JAKARTA, KOMPAS.com - Kakak kandung Hakim Agung Gazalba Saleh, Edi Ilham, menolak memberi kesaksian atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) adiknya.

Pernyataan itu Edi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi Gazalba Saleh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Seperti biasa, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Fahzal Hendri memeriksa identitas para saksi yang dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepada majelis hakim, Edi mengaku mengenal Gazalba.

"Ada hubungan keluarga?" tanya Fahzal, Senin (5/8/2024).

"Saya kakak kandungnya, Yang Mulia," jawab Edi.

Fahzal lantas menjelaskan kepada Edi mengenai haknya sebagai saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Ia diperbolehkan mengundurkan diri atau tetap memberikan keterangan, tetapi tanpa disumpah.

"Sesuai dengan surat saya kemarin, Yang Mulia, saya mengundurkan diri," ujar Edi.

"Mengundurkan diri?" timbal Fahzal.

"Iya sebagai saksi," jawab Edi.

Fahzal kemudian meminta tanggapan Jaksa KPK terkait sikap Edi yang menolak memberikan kesaksian karena hubungan darah.

Merespons hal itu, Jaksa KPK meminta Edi tetap dimintai keterangan di muka sidang meskipun tidak disumpah.

"Menurut kami, karena keterangan saksi ini penting, kami mengusulkan untuk dapat didengarkan keterangannya," kata Jaksa KPK.

Fahzal kemudian menjelaskan kepada Edi bahwa dirinya akan tetap dimintai keterangan tanpa sumpah.

Meski demikian, ia mengingatkan Edi tetap memberikan keterangan dengan benar.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi Rp 650 juta terkait pengurusan perkara di MA.

Gazalba diduga menerima gratifikasi itu bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi kasus dugaan korupsi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Ahmad Riyadh mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Ia cabut keterangan mengenai pemberian uang senilai 18 ribu dolar Singapura atau setara Rp216,98 juta kepada Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Riyadh, yang merupakan pengacara pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya, Jawahirul Fuad tersebut, mengungkapkan pencabutan berkas dilakukan karena kondisi mentalnya sempat tidak stabil saat diperiksa penyidik yang tiba-tiba datang ke kantornya kala itu.

"Saat itu terus terang saya blank, saya banyak lupa juga," kata Riyadh dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Dengan pencabutan BAP tersebut, dirinya menegaskan, Gazalba tidak pernah menerima sepeser pun uang dari Jawahirul Fuad. Dia menuturkan uang itu merupakan bagian dari pembayaran jasa dirinya sebagai pengacara saat mengatasi kasus Jawahirul Fuad.

Riyadh membeberkan, bayaran jasa diberikan sebesar Rp650 juta dari Jawahirul Fuad, yang meliputi senilai Rp500 juta sebelum perkara diputus di Mahkamah Agung (MA) dan Rp150 juta setelah perkara diputus. Selanjutnya uang jasa tersebut, ia ubah ke dalam bentuk dolar Singapura.

"Tetapi uang ini tidak saya serahkan. Hanya untuk saya sendiri, tidak ada untuk Pak Gazalba," tuturnya.

Dalam kasus tersebut, Gazalba didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total nilai Rp62,89 miliar terkait penanganan perkara di MA.

Dugaan penerimaan itu meliputi gratifikasi senilai Rp650 juta serta TPPU terdiri atas 18.000 dolar Singapura (Rp216,98 juta), Rp37 miliar, 1,13 juta dolar Singapura (Rp13,59 miliar), 181.100 dolar AS (Rp2 miliar), dan Rp9,43 miliar selama kurun waktu 2020-2022.

Gratifikasi yang diberikan kepada Gazalba terkait dengan pengurusan perkara kasasi Jawahirul Fuad yang mengalami permasalahan hukum terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada 2017.

Uang gratifikasi itu diterima Gazalba bersama-sama dengan Riyadh selaku penghubung antara Jawahirul Fuad dengan Gazalba pada 2022 setelah pengucapan putusan perkara, yang mana Gazalba menerima Rp200 juta dan Riyadh menerima uang sebesar Rp450 juta, sehingga total gratifikasi yang diterima keduanya sebesar Rp650 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadap-hadapkan atau mengkonfrontasi advokat Ahmad Riyadh dengan penyidik Komisi Antirasuah pada Senin, 22 Juli 2024 mendatang.

Hal ini dilakukan lantaran Ahmad Riyadh mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan adanya pemberian uang senilai 18.000 dollar Singapura (SGD) atau setara Rp 200 juta ke Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Hal itu disampaikan Ahmad Riyadh saat dihadirkan sebagai saksi dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Gazalba Saleh.

Penyidik KPK bakal menjadi saksi verbalisan atau saksi atas suatu perkara pidana lantaran adanya keterangan di BAP yang telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

"Untuk verbalisan kita agendakan sidang Senin depan Yang Mulia," kata jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Atas permohonan menghadapkan Ahmad Riyadh dan Penyidik KPK oleh JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri pun meminta Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu untuk kembali hadir dalam sidang Senin, pekan depan.

"Hari Senin bapak (Riyadh) datang lagi ya, untuk dikonfrontir dengan verbalisan," kata Hakim Fahzal.

Pencabutan BAP disampaikan Ahmad Riyadh setelah dicecar oleh jaksa KPK soal adanya pemberian yang ke Gazalba Saleh.

“Sekarang simpel saja pertanyaannya, uang itu apakah saudara serahkan ke Gazalba Saleh?” tanya jaksa. “Tidak saya serahkan, untuk saya sendiri, tidak ada untuk Pak Gazalba,” jawab Ahmad Riyadh.

