Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal periksa tiga oknum hakim PN Surabaya sekaligus tersangka dalam perkara kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

Perlu diketahui, tiga oknum hakim PN Surabaya itu yakni Erintuah Damanik (EH), Heru Hanindyo (HH) dan Mangapul (M).

"Rencananya begitu [diperiksa], mereka [tiga hakim] sedang dalam perjalanannya," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Harli menambahkan, ketiga hakim yang telah diterbangkan dari PN Surabaya ini juga bakal dipindahkan penahanannya di Jakarta.

Meski demikian, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait tempat penahanan dari ketiga tersangka di kasus Ronald Tannur ini.

"Sekalian pemindahan penahanannya ya," tambahnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan satu tersangka lainnya yakni eks Petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Namun, Harli menyatakan bahwa pemeriksaan ini bukan merupakan agenda konfrontasi dengan tiga hakim PN Surabaya yang akan segera tiba di Jakarta.

"Kalau Zarof Ricar pemeriksaan lanjutan ya," pungkasnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa ibu Ronald Tanur Meirizka Widjaja (MW) telah mengucurkan suap kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebesar Rp 3,5 miliar.

Suap itu diberikan agar Ronald Tannur divonis bebas dalam kasus penyiksaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas.

"Totalnya Rp 3,5 miliar," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Senin (4/11/2024).

Abdul Qohar mengatakan, selama perkara berproses hingga putusan, MW menyerahkan uang ke Lisa Rahmat (LR), pengacara Ronald Tannur yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Awalnya, istri mantan anggota DPR Edward Tannur itu memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.

"Terhadap uang Rp 3,5 miliar itu, LR berikan ke majelis hakim yang menangani perkara. MW saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan," ujar Abdul Qohar.

Sebelumnya, Kejagung resmi menaikkan status dari saksi menjadi tersangka.

Abdul Qohar mengatakan, penetapan MW sebagai tersangka dilakukan usai Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap MW secara maraton.

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap MW sebagai saksi, dan penyidik menemukan bukti yang cukup terkait suap/gratifikasi yang dilakukan MW sehigga penyidik meningkatkan status MW, ibu terpidana Ronald Tannur dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka," kata Abdul Qohar.

Penetapan ini berdasarkan surat perintah PRINT-53/F.2/fd.2/11/2024 tertanggal 4 November 2024.

Kejagung melakukan penahanan terhadap MW di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

MW disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibu Ronald Tannur Suap Hakim Rp 3,5 Miliar Agar Anaknya Divonis Bebas", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/22191641/ibu-ronald-tannur-suap-hakim-rp-35-miliar-agar-anaknya-divonis-bebas.

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Informasi itu pertama kali muncul saat Qohar memberikan pernyataan dalam konferensi pers untuk dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu. Ia disebut mengenakan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello. Mengacu pada lamanWatch Centre,hargajam tangan mewah buatan Swiss tersebut mencapai 54.500 euro atau sekitar Rp 931 juta (kurs Rp 17.088).

Menanggapi kabar yang beredar, Qohar mengatakan jam tangan analog miliknya itu dibeli di pasar dengan harga Rp 4 juta, sebelum menjabat sebagai Dirdik Jampidsus Kejagung. Dia juga mengaku tidak tahu merek jam tangan yang dikenakannya tersebut.

“Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu, dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak pers) selalu meliput konferensi dengan saya, lihat juga, kan? Saya juga bertanya, kenapa baru ditanya sekarang? Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dariAntara. Lantas, berapa harta kekayaan Qohar?

Harta Kekayaan Abdul Qohar

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Qohar terpantau pertama kali menyampaikan jumlah kekayaannya ketika menjabat sebagai Kepala Sub-seksi Penuntutan dan Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 58.638.080 per 30 Mei 2001.

Kemudian, Qohar kembali menyerahkan LHKPN saat bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Jumlah hartanya saat itu berada di angka Rp 267.305.743 per 27 Februari 2008.

