Bisnis.com, JAKARTA —Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode Oktober 2014–Juli 2016, resmi ikut serta sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya sempat mendaftarkan diri sebagai kandidat nonpartai di Pilkada Jakarta 2024.

Mantan Wakil Kapten Tim Pemenangan Anies-Muhaimin di Pilpres 2024 itu menjadi salah satu dari 525 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas(dewas) KPK periode 2024–2029.

Dalam keterangan resminya, Sudirman Said menyatakan bahwa dirinya merasa terpanggil untuk membenahi Instansi KPK yang kini semakin berantakan sehingga dia mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Selain itu, menurut eks Direktur Utama PT Pindad dan Wakil Direktur Utama Petrosea ini, dorongan dari publik juga semakin kuat agar dirinya daftar jadi calon pimpinan KPK periode 2024–2029 mendatang.

"Saat publik memanggil untuk membenahi KPK, memperkuat pemberantasan korupsi, sebagai warga negara saya harus bersiap," jelasnya, Senin (15/7/2024).

Sudirman Said juga mengaku bahwa dirinya sudah siap untuk menghibahkan seluruh waktunya agar bisa mengabdi kepada negara melalui KPK.

"Bila Tuhan sudah membuka jalan-Nya bagi pengabdian saya di KPK, semoga bisa menjadi bagian dari membayar utang pada rakyat, yang sesungguhnya tak akan pernah lunas," katanya.

Sudirman Said mengatakan bahwa dirinya sudah mengirimkan semua berkas pendaftaran ke panitia seleksi calon pimpinan KPK dan langsung dinyatakan lengkap.

"Saya berterima kasih ternyata banyak juga sahabat yang membantu untuk menyiapkan persyaratan administrasi yang diperlukan. Sehingga dengan cepat seluruh syarat-syarat sudah dapat dipenuhi," ujarnya.

PILKADA JAKARTA 2024

Sebelum mendaftarkan diri sebagai calon pimpinanKPK, Sudirman Said sempat mendaftarkan dirinya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 melalui jalur perseorangan. Dia berpasangan dengan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri.

Namun, berdasarkan catatanBisnis, dari lima bakal calon independen atau perseorangan yang telah berkonsultasi denganKomisi Pemilihan Umum(KPU) DKI Jakarta untuk pemilihan gubernur atauPilgub Jakarta 2024, hanya satu yang telah menyerahkan syarat dukungan hingga batas terakhir jadwal penyerahan pada Minggu (12/5/2024) pukul 23.59 WIB.

Satu-satunya pasangan calon independen yang telah menyerahkan syarat dukungan adalah Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Terakhir kan ada lima yang sudah berkonsultasi dan hanya satu pasangan Dharma Pongrekun dengan Kun Wardana yang menyerahkan berkas syarat dukungan keKPU DKI Jakartahingga batas akhir penyerahan," kata anggota KPU Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, seperti dilansirAntara, Senin (13/5/2024).

Dody memerinci, Sudirman Said sebenarnya sudah meminta akses sistem informasi pencalonan (Silon) ke KPUJakarta, tetapi belum menyerahkan syarat dukungan hingga batas akhir penyerahan.

"Jadi sampai hari Minggu pukul 23.59 WIB, hanya satu bakal pasangan calon perseorangan yang kami lakukan penerimaan dan akan kami lakukan pemeriksaan apakah sudah memenuhi syarat awal atau belum," kata dia.

DilansirAntara, Sudirman Said sebelumnya mengungkapkan harapannya kepada Anies Baswedan demi maju menjadi Gubernur Jakarta.

"Siapa tahu kali ini Pak Anies akan membantu saya di pilkada, kalau saya jadi maju kan lazimnya persahabatan selalu tolong-menolong," ujarnya.

Seperti saat mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK, Sudirman Said juga mengeklaim bahwa keikutsertaan dalam Pilkada Jakarta bukan merupakan agenda personal, tetapi berasal dari keputusan para pendukung mulai dari tokoh hingga komunitas.

