Kepala DPRD Rembang, Supadi, akhirnya pulang ke tanah air setelah sebelumnya sempat ditahan di Arab Saudi terkait dugaan kasus haji ilegal. Politikus PPP ini divonis bebas oleh otoritas Arab Saudi.

Supadi membantah terkait kasus berhaji secara ilegal menggunakan visa ziarah.

"Jadi kronologi awal saya berkunjung ke tempat mahasiswa Indonesia yang berada di Makkah pada 9 Juni lalu untuk memberikan oleh-oleh dari Indonesia ke anak-anak pondok pesantren, kemudian ada operasi besar-besaran oleh pihak kepolisian sana," kata Supadi kepada wartawan saat jumpa pers di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kamis (15/8).

"Kami juga di sana tidak ditanya tentang visa. Yang ditanyain cuma kamu di sini membawa apa, saya jawab oleh-oleh dari Indonesia," sambungnya.

Supadi menegaskan, bahwa dirinya tidak bersalah. Namun dia membenarkan bawa dirinya menggunakan visa ziarah. Tapi tujuannya diperuntukkan kunjungan bukan ibadah haji.

"Iya saya memakai visa ziarah, saya akui. Karena visa ziarah ini untuk kunjungan di Makkah, bukan untuk haji,” ujarnya.

Supadi juga membantah telah memalsukan dokumen pemalsuan gelang haji, dan menampung jemaah haji tidak resmi.

"Tidak ada, tidak ada ketua DPRD itu malsu dokumen di negara sana. Saya itu menjalankan laptop saja nggak bisa. Apalagi memalsukan dokumen. Tidak ada buktinya Ketua DPRD Rembang menampung atau membawa jemaah haji yang tidak resmi,” tegasnya.

Kasus Ketua DPRD Rembang Supadi yang ditahan otoritas Arab Saudi karena melanggar keimigrasian memasuki babak akhir. Setelah hampir dua bulan berlalu, pada sidang terakhir dengan agenda pembacaan vonis yang digelar pada Rabu (31/7) kemarin, Supadi divonis bebas.

Meski divonis bebas, politikus PPP itu belum bisa kembali ke Tanah Air dalam waktu dekat ini, karena proses hukum masih akan berlanjut lantaran jaksa akan lanjut banding.

"Update terbaru sidang kemarin tanggal 31 Juli 2024 sudah diputuskan bebas. Saat ini masih menunggu jaksa untuk banding," ungkap Wakil Ketua DPRD Rembang, M. Bisri Cholil Laqouf atau Gus Gipul, kepada wartawan, Kamis (01/8)

Disinggung kapan agenda sidang banding itu dilaksanakan, Cholil mengaku belum bisa memastikan. Ia berharap pihak Arab Saudi tidak melanjutkan proses hukum berikutnya atau banding.

"Belum tahu. Semoga JPU tidak mengajukan banding. Update terbaru lagi, pengadilan memberikan waktu jaksa untuk banding selama 30 hari terhitung dari kemarin putusan vonis (31 Juli 2024)," terangnya.

"Saat ini sedang diupayakan Kang Padi (Supadi) bisa keluar penjara untuk menunggu masa banding di luar penjara, semoga dikabulkan oleh pihak pengadilan," tambahnya.

Ditanya ihwal apa saja kasus yang menjerat Supadi, Gus Gipul belum mengetahui secara detail. Sejauh ini kasusnya berupa pelanggaran keimigrasian.

"(Adakah kasus lain, selain keimigrasian?) Belum tahu jelasnya. Jika melihat info awal semoga hanya pelanggaran imigrasi terkait visa dan barang yang ditemukan saat razia, semoga bukan milik Kang Padi. Kondisinya sehat wal afiat, dan di sana diperlakukan dengan baik," ujarnya.

Ketua DPRD Rembang, Supadi, ternyata terpilih lagi menjadi Anggota DPRD Rembang dalam Pemilu lalu. Namun, dengan adanya permasalahan hukum di Arab Saudi, maka bisa jadi ia akan gagal dilantik.

"Untuk jabatan Ketua DPRD Rembang sendiri akan berakhir pada 20 Agustus 2024 mendatang. Jadi jabatan semua anggota dewan berakhir ketika anggota dewan yang baru mengucapkan sumpah. Pak Supadi juga terpilih lagi, jika di tanggal 20 Agustus tidak hadir ya terpaksa gagal dilantik," ujar Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo, Senin (15/7).

