Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah mengantongi hasil kajian mengenai rencana kenaikan tarif KRL atau Kereta Rel Listrik Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menjelaskan bahwa tarif KRL direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, belum diketahui kapan kenaikan tarif KRL bakal diterapkan.

“Kajian itu [rencana menaikan tarif KRL] ada sebenarnya, waktu itu kita mau naikan sebesar Rp1.000 perak posisinya. Tapi untuk penerapannya belum,” kata Risal saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Risal menjelaskan bahwa tarif KRL belum akan naik dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana kenaikan tarif itu masih akan menunggu restu kabinet Prabowo Subianto.

Di samping itu, Risal juga menyinggung penetapan skema tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK bakal dirumuskan lebih lanjut pada pemerintahan ke depan.

“Kenaikannya juga belum ada keputusan itu apakah ada atau tidaknya. [Soal terif berbasis NIK] tunggu deh, kita nunggu kabinet baru deh seperti apa arahnya ya, kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” ujarnya.

Kabar mengenai kenaikan tarif ini sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter Asdo Artriviyanto. Dia mengatakan sejak 2016 tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, KAI Commuter mengatakan adanya rencana untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Meski demikian, Asdo enggan memperinci secara detail kapan penyesuaian tarif itu akan dilakukan.

"Kalau ditanya apakah ada kenaikan, nanti ada. Tapi, tunggu tanggal mainnya," ujar Asdo.

Sebagai informasi, rencana kebijakan subsidi KRL berdasarkan NIK diketahui berdasarkan dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2025. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa subsidi Public Service Obligation (PSO) dalam RAPBN 2025 ialah Rp7,96 triliun atau naik 0,9% dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp7,88 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut diklaim sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Dari total subsidi PSO Rp7,69 triliun di 2025, sebanyak 60,26% di antaranya akan dialokasikan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu sekitar Rp4,79 triliun.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

Dalam dokumen pemerintah memberikan catatan dalam pemberian PSO 2025, yakni dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyebutkan identifikasi pelaku kejahatan seksual bisa lebih mudah dilakukan dengan menggunakan NIK saat melakukan pembelian tiket.

Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal menjelaskan identifikasi pelaku kejahatan dan kekerasan seksual menggunakan NIK sudah dilakukan pada Kereta Api (KA) jarak jauh. Jika tiket KRL nantinya akan menggunakan atau berbasis NIK, identifikasi juga dapat dengan mudah dilakukan untuk penumpang KRL.

“Identifikasi pakai NIK sudah dilakukan di KA Jarak Jauh, kalau KRL memiliki sistem Analytic Recognition [CCTV Analytic]. [Tiket KRL berbasis NIK] bisa [memudahkan identifikasi],” kata Broer di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dari akumulasi data laporan KAI Commuter pada 2024, tindak pelecehan seksual yang berhasil ditangkap tangan oleh petugas baik di stasiun ataupun di KRL sepanjang Januari hingga Agustus sebanyak 30 kasus.

Sementara itu, laporan masuk melalui media sosial di angka 13 kasus. Dari angka tersebut, KAI Commuter berkomitmen akan terus menekan tindak kriminal khususnya tindak pelecehan untuk menciptakan transportasi publik yang aman.

Dalam pencegahan tindak pelecehan seksual di transportasi publik, KAI Commuter sudah memiliki sistem Analytic Recognition (CCTV Analytic).

"Sistem CCTV ini dapat mengidentifikasi melalui rekaman wajah pelaku tindak pelecehan maupun tindak kriminal lainnya, dan sudah menjadi database pada sistem," kata Broer.

Selain itu, Broer juga mengaku pihaknya sedang mengkaji cara pelaporan para penyintas dapat dilakukan secara anonim maupun melalui aplikasi Access by KAI.

“Bahwa laporan secara langsung langsung karna mungkin rasa malu atau tertekan jadi dia [korban] tidak berani lapor, nanti akan ada pengembangan aplikasi atau pelaporan anonim yang nantinya bisa tersampaikan ke kami,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menuai polemik di kalangan publik. Rencananya kebijakan tersebut bakal diberlakukan mulai 2025.

Pemerintah beralasan rencana kebijakan tersebut dilakukan karena subsidi saat ini dinilai salah sasaran sehingga bakal dilakukan seleksi melalui NIK. Apabila rencana kebijakan tersebut jadi diberlakukan, maka bakal ada perbedaan tarif krl yang kaya dan miskin. Lantas, benarkah subsidi KRL selama ini salah sasaran?