Pada 2016, Qohar diketahui melaporkan jumlah kekayaannya saat berperan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Jawa Tengah. Total hartanya selama menjabat, yaitu sebesar Rp 2.264.737.168 per 1 April 2016.

Selanjutnya, Qohar dimutasi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam jabatan yang sama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Jumlah kekayaannya selama tiga tahun berturut-turut sebesar Rp 2.821.519.304 pada 2018, Rp 3.357.110.956 pada 2019, dan Rp 3.682.198.724 pada 2020.

Pada 2021, Qohar mulai menduduki kursi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan harta Rp 4.528.002.972. Setahun kemudian, dia dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan kekayaan mencapai Rp 5.263.005.080 pada 2022.

Terakhir, LHKPN yang dilaporkan Qohar sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada 31 Januari 2024 menunjukkan jumlah harta sebesar Rp 5.604.202.160, dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 4.418.000.000.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 314.500.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 5.000.000.

-Surat berharga: -

-Kas dan setara kas: Rp 1.016.702.160.

-Harta lainnya: -

-Utang: Rp 150.000.000.

1. Tanah dan Bangunan

Berikut rincian tanah dan bangunan milik Abdul Qohar:

-Tanah dan bangunan seluas 145/145 meter persegi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dari hibah tanpa akta Rp 210.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 255/150 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 1.100.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 293/293 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 860.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 120/70 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 195.000.000.

-Tanah seluas 1.877 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 50.000.000.

-Tanah seluas 2.563 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 53.000.000.

-Tanah seluas 1.575 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 45.000.000.

-Tanah seluas 2.160 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 55.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 200/300 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 1.200.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 117/117 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 650.000.000.

2. Alat Transportasi

Sementara kendaraan milik Abdul Qohar meliputi:

-Mobil Toyota Jeep (2018) dari hasil sendiri Rp 310.000.000.

-Motor Honda (2017) dari hasil sendiri Rp 4.500.000.

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Informasi itu pertama kali muncul saat Qohar memberikan pernyataan dalam konferensi pers untuk dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu. Ia disebut mengenakan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello. Mengacu pada lamanWatch Centre,hargajam tangan mewah buatan Swiss tersebut mencapai 54.500 euro atau sekitar Rp 931 juta (kurs Rp 17.088).

Menanggapi kabar yang beredar, Qohar mengatakan jam tangan analog miliknya itu dibeli di pasar dengan harga Rp 4 juta, sebelum menjabat sebagai Dirdik Jampidsus Kejagung. Dia juga mengaku tidak tahu merek jam tangan yang dikenakannya tersebut.

“Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu, dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak pers) selalu meliput konferensi dengan saya, lihat juga, kan? Saya juga bertanya, kenapa baru ditanya sekarang? Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dariAntara. Lantas, berapa harta kekayaan Qohar?

Harta Kekayaan Abdul Qohar

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Qohar terpantau pertama kali menyampaikan jumlah kekayaannya ketika menjabat sebagai Kepala Sub-seksi Penuntutan dan Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 58.638.080 per 30 Mei 2001.

Kemudian, Qohar kembali menyerahkan LHKPN saat bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Jumlah hartanya saat itu berada di angka Rp 267.305.743 per 27 Februari 2008.

Pada 2016, Qohar diketahui melaporkan jumlah kekayaannya saat berperan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Jawa Tengah. Total hartanya selama menjabat, yaitu sebesar Rp 2.264.737.168 per 1 April 2016.

Selanjutnya, Qohar dimutasi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam jabatan yang sama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Jumlah kekayaannya selama tiga tahun berturut-turut sebesar Rp 2.821.519.304 pada 2018, Rp 3.357.110.956 pada 2019, dan Rp 3.682.198.724 pada 2020.

Pada 2021, Qohar mulai menduduki kursi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan harta Rp 4.528.002.972. Setahun kemudian, dia dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan kekayaan mencapai Rp 5.263.005.080 pada 2022.

