Kementerian Keuangan tengah bersiap untuk meluncurkan sistem pajak canggih yaitu Core Tax Administration System (CTAS). Ditargetkan system ini bisa benar diterapkan pada Desember 2024.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak (DJP) Muchamad Arifin mengatakan, sistem ini mampu mengerek penerimaan negara hingga 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun hal ini berdasarkan pada studi World Bank.

"Kalau laporan pertemuan Ibu SMI dengan pak presiden, sekitar Desember 2024. Sehingga diharapkan di awal 2025 itu sudah roll out," kata Arifin, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Meski Core Tax telah diterapkan, Arifin mengatakan, penerimaan negara tidak serta merta langsung terlihat dampaknya. Untuk melihat dampaknya ini, menurut dia perlu Waktu hingga 5 tahun.

"Nggak mungkin misalnya setelah diterapkan sekarang, misalnya tahun depan bisa nambah 1,5% dari PDB. Itu akan bertambah sekitar 5 tahunan," ujarnya.

Arifin sendiri tidak menjelaskan lebih detail terakhir perhitungan dan potensi tambahan penerimaan negara lewat Core Tax. Namun ia memastikan, penerimaan atau rasio pajak akan bertambah secara signifikan usai diterapkan ke dalam system.

"Semua itu tergantung nanti, kesiapan data itu. Kalau misalnya Core Tax sudah berjalan kemudian datanya yang kita harapkan dari instansi dan Lembaga, semua masuk, saya kira pasti akan menambah tax ratio secara signifikan," kata dia.

Lebih lanjut, ia juga menjamin keamanan data dari Core Tax usai diimplementasikan. Katanya, DJP akan terus memperkuat system IT sehingga tidak akan ada kebocoran data di masa mendatang.

"DJP berkomitmen kerahasiaan data WP dijaga dengan ketat, terutama data pelaksanaan hak dan kewajiban. Tapi kalau lihat history (kebocoran data) sekian tahun termasuk kemarin itu bukan dari lock DJB. Jadi mengenai Core Tax tidak perlu khawatir," katanya.

Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa implementasi Core Tax dalam sistem perpajakan RI akan membuat rasio pajak Indonesia naik menjadi 12%.

"Kita lihat target di Kementerian Keuangan sendiri kan di 10% (rasio pajak), dengan Core Tax targetnya jadi 12%," kata Thomas.

Sebagai informasi,core tax administration system adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang dijalankan oleh DJP sebagai pihak yang memegang otoritas perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau Core Tax administration system (CTAS). Dia mengklaim sistem pajak baru itu akan menjadi yang terbesar di dunia.

"Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax terbesar di dunia karena Core Tax lain itu dibangun, negara-negara itu seperti New Zealand, Kanada, nggak sebesar Indonesia, ini adalah yang terbesar barang kali," kata dia dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dia menargetkan sistem itu akan meluncur akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, memang diakui banyak masalah yang ditemukan oleh Kemenkeu terutama saat uji coba.

"Kami berharap bisa diluncurkan paling tidak akhir tahun ini atau awal tahun depan akan bekerja live sudah hidup, dan dengan demikian projectnya bisa diselesaikan meskipun implementation support akan continue," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani pembangunan sistem tersebut mengalami pelambatan akibat pandemi COVID-19. Akhirnya pembangunan dimulai lagi pada 2022 dan pada 2023 dilakukan uji coba. Nah pada uji coba sistem untuk berbagai fungsi, mulai diketahui lebih jauh berbagai masalah.

"2023 kemarin melakukan testing dari berbagai fungsi dan di situ mulai muncul loh kenapa fungsinya kenapa hanya ini, fungsi ini kenapa belum dapat dimasukkan atau harus dimasukkan sehingga ada konsekuensi dari berbagai re-design berdasarkan test-test yang kita lakukan," jelasnya.

Selain itu kendala berikutnya adalah terkait migrasi data dari sistem sebelumnya ke sistem baru. Apalagi Indonesia memiliki 78 juta wajib pajak yang transaksinya jutaan per hari.

