Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

Tim Badan SAR Nasional (Basarnas) melakukan pencarian hari kelima Muhamad Agus (24 tahun). Agus merupakan pelajar asal Cengkareng, Jakarta Barat, yang dilaporkan hilang saat mendaki di Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk.

Komandan Tim Basarnas Surabaya, Novix Heryadi, mengatakan ada sekitar 130 personel yang dikerahkan dalam pencarian kali ini.

"Kurang lebih 130 personel tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian hari kelima pada Senin (14/10)," kata Novix, Senin (14/10).

Novix menyampaikan, tim SAR Gabungan tersebut dibagi menjadi empat SRU (Search and Rescue Unit). SRU pertama melakukan pencarian dari atas titik lokasi diduga hilangnya Agus hingga turun guna menyusuri kemungkinan korban terjatuh di tebing.

"SRU pertama juga menyusuri sungai yang ada di bawah," ucapnya.

Kemudian, SRU kedua melakukan pencarian di tebing di kiri bawah Pos Sekartaji dan SRU 3 melakukan pencarian dari Sabana bawah Pos Sekartaji menuju ke atas.

"Pencarian juga dilakukan dengan pemantauan udara di area pepohonan dan sungai menggunakan drone thermal oleh SRU empat," jelasnya.

Novix mengungkapkan, kesulitan dalam pencarian hari sebelumnya yaitu jalur di Gunung Wilis yang sulit.

"Tebing yang curam dan jalur penyisiran yang terjal. Tadi pagi angin juga kencang," ungkapnya.

Sebelumnya, Agus bersama dua temannya Aris dan Hari mendaki di Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, pada Selasa (8/10).

Mereka melakukan perjalanan dan sampai di puncak Limas pada Rabu (9/10) sekitar pukul 08.00 WIB. Dua jam setelah itu, mereka memutuskan untuk turun.

Saat berada di Pos Zero, Aris dan Hari tidak kehilangan jejak Agus. Mereka berpikir bahwa Agus telah turun mendahului.

Namun, pada saat di Pos Sekartaji, Aris dan Hari tidak melihat Agus. Mereka lalu lapor ke petugas registrasi pada Kamis (10/10 ) pagi.

Eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berpandangan Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota dalam beberapa tahun mendatang. Keberadaan Nusantara disebut kemungkinan hanya akan menjadi kota tertentu.

"Saya pribadi melihat, suka nggak suka, mau nggak mau, memang Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota. Kemudian secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," ujar Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang yang saat ini menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, telah menerima rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan IKN dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI). Di dalamnya ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities.

Bambang menjelaskan Twin Cities adalah kota yang menjalankan fungsi hampir bersamaan. Menurutnya, ide itu sangat menarik untuk perpindahan ibu kota Indonesia yang tidak bisa dilakukan dengan cepat.

"Pada kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, nggak ujuk-ujuk boyongan. Saya kira enggak, saya kira akan ada gradual yang terjadi," tutur Bambang.

Bambang mencontohkan negara yang menerapkan konsep Twin Cities yakni Korea Selatan dengan ibu kota Seoul dan ibu kota definitif kedua, Sejong. Kemudian Malaysia dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur.

"Jadi ini sangat dimungkinkan prinsip di sini, tergantung skenarionya 5 tahun ke depan kota ini mau diapakan," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sampai saat ini belum teken Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Keppres itu katanya tergantung kesiapan IKN dan bisa saja diteken presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Cara Yakinkan Investor Masuk IKN

Bambang membeberkan cara yakinkan investor ke depan untuk masuk IKN. Salah satu caranya dengan merealisasikan proyek groundbreaking yang sudah ada saat ini.

"Kalau dilihat dari angka-angka groundbreaking, itu kan komitmen ya. Kalau komitmen, itu jadi dulu aja," kata Bambang.

Bambang menyebut proyek fisik di IKN seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga restoran harus dikejar terlebih dahulu oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal ini untuk meyakinkan investor bahwa ibu kota benar-benar akan pindah.

"Ada restoran, ada rumah sakit, tempat untuk rekreasi, fasilitas pendidikan, saya kira itu dulu yang memang harus dikejar oleh Otorita ke depannya sehingga nanti terbentuk ekosistemnya. Jadi pertanyaan investor tadi, yasudah yang ada dulu saja," tuturnya.

Kemudian bagaimana caranya membangun masyarakat di Nusantara. "Kita lihat juga bagaimana membangun masyarakat di Nusantara itu lebih dipercepat atau diutamakan," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bambang, saat ini sudah Rp 83,3 triliun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bangun IKN dan Rp 58,4 triliun investasi dari pihak swasta. Dengan demikian terdapat proyek senilai Rp 141,7 triliun di sana.

