku dengan korban mencapai 101 anak di bawah umur. "Adapun korban KS di satuan pendidikan, ternyata anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, dari 101 korban, sebanyak 69 persen anak laki-laki dan 31 persen anak perempuan," kata Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listryarti, dalam siaran persnya, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Adapun pelaku KS 72 persen adalah guru laki-laki dan 28 persen murid laki-laki. Sedangkan wilayah kejadian KS terdiri dari 8 kabupaten/kota di 6 provinsi, yaitu kota Jogjakarta dan kabupaten Gunung kidul (DIY), kabupaten Gorontalo (Gorontalo), kota Palembang (Sumatra Selatan), kabupaten Bojonegoro dan Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Agam (Sumatra Barat), dan kabupaten Karawang (Jawa Barat).

Kasus di Satuan Pendidikan Berasrama

Dalam catatan FSGI sepanjang 2024, kasus kekerasan di lembaga pendidikan berasrama kembali terjadi di sekolah berasrama. Kali ini terjadi di 3 Pondok pesantren, yaitu sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren MTI di kabupaten Agam (Sumatera Barat) dengan anak korban mencapai 40 santri dan pelaku dua oknum pendidik, salah satunya pengasuh asrama. Modusnya, anak korban dipanggil ke kamar pelaku untuk memijat yang kemudian anak korban dicabuli.
2. Pondok Pesantren AI di kabupaten Karawang (Jawa Barat) dengan anak korban mencapai 20 santriwati dan pelaku adalah pengasuh/guru. Modusnya adalah memberi sanksi santriwati dengan membuka pakaian dan diraba payudaranya saat sedang mengaji. Seharusnya, pendisiplinan dilakukan oleh guru perempuan/ustadzah jika satriwati dan sanksi harusnya yang mendidik bukan merendahkan dan melecehkan. Pelaku sempat memberikan klarifikasi di media bahwa tidak ada kekerasan seksual di lembaga pendidikannya, namun setelah itu pelaku malah buron, kemungkinan pelaku melarikan diri setelah tahu ada pelaporan ke pihak kepolisian.
3. Pondok pesantren di Dukun, Kabupaten Gresik (Jawa Timur) dengan satu anak korban yang merupakan santriwati di ponpes tersebut yang dititipkan pemerintah daerah untuk melanjutkan pendidikan setelah mengalami kekerasan seksual dari tetangganya tahun 2021 ketika berusia 13 tahun. Namun, saat dititipkan di Ponpes ini diduga kuat malah mendapatkan kekerasan seksual dari pelaku yang merupakan kyai yang juga pendidik di Ponpes tersebut. Kasus dalam proses penyelidikan oleh kepolisian.

Rekomendasi FSGI

1. FSGI mengecam tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan;
2. FSGI mendukung kepolisian memperoses kasus kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mengingatkan penggunaan UU Perlindungan Anak. Ketika pelaku adalah guru/pendidik/pengasuh maka hukuman dapat diperberat 1/3 karena pendidik merupakan orang terdekat korban. Pelaku hatus dihukum maksimal atau seberat beratnya sesuai peraturan perundangan. Korban juga dipastikan mendapatkan hak pemulihan psikologi serta restitusi;
3. FSGI mendorong Kementerian Agama bertindak tegas terhadap satuan Pendidikan di bawah kewenangannya sesuai peraturan perundangan. Jangan berhenti disitu saja, Kemenang harus segera mengevaluasi satuan pendidikan tersebut. Juga memastikan anak-anak terlindungi, dan terpenuhi hak atas pendidikannya, juga pemulihan psikologinya. Harus difasilitasi dicarikan satuan Pendidikan lain ketika korban hendak pindah/mutasikarena trauma;
4. FSGI mendorong Kemenag segera menyosialisasikan secara masif Peraturan Mentera Agama No 73/2022tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Aturan yang bagus, jika tak dipahami maka tidak dapat diimplementasikan. Salah satu hal penting yang harus diimplementasikan adalah penyediaan kanal pengaduan daring dan luring yang mampu melindungi korban dan saksi.