"Yang rumit lagi migrasi data, terus terang kita bicara 78 juta WP, tetapi transaksinya itu jutaan per hari. Jadi data migration dilakukan hati hati pada saat kita melakukan ini fungsi pajaknya tetap jalan," tuturnya.

Sri Mulyani ingin migrasi data itu tidak mengganggu kinerja sistem perpajakan dan tidak menghilangkan data lama.

"Jadi ini yang kita terus lakukan. Data migration tetap continue sampai sekarang making sure old data di migrasi tetapi tidak hilang kalau terjadi apa kita masih punya backup. Dan yang lebih rumit lagi mengubah mindset 40 ribu karyawan DJP karena nanti mereka bekerja base on system," pungkasnya.

Sebagai informasi, dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak, Core Tax merupakan sistem admnistrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Tujuan utama dari pembangunan Core Tax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Core Tax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Simak juga Video 'Ekonom soal Tax Amnesty Jilid II: Banyak Mudaratnya':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas 10 emiten dengan kapitalisasi pasar jumbo atau big caps telah melaporkan kinerja keuangan untuk semester I/2024. Hanya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang belum melakukannya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Bisnis, empat emiten mengalami penurunan laba bersih dan sisanya naik. Pertumbuhan laba bersih tertinggi diraih oleh PT Amman Mineral International Tbk.

Emiten dengan kode saham AMMN ini membukukan kenaikan laba bersih hingga 300,03%, menjadi sebesar US$475,24 juta atau setara Rp7,79 triliun (kurs Jisdor Rp16.394 per 30 Juni 2024).

Ulasan tentang kinerja dan prospek emiten-emiten berkapitalisasi pasar besar, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (3/8/2024):

Performa Meningkat, ID Food Perkuat Smart Farming

BUMN Holding Pangan ID Food yang dibentuk pada awal 2022 melanjutkan implementasi smart farming di seluruh lini bisnisnya lantaran metode pertanian cerdas itu berhasil mengungkit performa perusahaan.

Sejak dibentuk pada awal 2022, ID Food melanjutkan transformasi pengembangan bisnis pangan. Untuk mendukung swasembada gula, ID Food memperkenalkan pertanian pintar di lahan budidaya tebu seluas 12 hektare di Jawa Barat.

Bernadetta Raras, Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), mengatakan bahwa Holding BUMN Pangan telah menjalankan roadmap penerapan smart farming di sejumlah lini bisnisnya.

Sebagai Holding BUMN Pangan yang dibentuk pemerintah, ID Food memiliki tugas besar menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM.

Melirik Emiten ‘Big Caps’ dari Kacamata Fundamental

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa secara prospek, emiten-emiten berkapitalisasi pasar besar masih cukup menarik.

Dia memperkirakan kinerja keuangan yang diperkirakan akan tumbuh semakin progresif di kuartal selanjutnya.

Meski begitu, pasar menantikan kondisi makro dan politik yang stabil dan berkesinambungan. Investor, tambah Nafan, masih menantikan pelantikan presiden baru dan penentuan kabinet yang nantinya akan membantu kerja presiden baru.

Pasar juga menantikan pernyataan dari Presiden Jokowi pada sidang di DPR-MPR. Menurutnya, pada sidang tersebut akan dijelaskan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan luar negeri, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan nasional.

Riwayat Kredit Macet Pinjol Gagalkan Pengajuan KPR

Kalangan pengembang properti mengeluhkan jeratan pinjaman online yang menghambat masyarakat dalam membeli rumah. Pasalnya, kasus gagal bayar pinjaman online (pinjol) membuat sekitar 40% pengajuan KPR baik bersubsidi dan komersial ditolak oleh perbankan karena skor kredit yang kurang baik.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan ditolaknya pengajuan KPR akibat gagal bayar pinjol membuat calon konsumen gagal mendapatkan KPR dan kehilangan kesempatan untuk memiliki rumah idamannya. Padahal, rumah merupakan tempat awal bagi keluarga untuk mendidik anak-anak mereka.

