Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengisi seminar di Jatim Fest yang menjadi salah satu rangkaian Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, BPH Migas memberikan edukasi terkait penerbitan Surat Rekomendasi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite).

"Hadirnya BPH Migas di Jatim Fest 2024 untuk berkolaborasi dan melayani pemerintah daerah se-Jawa Timur dalam hal tata cara penerbitan Surat Rekomendasi BBM Subsidi dan Kompensasi kepada konsumen pengguna," jelas Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

Dalam Seminar Penerbitan Surat Rekomendasi di ajang Jatim Fest 2024, di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (3/10), pemerintah daerah, instansi penerbit Surat Rekomendasi, dan masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan informasi terkait Aplikasi XStar dalam penerbitan Surat Rekomendasi. Selain itu, UMKM yang mengikuti kegiatan Jatim Fest juga dapat berkonsultasi langsung dengan BPH Migas.

BPH Migas juga menghadirkan Rumah Pelayanan Publik agar masyarakat mengetahui tata cara penerbitan Surat Rekomendasi BBM subsidi dan kompensasi. Wahyudi berharap pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Jawa Timur dapat ikut serta menjaga pendistribusian BBM Subsidi dan Kompensasi tepat sasaran.

"Selain penyelenggaraan seminar, kami turut membuka booth untuk layanan konsultasi langsung petunjuk teknis penerbitan Surat Rekomendasi bagi instansi daerah dan masyarakat umum hingga hari Minggu, 6 Oktober 2024," ungkapnya.

Wahyudi mengungkapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penerbitan Surat Rekomendasi akan memudahkan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memberikan kuota Solar dan Pertalite kepada masing-masing konsumen pengguna.

"Tertibnya pelaksanaan dan evaluasi dalam penerbitan surat rekomendasi, tentu membantu pemerintah dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," ujarnya.

Ia mengatakan pada triwulan II tahun 2024, ekonomi Jawa Timur tumbuh mencapai 4,98 persen. Selain ditopang investasi, industri, dan infrastruktur, UMKM juga menjadi salah satu faktor pendukung capaian tersebut.

Pihaknya pun berharap pemanfaatan BBM Subsidi dan Kompensasi yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat ini dapat turut mendorong pertumbuhan UMKM di Jawa Timur.

Lebih lanjut, ia menuturkan BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan Jenis JBKP. PKS ini bertujuan memperkuat pengawasan dan memastikan pendistribusian JBT dan JBKP lebih tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono mengapresiasi upaya BPH Migas yang membantu masyarakat Jawa Timur dalam pendistribusian BBM Subsidi dan Kompensasi.

"Kami mendukung apa yang dilakukan oleh BPH Migas agar penyaluran BBM Subsidi dan Kompensasi tepat sasaran dan tepat volume dapat berjalan dengan baik," tuturnya.

Aris pun mendorong peningkatan kolaborasi di sektor hilir migas antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder di Jawa Timur.

"(Kolaborasi) Ini demi pergerakan dan perputaran perekonomian di Jawa Timur semakin lebih baik lagi," tandasnya.

Sebagai informasi, seminar ini dihadiri Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Surabaya Donny Prasetya, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jawa Timur, serta masyarakat umum.

Adapun Jatim Fest 2024 dibuka oleh Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada Rabu (2/10) malam. Usai membuka acara, Adhy mengunjungi booth BPH Migas dan mendapatkan penjelasan terkait tata cara penerbitan Surat Rekomendasi menggunakan Aplikasi Xstar serta konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi negara melalui Surat Rekomendasi.

JAKARTA, iNews.id – Isu skenario melawan kotak kosong di Pilgub Sulsel 2024 terbantahkan setelah PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Danny Pomanto sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) Sulsel. 

Wali Kota Makassar itu akan berhadapan dengan Andi Sudirman Sulaiman yang telah diusung Partai Nasdem, Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, PSI, dan Hanura, serta PKS.

Selain mendapat rekomendasi dari PDIP, Danny Pomanto juga telah mengantongi surat pernyataan dukungan dari PKB untuk berpasangan dengan Azhar Arsyad. Saat ini, hanya PPP yang belum menentukan sikap.