Baca juga: Guru Mengaji di Gunungkidul Jadi Tersangka Pencabulan

(CEU)

Jakarta: Kasus kekerasan di satuan pendidikan masih terus terjadi. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 15 kasus kekerasan di sekolah pada Januari hingga Juli 2024.

"FSGI mencatat kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan selama Januari-Juli 2024 ada 15 kasus," kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, dalam keterangan tertulis Selasa, 23 Juli 2024.

Temuan kasus tersebut ada pada kategori berat dan sedang ditangani oleh pihak kepolisian.
Dari 15 kasus tersebut, mayoritas terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 40 persen, disusul SD/MI 33,33 persen, SMA 13,33 persen, dan SMK 13,33 persen.
Adapun 80 persen kasus terjadi pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 20 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.

"Meskipun Kementerian Agama hanya 20 persen, namun kasusnya kekerasan fisik yang terjadi, menimbulkan kematian dua peserta didik," ungkap Heru.

Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi, yakni kekerasan seksual 20 persen dengan pelaku seluruhnya guru, kebijakan yang mengandung kekerasan 0,06 persen. Lalu, kekerasan fisik 73,33 persen, pelaku myaoritas peserta didik, baik teman sebaya maupun kakak senior dan menimbulkan lima korban meninggal dunia.

Korban meninggal umumnya melibatkan sejumlah anak atau penganiayaan secara bersama-sama. "Ada satu korban, peserta didik SMA yang meninggal karena dipukul oleh Kepala Sekolah saat berada dalam barisan di lapangan," beber Heru.

Pelaku kekerasan terhadap anak di antaranya adalah kepala sekolah 13,3 persen, guru 20 persen, teman sebaya 53,33 persen, dan peserta didik senior 13,33 persen. Sebesar 64 persen kasus kekerasan adalah anak dengan anak atau sesama peserta didik.

Adapun wilayah kejadian meliputi 15 kabupaten/kota di 10 provinsi di antaranya:

1. Kota Jogjakarta (DIY)
2. Kota Tangerang Selatan (Banten)
3. Kota Palembang (Sumatera Selatan)
4. Kota Batu, Kab. Bojonegoro dan Kediri (Jawa Timur)
5. Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon dan kab. Cimahi Utara (Jawa Barat),
6. Kab. Brebes dan Klaten (Jawa Tengah)
7. Tebo (Jambi)
8. Kota Gorontalo (Gorontalo)
9. Kab. Nias Selatan (Sumatera Utara)
10. Padang Pariaman (Sumatera Barat).

"Kejadian terbanyak di Jawa Barat dan Jawa Timur, masing-masing 20 persen, disusul Jawa Tengah 13,33 persen," papar Heru.

Baca juga: Puluhan Siswi Kabur dari Asrama Sekolah di Gorontalo Diduga Akibat Perundungan

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2024, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kasus kekerasan fisik di satuan pendidikan. Menurut catatan FSGI, kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan selama Januari hingga Juli 2024 ada 15 kasus.

“Kasus-kasus tersebut adalah kategori berat dan ditangani oleh pihak kepolisian, adapun sumber data adalah studi referensi dari pemberitaan di media massa,” kata Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, Selasa (23/7/2024).

Dari 15 kasus tersebut, mayoritas terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs (40 persen), disusul SD/MI (33,33 persen), SMA (13,33 persen) dan SMK (13,33 persen). Dari jumlah tersebut, 80 persen kasus terjadi pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 20 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Meskipun Kementerian Agama hanya 20 persen, namun kasusnya kekerasan fisik yang terjadi, menimbulkan kematian 2 peserta didik.

Adapun macam kekerasannya adalah kekerasan seksual (20 persen) dengan pelaku seluruhnya guru; kebijakan yang mengandung kekerasan (0,06 persen); kekerasan fisik (73,33 persen) di mana pelakunya mayoritas peserta didik, baik teman sebaya maupun kakak senior, dan menimbulkan 5 korban meninggal dunia.

