Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 hari ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan tiga tantangan di sektor ekonomi yang harus diatasi Prabowo.

Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani mengatakan tantangan pertama yang dihadapi adalah tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Menurutnya, belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada 2024 menyentuh angka Rp 3.613,1 triliun dan diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp 3.005,1 triliun. Artinya potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menjadi penambah utang negara.

"Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," kata Ajib dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Tantangan selanjutnya, yakni masih tingginya angka pengangguran. Dia menyebut tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%. Dia menilai pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, permasalahan yang harus dihadapi Prabowo yakni kemiskinan. Dia mendorong pemerintah baru harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain apabila ingin memberantas kemiskinan.

Selain itu, daya beli masyarakat juga harus ditingkatkan. Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan menyentuh 9,03% atau sekitar 25 juta orang. Di sisi lain, ada fakta menarik lain yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.

"Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," tambahnya.

Menurutnya, Prabowo sudah memahami permasalahan dan tantangan ke depannya berkaitan dengan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, di mana dari delapan program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi. Meski begitu, dia menilai masih membutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya.

"Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur. Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menterjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut," imbuh dia.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik pada Minggu (20/10) setelah mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Mereka akan memimpin Indonesia untuk periode 2025-2029. Setelah pelantikan, pemerintahan Prabowo dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi, mulai dari tekanan fiskal hingga kemiskinan.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menjelaskan terdapat tiga tantangan ekonomi utama yang harus diatasi oleh pemerintah.

Menurutnya, kondisi ekonomi yang kompleks ini memerlukan evaluasi kinerja untuk memastikan akselerasi ekonomi menjadi fokus utama Presiden.

"Tantangan pertama yang akan dihadapi adalah tekanan fiskal," ungkap Ajib dalam pernyataan resminya, Minggu (20/10).

Ia menyebutkan bahwa belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan mencapai Rp 3.613,1 triliun, sedangkan penerimaan negara hanya sekitar Rp 3.005,1 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran lebih dari Rp 600 triliun akan menambah beban utang negara. Selain itu, pemerintah harus menghadapi jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun pada tahun 2025. Ajib menekankan bahwa Kementerian Keuangan harus mampu membuat terobosan solutif untuk menghadapi tantangan ini.

Tantangan kedua yang disoroti adalah tingginya angka pengangguran. Data tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran mencapai 5,2%. Meskipun pencapaian investasi terus melebihi target selama lima tahun terakhir, hal tersebut belum mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Bahkan, terjadi peningkatan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kenaikan rasio Incremental Output Ratio (ICOR), yang menandakan penurunan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Masalah ketiga yang dihadapi adalah kemiskinan. Pemerintah diharapkan dapat mendorong kebijakan yang mendukung pemerataan dan pengurangan angka kemiskinan.

Sebanyak 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Data 2024 menunjukkan angka kemiskinan berada di 9,03%, atau sekitar 25 juta orang.

Namun, terdapat perbedaan data yang signifikan, di mana lebih dari 96 juta orang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Hal ini, menurut Ajib, menunjukkan pentingnya ketepatan data sebagai fondasi kebijakan.

Ajib juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, dengan lima dari delapan program unggulan berfokus pada ekonomi.

Menurutnya, reformasi ekonomi struktural diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi melalui perubahan fundamental pada sistem ekonomi, regulasi, dan infrastruktur.

Selain itu, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi yang agresif hingga 8% untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ajib menambahkan bahwa target tersebut dapat tercapai jika kabinet mampu menerjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural yang telah direncanakan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha menyoroti rasio investasi dengan penyerapan tenaga kerja yang terus menurun. Sebab itu, pemerintahan Prabowo-Gibran diminta agar menaikkan rasio investasi dengan pembukaan lapangan pekerjaan.

Analis Kebijakan Ekonomi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, pencapaian investasi selama 5 tahun terakhir selalu melebihi target. Bahkan, pada tahun 2023 realisasi investasi mencapai Rp 1.418,9 triliun dari target Rp 1.400 triliun.

Namun, yang menjadi catatan adalah rasio investasi terhadap penyerapan tenaga kerja yang terus menurun.

"Sebagai ilustrasi, pada tahun 2023 tersebut hanya menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja. Investasi sebesar 1 triliun ekuivalen menyerap sekitar 1.080 tenaga kerja," ujar Ajib kepada Kontan, Rabu (9/10).

Ajib menambahkan, pertumbuhan ekonomi bisa sustain jika jumlah pengangguran bisa ditekan, kemiskinan terus berkurang, daya beli terjaga dan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan bisa diterima oleh banyak stakeholder di masyarakat.

Dalam konteks ini, investasi yang berkualitas menyerap tenaga kerja harus lebih banyak didorong. Serta peningkatan nilai tambah, atau hilirisasi harus lebih banyak melibatkan sektor ekonomi masyarakat luas. Misalnya sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

"Dengan pola kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Prabowo Subianto akan memiliki daya ungkit maksimal," jelas Ajib.

JAKARTA, investor.id - Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, dunia usaha menilai pemerintah perlu mengucurkan insentif, baik dari sisi regulasi, moneter maupun fiskal yang tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat mendongkrak daya beli masyarakat.

“Pasalnya kalau kita lihat, produk domestik bruto Indonesia yang sekitar Rp 21 ribu triliun itu 60% ditopang oleh daya beli masyarakat,” tutur Ajib Hamdani dalam Investor Market Today IDTV, Rabu (2/10/2024).