Supadi yang merupakan politikus PPP itu sudah lebih dari sebulan ditahan otoritas Saudi karena melanggar visa haji, dan akan lebih lama lagi lantaran ia harus menjalani proses hukum di Saudi.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kemenag Jawa Tengah, Fitriyanto, mengatakan berdasarkan data dalam sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu atau SISKOHAT nama Supadi tak pernah tercatat.

"Iya (tidak ada nama Supadi di SISKOHAT)," ujar Fitriyanto kepada kumparan, Sabtu (13/7).

Hal senada juga dikatakan Kepala Kemenag Rembang Moh. Muchson. Ia membenarkan berdasarkan data dalam SISKOHAT nama Supadi tidak pernah tercantum. Meski Supadi telah menunaikan ibadah haji berulang kali.

"Berdasarkan penelusuran kami belum ada namanya, dari dulu," imbuh Muchson.

Muchson juga menyebut, tidak ada biro travel haji dan umrah milik Supadi. Namun ia juga tidak mengetahui apakah Supadi juga memiliki biro travel haji dan umrah.

Sudah lebih dari sebulan ditahan otoritas Saudi karena melanggar visa haji, politikus PPP yang merupakan Ketua DPRD Rembang Supadi belum juga bisa kembali ke Indonesia karena harus menjalani proses hukum di Arab Saudi.

Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Kemlu sebagai dasar pertimbangan pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku.

"Mulai izin cuti haji itu sejak tanggal 31 Mei hingga 25 Juni. Sedangkan, untuk 26 Juni hingga sekarang sudah 19 hari bolos kerja. Jadi untuk sekarang yang melaksanakan tugas adalah wakilnya, sambil menunggu keterangan resmi tertulis dari Kemlu," kata Purnomo kepada wartawan, Senin (15/7).

Saat ini, lanjut Purnomo, pihaknya sudah melayangkan surat ke Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia serta bantuan hukum. Dari dasar keterangan tertulis itu, nantinya bisa menjadi bahan dasar pertimbangan pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD Kabupaten Rembang Supadi dilaporkan ditahan oleh otoritas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak satu bulan terakhir. Supadi yang merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu ditahan atas dugaan pelanggaran keimgrasian haji.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, pihaknya terus memantau kasus yang menimpa kadernya itu. Namun, proses pemantauan tidak mudah karena kasusnya terjadi di Arab Saudi.

"Kami selalu mantau, melalui Pak Sekjen, tentang bagaimana kita bisa memberikan bantuan-bantuan termasuk nanti tentu memberikan pendampingan hukum Arab Saudi. Kami sambil usaha untuk mudah-mudahan nanti mereka bisa diberi pengampunan oleh kerajaan Arab Saudi," kata dia di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).

DPP PPP juga akan melakukan kajian terkait pelanggaran yang dilakukan kadernya itu. Apalagi, saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar sosialisasi agar jamaah haji tertib terkait keimigrasian. "Kalau ada pelanggaran ya kami akan berikan pendampingan sepenuhnya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri dan KJRI Jeddah melakukan pendampingan hukum terhadap Ketua DPRD Rembang Supadi, yang selama sebulan terakhir ditahan di Arab Saudi atas dugaan pelanggaran keimigrasian terkait haji.

Berdasarkan keterangan dari Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, Jumat, Supadi atau STR ditangkap di Makkah pada 9 Juni 2024. Tak hanya STR, empat WNI lainnya, yaitu JSA, ALD, MII, dan MPN, juga ikut ditangkap.

“Kelimanya sebelumnya ditahan di Kepolisian Jarwal dan kemudian dipindahkan ke Rudenim Syumaysi. Dalam penangkapan tersebut ditahan pula beberapa barang bukti berupa uang sebesar 95.000 riyal, printer, dan kartu tanda pengenal,” ujar Judha melalui pesan singkat.

Setelah mengetahui kabar penangkapan tersebut, KJRI Jeddah segera melakukan langkah-langkah pelindungan untuk memastikan pemenuhan hak para WNI.

Grafis Polisi Arab Saudi..

Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menanggapi penahanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang, Supadi, oleh otoritas Arab Saudi akibat pelanggaran keimigrasian—berhaji bukan menggunakan visa haji, tapi visa ziarah.