"Dalam catatan kami sudah Rp 83,3 triliun alokasi dana APBN dari PUPR, ditambah yang sudah groundbreaking, mungkin hari ini ada groundbreaking tambahan, itu Rp 58,4 triliun. Jadi sekitar Rp 142 triliun sudah ada di sana," ucapnya.

Faida, mantan Bupati Jember Periode 2016-2021, gagal daftar Pilbup Jember 2024.

Awalnya, Faida datang ke Kantor KPU Jember pada Kamis (29/8), pukul 23.44 WIB—berselang 15 menit sebelum waktu penutupan pendaftaran.

Faida tampak buru-buru, bahkan mobil Toyota Alphard L 81 ASA yang ditumpanginya tidak diparkir di luar kantor KPU Jember namun langsung masuk ke halaman belakang, menuju aula KPU Jember.

Faida seorang diri keluar dari pintu belakang penumpang samping sebelah kanan, langsung menuju tempat pendaftaran dengan tergesa-gesa.

Saat ditanya petugas penerima tamu, Faida tidak bisa menunjukkan surat rekom form B.1-KWK sebagai syarat untuk mendaftar. Ia pun diajak menuju ke ruangan Ketua KPU Jember.

Sekitar 10 menit berada di dalam ruangan kantor Ketua KPU Jember, Faida keluar ruangan dan langsung melakukan konferensi pers.

Faida menjelaskan niatnya untuk mendaftar ikut kontestasi Pemilukada 2024, namun gagal karena syarat surat rekom form B.1-KWK yang harus dilengkapi tidak bisa dipenuhi.

"Saya sudah berusaha, meskipun hasil surveinya selalu tinggi, tetapi Tuhan punya rencana lain. Dinamika politiknya ada grup koalisi besar yang menyebabkan partai-partai tidak inginkan berpisah dalam satu grup," kata Faida mengawali penjelasan.

Faida mengatakan, upayanya datang ke Kantor KPU Jember bermaksud untuk mendaftar, bahkan kurang 15 menit waktu penutupan pendaftaran.

Katanya, setelah dirinya mendapat kepastian ada dua partai yang akan mendukung dan mengusungnya dalam kontestasi Pemilukada 2024 besok.

"Meskipun ada dua partai yang pada akhirnya ingin memindahkan dukungan, tapi waktunya tidak cukup untuk membawa B.1-KWK asli ke KPU Jember. Saya mohon maaf karena tidak berhasil ikut maju dalam Pilkada 2024," sambungnya.

Terkait dua partai yang dimaksud akan mengusung dan mendukungnya, kata Faida, setelah dirinya mendapat kepastian dari upayanya untuk berkomunikasi dengan pengurus pusat partai di Jakarta.

"Padahal sebelumnya di DPP (dua partai calon pengusungnya) itu sudah memastikan, bahwa bisa mengubah dukungan itu. Ya andaikan online-nya bisa diselesaikan dulu, besok fisik asli disusulkan. Tapi aturannya (mengharuskan) minta (lembar B.1-KWK hard copy dan soft copy). Ya apa boleh buat," ujarnya.

Ditanya siapa dua partai yang akan mengusung dan mendukungnya?

"Untuk dua partai yang dimaksud (berencana untuk mengusung). Karena tidak jadi daftar. Lebih baik tidak saya sebutkan. Dari partai parlemen keduanya," ungkap Faida.

"Sehingga saya datang ke sini (KPU Jember), untuk memastikan (benarkah tidak bisa mendaftar). Meskipun sebelumnya (per telpon) saya sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan (komisioner) di KPU," imbuhnya.

Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni mengatakan maksud kedatangan Faida ke Kantor KPU Jember adalah untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi, memastikan apakah Faida benar gagal tidak bisa mendaftar.

"Beliau datang untuk konfirmasi. Beliau akan mendaftar tapi karena ada satu hal teknis. Sehingga tidak bisa melampaui (melengkapi syarat pendaftaran). Maka ke sini (Kantor KPU Jember) hanya klarifikasi terkait rencananya akan maju Pemilukada 2024," kata Dessi.

Dessi juga membenarkan, tentang adanya kabar soal dua partai yang akan mengusung Faida.

"Terkait dua partai yang (kabarnya) akan mengusung Bu Faida. Ada dua dokumen yang harus dijadikan dokumen, sebagai syarat untuk mengusung. Juga ditandatangani oleh Ketua Partai Politik dan Sekretaris. Harus dokumen asli, bermaterai, dan ditandantangani basah. Itu harus dibawa saat pendaftaran," ujarnya.

"Tetap syarat itu tidak dilakukan (tidak bisa dilengkapi). Maka KPU Jember tidak bisa menerima pendaftaran Bacalon," sambungnya.