"Urusan maju atau tidak bukan merupakan keputusan pribadi saya, biarkan aspirasi masyarakat mencari jalannya," ujarnya.

PILGUB JATENG

Adapun keterlibatan Sudirman Said di perpolitikan bukan hal baru. Pada Pilgub Jateng 2018, dia mendampingi Ida Fauziyah, politikus PKB, bertarung merebut kursi gubernur dan wakil gubernur.

Duet ini bahkan mampu meraup 41,2% suara atau 7,2 juta pemilih di Jateng. Namun, pasangan Ida-Sudirman kalah dari perolehan suara Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang meraup 58,78% suara atau dari 10,36 juta pemilih.

Sementara berdasarkan catatanBisnis, Sudirman Said masih masuk dalam daftar tokoh yang populer untuk Pilkada Jateng.

Hal itu tercermin dari survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 10–17 Juni 2024 terhadap 800 orang responden di Jateng denganmargin of error3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasilnya, Sudirman Said berada di peringkat terakhir atau kesepuluh sosok terpopuler untuk dipilih jika mencalonkan diri menjadi calon Gubernur Jawa Tengah padaPilkadaSerentak 2024. Elektabilitas Sudirman mencapai 1,7%.

Tokoh terpopuler pilihan responden dalam survei Indikator Politik Indonesia adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan dari 10 nama yang diajukan kepada 800 responden di Jawa Tengah, namaKaesang Pangarepmendapatkan suara tertinggi sebesar 22,8%.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Luthfi berada di urutan kedua dengan elektabilitas mencapai 18,7% dan Taj Yasin Maimoen berada di peringkat ketiga dengan 12,7%.

"Kemudian nomor urut keempat Bambang Wuryanto atauBambang Paculsebesar 9,1% dan kelima Dico Ganinduto 6,5%," tuturnya di Jakarta, Minggu (7/6/2024).

Kemudian ada sederet nama populer lain yakni Sudaryono dengan elektabilitas 4,0%, kemudian M. Yusuf Chudlori 3,5%, Hendrar Prihadi 2,5% dan Abdul Wachid 2,2%.

"Sementara itu responden yang tidak tahu atau tidak menjawab ada 16,4%," kata Burhanuddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengungkapkan ada empat anggotanya yang mendaftar calon pimpinan (capim) KPK 2024-2029. Mereka yang dipaksa keluar dari KPK karena 'disingkirkan' mantan ketua KPK Firli Bahuri tersebut bersedia mendaftar karena ingin KPK dihuni orang yang rekam jejaknya baik.

Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengungkapkan ada empat anggotanya yang mendaftar Calon Pimpinan KPK 2024-2029. Mereka bersedia mendaftar karena ingin KPK dihuni orang yang rekam jejaknya baik.

"Untuk itu, pada saat ini, terdapat empat calon eks KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang mendaftar," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Praswad menyampaikan para mantan pegawai KPK tak bisa diam saja menyaksikan citra KPK terus anjlok. Mereka akhirnya bersedia berkompetisi dalam bursa pemilihan capim KPK demi memulihkan nama baik KPK. "Ini sebagai bentuk komitmen kami bahwa KPK harus diisi oleh orang berintegritas," kata Praswad.

Keempat orang yang dimaksud itu ialah mantan Deputi PIPM (Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat) KPK Herry Muryanto, mantan Direktur Dikyanmas KPK, Giri Suprapdiono, mantan Kepala Training ACLC KPK Hotman Tambunan, dan eks Kabag Rumah Tangga KPK Arien Marttanti Koesniar.

