JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan, beberapa anggota keluarga Rafael Alun Trisambodo yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat mungkin ditetapkan sebagai tersangka

Rafael merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang telah terpidana dalam kasus gratifikasi dan TPPU, dengan sejumlah asetnya dirampas untuk negara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, status hukum tersebut mungkin akan ditetapkan jika KPK memperoleh alat bukti dan kesaksian yang cukup.

“Hal tersebut sangat memungkinkan ya. Apabila kesaksian maupun alat bukti mendukung untuk itu, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang diduga menikmati atau memiliki peran aktif dalam perkara tersebut, bisa diminta pertanggungjawaban,” ujar Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Tessa juga menambahkan, Jaksa Penuntut Umum KPK yang mengungkapkan keterlibatan keluarga Rafael dalam pencucian uang akan berkoordinasi dengan pimpinan dan membahasnya di internal lembaga antirasuah.

“Bila ada perkembangan, apakah ada tersangka baru atau tidak, nanti kita akan update lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa KPK mengungkap keterlibatan keluarga Rafael Alun dalam TPPU saat memberikan tanggapan atas keberatan perampasan aset hasil korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Keberatan tersebut diajukan oleh Petrus Giri Herniawan, Markus Seloadji, Martinus Gangsar Sulaksono, dan CV Sonokeling Cita Rasa (sebagai pemohon korporasi)

Markus merupakan kakak Rafael Alun, dan Gangsar adalah adik mantan pejabat pajak tersebut, Mereka disebut oleh Jaksa KPK sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena keterlibatan mereka dalam TPPU.

Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa KPK menyatakan bahwa mereka bersama-sama melakukan TPPU yang melibatkan istri Rafael, Ernie Meike Torondek, ibu Rafael, Irene Suheriani Suparman, serta anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

Sementara itu, Markus disebut terlibat bersama Rafael menyembunyikan mobil Jeep Wrangler.

"Para pemohon keberatan tersebut (Markus dan Gangsar) bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik," kata jaksa KPK.

"Pengajuan keberatan a quo tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2022," lanjut jaksa KPK.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar.

Penyitaan tersebut merupakan lanjutan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan dugaan korupsi dalam usaha perkebunan kelapa sawit oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, pada Selasa (1/10/2024), penggeledahan dilakukan di Menara Palma, Jakarta Selatan.

"Dari penggeledahan ini, ditemukan bukti berupa barang elektronik dan uang tunai sebesar Rp 63,7 miliar, termasuk 2 juta dollar Singapura yang jika dirupiahkan mencapai Rp 23,7 miliar," kata Abdul Qohar di Kejagung, Rabu (2/10/2024).

"Uang tersebut ditemukan di dalam berangkas di basement gedung tersebut," ucap dia.

Penggeledahan kembali dilakukan pada Rabu, 2 Oktober 2024, di Kantor PT Asset Pacific, Jakarta Selatan.

Dari lokasi ini, tim penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total sekitar Rp 304,5 miliar.

Sebagian besar terdiri dari Rp 149,5 miliar dalam bentuk rupiah dan 12,5 juta dollar AS (setara Rp 157,7 miliar), bersama dengan sejumlah kecil dalam yen Jepang dan dollar Amerika Serikat.

"Total penyitaan dari dua hari penggeledahan tersebut mencapai Rp 372 miliar. Uang yang disita diduga berasal dari tindak pidana dan akan dijadikan barang bukti dalam kasus ini," kata dia.

Sebelumnya, Kejagung telah menyita uang tunai sebesar Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Penyitaan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kejagung Sita Rp 372 Miliar Terkait Kasus Duta Palma Group", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/03/05535371/kejagung-sita-rp-372-miliar-terkait-kasus-duta-palma-group.

JAKARTA, iNews.id - Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) menangkap buronan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat. Penangkapan ini juga dilakukan bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, DPO yang ditangkap bernama Candy Angelika Wijaya. Dia diamankan dalam sebuah rumah di Jalan Tukad Petanu, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2024) pukul 20.50 WITA.