Ditanya siapakah dua partai yang dimaksud?

"Untuk dua partai itu, tidak terkonfirmasi. Karena selama tidak ada perubahan, dukungan yang sudah masuk dan mengusung pasangan sebelumnya. Maka kami tidak ada hak (menyebut), partai mana yang akan mencabut dukungannya dan (rencananya) mendukung Faida," kata Dessi.

Terkait penutupan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah 2024. Dessi menegaskan resmi ditutup pukul 23.59 WIB sesuai aturan.

"Ya untuk hari terakhir ini tanggal 29 Agustus 2024. Pendaftaran bakal calon ikut kontestasi Pemilukada 2024 sudah resmi ditutup, sesuai batas waktu yang ditentukan maksimal 23.59 WIB. Sekarang pukul 00.16 WIB, artinya sudah berakhir," ujarnya.

"Sehingga total ada dua Paslon yang mendaftar untuk Kontestasi Pemilukada 2024. Yakni kemarin Paslon Gus Fawait-Djoko Susanto, dan hari ini terakhir pendaftaran. Paslon Hendy-Gus Firjaun," imbuhnya.

Pasca proses pendaftaran, akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya tes kesehatan.

"Selanjutnya dua pasangan calon akan melakukan tes kesehatan di RSD dr. Soebandi Jember. Dimulai dari pukul 07.00 WIB. Kita (KPU Jember) stand by di sana, sampai selesai," ucap Dessi.

"Kedua pasangan calon juga sudah kami konfirmasi dan akan hadir ke RSD dr. Soebandi. Untuk prosesnya (tes kesehatan) mungkin cukup satu hari. Tapi hasilnya (tes kesehatan), mungkin butuh waktu lebih dari sehari," imbuhnya.

Lampung Geh, Lampung Selatan - Situasi persiapan jelang upacara hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan di Bundaran Kota Baru, Lampung Selatan, pada Sabtu (17/8) mendatang.

Berdasarkan pantauan Langsung Lampung Geh di lokasi hari ini, pada Kamis (15/8), terlihat tenda tenda berhias tirai bewarna merah putih telah selesai di pasang.

Di lokasi juga sudah tersedia dapur umum, lokasi transit bagi tamu VIP, tenda darurat, dan juga toilet umum.

Selain itu, Melianan selaku pembina tim marching band HUT ke-79 Republik Indonesia mengatakan, anak-anak nya sedang melakukan gladi bersih.

"Marching band Gita praja Saburai milik Pemda provinsi Lampung di bawah binaan bapak Pj Gubernur Lampung disini kita sedang mengadakan latihan persiapan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia sama-sama, ini anak-anak semua sedang gladi bersih atau gladi basah tanggal 15 menjelang ke tanggal 17 mudah mudahan kita dapat memberikan penampilan yang terbaik di depan bapak Pj Gubernur," jelasnya. (Put/Ansa)

Sudah lebih satu bulan, pihak kepolisian belum juga mengungkap motif pembakaran rumah wartawan TribrataTV, Rico Sempurna Pasaribu, di Kabupaten Karo, Sumut, yang terjadi pada Kamis (27/6). Kasus pembakaran ini menewaskan 4 orang.

Meski ada peralihan jabatan Kapolda Sumut dari Komjen Agung Setya Imam ke Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Polda Sumut mengaku akan terus memberikan atensi terhadap kasus ini.

“Kita fokus masalah itu. Kita ungkap semua,” kata Whisnu saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur Sumut pada Selasa (6/8).

Namun sejauh ini belum ada titik terang terkait motif pembakaran.

Di sisi lain, muncul isu ada keterlibatan oknum TNI. Dugaan ini muncul dari keluarga korban lantaran Sempurna sempat memberitakan lapak judi yang diduga dibekingi oleh personel TNI inisial Koptu HB.

Koptu HB pun sudah dilaporkan ke Puspom dan Pomdam I BB.

Di sisi lain, Panglima TNI Agus Subiyanto sudah membantah ada keterlibatan oknum TNI dalam pembakaran tersebut.

Whisnu menyebut akan bertanya ke penyidik untuk meng-update terkait penyelidikan motif tersebut.

“Saya cek nanti ya,” jawabnya singkat.

Dalam insiden pembakaran ini, polisi sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka.

Berikut peran ketiganya:

Insiden pembakaran ini terjadi pada Kamis (26/7) sekitar pukul 03.00 WIB. Sempurna tewas bersama istri, anak, dan cucunya dengan kondisi luka bakar level VI.