Danny Pomanto resmi menerima surat rekomendasi yang diserahkan langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Selain Danny Pomanto, ada 12 calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung PDIP di Pilkada 2024.

"Perkenankanlah kami melaporkan Kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah, tingkat Provinsi sebanyak 13 Provinsi," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Elektabilitas pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) di Pilgub Sulsel 2024 semakin mendominasi dari para pesaingnya.

Hal tersebut tergambar dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indeks Politica Indonesia (IPI), Senin (12/8/2024).

Direktur PT IPI, Suwadi Idris Amir mengemukakan, elektabilitas Andi Sudirman Sulaiman unggul sangat jauh dengan 46 persen. Di tempat kedua Ilham Arief Sirajuddin dengan 19 persen. Disusul Ramdhan Pomanto 11,6 persen, Taufan Pawe 3,3 persen, Komjen H. Syarifuddin Kambo, 0,2 persen. Sedang responden yang tidak menjawab/tidak tahu ada 19,8 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 4-10 Agustus 2024, dan mencoba melakukan pemetaan popularitas, akseptabilitas serta elektabilitas figur yang dinilai memiliki potensi untuk ikut berkompetisi dalam kontestasi Pilgub Sulsel. 

Menurut Suwadi, survei ini juga memotret kecenderungan perilaku pemilih dalam perspektif, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, preferensi agama, afiliasi ormas dan preferensi suku dan lain-lain. 

“Nama Andi Sudirman menjadi Top of Mind dengan angka 24,8 persen. Ilham Arief Sirajuddin 11 persen, sedang Moh Ramdhan Pomanto hanya 6,8 persen,” katanya. 

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNews.id - Samson Richargo Atapary mendapat surat rekomendasi dari DPP Partai Perindo untuk maju sebagai calon bupati (cabup) Seram Barat, Maluku pada Pilkada 2024.

Samson Richargo mengapresiasi atas kepercayaan dari Partai Perindo yang telah memberikan dukungan untuk dirinya maju sebagai calon bupati.

“Yang pasti kita menyampaikan aspresiasi dan terima kasih atas kepercayaan Partai Perindo yang mendukung dan mengusung kita di Pilkada Kabupaten Seram bagian barat,” kata Samson Richargo di Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Senin (29/7/2024).

Dia menjelaskan, dirinya berkeinginan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Seram Barat. Sebab, ia menuturkan tingkat pengangguran masih tinggi.

“Yang pasti kita di Maluku terutama di Kabupaten Seram Bagian Barat tingkat pengangguran cukup masih tinggi dan ini menjadi program utama kita bagaimana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten Seram bagian Barat,” ujarnya.

Dia optimistis bisa meraih kemenangan ditambah adanya dukungan dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional Angela Tanoesoedibjo.

“Kita sangat optimis ya kita akan keluar sebagai pemenang karena juga didukung sejak awal ini dengan hasil survei yang cukup baik dan atas dasar itu Partai Perindo juga memberikan dukungan yang luar biasa,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, iNews.id - Pasangan Suriansyah Korompot-Ramses Rizal Sondakh menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju Pilkada 2024. Keduanya merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara.

Dukungan ini diserahkan langsung kepada keduanya dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo 2024 di JCH iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Mendapat rekomendasi dari Partai Perindo, pasangan Suriansyah-Ramses fokus membenahi masalah perekonomian kalangan petani dan nelayan yang menjadi pokok persoalan di Bolmut.

"Alhamdulillah penyerahan rekomendasi sekaligus acara mukernas hari ini saya sebagai kader sangat bangga. Ini sangat spesial bagi kami pelaksanaan Mukernas sekaligus penyerahan rekomendasi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ujar Suriansyah, Senin (29/7/2024) malam.

Dia mengaku vsi misi ke depan yakni sektor pertanian dan laut.

"Jadi kiami lebih pada bagaimana peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta perekonomian yang ada di Bolaang Mongondow Utara. Demikian juga kesehatan, pendidikan, kami akan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menyekolahkan anak dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup," katanya.