Terakhir, LHKPN yang dilaporkan Qohar sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada 31 Januari 2024 menunjukkan jumlah harta sebesar Rp 5.604.202.160, dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 4.418.000.000.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 314.500.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 5.000.000.

-Surat berharga: -

-Kas dan setara kas: Rp 1.016.702.160.

-Harta lainnya: -

-Utang: Rp 150.000.000.

1. Tanah dan Bangunan

Berikut rincian tanah dan bangunan milik Abdul Qohar:

-Tanah dan bangunan seluas 145/145 meter persegi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dari hibah tanpa akta Rp 210.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 255/150 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 1.100.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 293/293 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 860.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 120/70 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 195.000.000.

-Tanah seluas 1.877 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 50.000.000.

-Tanah seluas 2.563 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 53.000.000.

-Tanah seluas 1.575 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 45.000.000.

-Tanah seluas 2.160 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 55.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 200/300 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 1.200.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 117/117 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 650.000.000.

2. Alat Transportasi

Sementara kendaraan milik Abdul Qohar meliputi:

-Mobil Toyota Jeep (2018) dari hasil sendiri Rp 310.000.000.

-Motor Honda (2017) dari hasil sendiri Rp 4.500.000.

Anggota holding BUMN pangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS. Kasus ini juga menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong.

Direktur Utama PT PPI S Hernowo, mengatakan PPI menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaaan Agung RI (Kejagung) tersebut. Pada Selasa (29/10), Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka di mana salah satunya adalah Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," jelas Hernowo dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Hernowo menegaskan hingga saat ini aktivitas bisnis PPI masih berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan. Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis perusahaan.

Dikutip dari detikNews, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015.

Tersangka tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL), dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan, pada 2015, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta, PT AP, untuk mengimpor gula kristal mentah.

Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015, Indonesia mengalami surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

“Sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula,” ujar Abdul dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024) malam.

Saatnya Berbenah Sebelum Tenggelam Artikel Kompas.id Lebih lanjut, Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang boleh diimpor oleh pemerintah hanyalah gula kristal putih yang siap dijual ke masyarakat. Selain itu, impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN.

“Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dilakukan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait,” ujar dia.

“Serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri,” sambungnya.

Kerugian negara Rp 400 miliar

Sementara itu, tersangka CS diduga terlibat dalam kasus korupsi pada 2016. Abdul mengungkapkan, saat itu Indonesia membutuhkan stok gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

CS memerintahkan senior manager bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Delapan perusahaan gula itu kemudian melakukan impor gula kristal mentah dan menjualnya ke PT PPI.

“Dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan hanya BUMN yang dapat melakukan impor,” ungkap Abdul.

Delapan perusahaan tersebut, yang hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi, kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI.

“PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dari luar negeri, padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta tersebut,” jelas Abdul.

Kejari Jaksel Gula kristal putih yang dibeli PT PPI dijual oleh delapan perusahaan swasta itu kepada masyarakat dengan harga Rp 16.000 per kilogram, lebih mahal dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) gula saat itu, yang mencapai Rp 13.000 per kilogram.

“Kerugian negara akibat perbuatan impor gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diperkirakan mencapai Rp 400 miliar,” ungkap Abdul.

Tom Lembong dan CS Ditahan Kedua tersangka, Tom Lembong dan CS, langsung ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejagung.

Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup.

Saat melintas di depan awak media, Tom Lembong mengungkapkan bahwa ia menyerahkan nasibnya kepada Tuhan. “Semua saya serahkan pada Tuhan yang Maha Esa,” kataya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tom Lembong Tersangka, Begini Kronologi Kasus Korupsi Impor Gula", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/05430961/tom-lembong-tersangka-begini-kronologi-kasus-korupsi-impor-gula?page=all#page2.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) diduga telah merugikan keuangan negara Rp 400 miliar atas tindakannya memberikan persetujuan impor gula kepada perusahaan swasta, PT AP.