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK merupakan kebijakan yang ambigu, absurd, bahkan nyeleneh lantaran pemerintah tidak menggunakan terminologi kenaikan tarif.

Pengurus Harian YLKI, Agus Sujatno, menyebut, kebijakan ini di sisi lain wacana absurd, di mana dalam satu pelayanan jenis moda yang sama, tapi akan terjadi dual tarif berbeda yaitu non-Public Service Obligation (PSO) dan PSO dengan berbasis NIK.

“Ini akan sulit diimplementasikan dan diawasi, bahkan potensi muncul chaos di lapangan sangat terbuka,” kata Agus kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Terkait gelontoran subsidi di transportasi umum, menurutnya seluruh konsumen KRL berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pasalnya, para konsumen ini telah meninggalkan kendaraan pribadi dan rela berdesakan menggunakan transportasi umum.

Di sisi lain, dia mengatakan, keputusan konsumen untuk beralih menggunakan KRL perlu diapresiasi. Pasalnya, keputusan tersebut turut berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi udara, bahkan mengurangi konsumsi BBM yang juga disubsidi.

“Hal ini yang harusnya di apresiasi,” ujarnya.

Selain itu, pemberian subsidi berbasis NIK justru kontraproduktif dan menimbulkan kesenjangan di antara pada pengguna KRL. Bahkan, kata dia, dapat memicu masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Rencana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK telah memantik protes dari sejumlah kalangan masyarakat, khususnya pengguna transportasi umum tersebut. Kebijakan ini dinilai tidak adil dan tidak tepat sasaran.

Perwakilan KRLMania Nurcahyo menilai, konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

“Dalam pandangan kami, langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik,” kata Nurcahyo, salah satu perwakilan KRLMania dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/8/2024).

Adapun, rencana tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam Bab 3 dokumen tersebut, subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO).

Pemerintah setiap tahunnya menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) yang tergabung dalam KRLMania memprotes keras rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi tarif krl berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

KRLMania berpendapat bahwa penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Mereka menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

"Dalam pandangan kami, langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik," kata Nurcahyo, salah satu perwakilan KRLMania dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/8/2024).

Menurutnya, subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Selain itu, KRLMania ingin menekankan bahwa wacana penerapan subsidi berbasis NIK jangan sampai digunakan sebagai alasan untuk menutupi rencana kenaikan tarif KRL yang telah menjadi perhatian serius bagi kami," ujarnya.

Menurutnya, pengguna KRL telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan layanan ini selama bertahun-tahun, dan KRLMania menolak setiap upaya untuk menaikkan tarif KRL sebelum ada perbaikan yang signifikan dalam hal layanan operasional dan infrastruktur.

Dia mengatakan, saat ini, masih banyak permasalahan yang harus diatasi oleh pihak operator KRL, termasuk keterlambatan, kepadatan penumpang, dan kurangnya perawatan fasilitas umum seperti eskalator, lift, dan tempat duduk di stasiun dan dalam kereta.

Alhasil, kenaikan tarif tanpa diiringi dengan perbaikan layanan yang nyata hanya akan membebani masyarakat, terutama mereka yang setiap hari mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama.

"Oleh karena itu, KRLMania dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif KRL sampai ada perbaikan yang jelas dan dirasakan oleh seluruh pengguna. Kami juga mengimbau pemerintah dan pihak terkait untuk lebih transparan dalam menyusun kebijakan terkait subsidi dan tarif KRL," pungkasnya.

Di lain sisi, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK. Jika diberlakukan, kebijakan itu dinilai bakal menuai protes keras dari para komuter.

Senada, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno menilai pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas dari KRL sebelum memutuskan untuk memberlakukan skema subsidi tarif KRL berbasis NIK.

Meski demikian, dia juga mengakui bahwa ada sisi positifnya yaitu masyarakat kalangan menengah ke bawah berpotensi mendapatkan tarif KRL yang lebih murah dibandingkan kalangan menengah ke atas.

"Secara keseluruhan dampaknya positif, tapi jangan dulu diberlakukan sekarang. Kenapa mereka [masyarakat] marah atau tidak terima? Karena saat ini mereka menikmati KRL yang tidak nyaman," ujar Djoko kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).