Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, bicara tentang masalah pendidikan, akan banyak masalah yang harus menjadi catatan dan memerlukan banyak pemikiran. Salah satu yang paling dirasakan adalah mendesaknya kebutuhan akan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Menurut Rerie, sapaan akrabnya, berbagai masalah yang sebetulnya sangat fundamental dan sangat esensial pada pendidikan nasional mesti juga dikaji. Termasuk apakah sistem pendidikan nasional betul-betul telah memberikan jawaban terhadap apa yang dibutuhkan dari sebuah sistem pendidikan itu sendiri.

"Tentu rasanya kita sepakat bahwa harus segera dilakukan kembali perubahan terhadap Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri," tegas Rerie saat menutup Simposium Peta Jalan Pendidikan 2024-2034 yang digelar di Akademi Bela Negara (ABN) Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Butuh solusi fundamental

Dalam kesempatan itu, Rerie juga menyinggung banyaknya persoalan di dunia pendidikan yang belum dibenahi secara komprehensif. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi persoalan pendidikan pun hanya sebatas mengobati gejala umum yang muncul di permukaanya saja.
"Kalau kita ikuti diskusi dari siang ini, yang terjadi adalah keputusan-keputusan yang diambil semua sifatnya adalah symptomatic solution tidak ada atau jarang sekali pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan fundamental solution," kata Lestari.

Rerie menganalogikan, jika persoalan pendidikan ini adalah sebuah penyakit gatal di kulit, maka kebijakan yang diterapkan hanya sebatas mengobati sakit di permukaannya saja. "Jadi kalau orang gatelan cuma dikasih salep biar tidak gatal, tapi tidak dicari gatalnya di mana. Ini yang belum banyak dipahami masyarakat," terangnya.

"Mudah-mudahan diskusi yang diselenggarakan oleh Partai NasDem dengan menghadirkan Bapak-Ibu sekalian dan seluruh elemen pendidikan bisa memberikan banyak masukan yang nantinya bisa menjadi bahan kami semua," tandasnya lagi,

?Ia berharap dari serangkaian simposium hingga Kongres Partai NasDem dapat menerima masukan, meski semua pandangan, kata Rerie, tidak dapat menjadi sebuah wish list atau catatan harapan.

"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini apa yang kita ikhtiarkan hari ini mendapatkan ridho Allah SWT agar kami dapat menjalankan apa yang sudah diamanatkan kepada partai politik. Ketika kita berbicara pendidikan, kita berbicara beyond partai. Kita tidak lagi berbicara warna merah, kuning, hijau," ujarnya.

Bagi Rerie dan Partai Nasdem, berbicara tentang pendidikan tidak lagi hanya dalam kerangka konstitusi, melainkan tentang hak paling dasar.

"Kita berbicara bukan hanya di dalam kerangka konstitusi tapi kita berbicara kepada hak yang paling dasar yaitu kemanusiaan. Karena pada dasarnya mendapatkan pendidikan adalah hak semua anak bangsa dan mendapatkan pendidikan adalah bentuk dari negara kita menjalankan kewajibannya kepada bangsa dan kepada rakyatnya," pungkasnya.

Baca juga: Masih Banyak Bolongnya, NasDem Dorong RUU Sisdiknas yang Benar-Benar Baru

(CEU)

Jakarta: Partai NasDem mendorong adanya sebuah rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang benar-benar baru. Dengan RUU Sisdiknas yang baru tersebut, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pendidikan yang dapat diukur, pembiayaan yang dapat diprediksi juga keterlibatan masyarakat yang lebih besar.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik, Ahmad Baidowi dalam Simposium Peta Jalan Pendidikan 2024-2034, di Kampus Akademi Bela Negara, Kamis 8 Agustus 2024. Keberadaan UU Sisdiknas maupun naskah revisi RUU Sisdiknas yang ada dinilai masih memiliki banyak celah.