Suriansyah menyampaikan pesan optimistis untuk menang dalam kontestasi Pilkada Bolmut 20024. Dukungan dari Perindo sangat memacu semangat simpatisan dan masyarakat untuk menang.

"Sangat optimistis dan hari ini seluruh masyarakat dan pendukung menyaksikan secara langsung penyerahan ini. Ini akan membuat lebih semangat teman-teman dan masyarakat untuk memenangkan pilkada," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id - Erwin Burase mendapat surat rekomendasi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Erwin akan bertarung menjadi calon bupati (Cabup) Parigi Moutong.

Rekomendasi ini diberikan Partai Perindo saat mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2024 di Jakarta Concert Hall (JCH), Menteng, Jakarta Pusat yang digelara mulai 29-31 Juli 2024.

Pada acara pembukaan, Partai Perindo memberikan surat rekomendasi untuk 60 calon kepala daerah (Cakada) salah satunya Erwin Burase.

Erwin mengaku bersyukur mendapat dukungan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap. Dia siap berjuang untuk meraih kemenangan di Pilkada 2024.

"Alhamdulillah sangat bersyukur pada malam hari ini, kami mendapat surat rekomendasi dari Partai Perindo bersama teman-teman pengurus Perindo anggota DPR terpilih, insya Allah kami akan bersama-sama memenangkan Pemilihan Bupati Parigi Moutong," ujar Erwin di JCH, Senin (29/7/2024). 

Erwin mengatakan fokusnya untuk membangun Parigi Moutong lebih baik. Menurutnya, ini sesuai dengan cita-cita Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Harry Tanoesoedibjo.

"Tentu kami akan membangun Parigi Moutong yang lebih baik ke depan, menyejahterakan masyarakat seperti apa yang disampaikan Pak Hary Tanoesoedibjo. Mudah-mudahan wilayah kita akan lebih sejahtera lagi," kata Erwin. 

"Selain infrastruktur, tentunya pendidikan kesehatan, kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong," ucapnya lagi.

Di sisi lain, Erwin berharap Mukernas Partai Perindo 2024 berjalan lancar. Dengan adanya Mukernas ini, Erwin yakin Partai Perindo bisa mengembangkan sayap untuk meraih kejayaan. 

"Mudah-mudahan lancar dan berjalan baik, harapan saya sebagai cabup tentunya Partai Perindo bisa berkembang lebih baik lagi," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id- Hj. Dr. Sitti Rohmi Djalillah dan Dr. H.W. Musyafirin menerima rekomendasi DPP Partai Perindo sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Penyerahan surat rekomendasi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Rabu (17/7/2024). 

Surat rekomendasi juga diberikan kepada Doktor Najmul Ahyar dan Kusmalahadi sebagai calon bupati dan wakil bupati Lombok Utara. Kemudian surat dukungan untuk Syamsul Lutfi dan Abdul Wahid sebagai calon bupati dan wakil bupati Lombok Timur untuk Pilkada NTB.

Penyerahan surat rekomendasi pertama kepada Rohmi-Firin, Najmul Ahyar-Kusmalahadi serta Lutfi-Wahid. Penyerahan surat rekomendasi dilakukan langsung oleh Ketua Harian Nasional DPP Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

Acara penyerahan rekomendasi tersebut disiarkan langsung melalui kanal iNews dan YouTube Partai Perindo.

Diketahui Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah merupakan kader Perindo yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB.

Hj. Dr. Sitti Rohmi Djalillah dan Dr. H.W. Musyafirin, termasuk di antara 19 petahana yang menerima rekomendasi dukungan, bersama calon bupati dan wali kota.

Sebanyak 23 penerima lainnya bukan incumbent. Surat rekomendasi diberikan langsung kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Angela Tanoesoedibjo.

Pada kesempatan itu, Hary Tanoesoedibjo menyampaikan, lima provinsi dan 40 kabupaten/kota telah menerima rekomendasi dari Partai Perindo untuk pemilihan gubernur, kabupaten dan kota. 

"Hari ini, sebanyak tiga provinsi dan 39 kabupaten/kota menerima rekomendasi," ujar Hary Tanoesoedibjo yang akrab disapa HT.