Korban meninggal umumnya melibatkan sejumlah anak atau penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan). Ada satu korban, peserta didik SMA yang meninggal karena dipukul oleh Kepala Sekolah saat berada dalam barisan di lapangan.

Lalu pelaku kekerasan terhadap anak diantaranya adalah kepala sekolah (13.33 persen); guru (20 persen); teman sebaya (53,33 persen), dan peserta didik senior (13,33 persen). Berarti 64 persen kasus kekerasan adalah anak dengan anak atau sesama peserta didik.

Retno menekankan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) juga harus dijadikan momentum mengevaluasi implementasi Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang telah di launching pada 3 Agustus 2023, hampir satu tahun lalu. Adapun wilayah kejadian meliputi 15 kabupaten/kota di 10 Provinsi meliputi Kota Yogyakarta (DIY), Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kota Batu, Kab. Bojonegoro dan Kediri (Jawa Timur), Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon dan kab. Cimahi Utara (Jawa Barat), Kab. Brebes dan Klaten (Jawa Tengah), Tebo (Jambi), Kota Gorontalo (Gorontalo), Kab. Nias Selatan (Sumatera Utara), dan Padang Pariaman (Sumatera Barat). Kejadian terbanyak di Jawa Barat dan Jawa Timur, masing-masing 20 persen; disusul Jawa Tengah (13.33 persen).

“Karena itu, FSGI mendorong Kemendikbudristek memastikan Permendikbudristek 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) diimplementasikan di satuan pendidikan, tidak sekedar mengupload SK Pembentukan Tim PPK (Pencegahan Penanganan Kekerasan) di Dapodik,” kata Retno.

FSGI juga mendorong Kementerian Agama untuk menerapkan kebijakan yang sama dengan Kemendikbudristek dalam mencegah dan menangani kekerasan di satuan Pendidikan, khususnya di madrasah atau pesantren.

Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah serius dalam mengawasi kekerasan yang banyak terjadi di sekolah. Pengingat ini diberikan seiring momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2024.

"Semoga anak Indonesia dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulisnya, Selasa 23 Juli 2024.

Pihaknya pun mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) diimplementasikan di satuan pendidikan. Agar sekolah tidak sekadar mengunggah SK Pembentukan Tim PPK (Pencegahan Penanganan Kekerasan) di Dapodik.
"FSGI juga mendorong Kementerian Agama RI menerapkan kebijakan yang sama dengan Kemendikbudristek dalam mencegah dan menanganani kekerasan di satuan Pendidikan," lanjut Heru.

FSGI turut mendorong Tim PPK sekolah dapat memperlajari Persekjen Kemendikbudristek Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis tatacara pelaksanaan pencegehan dan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan. Mengingat banyak sekolah yang belum tahu juknis ini dan masih kebingungan dengan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan.

Pada peringatan HAN 2024, pihaknya merilis data kekerasan di satuan pendidikan. Data ini merupakan temuan FSGI dari Januari hingga Juli 2024.

"FSGI mencatat kasus-kasus kekerasandi satuan pendidikan selama Januari- Juli 2024 ada 15 kasus," kata dia.

Temuan kasus tersebut ada pada kategori berat. Kasus itu ditangani oleh pihak kepolisian. Dari 15 kasus tersebut, mayoritas terjadi dijenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 40 persen, disusul SD/MI 33,33 persen, SMA 13,33 persen dan SMK 13,33 persen.

Dari jumlah tersebut, 80 persen kasus terjadi pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 20 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. "Meskipun Kementerian Agama hanya 20 persen, namun kasusnya kekerasan fisik yang terjadi, menimbulkan kematian dua peserta didik," ungkap dia.

Baca juga: JPPI Sebut Angka Anak Tidak Sekolah Berpotensi Membengkak di Tahun Ajaran Ini

(CEU)