Selain itu, Praswad menghimbau orang-orang berintegritas untuk mendaftar pada kesempatan akhir ini. Praswad sebenarnya berencana mendaftar tetapi terkendala syarat usia minimal 50 tahun. Syarat ini pula yang 'mengganjal' mantan penyidik KPK Novel Baswedan tidak bisa mendaftar. Novel kini diketahui berusia 47 tahun. Gugatan Praswad Dkk ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan syarat usia juga belum membuahkan hasil.

"Kami pun berencana mendaftar tetapi sampai hari ini belum ada putusan MK yang sudah kami ajukan beberapa bulan yang lalu diadili oleh MK," ujar Praswad.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) KPK mengajak publik mendaftar di hari terakhir pada 15 Juli 2024. Pansel menyinggung agar mereka yang perduli pemberantasan korupsi ikut mendaftar.

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria mengimbau siapapun yang mempunyai perhatian terhadap masa depan pemberantasan korupsi agar dapat mendaftarkan diri. Pansel terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.

"Di penghujung waktu pendaftaran ini, kami ingin mengajak putra putri terbaik bangsa yang peduli terhadap masa depan Indonesia, yang peduli terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia untuk segera mendaftar sesuai dengan batas waktu tersebut," kata Arif dalam keterangan yang dikutip pada Senin (15/7/2024).

Arif menyebut pendaftaran dibuka pada 26 Juni sampai 15 Juli 2024. Dengan begitu ada 20 hari yang dapat digunakan untuk mendaftar sebagai Capim dan Dewas KPK. Metode mendaftarnya cukup dengan membuat akun di laman https://apel.setneg.go.id/.

"Nantinya setelah melalui proses pendaftaran dan tahapan seleksi lainnya, akan dipilih 10 nama capim KPK dan 10 nama calon Dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diteruskan ke DPR RI," ujar Arif.

Tercatat, ada 210 orang yang mendaftar capim dan 142 orang mendaftar Dewas dari data yang masuk pada hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 pukul 06.50 WIB. Dengan demikian, total terdapat 352 orang pendaftar capim dan Dewas KPK.

Ketua Pansel Capim-Dewas KPK, Yusuf Ateh menyebut Pansel tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran setelah menerima ratusan pendaftar Capim-Dewas KPK periode 2024-2029. "Nggak ada perpanjangan waktu," ujar Yusuf.

Pendaftaran Capim KPK bakal tetap ditunggu sampai Senin malam ini. Pendaftaran ini sudah dibuka sejak 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan karena tuntasnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) Praswad Nugraha mendorong mantan menteri ESDM Sudirman Said dan tokoh-tokoh berintegritas lainnya mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan penyidik KPK itu menilai, saat ini lembaga antirasuah butuh pimpinan berintegritas, serta berani dan punya penguasaan politik mumpuni.

“Kriteria seperti itu ada pada Sudirman Said. Kita ingat bagaimana beliau tak takut dicopot dari jabatannya untuk melawan Setya Novanto dalam skandal Papa Minta Saham. Tak berselang lama, KPK menetapkan Setnov jadi tersangka,” ujar Praswad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Hal senada juga disampaikan pakar hukum tata negara Feri Amsari. Dia juga memberikan dukungan kepada Sudirman Said untuk membenahi KPK. “Banyak yang berintegritas tapi belum tentu berani, ada yang berani tapi belum teruji ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Sudirman Said sudah teruji,” ujar narasumber film 'Dirty Vote' itu.

Menurut Feri, sepanjang karir profesionalnya, Sudirman Said banyak mendapat tugas membenahi institusi termasuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terlibat dalam transformasi Pertamina, menjadi tokoh kunci di balik pendirian BRR Aceh-Nias, dan membenahi Kementerian ESDM. Dengan rekam jejak seperti ini, masyarakat sipil melihat bahwa Sudirman adalah figur yang dibutuhkan untuk membenahi KPK.

“Pemerintahan baru yang akan dibentuk presiden terpilih Prabowo Subianto membutuhkan partner strategis yang dapat memperkuat tata kelola, mendorong pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan korupsi. Ini diperlukan untuk mewujudkan janji-janji kampanye Pak Prabowo,” tutur Feri.