Hafidz mengaku sempat tertarik akan ikut berhaji bersama Supadi yang hanya menggunakan visa ziarah.

"Saya tahu, dia pernah saya tanya pada saat dulu, dia jawab pakai visa ziarah itu saja. Dulu sebetulnya kami pun tertarik. Saya tertarik kok bisa haji cepat, enak, kok selamat, jadi saya dulu ya tertarik, tapi begitu ada seperti ini ya sudah tidak tertarik lagi," kata Hafidz kepada wartawan, Jumat (12/7).

Menurut Hafidz, Supadi memang sudah bolak-balik berhaji. Bahkan, politisi senior PPP itu selalu berada di Arab Saudi setiap musim haji. Namun Hafidz mengaku tidak mengetahui secara pasti kegiatan Supadi selama berada di Arab Saudi.

Saat ini, kata Hafidz, pihaknya sudah berusaha berkomunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi, namun tidak memperoleh jawaban lengkap. Ia berharap Supadi tidak memperoleh sanksi yang berat dan hanya dideportasi kembali ke Indonesia.

"Setelah kita konfirmasi ternyata dari pihak Konjen KBRI tidak bisa menjelaskan secara detail. Bahkan aturan Arab Saudi itu tidak boleh dijenguk. Kalaupun ada permintaan dari yang bersangkutan, itu yang boleh hanya pengacara atau perwakilan Konjen," katanya.

"Menurut saya kita harus jujur. Kalau memang yang disita itu semua tidak miliknya dia ya disampaikan saja, apa adanya. Kalau saya ya tetap dideportasi saja dan insyaallah kalau hanya persoalan miss di situ atau hanya persoalan visa saja saya kira dideportasi saja," ujar Hafidz.

Terpisah, Kemlu RI menyatakan, Supadi ditangkap bersama 4 WNI lainnya pada 9 Juni atau jauh sebelum puncak haji yang dimulai pada 14 Juni. Mereka telah menjalani dua kali sidang, yaitu pada 4 Juli dan 11 Juli. Sidang ketiga akan berlangsung dalam waktu dekat.

REMBANG, iNews.id – DPRD Rembang masih menelusuri informasi ditangkapnya Ketua DPRD RembangSupadi oleh otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian. 

Supadi diketahui hilang kontak saat melaksanakan ibadah haji dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Diperoleh informasi, pihak Kementerian Agama Kabupaten Rembang menyatakan Supadi bukan jemaah haji reguler tahun ini, sehingga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan.

Wakil Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo mengatakan, Supadi mengajukan cuti haji mulai 31 Mei sampai 25 Juni 2024. Seharusnya, dia sudah aktif kembali masuk ke Kantor DPRD Rembang pada 26 Juni 2024. 

Namun, sejak 9 Juni 2024 lalu, DPRD Rembang sudah putus komunikasi dengan Supadi.

“Muncul informasi, Supadi ditahan oleh otoritas Arab Saudi karena diduga melanggar keimigrasian dan haji tidak resmi. Hal itu menyusul upaya pemerintah Arab Saudi memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia jemaah haji yang menggunakan visa ziarah atau umrah,” katanya, Selasa (9/7/2024).

Terkait hal itu, kata dia, DPRD Rembang masih menelurusi dugaan ditahannya Supadi oleh otoritas Arab Saudi. “Kami sudah mendatangi pihak Kementerian Luar Negeri guna mencari informasi valid atas kejadian itu,” katanya.

Dia mengatakan, hasil dari koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pihak konsulat jenderal (konjen) di Jeddah, Arab Saudi sudah melakukan pendampingan terhadap sekelompok orang warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan, termasuk Supadi.

“Kita masih menunggu, apakah (Supadi) akan dideportasi atau menjalani proses hukuman di sana. Kami (DPRD Rembang) masih menunggu kabar lebih lanjut,” ujarnya.

Dia menuturkan, untuk sementara, tugas-tugas ketua DPRD Rembang akan diserahkan kepada wakil ketua DPRD. 

Pantauan di lokasi, suasana ruangan ketua DPRD Rembang tampak sepi. Pintu ruangan tertutup rapat. 

Supadi (57) selama ini memiliki sejumlah pekerjaan sampingan. Selain bertani, d ia juga aktif di bidang usaha layanan umrah dan haji. Pada Pemilu 2024, Supadi kembali terpilih menjadi anggota DPRD.

Editor: Kastolani Marzuki