Pada acara tersebut, 42 surat rekomendasi diserahkan. Sejak penyerahan lalu, total telah diserahkan 80 surat, termasuk bakal calon wakil  dari masing-masing calon kepala daerah. 

HT memuji pencapaian ini sebagai rekor terbanyak sejak pemilihan serentak dimulai oleh Partai Perindo. Selain itu, HT mengapresiasi kerja keras tim desk Pilkada yang mayoritas diisi oleh anak muda. 

Dia menilai, mereka telah membuktikan kinerja yang sangat baik. HT juga meminta kepada pasangan calon yang sudah menerima rekomendasi untuk menjalankan tugas memenangkan pemilihan di daerah masing-masing.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, iNews.id - DPP Partai Perindo memberikan surat rekomendasi kepada Vera Laruni untuk maju di Pilkada 2024Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. 

Vera merupakan kader Partai Perindo yang diusung sebagai bakal calon bupati untuk berpasangan dengan Taufik M Burhan.Surat rekomendasi itu diberikan langsung Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo. 

Usai menerima surat rekomendasi, Vera mengatakan, dirinya serius mengatasi kemiskinan di Kabupaten Donggala.

"Kalau terobosan dan gagasan yang kami utamakan adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan Kabupaten Donggala, bahwa dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu, Kabupaten Donggala termiskin kedua," kata Vera di Kantor DPP Partai Perindo, Rabu (17/7/2024).

Untuk menyelesaikan masalah itu, Vera meyakini pembenahan infrastruktur merupakan salah satu hal yang harus dilakukan. Sejalan dengan itu, produksi yang ada di Kabupaten Donggala juga harus meningkat.

"Jadi banyak hal-hal yang harus dibenahi terutama infranstruktur yang harus merata, produksi kemudian IPMnya harus bagus karena sekarang IPM kabupaten Donggala masih sangat rendah," katanya.

Vera pun mengapresiasi kepercayaan DPP Partai Perindo yang mengajukan dirinya untuk maju menjadi bakal calon bupati. Vera meyakini arahan dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo pun akan dilakulan demi bisa menyelesaikan misi Partai Perindo.

"Arahan beliau dan saya akan jalankan patuhi, dan beliau pun ingin saya menang sebagai kader Partai Perindo," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pengetatan penyaluran BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun instagram resminya, Selasa, 9 Juli 2024.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN.

“Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024.

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BPH Migas Perkenalkan Surat Rekomendasi

Luhut tidak menjelaskan bentuk sistem pengawasan penyaluran BBM Bersubsidi, namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akhir-akhir ini banyak mensosialisasikan surat rekomendasi dan kompensasi ke berbagai daerah.

Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, BPH Migas mengeluarkan Peraturan Nomor 2/ 2023 , yang antara lain mengatur pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomedasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah atau kepala desa.

Adapun penerima surat rekomendasi adalah pengusaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan umum. SPBU Pertamina yang ditunjuk menyalurkan BBM bersubsidi harus memeriksa surat rekomendasi sebelum memberika pelayanan.

Untuk mendapatkan surat rekomendasi, konsumen harus mengajukan surat permohonan, lalu diverifikasi dan diperhitungkan kebutuhannya sebelum diterbitkan surat rekomendasi.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pengetatan penyaluran BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun instagram resminya, Selasa, 9 Juli 2024.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN.

“Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024.

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BPH Migas Perkenalkan Surat Rekomendasi

Luhut tidak menjelaskan bentuk sistem pengawasan penyaluran BBM Bersubsidi, namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akhir-akhir ini banyak mensosialisasikan surat rekomendasi dan kompensasi ke berbagai daerah.

Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, BPH Migas mengeluarkan Peraturan Nomor 2/ 2023 , yang antara lain mengatur pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomedasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah atau kepala desa.

Adapun penerima surat rekomendasi adalah pengusaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan umum. SPBU Pertamina yang ditunjuk menyalurkan BBM bersubsidi harus memeriksa surat rekomendasi sebelum memberika pelayanan.

Untuk mendapatkan surat rekomendasi, konsumen harus mengajukan surat permohonan, lalu diverifikasi dan diperhitungkan kebutuhannya sebelum diterbitkan surat rekomendasi.

