Standard Chartered belum lama mengadakan diskusi panel dengan tema Decarbonisation Opportunities in ASEAN pada ajang Indonesia International Sustainability Forum 2024 (ISF 2024).

Ajang ini mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas strategi yang dapat ditindaklanjuti guna mempercepat transisi menuju masa depan emisi nol-bersih di ASEAN.

Diskusi panel menampilkan sejumlah pakar dan pimpinan industri yakni Prashant Hampihallikar, Head of Corporate Investment Banking, Standard Chartered Indonesia dan Alice Carr, Executive Director, Public Policy and JETPs, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Selain itu, ada Srini Nagarajan, Managing Director and Head of Asia, British International Investment dan Neo Gim Huay, Managing Director, World Economic Forum. Diskusi dimoderatori oleh Dale Hardcastle.

Para panelis memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai negara mengatasi tantangan untuk mempercepat transisi net-zero, dan sembari terus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, diskusi ini juga menggali pentingnya menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung untuk memungkinkan terjadinya perubahan yang diperlukan. Para panelis berbagi contoh praktis tentang bagaimana kebijakan tertentu berhasil memobilisasi modal dan mengatasi tantangan dalam investasi ramah lingkungan.

Kolaborasi merupakan tema utama yang tergali dalam diskusi ini, dimana para panelis sepakat bahwa kerja sama regional sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Mereka mengeksplorasi bagaimana ASEAN dapat meningkatkan kolaborasi regional melalui inisiatif seperti pembagian energi lintas batas dan harmonisasi standar pasar karbon.

Panel ini menggarisbawahi bahwa meskipun ASEAN menghadapi tantangan unik dalam transisinya menuju perekonomian net-zero, terdapat peluang yang jelas untuk mempercepat kemajuan melalui kolaborasi strategis, inovasi kebijakan, dan investasi yang ditargetkan pada sektor-sektor yang berdampak besar.

Adapun acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Pendanaan Iklim Mari Elka Pangestu, Standard Chartered Group CEO Bill Winters, dan Cluster CEO, Indonesia and ASEAN Markets, Standard Chartered Rino Donosepoetro,.

Dalam pidato sambutannya Standard Chartered Group CEO Bill Winters menekankan bahwa salah satu kendala terbesar dalam transisi energi bukanlah adanya kekurangan dana, namun tantangan untuk mengarahkan modal ke tempat yang paling membutuhkan.

Dirinya menjelaskan bahwa sejumlah perubahan kebijakan di ASEAN dan Indonesia telah membantu menciptakan kerangka standar untuk menjembatani kesenjangan antara investor dan proyek yang membutuhkan pendanaan.

Bill menuturkan, pada dasarnya tugas pelaku industri bisnis adalah mendorong keterlibatan sektor swasta, bersamaan dengan kebijakan publik dan pendanaan publik.

“Melalui kemitraan, kita dapat fokus pada hal-hal yang dapat memberikan dampak terbesar, dan saya yakin bahwa kita dapat menyelesaikan masalah eksistensial yang kita hadapi ini,” jelas Bill.

Standard Chartered sebelumnya telah mengumumkan komitmen untuk memobilisasi US$300 miliar dalam bentuk pendanaan keberlanjutan (sustainable finance) hingga tahun 2030. Selama periode Januari 2021 hingga September 2023, Standard Chartered secara global telah memobilisasi US$87,2 miliar untuk memenuhi komitmen tersebut, yang menunjukkan bahwa Standard Chartered berhasil mewujudkan ambisinya.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya berujar, dengan keragaman perekonomian ASEAN, selalu ada peluang untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, secara bersamaan selalu ada tantangan untuk memastikan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki kemampuan dan kecukupan dana untuk mengatasi isu perubahan iklim.

Menurutnya, dekarbonisasi di kawasan ASEAN juga harus memprioritaskan optimalisasi investasi publik dan swasta, karena upaya ini bisa memakan biaya yang sangat mahal.

