Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan total kredit atau pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan hingga 2023 mencapai Rp 1,95 triliun. Jumlah itu terus mengalami peningkatan dibandingkan 2019 yang senilai Rp 927 triliun.

"Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada 2019 hanya sebesar Rp 927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1,18 triliun, 2021 sebesar Rp 1,40 triliun, 2022 sebesar Rp 1,57 triliun, dan pada 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1,95 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam pernyataan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Realisasi penyaluran di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) di mana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan. Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

"Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting," ujarnya.

Lebih lanjut, Dian mengatakan tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan penyaluran kredit pada segmen pembiayaan berkelanjutan adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang keberlanjutan.

OJK mengaku akan terus melakukan update regulasi atau kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional, praktik terbaik (best practice), atau tuntutan para pemangku kepentingan.

"Diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission pada 2060 atau lebih cepat," ucap Dian. (aid/das)

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kredit dan pembiayaan (sustainable financing) berkelanjutan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kendati demikian, OJK menyatakan bakal terus mengakomodasi regulasi yang diperlukan untuk terus mendorong realisasi kredit dan pembiayaan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menerangkan, total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan. Secara rinci, pada tahun 2019 hanya sebesar Rp 927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1.181 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 1.409 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, dan pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1.959 triliun.

“Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Dia bilang, realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), dimana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan. Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

Dian menerangkan, tantangan utama yang dihadapi adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM serta peningkatan kapasitas SDM di Bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang berkelanjutan.

“OJK juga akan terus melakukan update regulasi/kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional/best practice/tuntutan stakeholders,” urai Dian.

Oleh karena itu, kata dia, diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga perlu terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan. Langkah ini dibutuhkan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong penerapan keuangan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di Indonesia dan mewujudkan industri jasa keuangan yang lebih resilien.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference 2024 Internasional dengan tema “Purposeful Impact” yang diselenggarakan oleh Institute if Internal Auditors (IIA) Indonesia di Bali, Rabu.

“Tantangan yang kita hadapi memang besar, namun begitu pula dengan peluang yang ada. Dengan implementasi keuangan berkelanjutan, kita memiliki potensi untuk membuka peluang investasi bernilai triliunan, menciptakan banyak lapangan kerja baru, dan membangun masa depan yang tangguh serta sejahtera bagi generasi mendatang,” kata Sophia dalam rilis Rabu (28/8/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Sophia juga menyampaikan bahwa OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan pendukung, termasuk peraturan mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia (TKBI).

TKBI ini berfungsi sebagai standar utama untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan target Net Zero Emission (NZE) Indonesia.

Ke depan, OJK juga akan memperbarui POJK 51/2017 terkait implementasi keuangan berkelanjutan untuk mengikuti standar internasional seperti IFRS S1 (International Financial Reporting Standards Sustainability 1) dan S2, guna meningkatkan transparansi dan mencegah greenwashing.

Konferensi ini juga turut dihadiri oleh President IIA Indonesia, Chair of IIA Global Board, Chair International Audit Standard Board IIA dan President ACIIA, dan para Internal Auditor di kawasan Asia.

(Kunthi Fahmar Sandy)

Bank DBS Indonesia melihat berbagai proyek transisi energi di Indonesia memiliki banyak peluang untuk mendapat pendanaan. Namun, Bank DBS Indonesia selalu mempertimbangkan kesiapan proyek sebelum mengucurkan pendanaan.

Menurut Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia Heru Gautama Hatman, Bank DBS melihat kesiapan proyek dari sisi environmental, sustainable and governance (ESG). Langkah ini merupakan bagian dari advokasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dalam pendanaan perusahaan.

Keuangan berkelanjutan merupakan ekosistem kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan.

“Proyek transisi energi di Indonesia saat ini memiliki berbagai peluang dan risiko. Termasuk (risiko) pergerakan valuasi komoditas di pasar. Ini mempengaruhi pertimbangan berinvestasi pada berbagai proyek transisi energi,” ujar Heru dalam sesi diskusi bertema: Transition Finance: Catalyzing Climate Ambition di acara Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024 yang diselenggarakan oleh Katadata di Hotel Kempinski, Jakarta Rabu (7/8).

Heru menambahkan, Bank DBS Indonesia juga mendorong lebih banyak pelaku usaha lokal bisa terlibat dalam transisi energi di Indonesia. Semisal untuk penyediaan panel solar yang semestinya bisa dibuat di dalam negeri. Dengan produk lokal bisa terserap sehingga dapat mengurangi impor.

”Ekosistem seperti ini penting untuk melibatkan pelaku lokal. Bank DBS misalnya, saat ini sudah menyalurkan pendanaan untuk pembuat solar panel di India, yakni RenNew Power,” ungkap Heru.

Komitmen pada transisi energi juga ditunjukkan Bank DBS dengan bergabung dalam Net-Zero Banking Alliance (NZBA) dan Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ). Ini adalah gabungan aliansi bank yang berkomitmen terhadap nol emisi karbon di tingkat global.

Adapun, Partner and Head of Asia Pacific Sustainable Finance and Policy Systemiq Masyita Crystallin mengatakan, pendanaan untuk transisi energi di Indonesia memerlukan ekosistem yang sudah matang. Unsur ekosistem itu terdiri dari implementasi, regulasi, dan investasi.

“Taksonomi keuangan kita juga perlu diperhatikan, apakah sama dengan negara-negara ASEAN misalnya. Itu akan memudahkan pendanaan dan pembentukan ekosistem yang sehat,” kata Masyta di sesi yang sama.

Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) adalah forum tahunan yang digelar Katadata Indonesia sejak 2020. SAFE membahas isu dan solusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Forum ini menyatukan semua pemangku kepentingan: pemerintah,korporasi dan industri, organisasi masyarakat sipil dan publik untuk mengeksplorasi pengalaman, strategi, dan aksi nyata untuk ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Tahun ini, menghadirkan lebih dari 40 pembicara ahli dan profesional, SAFE berfokus pada sejumlah topik strategis terkait pengembangan ekonomi hijau seperti pasar karbon Indonesia, akselerasi dekarbonisasi industri, transisi energi, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan inisiatif berbagai kelompok masyarakat dalam mendukung isu keberlanjutan dan pelestarian alam.