Di sisi lain, saat seseorang terjerat pinjol lalu mau melunasi utang tersebut belum tentu data mereka di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI checking sudah terhapus. Sebab, data tersebut belum memiliki tempo waktu yang valid pembersihannya.

Selain itu, juga terdapat kasus dimana saat masyarakat hendak melunasi utangnya namun perusahaan pinjolnya sudah tutup. Kondisi ini menjadi persoalan karena masyarakat tidak tahu cara melunasi dan membersihkan data utangnya di OJK.

Kontribusi Pajak Kripto Makin Moncer

Kontribusi industri kripto di Indonesia menunjukkan adanya tren peningkatan yang tecermin dari peningkatan pajak dari bisnis aset digital tersebut.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total setoran pajak dari sektor ini mencapai Rp798,84 miliar sejak Mei 2022 hingga Juni 2024. Angka itu merupakan kontribusi 3% dari total pajak yang dikumpulkan dari kegiatan ekonomi digital yang mencapai Rp25,88 triliun.

Kenaikan penerimaan pajak dari industri kripto ini menunjukkan minat yang tinggi dari investor domestik. Hal ini dibuktikan dari penerimaan pajak kripto di Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan pesat sejak awal tahun 2024. Pada kuartal I/2024, DJP mencatat total pajak yang terkumpul dari transaksi kripto mencapai Rp112,93 miliar.

Adapun, mulai 1 Mei 2022 pemerintah memberlakukan pajak pada aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022. Beleid tersebut mengatur tentang PPh dan PPN untuk transaksi perdagangan aset kripto dengan tarif PPh sebesar 0,1% dari nilai transaksi untuk penjual aset kripto dan PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi untuk pembelian aset kripto.

Untung Buntung Sistem Pajak Baru

Peningkatan jumlah wajib pajak dan dokumen perpajakan yang mesti disusun, menjadi pertimbangan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan sistem perpajakan baru melalui Core tax Administration System atau pembauran Sistem Inti Adminsitrasi Perpajakan (PSIAP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pelaksanaan core tax system itu tidak terlepas dari jumlah wajib pajak dan jumlah dokumen yang harus diproses oleh sistem pajak yang terus meningkat.

“Ini sesuai dengan tantangan yang semakin tinggi di mana jumlah wajib pajak kita meningkat dari 33 juta menjadi 70 juta dan jumlah dokumen yang harus diproses oleh sistem pajak kita juga meningkat seperti, e-faktur kita yang tadinya 350 juta dokumen sekarang meningkat menjadi 776 juta dokumen,” ujar Sri Mulyani usai menghadap Presiden Joko Widodo pada Rabu (31/7/2024).

Dalam pertemuan dengan Presiden, Sri Mulyani menjelaskan pelaksanaan pembangunan core tax system di Direktorat Jenderal Pajak.

Menurutnya, perubahan sistem perpajakan telah didesain sejak 2018 dengan mengadopsi Commercial off The Shelf atau COTS System yang sudah digunakan oleh berbagai negara di dalam rangka untuk membangun sistem perpajakan secara lebih baik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap sembilan tujuan penerapan sistem pajak baru yakni Core Tax Administration System (CTAS) mulai Desember 2024.

Ia mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, core tax adalah reformasi sistem teknologi informasi dan manajemen data dan proses bisnis.

Tujuan pertama core tax adalah melakukan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, dan pertukaran informasi.

Kedua, meningkatkan data analytics yakni kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, business intelligence, pengelolaan akun wajib pajak yang terdiri dari tiga modul yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, dan potential revenue monitoring.

Tujuan ketiga yakni menciptakan transparansi akun wajib pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

"Keempat, perbaikan layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh wajib pajak," kata Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, Kamis (1/8).

Tujuan kelima adalah pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi wajib pajak. Keenam, menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.

Ketujuh, menciptakan manajemen pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kedelapan, menjadikan Direktorat Jenderal (DJP) sebagai organisasi yang berbasis data dan pengetahuan.