“Itulah sebabnya saya senang mengetahui bahwa taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang berharga bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam upaya dekarbonisasi, terutama dalam mengadopsi praktik keuangan berkelanjutan yang dapat mendukung tujuan penghindaran perubahan iklim,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim seperti kerja sama dengan Singapura dalam perdagangan listrik ramah lingkungan yang diperkirakan akan menghasilkan investasi sebesar US$30-50 miliar dalam pembangkit listrik tenaga surya dan manufaktur solar PV.

Indonesia juga akan memanfaatkan cadangan mineral penting yang dimilikinya, antara lain untuk menghasilkan produk bernilai lebih tinggi, seperti baterai untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi baterai untuk sumber listrik intermiten.

“Meskipun kami telah berupaya, kami tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kolaborasi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diperlukan dapat diakses untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh kawasan; dan investasi besar tersedia untuk mendanai inisiatif dekarbonisasi ini,” tuturnya.

Penyampaian Temuan Utama dari Laporan Southeast Asia Green Economy 2024

Diskusi panel diawali dengan presentasi temuan dari sebuah laporan bertajuk Southeast Asia’s Green Economy 2024 – Moving the Needle, yang dikeluarkan oleh Bain & Company, GenZero, Standard Chartered dan Temasek.

Laporan yang sudah memasuki edisi kelimanya ini mengidentifikasi 13 ide investasi untuk dekarbonisasi yang menghadirkan peluang ekonomi hingga US$150 miliar pada tahun 2030.

Ide-ide ini mencakup sektor-sektor seperti alam dan pertanian, listrik, transportasi, dan bangunan, untuk mengatasi tantangan-tantangan unik di kawasan ASEAN dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan transisi energi. Pemaparan laporan disampaikan oleh Dale Hardcastle, Partner, Bain & Company.

Laporan tahun ini juga mengidentifikasi lima aspek yang dapat mempercepat transisi hijau di kawasan Asia Tenggara: (1) insentif kebijakan yang lebih komprehensif, (2) mekanisme keuangan yang inovatif, (3) peningkatan investasi dari sektor swasta, (4) pengembangan proyek percontohan dan (5 ) kolaborasi regional.

Laporan ini juga menunjukan keberhasilan Indonesia mencapai peningkatan skor indeks hijau tahun 2024 yang dibantu oleh kemajuan yang terlihat dalam emisi gas rumah kaca dan peluncuran JETP CIPP yang menguraikan prioritas dan rencana pendanaan untuk implementasi JETP.

Indonesia juga mengalami peningkatan yang stabil sebesar 28% dalam investasi ramah lingkungan swasta di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat kesenjangan investasi dan upaya signifikan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan investasi modal sebesar $108 miliar.

Agar Indonesia dapat mempercepat pengembangan ekonomi hijau, laporan ini menyarankan upaya kolaboratif antara sektor publik dan swasta untuk pendanaan transisi, pengembangan penetapan harga karbon, dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang kompetitif, seperti memanfaatkan ketersediaan mineral nikel yang berlimpah untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan dari industri kendaraan listrik (EV).

Rino Donosepoetro, Cluster CEO, Indonesia and ASEAN Markets, Standard Chartered, menjelaskan, negara-negara ASEAN berada pada tahap transisi yang berbeda-beda, namun kawasan ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk melakukan aksi iklim dalam skala besar.

Dengan mendorong kolaborasi dan memanfaatkan mekanisme keuangan yang inovatif, kita dapat mendorong transisi menuju perekonomian beremisi karbon rendah dan ramah lingkungan.

Di Indonesia, Rino menjelaskan, Standard Chartered bangga dapat bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong penerapan JETP di Indonesia melalui pendekatan terstruktur untuk mendukung pencapaian SDG.

“Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia untuk terus mendorong transisi di Indonesia dan berterima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atas kesempatan mendukung ajang ISF 2024,” katanya.

Bank DBS Indonesia melihat berbagai proyek transisi energi di Indonesia memiliki banyak peluang untuk mendapat pendanaan. Namun, Bank DBS Indonesia selalu mempertimbangkan kesiapan proyek sebelum mengucurkan pendanaan.

Menurut Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia Heru Gautama Hatman, Bank DBS melihat kesiapan proyek dari sisi environmental, sustainable and governance (ESG). Langkah ini merupakan bagian dari advokasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance) dalam pendanaan perusahaan.

