Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Terbentuknya lembaga Central Counterparty (CCP) disebut bisa menurunkan biaya utang pemerintah Indonesia. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, CCP bakal diluncurkan pada 30 September mendatang.

Selama ini, kata dia, bank yang memiliki surat berharga negara (SBN) tak perlu menjual asetnya saat membutuhkan likuiditas. Nantinya mereka bisa melakukan transaksi repurchase agreement (repo).

"Ujung-ujungnya kita insyaallah juga akan menurunkan biaya utangnya pemerintah. Karena SBN yang selama ini bank beli, dimiliki sendiri, paling repo. Yang tadinya satu counter ini akan di-pool," katanya dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2024).

"Sehingga SBN semakin banyak dijadikan agunan untuk melakukan repo dan suku bunganya, SBN yield akan jadi rendah karena bank-bank yang mengeluarkan likuiditas tidak perlu jual SBN, bisa menggunakan repo untuk memenuhi kebutuhan," tambah dia

Perry menambahkan, agunan tersebut akan di-pool menggunakan infrastruktur yang sama sehingga volume transaksinya bisa lebih besar. Oleh karena itu CCP dinilai memberikan banyak manfaat, termasuk dalam hal manajemen risiko kegagalan.

"Dengan CCP agunannya bisa di-pool, menggunakan infrastruktur yang sama sehingga volume transaksinya lebih besar. Pertama, infrastrukturnya satu. Kedua, pool-nya bisa jadi gede. Ketiga, karena ini adalah member punya kredit risk, risiko kegagalannya bisa rendah. Sehingga kenapa dari sisi pengembangan pasar uang, pasar valas iu menjadi sangat cepat mengembangkan pasarnya," bebernya.

Dalam catatan detikcom, CCP merupakan lembaga infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi derivatif SBNT dengan sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi dimaksud untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak, risiko likuiditas dan risiko karana volatilitas harga pasar. Pembentukan CCP SBNT diatur melalui peraturan BI Nomor 21/11/PBI/2019.

Untuk pertama kali, transaksi derivatif suku bunga akan dimulai untuk transaksi repurchase agreement/repo dengan underlying SBN dan transaksi derivatif nilai tukar untuk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka menyoroti jumlah utang pemerintah. Sebagai informasi bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Sri Mulyani mengatakan pandangan tentang besarnya jumlah utang pemerintah ada pengaruh dari sisi politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati.

"Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas keuangan. Ada satu masa tertentu di mana BI dan pemerintah sepakat bahwa BI akan menggunakan SBN.

"Dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan likuid, maka kita menerbitkan SBN cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu melihatnya. Padahal itu adalah sesuatu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pihaknya terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebihan dari masyarakat. Melihat kondisi di sejumlah negara, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih jauh lebih baik.

"Kita lihat beberapa negara, makin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100%," tuturnya.

"Kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39%, kita itu sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita makin dalam dan makin likuid sehingga cost issuance dan beban utang bisa ditekan, bukan kepada masalah angkanya gede," tambahnya.

Saksikan Live DetikSore

Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) seri FR0105 dengan tenor 40 tahun melalui mekanisme private placement dengan nilai sebesar Rp 3 triliun. Instrumen obligasi ini menjadi yang terpanjang di pasar domestik dan dinilai cocok dengan kebutuhan jangka panjang dana pensiun.

Direktur SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan transaksi SUN sebesar Rp 3 triliun tersebut telah dilaksanakan pada 22 Agustus 2024.

"Transaksi ini dilakukan melalui mekanisme private placement dalam rangka untuk memperkenalkan SUN dengan tenor 40 tahun yang merupakan instrumen obligasi negara dengan tenor terpanjang yang ditawarkan di pasar domestik," kata Deni dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

Untuk penerbitan selanjutnya, Deni berharap dapat dilakukan melalui mekanisme lelang secara reguler.

SUN FR105 diperdagangkan kembali dengan tingkat kupon sebesar 6,875% dan imbal hasil atau yield sebesar 6,930%. Dengan tenor 40 tahun, maka obligasi negara ini memiliki jatuh tempo pada 15 Juli 2064.

Deni mengungkapkan langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik, khususnya untuk mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan asuransi yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang dengan tingkat risiko yang terukur.

"Melalui langkah ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan domestik dan memperkuat fondasi ekonomi nasional," ucap Deni.

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Abdul Hadil pun mengapresiasi atas penerbitan instrumen SUN tenor panjang ini. Instrumen ini dinilai sangat cocok dengan profil risiko jangka panjang dan memungkinkan untuk mengelola portfolio investasi dengan lebih baik.

"Kami dari asosiasi perusahaan perasuransian dan dana pensiun secara intens telah melakukan audiensi dengan pemerintah terkait dengan kebutuhan instrumen investasi, dalam hal ini Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor yang lebih panjang dibandingkan dengan yang selama ini sudah diterbitkan oleh pemerintah di pasar domestik," ujar Hadil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka menyoroti jumlah utang pemerintah. Sebagai informasi bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Sri Mulyani menilai pandangan tentang besarnya nominal utang pemerintah dipengaruhi perspektif politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati.

"Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas keuangan. Ada satu masa tertentu di mana BI dan pemerintah sepakat bahwa BI akan menggunakan SBN.

"Dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan likuid, maka kita menerbitkan SBN cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu melihatnya. Padahal itu adalah sesuatu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pihaknya terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebihan dari masyarakat. Melihat kondisi di sejumlah negara, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih jauh lebih baik.

"Kita lihat beberapa negara, makin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100%," tuturnya.

"Kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39%, kita itu sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita makin dalam dan makin likuid sehingga cost issuance dan beban utang bisa ditekan, bukan kepada masalah angkanya gede," tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering menyoroti jumlah utang pemerintah. Asal tahu saja bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Sri Mulyani menilai pandangan tentang besarnya nominal utang pemerintah dipengaruhi perspektif politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati.

"Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas keuangan. Ada satu masa tertentu di mana BI dan pemerintah sepakat bahwa BI akan menggunakan SBN.

"Dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan likuid, maka kita menerbitkan SBN cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu melihatnya. Padahal itu adalah sesuatu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pihaknya terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebihan dari masyarakat. Melihat kondisi di sejumlah negara, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih jauh lebih baik.

"Kita lihat beberapa negara, makin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100%," tuturnya.

"Kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39%, kita itu sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita makin dalam dan makin likuid sehingga cost issuance dan beban utang bisa ditekan, bukan kepada masalah angkanya gede," tambahnya.

Lihat juga Video: Jusuf Hamka Bertemu Mahfud, Bahas Utang Negara yang Belum Dibayar

[Gambas:Video 20detik]