Hal ini diungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar dalam konferensi pers penetapan tersangka Tom Lembong, Selasa (29/10/2024) malam.

"Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan kurang lebih Rp 400 miliar," kata Abdul Qohar.

Tom ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 20215-2023.

Abdul Qohar menyampaikan, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004 yang diperbolehkan impor gula putih adalah BUMN. Namun, akibat tindakan Tom, PT AP bisa melakukan impor tersebut.

"Berdasarkan persetujuan impor yang dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP," kata Abdul Qohar.

Dirdik Jampidsus Kejagung ini menyampaikan, tindakan impor dilakukan Tom Lembong saat Indonesia tidak membutuhkan. Hal ini diketahui berdasarkan hasil rapat koordinasi antar Kementerian tertanggal 12 Mei 2015.

"Telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula, akan tetapi di tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah," kata Abdul Qohar.

Abdul Qohar bilang, Tom Lembong memberikan izin persetujuan sebanyak 105.000 ton diberikan kepada PT AP supaya gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih.

Adapun Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadi Tersangka Impor Gula, Tom Lembong Diduga Rugikan Negara Rp 400 M", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/21122091/jadi-tersangka-impor-gula-tom-lembong-diduga-rugikan-negara-rp-400-m.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Penetapan ini diumumkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam jumpa pers di Kanto Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong. Ia merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di tanah air. Tom kini merupakan pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin.

Tom pun sebenarnya pernah berada di dalam lingkup pemerintah. Dia menduduki jabatan bergengsi di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya, dia pernah menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

Bahkan, di masa pemerintahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tom Lembong sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).

Berdasarkan catatan detikcom, jejak karier Tom diketahui terbentang panjang di berbagai perusahaan finansial. Dia pernah menjabat CEO dan Managing Partner di perusahaan asuransi Quvat Capital.

Tom Lembang juga sempat bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, Farindo Investments, dan sempat 2 tahun bekerja sebagai Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tom merupakan salah satu sosok yang bertanggung jawab mengelola aset para obligator BLBI di BPPN. Alumnus Universitas Harvard ini pun sempat menjadi sorotan ketika restrukturisasi aset Sinar Mas pada 2001.

Selain itu, Tom Lembong pernah dinobatkan sebagai Young Global Leader (YGL) di World Economic Forum (Davos) pada 2008. Tom Lembong kini menjabat sebagai Co-Captain di Timnas AMIN.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar mengatakan, Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula dalam kondisi stok gula Tanah Air yang tak mengalami kekurangan.

“Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar-kementerian, tepatnya telah dilaksanakan 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula,” ujar Abdul di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Abdul menyampaikan, dalam rapat itu pemerintah semestinya tak perlu melakukan impor gula. Namun, di tahun yang sama Tom Lembong memberikan izin untuk tetap mendatangkan stok gula dari luar negeri.

“Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP,” ungkap Abdul.

“Yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal murni,” kata dia.

Ia menuturkan, langkah yang diambil Tom Lembong telah melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004, bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih hanyalah BUMN.

Sementara itu, PT AP merupakan pihak swasta. Abdul pun menyampaikan, keputusan Tom Lembong diambil sepihak, tanpa berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya.

“Serta, tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri,” tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Thomas Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Diduga Beri Izin Impor Saat Indonesia Tak Kekurangan Gula", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/20524961/thomas-lembong-jadi-tersangka-korupsi-diduga-beri-izin-impor-saat-indonesia.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang lebih dari Rp 920 miliar dan emas Antam seberat 51 kilogram dari Zarof Ricar (ZR), mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung (MA) yang diduga menjadi perantara atau "makelar" kasasi dalam kasus Ronald Tannur.

Penyitaan dilakukan setelah Zarof ditangkap di Bali pada Kamis (24/10/2024) malam.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, menyatakan bahwa Zarof diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemufakatan jahat untuk melakukan suap.