ANTARA

Kami terus berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas untuk meningkatkan penggunaan surat rekomendasi ini bagi sektor-sektor produktif seperti perikanan, UMKM, pelayanan umum, dan pertanian

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penerbitan surat rekomendasi bertujuan meningkatkan akuntabilitas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke masyarakat.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan surat rekomendasi pembelian BBM sekaligus memberikan kenyamanan yang maksimal kepada seluruh konsumen pengguna BBM subsidi.

Untuk meningkatkan implementasinya, lanjutnya, BPH Migas selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dinas-dinas terkait.

"Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), sudah mulai terimplementasikan dengan baik. Kami terus berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas untuk meningkatkan penggunaan surat rekomendasi ini bagi sektor-sektor produktif seperti perikanan, UMKM, pelayanan umum, dan pertanian. Surat rekomendasi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas volume penyaluran BBM subsidi," ujar Halim dalam sambutannya pada acara "Sinergi BPH Migas dan DPR" di Pontianak, Kalimantan Barat.

Akuntabilitas penyaluran BBM subsidi sangat penting mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara, sehingga pemanfaatannya harus tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi, BPH Migas telah menggunakan teknologi informasi yaitu aplikasi XStar.

Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala, dinas-dinas terkait diharapkan segera menghubungi helpdesk BPH Migas di nomor 0812 3000 0136.

Lebih lanjut, Halim menyampaikan rencana BPH Migas menerbitkan revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

"Tentunya, dengan adanya subpenyalur ini menjadikan penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, pegunungan maupun daerah-daerah terpencil lainnya, dapat terbuka aksesnya. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat juga meningkat," katanya.

Namun, Halim menambahkan pelaksanaannya tersebut memerlukan dukungan berbagai pihak.

Subpenyalur merupakan perwakilan kelompok konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi pada tingkat kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM, namun menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi, hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas dan bukan untuk mencari keuntungan.

Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak terdapat jual beli serta ongkos angkutnya ditetapkan bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan proses pendistribusian BBM subsidi dipengaruhi pelbagai hal, seperti kondisi suatu wilayah atau daerah.

Untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya Indonesia timur, menggunakan berbagai moda pengangkutan BBM, meliputi kapal tanker, mobil tangki, dan pesawat.

Meski demikian, pemerintah selalu berupaya pendistribusian BBM dapat dilaksanakan secara merata dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengingat keterbatasan anggaran negara, Wahyudi mengimbau masyarakat menggunakan BBM subsidi sesuai kebutuhannya dan tidak melakukan hal yang tidak diizinkan, seperti penimbunan atau memindahtangankan ke pihak-pihak yang tidak berhak.

"Salah satu upaya agar subsidi BBM tepat sasaran adalah melalui surat rekomendasi yang diterbitkan pemerintah daerah terkait. Penerima surat rekomendasi yang melanggar aturan akan diberikan sanksi berupa pencabutan surat rekomendasi dan/atau pidana serta denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, penerima surat rekomendasi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air dan pelayanan umum.

"Upaya lainnya untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat adalah melalui penggunaan QR code. Ini merupakan tanda bahwa pemilik dan kendaraan berhak membeli BBM subsidi," ujar Wahyudi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman mendukung pembangunan terminal bahan bakar minyak (TBBM) di sekitar wilayah pesisir Kalimantan Barat untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

"Dengan adanya TBBM baru, kapasitas penampung BBM bisa bertambah. Ini akan kita dorong agar saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman dapat terpenuhi kebutuhan BBM-nya dengan harga terjangkau," sebutnya.

Maman juga mengapresiasi rencana penetapan aturan mengenai subpenyalur BBM subsidi untuk wilayah-wilayah yang belum ada penyalur BBM subsidi.

"Untuk daerah-daerah yang kita anggap BBM masih langka atau belum ada penyalurnya, maka kita dorong untuk pembentukan subpenyalur. Misalnya di daerah Kubu Raya,” jelasnya.

Kegiatan sinergi juga dihadiri Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian dan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalbar Aris Irmi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024