[Gambas:Instagram]

"Kesembilan, laporan keuangan DJP yang prudent dan accountable (Revenue Accounting System)," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan saat ini DJP menangani 70 juta wajib pajak dengan volume e-Faktur mencapai 776 juta, 74 juta surat setoran pajak (SSP), dan 31 juta surat pemberitahuan (SPT).

"Transformasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan digital Teknologi dan manajemen data melengkapi reformasi Organisasi, SDM, Proses Bisnis dan Peraturan. Ini merupakan keniscayaan, kebutuhan dan keharusan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak dan peningkatan voluntary compliance," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan perkembangan modernisasi sistem pajak, yakni core taxadministration system atau CTAS, kepada Presiden Joko Widodo.

"Core tax system diharapkan dapat selesai sekitar Desember 2024," kata Sri Mulyani, kemarin, Rabu (31/7).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan tersebut sejak 2018. Dengan metode tersebut proses administrasi perpajakan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, CTAS adalah sistem administrasi pajak yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi (TI). Perangkat ini dirancang untuk membantu otoritas pajak mengelola dan mengawasi seluruh proses perpajakan secara lebih efisien dan transparan.

Nantinya, CTAS akan mencakup berbagai fungsi. Beberapa diantaranya seperti pendaftaran wajib pajak, pengumpulan data keuangan, perhitungan dan penagihan pajak, pengelolaan sengketa, serta pemeriksaan pajak.

Pemberlakuan sistem pajak itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Dalam aturan ini tertulis, pengembangan core tax system menjadi salah satu bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan.

Selain itu, peraturan tersebut juga memaparkan berbagai informasi mengenai sistem administrasi perpajakan, seperti bagaimana core tax system diperuntukkan dalam membantu melaksanakan prosedur serta tata kelola administrasi perpajakan.

Modernisasi sistem melalui CTAS dilakukan pada berbagai aspek, salah satunya pada sistem pembayaran pajak. Pembaruan sistem tersebut secara umum memiliki tujuan dalam memperbaiki infrastruktur perpajakan.

Meningkatkan Rasio Pajak Hingga Efisiensi

Sri Mulyani mengatakan layanan CATS dapat menaikkan rasio pajak. Faktor pendorongnya adalah peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum yang lebih akurat dan stabil.

DJP akan menggenggam data yang lebih kredibel dalam melakukan pengawasan yang berdampak positif bagi kepatuhan pajak masyarakat. Akses penjaringan data dan profil wajib pajak juga dapat menekan potensi pengemplangan pajak.

Sri Mulyani memastikan CTAS berpotensi meningkatkan rasio pajak hingga 1,5% dari pendapatan domestik bruto. "Sistem ini akan dengan mudah meningkatkan tax ratio bagi penerimaan pajak negara," ujar Sri Mulyani.

CTAS juga lebih efisien karena memudahkan wajib pajak dalam melapor surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Semua data nantinya akan terhubung secara otomatis dan digital.

Sistem pajak baru berbasis teknologi informasi (IT) itu akan menyinkronkan informasi dan data berbagai otoritas untuk memudahkan pemantauan wajib pajak. CATS memberikan kemudahan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

"DJP akan memiliki data lebih kredibel, jaringannya terintegrasi, dan dapat melakukan keputusan berdasarkan data. Ini akan memicu kepatuhan wajib pajak menjadi jauh lebih baik," kata Sri Mulyani.

Saat ini, Kementerian Keuangan sudah melakukan berbagai macam uji coba dengan 21 modul proses bisnis yang berubah. "Hal tersebut dilakukan dengan cakupan klaster layanan dan pengumpulan data, data analitik, pengawasan dan penegakan hukum serta, serta sistem pendukungnya,” pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan progres proyek Core Tax System kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Core tax system merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memodernisasi serta mereformasi sistem perpajakan.

"Hari ini kami laporkan ke Presiden mengenai kemajuan dan rencana soft launching dari Core Tax System, yang diharapkan bisa selesai sampai dengan tahun ini, sekitar bulan Desember," kata Sri Mulyani usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Sri Mulyani menuturkan kehadiran Cortex System menjadi keharusan karena jumlah wajib pajak meningkat dari 33 juta menjadi 70 juta. Begitu juga dengan dokumen yang harus diproses oleh sistem pajak seperti e-faktur, meningkat dari 350 juta dokumen menjadi 760 juta.