"Karena dalam beberapa hal, bolongnya masih banyak dan kami memandang memang ini harus betul-betul mulai saat ini kita serius mengurusi persoalan pendidikan untuk tercapainya cita-cita para founding father kita," kata Baidowi dalam kesempatan tersebut, Kamis, 8 Agustus 2024.
Cita-cita pendiri Bangsa seperto anak-anak yang cerdas, tanpa diskriminasi, akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas.

Partisipasi Masyarakat

Selain itu, salah satunya persoalan yang disampaikan Baidowi dalam simposium tersebubt adalah keberadaan UU Sisdiknas yang belum dapat mengatasi persoalan partisipasi masyarakat seperti keluarga dan orang tua dalam pendidikan. Padahal, seharunya orang tua dan keluarga menjadi penanggungjawab utama pendidikan anak sebelum sekolah.

"Sayangnya, di dalam UU Sisdiknas kita yang existing maupun di dalam RUU Sisdiknas yang kemarin diinisiasi ingin direvisi, problem partisipasi masyarakat, keluarga, dan orang tua itu hampir tidak muncul," kata Baidowi.

Satu-satunya keterlibatan masyarakat yang disebut dalam UU maupun RUU Sisdiknas hanyalah dalam nomenklatur komite sekolah. "Sangat terbatas," kata Baidowi.

Baidowi menyayangkan, selama 25 tahun terakhir diskusi-diskusi terkait pendidikan hanya berbicara sebatas ranah yang sangat formal, yakni sekolah. Terutama tentang bagaimana sekolah dikelola dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.

"Tapi kemudian kita lupa untuk meletakkan ranah lain yang seharusnya mendukung sistem persekolahan, namanya keluarga dan masyarakat. Ini sering diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara," jelasnya.

Celah dalam kebijakan inilah yang kemudian membuat orang tua kerap kurang terlibat dalam pendidikan anak. "Nah, selama ini seakan-akan kenapa orang tua kita sekarang kalau sudah menitipkan anaknya di sekolah itu problemnya menjadi selesai. Begitu anaknya kita sekolahkan mereka bilang urusan pendidikan selesai itu tanggung jawab pemerintah. Ya kan? Padahal harusnya keluarga itu menjadi penanggung jawab pertama sebelum sekolah," tegasnya.

Pendidikan mudah dipolitisasi

Kondisi ini pula yang menyebabkan pendidikan akhirnya mudah untuk dipolitisir. "Kenapa dia menjadi rentan? Karena ranahnya menjadi ranah eksekutif aja yang bicara soal pendidikan," ujar Baidowi.

"Ketika eksekutif berbicara soal pendidikan, kata Baidowi, maka dengan pola demokrasi saat ini yang muncul adalah kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi presiden, pendidikan gratis," ucapnya.

Padahal, kata Baidowi, pengelolaan pendidikan itu tidak akan pernah mungkin gratis. "Mungkin kata gratis ini harus segera ditinjau ulang supaya skema pembiayaan ini menjadi sangat transparan apa yang menjadi kewajiban negara itu diselesaikan," tegasnya.

Kewajiban negara seperti infrastruktur dan guru, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Baru kemudian hal-hal yang bersifat strategis itu dilakukan oleh sekolah dan keluarga. Sedangkan pengembangan pendidikan, dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Nah ini lama sekali dalam 25 tahun terakhir ini RUU Sikdiknas itu kita tidak berbicara soal aspek pembiayaan dalam konteks yang lebih luas. Ini yang menyebabkan akhirnya kita terperangkap pada diskusi-diskusi ketika diskusi pembiayaan, seperti kata Pak Amich (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas, Amich Alhumami) tadi, ini ada diskusi soal pembiayaan yang ranahnya politik. Kita enggak pernah tau. Tiba-tiba muncul ternyata masyarakat kan enggak tahu," ujar Baidowi.

Masyarakat hanya mengetahui, sebesar 20 persen APBN dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan. "Nah ternyata kalau enggak salah tadi nilainya hampir 77 miliar eh, triliun itu dialokasikan kepada kementerian dan lembaga. Artinya bukan hanya pendidikan itu, polisi aja dapet dana pendidikan sampai Rp500 miliar, TNI dapat, BRIN dapat Rp30 miliar," sebutnya.