Menurutnya, penangkapan ini berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 266/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Juli 2021. Kemudian keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 225/PID/2021/PT.DKI tanggal 29 September 2021 dan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2301/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

"Saat diamankan, terpidana bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar," ujarnya, Jumat (9/8/2024).

Diketahui, terpidana Candy Angelika Wijaya dinyatakan telah terbukti secara sah melanggar Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dia sudah dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsider 4 bulan penjara.

"Selanjutnya terpidana dibawa ke Kejati Bali untuk kemudian diserahterimakan kepada jaksa eksekutor Kejari Jakarta Barat," katanya.

Menurutnya melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebab tidak ada tempat bersembunyi yang aman.

Editor: Donald Karouw

TERNATE, iNews.id - Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK). Pemeriksaan Kuntu Daud ini diduga berkaitan dengan aliran uang yang diterimanya.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK)/tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka AGK," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika.

Kuntu Daud terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 daerah pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan dari PDIP. Dia kemudian terpilih lagi pada Pileg Februari 2024 dengan daerah pemilihan yang sama.

Kuntu Daud memiliki sebuah rumah mewah yang terletak di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Rumah mewah dua lantai itu dibangun ditengah pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 lalu.

Sementara dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Kuntu Daud tercatat memiliki tanah dan bangunan seluas 258 meter persegi yang terletak di Kota Ternate senilai Rp850 juta yang merupakan hasil sendiri.

Kemudian alat transportasi dan mesin berupa motor Yamaha SE88 tahun 2015 senilai Rp15 juta merupakan hasil sendiri. Motor Yamaha tahun 2016 hasil sendiri senilai Rp25 juta. Mobil Honda HR-V tahun 2019 hasil sendiri senilai Rp200 juta.

Kuntu juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp3.048.486.803. Dengan demikian, total harta kekayaan yang dimiliki politisi PDIP ini sebesar Rp4.138.486.803 (4,1 miliar). Kuntu terakhir melaporkan LHKPN pada 6 Maret 2024 untuk periodik 2023.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: W alias E yang menyamar sebagai tentara bersenjata api (senpi) ditangkap polisi terkait kasus peredaran gelap narkoba di Kalimantan Barat (Kalbar). Polri akan mengaitkan kasus ini dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Itu TPPU. Jadi dia modusnya merampok, bukan merampok ya, mencuri barang narkotika, dia jual, dengan modus pura-pura sebagai aparat di daerah perbatasan," kata Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024.

Mukti mengatakan pelaku menggunakan senjata api untuk menyamar menjadi tentara di area perbatasan. Senpi yang dipakai berupa dua senjata air gun laras panjang kaliber 177/4,5 mm. Selain senpi, polisi menyita satu senjata tajam jenis samurai, satu senjata tajam jenis pisau sangkur, hingga 7 butir peluru kaliber 3.2 mm.
Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Cahyo Hutomo menambahkan tersangka W merupakan pelaku jaringan narkoba di perbatasan antara Kalimatan Barat dan Malaysia. Menurut dia, modus pelaku menyamar sebagai tentara yang menjaga area perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia.

"Ketika ada barang masuk dari malaysia, ini menyamar sebagai aparatur atau katakanlah tentara lah, yang menjaga perbatasan. Sehingga, pada saat para kurir itu masuk ke wilayah perbatasan, itu terjegat oleh mereka," ujar Cahyo.

Baca Juga: Antisipasi Penyalahgunaan BB Narkoba, Bareskrim Polri Awasi Ketat Anggota

Dia mengatakan pelaku mencegat para kurir dan menodongnya. Kemudian, pelaku yang menyamar menjadi tentara ini mengambil barang yang diselundupkan kurir narkoba tersebut.

Para kurir yang ketakutan meninggalkan barang haram itu dan lari. Sementara itu, barang curian narkoba tersebut diperjualbelikan pelaku ke wilayah Kalimantan Barat.