Ajib menyebut ketika daya beli masyarakat terus mengalami tren penurunan maka ini akan menimbulkan risiko bagi ekonomi domestik ke depan. Untuk itu, pemerintah seharusnya bisa mendorong segala insentif dari regulasinya untuk menopang konsumsi masyarakat dengan baik.

Lantas jika pemerintah memiliki ruang fiskal yang terbatas dalam mendorong government spending untuk perputaran ekonomi, regulator dapat melibatkan pihak swasta (private sector) berpartisipasi.

“Misalnya dengan mendorong investasi yang berkualitas dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga bisa mengurangi pengangguran misalnya. Sektor UMKM misalnya, karena UMKM kita juga menopang secara signifikan lebih dari 50% PDB,” jelas dia. 

Lebih lanjut, Ajib mengimbuhkan jika pemerintah bisa mendorong regulasi yang pro dengan pertumbuhan UMKM, maka sepertinya hal ini akan memberikan insentif positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk berhati-hati bila akan melakukan pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, pelebaran defisit di luar ambang batas akan menggerogoti resiliensi fundamental ekonomi Indonesia, apalagi saat ini masih terjadi ketidakpastian akibat tekanan geopolitik.

Adapun APBN 2024 ditargetkan sebesar 2,29% dari produk domestik bruto (PDB). Namun pemerintah baru menetapkan prognosis defisit di akhir tahun 2024 menjadi 2,7%. Sementara itu, defisit APBN 2025 ditargetkan dalam kisaran 2,29%-2,82% dari PDB. Defisit fiskal turut memegang peranan vital terhadap keberlangsungan perekonomian negara. Defisit yang bisa ditekan serendah mungkin akan dapat menjadi langkah produktif menuju kemandirian ekonomi.

JAKARTA,investor.id - Defisit fiskal turut memegang peranan vital terhadap keberlangsungan perekonomian negara. Bila defisit bisa ditekan serendah mungkin maka dapat menjadi langkah produktif menuju kemandirian ekonomi.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani  mengatakan upaya menekan defisit sangat mungkin dilakukan ketika pemerintah menerapkan good corporate governance (GCG) dan kemauan politik (political willingness) yang konsisten.

APBN 2024 ditargetkan  sebesar 2,29% dari PDB namun pemerintah baru menetapkan prognosis defisit di akhir tahun 2024 menjadi 2,7%. Sementara itu  defisit APBN 2025 ditargetkan pada kisaran 2,29%-2,82% dari PDB.

Ajib mengatakan ada tiga hal yang bisa dioptimalkan dalam pengelolaan fiskal ini. Pertama yaitu meningkatkan penerimaan perpajakan. Peningkatan penerimaan ini dengan cara pemerintah perlu mengidentifikasi grey economy dan melakukan pemajakan yang tepat sasaran.

“Jangan hanya seperti memungut pajak di kebun binatang. Karena hal ini akan kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap Ajib pada Jumat (12/7/2024).

Untuk meningkatkan pendapatan perpajakan maka  pemerintah harus mengurangi  belanja perpajakan (tax expenditure) secara bertahap. Tahun 2024 ini  belanja perpajakan dapat mencapai Rp 374,5 triliun.

“Pengelolaan alokasi ini perlu diefisienkan agar bisa menambah kemampuan fiskal secara keseluruhan,”  kata Ajib.

 Langkah kedua yaitu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bila melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki penerimaan sektor ini bisa lebih ditingkatkan dari target konservatif tahun 2024 yang sebesar Rp 492 triliun.  Dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, prognosis PNBP semester II-2024 diperkirakan Rp 260,7 triliun atau 53% dari APBN tahun 2024. Secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2024, PNBP diperkirakan akan mencapai Rp 549,13 triliun atau 111,6% dari APBN tahun 2024.

Ketiga yaitu meningkatkan penerimaan deviden dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Negara sebagai pemegang saham BUMN harus mempunyai alat ukur atau benchmarking yang ideal terhadap penerimaan deviden.  Ukuran kuantitatif yang bisa dipakai adalah berapa return on equity (ROE) dari masing-masing BUMN.

“Dengan deviden di kisaran Rp 80 triliun, tetapi kemudian ditarik lagi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara  sebesar lebih dari Rp 40 triliun adalah kondisi manajemen yang kurang mencerminkan manajemen yang highest and best use,” tutur Ajib.

Menurut Ajib,  pengelolaan APBN 2025 memang akan menghadapi tantangan fiskal yang cukup rumit. Ada tiga hal mendesak yang membuat ruang fiskal pemerintah sangat sempit. Pertama, jatuh tempo utang tahun 2025 yang mencapai Rp 800,33 triliun, sebagai dampak scarring effect pandemu covid 19. APBN tahun 2026 dan 2027 juga akan menghadapi kondisi utang jatuh tempo yang sama.   Kedua yaitu beban komitmen program berkelanjutan tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan menyedot keuangan negara.

“Dengan alokasi pembangunan yang sementara bertumpu dengan kekuatan APBN, pemerintah harus tetap mengalokasikan dana khusus agar ritme pembangunan tetap bisa berjalan dengan baik,” terang dia.

Ketiga yaitu program populis pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis. Dengan alokasi awal ideal di angka mencapai Rp 400 triliun,  dalam APBN 2025 hanya bisa dialokasikan sebesar sebesar Rp 71 triliun. Untuk tahun-tahun selanjutnya, tentunya program ini memerlukan alokasi dana yang semakin besar.

“Dengan struktur beban yang ada, APBN 2025 bahkan sudah dirancang mengalami defisit di kisaran 2,29% sampai dengan 2,82% dari PDB,” kata Ajib.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News