Sri Mulyani mengatakan Core Tax akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan, di mana wajib pajak bisa melakukan layanan mandiri dan pengisian SPT bersifat otomatis, lalu transparansi akun wajib pajak akan meningkat.

"Di mana wajib pajak bisa melihat 360 derajat review dari seluruh informasi perpajakan mereka, layanan jadi cepat, akurat, real time dan untuk pengawasan penegakan hukum bisa lebih akurat dan adil," kata dia.

Dengan target diluncurkan pada Desember mendatang, Sri berharap sistem ini mampu meningkatkan tax ratio hingga 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Perbaikan regulasi dan policy juga bisa berkontribusi sangat banyak kepada kenaikan dari tax ratio kita, seperti diketahui banyak regulasi-regulasi yang tentu berpotensi bisa meningkatkan peningkatan perpajakan kita," kata Sri Mulyani.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio pajak di Indonesia bisa digenjot dengan adanya sistem pajak baru, tepatnya Core Tax Administration System (CTAS). Sistem pajak berbasis digital ini dinilai dapat mendongkrak rasio pajak sampai 1,5%.

Direktorat Jenderal Pajak bakal memiliki data yang lebih kredibel dalam melakukan pengawasan perpajakan dengan sistem ini. Pada ujungnya kepatuhan pajak masyarakat bisa ditingkatkan karena semua data bisa ditelusuri dengan mudah. Potensi pengemplangan pajak diyakini bisa berkurang.

"DJP juga akan menjadi memiliki data lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan knowledge dan data. Ini akan sebabkan compliance dan kepatuhan wajib pajak menjadi jauh lebih baik," ungkap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Pada ujungnya pemerintah juga dinilai dapat membuat rasio perpajakan Indonesia bisa meningkat. Selama ini, sebagai negara yang besar rasio pajak Indonesia cenderung rendah, rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya berkisar 10% selama 10 tahun terakhir. Nah dengan perbaikan sistem yang menerapkan CTAS, diharapkan rasio pajak bisa terdongkrak 1,5%.

"Sistem ini akan dengan mudah meningkatkan tax ratio bagi penerimaan pajak negara. Kita upayakan dengan perbaikan administrasi ini dan sistem juga bisa meningkatkan tax ratio hingga 1,5% dari GDP dari perbaikan sistem," papar Sri Mulyani.

Namun perbaikan regulasi dan kebijakan juga bisa berkontribusi sangat banyak kepada kenaikan dari rasio pajak Indonesia. Menurutnya banyak regulasi-regulasi yang tentu berpotensi bisa meningkatkan peningkatan perpajakan di Indonesia.

Sri Mulyani bilang bila perbaikan regulasi dilakukan, di sisi lain sistem Core Tax juga berjalan dengan baik, diperkirakan rasio perpajakan di Indonesia bisa meningkat sampai 5%.

"IT sistem bisa memberi kontribusi hingga 1,5% dari GDP dan dari perbaikan policy maupun regulasi bisa memberikan hingga 3,5% dari GDP. Jadi potensi bisa sekitar 5% dari GDP," sebut Sri Mulyani.

Sistem Core Tax sendiri baru saja dipaparkan Sri Mulyani di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lantas, apakah Jokowi menetapkan target pada sistem pajak baru untuk mendongkrak rasio perpajakan?

Sri Mulyani bilang tidak ada target dari Jokowi. Namun, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan Indonesia perlu meningkatkan rasio perpajakan karena kalah jauh nilainya daripada banyak negara.

"Kalau bapak tidak (menetapkan target), tapi memang menyampaikan Indonesia harus meningkatkan tax ratio-nya. Karena kalau dibandingkan negara lain, negara maju, negara ASEAN kita perlu untuk meningkatkan," sebut Sri Mulyani.