Hari ini, Minggu (20/10), Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik dan resmi menjabat untuk 5 tahun ke depan.

Jalanan menuju Kompleks Parlemen Senayan pun terlihat ramai dengan berbagai spanduk ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi, dan selamat untuk Prabowo.

Berdasarkan pantauan kumparan, pada pukul 06.30 WIB, situasi jalanan tak seperti pada minggu pagi biasanya. Jalanan terlihat lebih ramai dengan kendaraan yang melintas.

Tak hanya itu, sepanjang sisi jalanan dari simpang Semanggi arah Gatot Subroto yang menuju pintu gerbang DPR RI pun berhiaskan berbagai spanduk.

----

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

MANADO - Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), pada perhelatan Pilkada Sulut 2024, ada yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut.

APK dan bahan kampanye itu berupa pemasangan videotron, papan reklame, billboard, spanduk, baliho dan umbul-umbul, serta selebaran, brosur dan juga pamflet berisikan materi visi dan misi dari tiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Jumlah APK dan bahan kampanye ini pun telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulut lewat Surat Keputusan nomor 192 tahun 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi KPU Provinsi Sulut untuk setiap pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2024, yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Sulut, Kenly Meydi Poluan pada 24 September 2024.

Dalam keputusan itu, bahan kampanye yang harus difasilitasi oleh KPU Sulut terhadap masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Sementara untuk Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing :

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut, sempat mempertanyakan kinerja dari KPU Sulut yang dinilai lambat, mengingat sesuai dengan aturan yang ada, hingga kini jumlah APK dan bahan kampanye memang belum terdistribusi dengan baik.

"Sudah lebih dua pekan, distribusi dari APK dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu belum terlihat masif. Ini kami pertanyakan, karena itu sudah menjadi keputusan dan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku," ujar Anggota Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi.

Sementara, Anggota KPU Sulut, Awaluddin Umbola, mengatakan jika pihaknya sudah memasang videotron dan billboard di beberapa titik strategis yang ada di di beberapa Kabupaten dan Kota.

Menurutnya, Videotron berada di Kota Manado tepatnya di jalan Boulevard depan kawasan Megamas, dan 12 titik Billboard tersebar di Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Kotamobagu, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

Warga di Dusun Kronggahan, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Sleman, menolak rencana pembangunan kelab malam di wilayah mereka. Warga memasang sejumlah spanduk penolakan di sepanjang jalan dusun.

Pemasangan spanduk-spanduk ini sudah dilakukan oleh warga sejak Sabtu (31/8) kemarin.

Tokoh masyarakat Kronggahan, Heru Subagyo, mengatakan bahwa penolakan kelab malam tersebut karena khawatir akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Terlebih, tanah yang akan dipakai untuk membangun kelab tersebut berstatus sebagai tanah kas desa (TKD) atau tanah kalurahan.

“Kami menolak dibangunnya kelab ini, kegiatan yang akan dimungkinkan adalah banyak kemaksiatannya dan merugikan generasi anak cucu kita,” kata Heru saat ditemui Pandangan Jogja, Selasa (3/9).

“Kronggahan ada 10 RW, semua menolak itu,” tegasnya.

Heru mengatakan ada sekitar 100 spanduk penolakan tersebut yang mereka pasang. Pantauan Pandangan Jogja, beberapa spanduk yang berada di tepi jalan raya Ring Road Utara tertulis ‘Menolak Keras Pembangunan Hiburan Malam’, ‘Kronggahan Bersatu, Lurahe Ngelu’, ‘Butuhku Sholawat, Udu Maksiat’.

“Yang masang lebih dari 100 orang dari pemuda sama bapak-bapak. Spanduknya sekitar segitu (100-an), yang di dalem Kronggahan juga ada, gang-gang,” kata Heru.

Pembangunan proyek tersebut kata Heru sebenarnya telah dimulai sejak 22 Juli. Pada saat itu, warga sudah mulai resah dan menolak pembangunan tersebut.

“Gongnya yang tanggal 31 Agustus kemarin, itu hasil rembukan warga selama beberapa kali,” ujar Heru.

Senada dengan Heru, warga Kronggahan lain bernama Suranto mengatakan para warga baru mengetahui informasi pembangunan tersebut saat 21 Juli malam dari pihak kalurahan.

“(Tanggal) 21 (Juli) malam sosialisasi, 22 (Juli) langsung ada backhoe,” kata Suranto.

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka menanggapi kemunculan spanduk adik kandungnya, Kaesang Pangarep di beberapa sudut kota Jakarta.

Spanduk itu tersebar di beberapa titik Jakarta dengan tulisan berwarna merah dan abu-abu "Kaesang 2024-2029 DKI Jakarta" dengan background berwarna putih.

Mulanya Gibran bertanya spanduk bergambar Ketum PSI itu tersebar di mana.

"Di mana itu?" kata Gibran di sela blusukan di Tangerang Selatan, Jumat (9/8).

"Yang mana? Spanduk yang mana?" ucap dia.

Putra Sulung Presiden Jokowi itu menilai spanduk tersebut menunjukkan semangat Kaesang sedang membara.

"Berarti anak.. Kaesang lagi semangat-semangatnya ini ya. Doakan yang terbaik aja," terangnya.

Lebih jauh, mantan wali kota Solo itu pun meminta doa untuk adiknya. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan rakyat.

"Yaa.. kita doakan yang terbaik, dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga," tandas Gibran.

Status tersangka Pegi Setiawan, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, gugur dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin (8/7).

Hal itu setelah dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan Pegi oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa status tersangka Pegi tidak sah.

Berikut bunyi vonis hakim:

"Mengadili:

Satu, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Dua menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon [...] atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Tiga menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan [...] adalah tidak sah dan tidak berdasarkan proses hukum.

Empat menetapkan surat ketetapan tersangka [...] batal demi hukum.

Lima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon

Enam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan terhadap pemohon

Tujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.

Delapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sediakala."

Salah satu yang menggugurkan adalah Pegi belum diperiksa oleh polisi pada saat ia ditetapkan tersangka.

"Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya 2 alat bukti yang cukup tapi harus ada pemeriksaan sebagai calon tersangka terlebih dahulu oleh termohon (polisi)," kata hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman.

"...maka menurut hakim penetapan status tersangka oleh termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum," kata hakim.

Suasana sidang pun menjadi riuh, penonton bertepuk tangan. Hakim pun mengingatkan pengunjung untuk tertib. Ia pun melanjutkan.

"Dengan demikian petitum dalam permohonan praperadilan oleh pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya," ujar hakim.

Pegi disangkakan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan diancam dengan pidana mati.

Pihak Pegi pun mengajukan praperadilan terkait status tersangkanya. Sidang praperadilan ini digelar sejak 1 Juli 2024.