Apa yang masyarakat tahu adalah 20 persen dana pendidikan dikelola Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). "Padahal yang didistribusi kepada anak-anak kita, itu hanya melalui dana BOS, yang jumlahnya hanya 10-11 persen. Betul kan? 10-11 persen dari total 20 persen alokasi pendidikan. Itulah kenapa pendidikan kita enggak bisa bergerak secara baik," tegasnya.

Hal inilah yang menjadi fokus Partai NasDem, yakni adanya sebuah rancangan baru dari Undang-Undang Sisdiknas. Dengan RUU Sisdiknas yang benar-benar baru tersebut, dapat mewujudkan tata kelola pendidikan yang dapat diukur, pembiayaan yang dapat diprediksi.

"Bukan RUU Sisdiknas yang hari ini ada, yang existing, atau yang mau diusulkan itu. Kita ingin ada RUU Sisdiknas yang betul-betul baru, yang bisa meng-cover seluruh ranah pendidikan yang harusnya ada, dari mulai persekolahan, masyarakat, juga keluarga," tandas Baidowi.

Baca juga: Sebelum Kaji Ulang RUU Sisdiknas, Kemendikbudristek Mesti Evaluasi UU Sisdiknas 2003

Baca juga: P2G Desak Kemendikbudristek Kembali Buka Uji Publik RUU Sisdiknas

Baca juga: 9 Tokoh Indonesia Penerima Beasiswa Chevening, Intip Profil Singkatnya

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengkritik perencanaan pendidikan yang dipaparkan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam sidang lanjutan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/8/2024).

Dalam sidang seputar gugatan agar SD-SMP negeri dan swasta gratis itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami memaparkan realisasi anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari APBN.

Guntur menganggap, realisasi itu tidak memperhatikan perintah Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan negara untuk membiayainya.

"Dalam hal perencanaan perlu diperhatikan tidak hanya bicara 20 persen (dari APBN)--memang itu benar sesuai Pasal 31 Ayat (4) konstitusi, tetapi juga harus dilihat Pasal 31 Ayat (2)-nya," kata Guntur dalam sidang.

"Perlu menjadi perhatian, supaya tidak hanya bicara 20 persen sudah dipenuhi bahkan itu kan sekurang-kurangnya saja 20 persen, bisa lebih dari itu, tetapi juga harus didorong ke tidak dipungut biaya, istilah populernya gratis, untuk wajib belajar 9 tahun ini," ucap dia.

Guntur menekankan betapa pentingnya SD-SMP gratis tergambar betul dari dialektika amendemen UUD 1945.

Ia menegaskan, dari 194 ayat yang termaktub dalam UUD 1945 hasil amendemen, frase "biaya" hanya ada pada Pasal 31 yang menyangkut pendidikan.

"Luar biasanya, yang tidak disinggung dalam perencanaan pendidikan (Bappenas) itu, dua kali (konstitusi) menyebut kata 'wajib' dan itu dalam satu ayat, (Pasal 31 Ayat 2)," kata Guntur.

"Sudut pandangnya, menurut saya, titik beratnya ini pada tidak dibebaninya orangtua murid atau siswa membayar dlm kaitannya dengan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun itu. Itu yang harus diprioritaskan dahulu," ujar dia.

Sementara itu, Amich menganggap bahwa penggratisan sekolah swasta sulit terealisasi.

"Ini untuk ilustrasi saja, kalau memenuhi standar pelayanan minimal di negeri per siswa Rp 24,9 juta. Di sekolah swasta bisa berlipat-lipat dan mencapai Rp 200 juta per siswa per tahun. Kita bisa cari sekolah swasta yang mana," kata Amich di hadapan majelis hakim.

"Yang bisa menjangkau ini (biaya sekolah swasta semahal itu) tentunya anak-anak dari keluarga yang kaya. Kalau pemerintah atau APBN harus juga menanggung bagian yang seperti ini, ada isu juga soal keterbatasan anggaran," kata dia.

Pemerintah, ujar dia, saat ini mengutamakan siswa-siswi dari keluarga tidak mampu yang masih belum berkesempatan menempuh sekolah bahkan sampai ke jenjang pendidikan menengah.