"Yang bersangkutan menyatakan, sebagian besar ini adalah uang dari kepengurusan perkara. Untuk pembuktian, karena ini salah satu pasalnya adalah gratifikasi, maka ketika uang itu lebih dari Rp 10 juta, beban pembuktiannya ada di yang punya uang," ujar Abdul dalam jumpa pers, Jumat (25/10/2024).

Uang tunai yang disita penyidik terdiri dari 74.494.427 dollar Singapura, 1.897.362 dollar Amerika Serikat, 71.200 Euro, 483.320 dollar Hong Kong, dan Rp 5.725.075.000.

Uang tersebut ditemukan saat penggeledahan kediaman Zarof di Senayan, Jakarta.

Abdul Qohar menambahkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan asal uang tersebut.

“Nanti akan kita buktikan uang ini berasal dari mana. Yang pasti uang ini kami temukan, kami geledah, kami sita di rumah ZR. Penyidik enggak menyangka ada uang sebanyak ini, ini di luar bayangan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Ronald Tannur, anak eks anggota DPR, divonis 5 tahun penjara di tingkat kasasi setelah dianggap terbukti menganiaya kekasihnya hingga tewas.

Putusan MA tersebut membatalkan vonis bebas yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya.

Zarof Ricar, yang menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA hingga tahun 2021, tercatat memasukkan data kekayaannya menjelang akhir masa jabatannya.

Ia melaporkan memiliki total harta sebesar Rp 51.419.972.176 atau sekitar Rp 51 miliar. Rincian asetnya termasuk beberapa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 45.508.902.000 yang tersebar di beberapa kota, serta kendaraan dengan total nilai Rp 740.000.000.

Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang sama, Zarof juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 680.000.000, kas dan setara kas senilai Rp 4.424.580.788, dan harta lainnya sebesar Rp 66.489.388.

Tidak ada catatan utang pada laporan tersebut, sehingga total harta kekayaan Zarof Ricar di tahun 2021 tercatat mencapai Rp 51.419.972.176.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kejagung Sita Rp 920 Miliar dalam Kasus Suap Ronald Tannur, Harta Eks Pejabat MA Terungkap Rp 51 Miliar", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/26/10274101/kejagung-sita-rp-920-miliar-dalam-kasus-suap-ronald-tannur-harta-eks-pejabat.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar.

Penyitaan tersebut merupakan lanjutan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan dugaan korupsi dalam usaha perkebunan kelapa sawit oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, pada Selasa (1/10/2024), penggeledahan dilakukan di Menara Palma, Jakarta Selatan.

"Dari penggeledahan ini, ditemukan bukti berupa barang elektronik dan uang tunai sebesar Rp 63,7 miliar, termasuk 2 juta dollar Singapura yang jika dirupiahkan mencapai Rp 23,7 miliar," kata Abdul Qohar di Kejagung, Rabu (2/10/2024).

"Uang tersebut ditemukan di dalam berangkas di basement gedung tersebut," ucap dia.

Penggeledahan kembali dilakukan pada Rabu, 2 Oktober 2024, di Kantor PT Asset Pacific, Jakarta Selatan.

Dari lokasi ini, tim penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total sekitar Rp 304,5 miliar.

Sebagian besar terdiri dari Rp 149,5 miliar dalam bentuk rupiah dan 12,5 juta dollar AS (setara Rp 157,7 miliar), bersama dengan sejumlah kecil dalam yen Jepang dan dollar Amerika Serikat.

"Total penyitaan dari dua hari penggeledahan tersebut mencapai Rp 372 miliar. Uang yang disita diduga berasal dari tindak pidana dan akan dijadikan barang bukti dalam kasus ini," kata dia.

Sebelumnya, Kejagung telah menyita uang tunai sebesar Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Penyitaan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dalam perkara yang melibatkan Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, yang sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kejagung Sita Rp 372 Miliar Terkait Kasus Duta Palma Group", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/03/05535371/kejagung-sita-rp-372-miliar-terkait-kasus-duta-palma-group.