Keuangan berkelanjutan merupakan ekosistem kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan.

“Proyek transisi energi di Indonesia saat ini memiliki berbagai peluang dan risiko. Termasuk (risiko) pergerakan valuasi komoditas di pasar. Ini mempengaruhi pertimbangan berinvestasi pada berbagai proyek transisi energi,” ujar Heru dalam sesi diskusi bertema: Transition Finance: Catalyzing Climate Ambition di acara Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024 yang diselenggarakan oleh Katadata di Hotel Kempinski, Jakarta Rabu (7/8).

Heru menambahkan, Bank DBS Indonesia juga mendorong lebih banyak pelaku usaha lokal bisa terlibat dalam transisi energi di Indonesia. Semisal untuk penyediaan panel solar yang semestinya bisa dibuat di dalam negeri. Dengan produk lokal bisa terserap sehingga dapat mengurangi impor.

”Ekosistem seperti ini penting untuk melibatkan pelaku lokal. Bank DBS misalnya, saat ini sudah menyalurkan pendanaan untuk pembuat solar panel di India, yakni RenNew Power,” ungkap Heru.

Komitmen pada transisi energi juga ditunjukkan Bank DBS dengan bergabung dalam Net-Zero Banking Alliance (NZBA) dan Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ). Ini adalah gabungan aliansi bank yang berkomitmen terhadap nol emisi karbon di tingkat global.

Adapun, Partner and Head of Asia Pacific Sustainable Finance and Policy Systemiq Masyita Crystallin mengatakan, pendanaan untuk transisi energi di Indonesia memerlukan ekosistem yang sudah matang. Unsur ekosistem itu terdiri dari implementasi, regulasi, dan investasi.

“Taksonomi keuangan kita juga perlu diperhatikan, apakah sama dengan negara-negara ASEAN misalnya. Itu akan memudahkan pendanaan dan pembentukan ekosistem yang sehat,” kata Masyta di sesi yang sama.

Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) adalah forum tahunan yang digelar Katadata Indonesia sejak 2020. SAFE membahas isu dan solusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Forum ini menyatukan semua pemangku kepentingan: pemerintah,korporasi dan industri, organisasi masyarakat sipil dan publik untuk mengeksplorasi pengalaman, strategi, dan aksi nyata untuk ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Tahun ini, menghadirkan lebih dari 40 pembicara ahli dan profesional, SAFE berfokus pada sejumlah topik strategis terkait pengembangan ekonomi hijau seperti pasar karbon Indonesia, akselerasi dekarbonisasi industri, transisi energi, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan inisiatif berbagai kelompok masyarakat dalam mendukung isu keberlanjutan dan pelestarian alam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri COP28-G20 Brazil Finance Track yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, Kamis (25/7). Lewat Instagram pribadinya, Bendahara Negara ini mengajak semua pihak bersama-sama menyelamatkan bumi dari perubahan iklim.

Hal itu dapat dilakukan melalui pendanaan iklim yang berkelanjutan. "Dalam diskusi panel tersebut, saya menggarisbawahi peran penting bauran kebijakan fiskal dan makroekonomi yang tepat untuk menarik pendanaan secara terjangkau untuk membiayai transisi ekonomi dalam climate action," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya, Kamis (26/7).

Sebagai Co-Chair Koalisi Menteri-menteri Keuangan untuk aksi iklim, Sri Mulyani mengatakan dalam era tingginya tingkat suku bunga global maka peran kebijakan yang baik dan tepat sangat penting. "Jika Anda memiliki kebijakan yang baik, Anda dapat menarik modal yang baik," ujar Sri Mulyani.

Ia mengapresiasi Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad dan Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva dalam memimpin Presidensi G20 dan COP28. Keduanya terus mendorong pendanaan iklim yang nyata dan inovatif melalui swasta, filantropis maupun MDB (bank pembangunan multilateral), selain pendanaan publik.

"Perubahan iklim tidak hanya sebagai tantangan namun juga memberikan kesempatan. Bersama mari kita wujudkan peluang untuk menyelamatkan bumi dengan pendanaan iklim yang berkelanjutan," kata Sri Mulyani.