Selain Praswad dan Feri, mantan Ketua BEM UGM Muhammad Khalid juga mendorong Sudirman Said untuk mendaftar dan berikutnya dikawal oleh gerakan anak muda sampai bisa lolos jadi Pimpinan KPK.

“Kalau kita ingat, Pak Dirman adalah salah satu senior yang membidani lahirnya KPK lewat Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Dulu ada Pak Erry dari MTI jadi pimpinan KPK, sekarang kita dorong Pak Dirman kembalikan khittah KPK,” ujar Khalid.

Masa pendaftaran seleksi capim KPK periode 2024-2029 dimulai 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Per Senin (15/7) pukul 06.50 WIB, sudah ada 210 peserta yang mendaftar sebagai capim KPK dan 142 orang sebagai dewan pengawas (dewas) KPK dari 796 akun teregistrasi.

Untuk mendaftar sebagai capim dan calon dewas KPK periode 2024-2029, pendaftar harus terlebih dahulu membuat akun di laman https://apel.setneg.go.id/.

Nantinya, setelah melalui proses pendaftaran dan tahapan seleksi lainnya, akan dipilih 10 nama capim dan 10 nama calon dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sudirman Said angkat bicara mengenai dorongan mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Dorongan itu berasal dari sejumlah koalisi masyarakat sipil, pegiat antikorupsi, akademisi hingga aktivis muda

Atas saran dan masukan dari gerakan koalisi masyarakat sipil, Sudirman menjadikannya pertimbangan untuk turut membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih. Salah satunya sebagai pimpinan lembaga anti korupsi.

"Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan harapan baik dari kawan-kawan gerakan masyarakat sipil. Setelah mempertimbangkan banyak saran dan masukan dari berbagai pihak, terutama koalisi masyarakat sipil yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, insyaallah saya akan ikut ambil bagian sebagai bagian dari ikhtiar untuk mengikuti seleksi Capim KPK," kata Sudirman Said dalam keterangannya pada Senin (15/7/2024).

Sudirman mendoakan langkahnya ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Semoga ikhtiar untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih ini diberikan kemudahan dan kelancaran," kata Sudirman.

Sudirman menegaskan mendaftar menjadi pimpinan KPK bukan demi agenda pribadi. Sudirman menjamin upaya itu untuk memenuhi kepentingan dan harapan publik.

"Karena itu, dalam beberapa pekan terakhir saya memang berdiskusi dengan sejumlah pihak yang mewakili pandangan publik, termasuk rekan-rekan gerakan masyarakat sipil. Apabila memang menjadi kehendak publik dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, saya akan mempertimbangkan ikut serta dalam seleksi calon pimpinan KPK," ujar Sudirman.

Sudirman juga menilai KPK merupakan lembaga negara yang strategis jika dikelola dengan komitmen dan integritas. Menurutnya, jika presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen membangun kembali tata kelola dan pemerintahan yang bersih, maka proses seleksi Capim KPK akan menjadi momentum untuk penguatan kembali peran KPK.

"Bila panggilan tugas publik datang, preferensi dan kepentingan pribadi harus disingkirkan," ujar Sudirman.

Diketahui, pendaftaran capim dan dewas KPK dibuka hingga 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.

Pendaftar capim sudah mencapai 210 orang dan Dewas 142 orang. Data ini tercatat per Senin, 15 Juli 2024, pukul 06.50 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said angkat bicara mengenai dorongan mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Dorongan itu berasal dari sejumlah koalisi masyarakat sipil, pegiat antikorupsi, akademisi, hingga aktivis muda.

Atas saran dan masukan dari gerakan koalisi masyarakat sipil, Sudirman menjadikannya pertimbangan untuk turut membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih. Mantan tim inti Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 itu pun mendeklarasikan diri dan menyatakan kesiapan untuk mengikuti seleksi sebagai pimpinan lembaga antikorupsi.

"Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan harapan baik dari kawan-kawan gerakan masyarakat sipil. Setelah mempertimbangkan banyak saran dan masukan dari berbagai pihak, terutama koalisi masyarakat sipil yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, insya Allah saya akan ikut ambil bagian sebagai bagian dari ikhtiar untuk mengikuti seleksi capim KPK," kata Sudirman Said dalam keterangannya pada Senin (15/7/2024).

Sudirman berdoa, langkahnya ini bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan. "Semoga ikhtiar untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih ini diberikan kemudahan dan kelancaran," kata Sudirman.

Sudirman menegaskan mendaftar menjadi pimpinan KPK bukan demi agenda pribadi. Sudirman menjamin upaya itu untuk memenuhi kepentingan dan harapan publik.

"Karena itu, dalam beberapa pekan terakhir saya memang berdiskusi dengan sejumlah pihak yang mewakili pandangan publik, termasuk rekan-rekan gerakan masyarakat sipil. Apabila memang menjadi kehendak publik dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, saya akan mempertimbangkan ikut serta dalam seleksi calon pimpinan KPK," ujar Sudirman.

Sudirman juga menilai, KPK merupakan lembaga negara yang strategis jika dikelola dengan komitmen dan integritas. Menurutnya, jika presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen membangun kembali tata kelola dan pemerintahan yang bersih, maka proses seleksi capim KPK akan menjadi momentum untuk penguatan kembali peran KPK.

"Bila panggilan tugas publik datang, preferensi dan kepentingan pribadi harus disingkirkan," ujar Sudirman.

Diketahui, pendaftaran capim dan dewas KPK dibuka hingga 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024. Pendaftar capim sudah mencapai 210 orang dan Dewas 142 orang. Data ini tercatat per Senin, 15 Juli 2024, pukul 06.50 WIB.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) KPK mengajak publik mendaftar di hari terakhir pada 15 Juli 2024. Pansel menyinggung agar mereka yang perduli pemberantasan korupsi ikut mendaftar.

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria mengimbau siapapun yang mempunyai perhatian terhadap masa depan pemberantasan korupsi agar dapat mendaftarkan diri. Pansel terbuka bagi siapa saja yang ingin berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.

"Di penghujung waktu pendaftaran ini, kami ingin mengajak putra putri terbaik bangsa yang peduli terhadap masa depan Indonesia, yang peduli terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia untuk segera mendaftar sesuai dengan batas waktu tersebut," kata Arif dalam keterangan yang dikutip pada Senin (15/7/2024).

Arif menyebut pendaftaran dibuka pada 26 Juni sampai 15 Juli 2024. Dengan begitu ada 20 hari yang dapat digunakan untuk mendaftar sebagai Capim dan Dewas KPK. Metode mendaftarnya cukup dengan membuat akun di laman https://apel.setneg.go.id/.

"Nantinya setelah melalui proses pendaftaran dan tahapan seleksi lainnya, akan dipilih 10 nama capim KPK dan 10 nama calon Dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diteruskan ke DPR RI," ujar Arif.

Tercatat, ada 210 orang yang mendaftar capim dan 142 orang mendaftar Dewas dari data yang masuk pada hari terakhir pendaftaran 15 Juli 2024 pukul 06.50 WIB. Dengan demikian, total terdapat 352 orang pendaftar capim dan Dewas KPK.

Ketua Pansel Capim-Dewas KPK, Yusuf Ateh menyebut Pansel tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran setelah menerima ratusan pendaftar Capim-Dewas KPK periode 2024-2029. "Nggak ada perpanjangan waktu," ujar Yusuf.

Pendaftaran Capim KPK bakal tetap ditunggu sampai Senin malam ini. Pendaftaran ini sudah dibuka sejak 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan karena tuntasnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.