Prinsip dalam alokasi anggaran pendidikan yang disusun pemerintah, kata Amich, yakni sepanjang memenuhi standar pelayanan minimal dan sejauh ini dianggap telah relatif cukup.

"Yang tidak mencukupi adalah beban-beban lain di luar standar pelayanan minimal, (misalnya) kegiatan ekstrakurikuler, study visit, itu yang sekolah sebagian dari mereka memungut biaya kepada orang tua," ujar dia.

Itu pula alasan yang membuat pemerintah menganggap penggratisan seluruh sekolah swasta tidak realistis.

Sebab, sekolah-sekolah swasta dinilai memiliki standar tertentu untuk pembiayaan yang mereka sebut sebagai sekolah dengan karakter keunggulan.

Sebagian dari mereka, misalnya, menerapkan kurikulum internasional dan sejumlah kegiatan ekstrakuliker yang berdampak pada pembengkakan biaya studi di luar standar pelayanan minimal yang tidak bisa dicakup oleh APBN.

Dalam uji materi di MK ini, Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia (JPPI) meminta agar Pasal 34 Ayat (2) UU Sisdiknas tidak hanya mewajibkan pendidikan dasar (SD-SMP) gratis di sekolah negeri saja, tetapi juga sekolah swasta.

Menurut dia, sekolah swasta tidak wajib gratis bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Mereka juga mempersoalkan tingginya angka putus dan tidak sekolah di saat anggaran pendidikan juga semakin tinggi.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah, menurut JPPI, masih berupa belas kasihan atau bantuan negara, alih-alih kewajiban negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Saldi Isra menyoroti sikap negara yang menurutnya mulai mengabaikan sektor pendidikan meskipun hal tersebut jelas-jelas merupakan amanat konstitusi UUD 1945.

Saldi berpandangan, sikap lepas tanggung jawab negara itu tercermin dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

"Sekarang ini, terus terang, negara mulai mau melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan ini," kata Saldi dalam sidang lanjutan uji materi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di MK, Selasa (23/7/2024).

"Coba bayangkan, ada sekarang UKT (uang kuliah tunggal) sampai Rp 50 juta. Kita bisa bayangkan, enggak? Seberapa mungkin orang miskin bisa mencapai itu?" ujar dia.

Saldi mengakui, konstitusi menekankan bahwa prioritas negara untuk pendidikan sejauh ini adalah tingkat pendidikan dasar.

Namun demikian, negara juga dianggap tidak boleh lepas tangan pada pendidikan menengah dan tinggi meski penyelenggaraan pendidikan pada SD dan SMP juga semakin memberatkan.

Saldi bercerita bahwa angkatannya dulu cukup bersekolah dengan datang ke sekolah. Mayoritas kebutuhan bersekolah, sesederhana buku-buku pelajaran, disediakan tanpa perlu membeli.

"Sekarang yang jadi problemnya, sudah disebutkan di konstitusi anggaran pendidikan itu minimal 20 persen dengan memprioritaskan kepada pendidikan dasar 9 tahun, tapi justru sekarang soal buku dan kebutuhan itu menjadi tanggung jawab peserta didik dan orangtuanya," ujar profesor asal Solok, Sumatera Barat itu.

"Jadi, dalam konteks itu sebetulnya kita mengalami kemunduran. Terbayang, enggak, kita sekarang orangtua harus memikirkan pakaian anak, kebutuhan sekolah lain, kebutuhan buku dan lain sebagainya," kata dia menambahkan.

Saldi lantas meminta agar ahli dalam sidang ini, Nina Felicia dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), menyampaikan model-model serta proyeksi pembiayaan pendidikan.

Sebab, perintah UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa visi bernegara salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dasar tanpa melihat negeri dan swasta.

"Soal pendidikan itu tidak terlalu meenjadi perhatian sungguh-sungguh sih sebetulnya dari awal Kemerdekaan sampai hari ini. Belum pernah saya menemukan satu rezim pemerintahan yang visinya memang pendidikan betul," ujar Saldi.