Sudah sebulan lebih Ketua DPRD Rembang, Supadi, ditahan oleh otoritas Arab Saudi atas dugaan pelanggaran keimigrasian. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang tetap akan mengusulkan Supadi dalam pelantikan anggota DPRD Rembang periode 2024-2029 mendatang.

Komisioner KPU Rembang, Maskutin, mengatakan Supadi sudah memenuhi syarat pengusulan calon terpilih anggota DPRD Rembang untuk dilantik. Supadi juga telah menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Jadi terkait dengan status calon terpilih itu Pak Supadi bukan kewenangan kami sebenarnya. Jadi sepanjang syarat itu terpenuhi, jadi dia sebagai calon terpilih sudah kami SK-kan, kemudian dia menyerahkan tanda terima LHKPN, maka semua akan kami usulkan," kata Maskutin kepada wartawan, Selasa (16/7).

Ia mengungkapkan, seorang anggota DPRD terpilih tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dilantik adalah jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dipecat oleh partai politiknya, atau menjadi terpidana dengan kekuatan hukum tetap (inkrah).

Soal tidak memenuhi syarat karena menjadi terpidana ini sesuai dengan Pasal 48 Ayat 3 B Peraturan KPU No 6 2024.

"Kalau semua ini tidak terpenuhi, maka semua akan kami usulkan. Terkait nanti dia hadir di pelantikan itu bukan kewenangan KPU," katanya.

Maskutin memaparkan, jika Supadi ternyata masuk kategori TMS, maka mekanisme penggantinya akan ditentukan oleh KPU berdasarkan aturan yang berlaku. Jika itu terjadi maka pengganti Supadi adalah Caleg PPP di Dapilnya dengan suara terbanyak selanjutnya.

"Kalau terpidana dia akan TMS. Jadi kalau status nantinya sudah terpidana itu dia akan TMS. Kecuali terpidana tidak dipenjara. Jadi kan ada misalkan wajib lapor dan seterusnya, itu tetap kami usulkan. Tapi kalau dia sudah inkrah, misal putusannya berapa tahun penjara dan seterusnya itu nanti masuknya TMS, maka tidak kami usulkan," ujarnya.

Mekanismenya, kata Maskutin, KPU akan menetapkan urutan berikutnya. Misalnya caleg terpilih nomor urut satu dengan perolehan suara terbanyak maka nanti perolehan suara terbanyak kedua dari partai tersebut.

"Dari PPP berarti (Dapil) Rembang 4, perolehan suara terbanyak kedua itu nanti yang akan kami usulkan untuk PAW," ujarnya.

Supadi merupakan caleg terpilih di Pileg 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di daerah pemilihan (Dapil) Rembang 4. Di Dapil 4 itu PPP meraih dua jatah kursi DPRD Rembang, yaitu Supadi dan Rofi'i.

Sedangkan Caleg PPP dengan suara terbanyak ketiga adalah Ansori. Jika Supadi menjadi terpidana, tentunya Ansori sebagai Caleg PPP dengan suara terbanyak ketiga akan menggantikannya.

Sudah lebih dari sebulan ditahan otoritas Saudi karena melanggar visa haji, politikus PPP yang merupakan Ketua DPRD Rembang Supadi belum juga bisa kembali ke Indonesia karena harus menjalani proses hukum di Arab Saudi.

Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Kemlu sebagai dasar pertimbangan pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku.

"Mulai izin cuti haji itu sejak tanggal 31 Mei hingga 25 Juni. Sedangkan, untuk 26 Juni hingga sekarang sudah 19 hari bolos kerja. Jadi untuk sekarang yang melaksanakan tugas adalah wakilnya, sambil menunggu keterangan resmi tertulis dari Kemlu," kata Purnomo kepada wartawan, Senin (15/7).

Saat ini, lanjut Purnomo, pihaknya sudah melayangkan surat ke Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia serta bantuan hukum. Dari dasar keterangan tertulis itu, nantinya bisa menjadi bahan dasar pertimbangan pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku.

Sudah lima hari jenazah pebulu tangkis asal China, Zhang Zhi Jie, berada di RSUP Dr Sardjito, di dalam freezer.

Jenazah Zhi Jie berada di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr Sardjito sejak dinyatakan meninggal pada Minggu malam (30/6).

"Ya, betul. Masih di RS Sardjito," kata Humas dan Media Panitia Pelaksana BNI Asia Junior Championships yang juga Kabid Humas dan Media PP PBSI, Broto Happy, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (5/7).

Soal kapan pemulangan jenazah pebulu tangkis muda tersebut ke China, Broto mengaku belum mendapat informasi.

Zhi Jie sebelumnya pingsan saat sedang bermain di pentas Badminton Asia Junior Championship yang digelar di Yogyakarta, Minggu (30/6), lalu meninggal dunia.