Atas jawaban tersebut, jaksa lantas menyinggung BAP Ahmad Riyadh saat proses penyidikan. Namun, Pengacara asal Surabaya itu menyatakan mencabut keterangan yang telah disampaikan.

“Keterangan saudara di BAP apa?” sentil jaksa. “Itu yang akan saya cabut,” kata Ahmad Riyadh.

Mendengar hal ini, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri pun turut mendalami pencabutan keterangan tersebut:

"Ini ada keterangan Saudara di dalam BAP, jelas dan gamblang. Sekarang Saudara mencabut keterangan Saudara ini, apa alasan pencabutannya?" tanya hakim Fahzal.

Kepada majelis hakim, Ahmad Riyadh mengaku tengah dalam kondisi mental yang tidak stabil saat memberikan keterangan.

"Saat saya buat itu kondisi mental saya enggak stabil Yang Mulia, saya banyak lupa juga," kata Riyadh.

"Apakah Saudara di bawah tekanan?" tanya hakim melanjutkan. "Tekanannya bukan fisik Yang Mulia," jawab Riyadh.

Hakim meminta jaksa membacakan BAP Riyadh nomor 10. BAP itu menerangkan adanya pemberian uang ke Gazalba senilai SGD 18.000 atau setara Rp 200 juta di Hotel Sheraton, Surabaya.

Uang ratusan juta ini disebut berasal dari terdakwa Jawahirul Fuad, pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya yang terjerat kasus pidana terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Ia divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jombang. Hukuman ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Jaksa membongkar adanya pemberian uang kepada Gazalba Saleh di Bandara Juanda sebagaimana yang diungkap Ahmad Riyadh dalam BAP nomor 19.

"Kemudian pertemuan yang di Juanda tadi penyerahan uang, bagaimana?" tanya jaksa. "Itu yang saya cabut di persidangan ini Yang Mulia," kata Ahmad Riyadh.

"Alasannya?" tanya jaksa.

"Karena memang enggak pernah ada penyerahan uang itu," jawab Ahmad Riyadh.

"Enggak pernah ada?" cecar jaksa.

"Enggak pernah ada," ucap Exco PSSI itu.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi Rp 650 juta terkait pengurusan perkara di MA. Gazalba diduga menerima gratifikasi itu bersama asal Surabaya bernama Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

“Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 6 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Susunan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara lanjutan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) nonaktif Gazalba Saleh tetap sama.

Diketahui, Gazalba Saleh merupakan terdakwa perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan MA.

Adapun susunan majelis hakim yang menyidangkan perkara Gazalba Saleh adalah Fahzal Hendri sebagai Ketua dengan anggota Rianto Adam Pontoh dan hakim ad hoc Sukartono.

Sidang ini dilanjutkan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI mengabulkan verzet atau perlawanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas eksepsi Gazalba Saleh dalam putusan sela yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara,” kata Hakim Fahzal.

Sebelumnya, KPK sempat meminta PN Jakarta Pusat untuk mengganti majelis hakim yang menangani perkara Gazalba setelah PT DKI Jakarta mengabulkan perlawanan yang dilayangkan KPK atas vonis bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Melalui putusan perkara Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI ini, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan bebas Gazalba Saleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 27 Mei 2024.

“KPK meminta agar Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat agar memulai kembali pemeriksaan perkara atas nama tersangka Gazalba Saleh dengan catatan, mengganti susunan majelis terdahulu dengan majelis hakim yang baru,” kata Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 25 Juli 2024.

Nawawi mengatakan, mengganti susunan majelis hakim ini penting dilakukan untuk menghindari conflict of interest atau benturan kepentingan.

Sebab, jika majelis hakim yang sama menyidangkan perkara Gazalba, mereka kemungkinan terjebak dalam pendapat putusan sela tersebut.

“Ini maksud kami untuk menghindari jangan sampai majelis hakim terdahulu terjebak dengan produk putusannya yang telah menyatakan bahwa surat dakwaan itu tidak sah atau batal,” tutur Nawawi.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Gazalba Saleh telah menerima gratifikasi dan TPPU sebesar Rp 62.898.859.745 atau Rp 62,8 miliar terkait penanganan perkara di MA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) nonaktif Gazalba Saleh.

Diketahui, Gazalba Saleh merupakan terdakwa perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan MA.

Sidang ini dilanjutkan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI mengabulkan verzet atau perlawanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas eksepsi Gazalba Saleh dalam putusan sela yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta karena eksepsi kemarin, putusan sela kemarin dibatalkan,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara,” kata Hakim Fahzal.

Diketahui, PT DKI Jakarta mengabulkan perlawanan yang dilayangkan KPK atas vonis bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Melalui putusan perkara Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI ini, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan bebas Gazalba Saleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 27 Mei 2024.

"Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding perlawanan tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyono dalam sidang di ruang utama PT DKI Jakarta, Senin 24 Juli 2024.

Perlawanan ini diajukan KPK lantaran majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh atas surat dakwaan Jaksa KPK.

Majelis Hakim Tinggi menyatakan surat dakwaan jaksa KPK telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian, Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Tipikor untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang menjerat Hakim Agung nonaktif tersebut.

“Surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Gazalba Saleh,” kata hakim.

“Memerintahkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo untuk melanjutkan melanjutkan mengadili dan memutus perkara a quo,” imbuh dia.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Gazalba Saleh telah menerima gratifikasi dan TPPU sebesar Rp 62.898.859.745 atau Rp 62,8 miliar terkait penanganan perkara di MA.