"Salah satu modusnya seperti itu. Jadi, mungkin ini modus yang baru dan temuan yang cukup lucu dan kita tidak pernah nyangka bahwa dia dapat narkotika bukan dari usaha jual beli tapi usaha mengambil barang milik orang lain," tutur Cahyo.

Kemudian, uang hasil peredaran narkoba itu dialirkan oleh W ke sejumlah rekening maupun aset. Bahkan, Cahyo mengatakan W menggunakan rekening milik kerabatnya untuk melakukan pencucian uang.

W juga mengubah uang hasil peredaran narkoba itu menjadi berbagai aset berupa bangunan, kendaraan, usaha indekos, dan jual beli mobil. Total nilai aset yang disita Polri Rp30 miliar dengan perputaran transaksi jaringan ini mencapai Rp200 miliar.

(AZF)

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kami mendorong agar pasal TPPU juga diterapkan untuk bandar judi online yang merusak moral masyarakat dan berdampak pada ekonomi negara," kata Gilang melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menilai judi online menjerumuskan seseorang. Mulai dari kecanduan, hingga berani berutang untuk mencari modal berjudi.

“Karena selain merusak moral, judi online banyak menjerumuskan masyarakat ke perilaku utang hingga membuat penggunanya kecanduan. Tidak sedikit permasalahan sosial timbul akibat judi online,” ujar Gilang.
Menurut dia, bahaya judi online sudah setara dengan narkoba di Indonesia. Karena berdampak bukan hanya untuk penggunanya saja tapi juga turut merugikan orang lain.

Gilang menyebut perlu langkah berani dan tegas dari kepolisian. Sehingga, efek jera terhadap bandar judi online dapat terasa.

"Dengan memiskinkan bandarnya, kita berharap otak-otak pelaku judi online tidak lagi bisa mengulangi kejahatannya karena kehabisan modal. Jadi ini sebagai salah satu langkah membumihanguskan praktik-praktik judi online," ucap Gilang.

(ADN)

IDXChannel - Sejumlah pihak mendorong Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk juga dapat menerapkan pasal Tindak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada para bandar judi online.

Salah satu dorongan tersebut datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, yang menilai keberadaan praktik judi online sama halnya dengan narkoba yang merusak moral masyarakat, sehingga juga dapat diterapkan pasal TPPU.

Atas dasar pemikiran tersebut, Gilang pun mendukung penuh upaya Polri untuk dapat melakukan tindakan pemiskinan, baik terhadap para bandar narkoba maupun bandar judi online.

"Kami mendukung Polri untuk menjerat bandar narkoba dengan pasal TPPU agar tidak ada lagi narkoba di Indonesia. Dan kami juga mendorong agar pasal TPPU ini dapat diterapkan juga untuk bandar judi online, yang merusak moral masyarakat dan berdampak pada ekonomi negara," ujar Gilang, dalam keterangan resminya, Selasa (16/7/2024).

Menurut Gilang, bahaya judi online saat ini sudah setara dengan keberadaan narkoba di Indonesia, karena dampaknya tidak hanya dirasakan para penggunanya saja, namun juga turut merugikan orang lain di sekitarnya.

Karenanya, Gilang menyebut langkah berani dan tegas Polri sangat diperlukan agar dapat memberikan efek jera terhadap bandar judi online yang telah berhasil ditangkap.

"Dengan memiskinkan bandarnya, kita berharap otak-otak pelaku judi online tidak lagi bisa mengulangi kejahatannya karena kehabisan modal," ujar Gilang.

Dengan memiskinkan bandarnya, Gilang berharap selanjutnya otak-otak pelaku judi online tidak lagi bisa melanjutnya praktiknya di lapangan, karena kehabisan modal.

"Jadi ini sebagai salah satu langkah membumihanguskan praktik-praktik judi online. Karena selain merusak moral, judi online banyak menjerumuskan masyarakat ke perilaku utang hingga membuat penggunanya kecanduan. Tidak sedikit permasalahan sosial timbul akibat judi online," ujar Gilang.