Dalam uji materi UU Sisdiknas ini, Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia (JPPI) meminta agar Pasal 34 ayat (2) UU tersebut tidak hanya mewajibkan pendidikan dasar (SD-SMP) gratis di sekolah negeri saja, tetapi juga sekolah swasta.

Menurut JPPI, sekolah swasta tidak wajib gratis bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Mereka juga mempersoalkan tingginya angka putus dan tidak sekolah di saat anggaran pendidikan juga semakin tinggi.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah, menurut JPPI, masih berupa belas kasihan atau bantuan negara, alih-alih kewajiban negara.

MK menegaskan masih akan meminta pandangan pihak lain dalam uji materi UU Sisdiknas ini.

Selanjutnya, MK akan meminta keterangan dari Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas hal yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang pengujian UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan dua pertiga anggaran guna menggratiskan pendidikan tingkat SD dan SMP baik pada sekolah swasta dan negeri.

"Kekurangan anggaran untuk menggratiskan SD dan SMP, termasuk pada pendidikan swasta, diperkirakan sekitar Rp 418,1 triliun," kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Vivi Andriani dalam paparannya di hadapan majelis hakim pada Selasa (23/7/2024).

Ia memaparkan, total kebutuhan dana untuk menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta mencapai Rp 655,2 triliun.

Perkiraan biaya untuk sisi personalia dan operasional sendiri ditaksir mencapai Rp 354 triliun, terbagi atas Rp 287,6 untuk satuan pendidikan negeri dan Rp 66,4 triliun untuk satuan pendidikan swasta.

Kemudian, perkiraan biaya sarana dan prasarana, meliputi kebutuhan rehabilitasi, peralatan, laboratorium dan perpustakaan, hingga penambahan sekolah dan ruang kelas baru, ditaksir tembus Rp 301,2 triliun, terbagi atas Rp 201,9 triliun untuk SD dan Rp 99,3 triliun untuk SMP.

Dari kebutuhan Rp 655,2 triliun itu, anggaran penyelenggaraan pendidikan jenjang SD dan SMP (negeri dan swasta) pada 2024 hanya Rp 236,1 triliun.

Sebagai perbandingan, selisih kebutuhan Rp 418,1 triliun untuk menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta ini lebih kecil dibandingkan jumlah duit yang digelontorkan pemerintah untuk bantuan sosial (bansos).

Pada 2024 saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa besaran anggaran bansos mencapai Rp 496 triliun.

Kebutuhan Rp 418,1 triliun ini juga lebih kecil dibandingkan total dana membangun ibu kota negara (IKN) yang diperkirakan Presiden Joko Widodo sebesar Rp 35 miliar dolar AS atau setara Rp 566 triliun pada 2021 lalu.

Adapun anggaran pendidikan tahun 2024 dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp 665 triliun. Namun, duit itu terbagi ke banyak pos dan Kemdikbudristek hanya mengelola secuil di antaranya.

Sebanyak Rp 346,6 triliun (52 persen) ditransfer ke pemerintah daerah.

Sisanya, dana itu dibagi ke sejumlah kementerian/lembaga yang juga melaksanakan fungsi pendidikan, Kementerian Agama (pesantren), anggaran pendidikan pada belanja non kementerian/lembaga, dan pengeluaran pembiayaan.

"Kemdikbudristek hanya mengelola Rp 98,9 triliun atau 15 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan Rp 665 triliun," ujar Vivi menjelaskan.

Dalam uji materi UU Sisdiknas ini, Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia (JPPI) meminta agar Pasal 34 ayat (2) UU tersebut tidak hanya mewajibkan pendidikan dasar (SD-SMP) gratis di sekolah negeri saja, tetapi juga sekolah swasta.

Menurut mereka, sekolah swasta tidak wajib gratis bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Mereka juga mempersoalkan tingginya angka putus dan tidak sekolah di saat anggaran pendidikan juga semakin tinggi.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah, menurut JPPI, masih berupa belas kasihan atau bantuan negara, alih-alih kewajiban negara.