Lebih lanjut, Gilang juga memastikan bahwa DPR RI akan senantiasa mendorong pemerintah dan penegak hukum agar dapat konsisten dalam menghentikan praktik judi online di masyarakat.

Selain itu, DPR juga menegaskan pentingnya Pemerintah melakukan edukasi tentang bahaya judi online kepada masyarakat.

"Perlu dilakukan kampanye edukasi secara masif kepada masyarakat tentang bahaya judi online, termasuk memberikan literasi ke masyarakat untuk tidak tergoda pada praktik judol meski ada iming-iming keuntungan yang menggiurkan," ujar Gilang.

Gilang juga meyakini bahwa sikap dan tindakan tegas penegak hukum terhadap para pemain utama judi online bakal dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri, setelah adanya sejumlah kasus yang ditengarai sempat mengikis kepercayaan tersebut.

"Ini bisa menjadi titik balik kepolisian dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat lagi. Sehingga masyarakat percaya polisi dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada rakyat yang mana itu adalah tugas Polri," ujar Gilang. (TSA)

Jakarta: Polri berencana menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap bandar dan kurir narkoba agar dimiskinkan. Langkah ini dipandang terobosan untuk menyetop bisnis haram tersebut.

"Maka memiskinkan bandar bisa menjadi terobosan. Sehingga mereka tidak lagi punya modal untuk menjalankan bisnis haram narkoba," kata Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez melalui keterangan tertulis, Minggu, 14 Juli 2024.

Gilang mengatakan keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada implementasi dan asas keadilan. Kemudian, dukungan penuh dari masyarakat dan integritas penegak hukum.
"Menerapkan pasal TPPU memerlukan bukti yang kuat dan proses hukum yang transparan. Penegak hukum harus memastikan bahwa penyidikan dan penuntutan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," ucap Gilang.

Baca juga: Marak Peredaran Narkoba, 26 Warga di Kali Pasir Ditangkap

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menambahkan pendampingan hukum juga harus diberikan kepada para kurir narkoba. Sebab kurir narkoba hanya bagian kecil dari kejahatan peredaran narkoba.

“Pastikan penegakan hukum memperhatikan unsur HAM. Kurir narkoba adalah sebuah kejahatan, tapi apakah perlu sampai TPPU, Polisi harus bisa mempertimbangkan itu dengan bijaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya," ucap Gilang.

Polri memastikan akan menerapkan pasal TPPU terhadap bandar dan kurir narkoba. Hal ini sebagai upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

"Bagaimana kita komitmen kalau bandar kita harus miskinkan. Jadi sekarang kita sudah punya program, baik Mabes Polri maupun tingkat Polda, terhadap bandar dan kurir dikenakan TPPU," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

(AGA)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu, 15 Mei 2024.

"Tim penyidik melakukan penyitaan aset yang diduga milik SYL berupa satu rumah yang berada di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (16/5/2024).

"Diperkirakan nilai rumah mencapai Rp4,5 miliar dan sumber uangnya dari MH (M Hatta) selaku orang kepercayaan SYL," sambungnya.

KPK saat ini fokus melacak aset-aset hasil korupsi SYL. KPK bakal terus melakukan upaya penyitaan terhadap aset hasil korupsi SYL untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK masih akan terus melakukan penelurusan untuk memback up pengumpulan alat bukti dari tim penyidik," kata Ali.

"Diharapkan sitaan ini dapat menjadi aset recovery dalam putusan pengadilan nantinya," sambungnya.

Sebelumnya, KPK juga menyita mobil Mercedes Benz Sprinter milik SYL. Penyitaan tersebut terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ali mengatakan, temuan Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK, mobil tersebut disembunyikan di Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Mobil tersebut diduga milik SYL yang sengaja disembunyikan dan dipindahtangankan serta kemudian didapati dalam penguasaan orang terdekat tersangka," ujar Ali.

Diketahui, KPK menetapkan SYL sebagai tersangka kasus TPPU. "Tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023.