Jakarta: Kamu punya rumah? maka kamu wajib membayar pajak rumah. Berikut ini beberapa penjelasan singkat yang harus kamu ketahui mengenai pajak rumah, serta jenisnya dikutip dari beberapa sumber.

Penjelasan pajak rumah

Jenis-jenis pajak rumah di Indonesia. Foto: Freepik

Pajak rumah merupakan pajak yang menjadi tanggung jawab orang yang memiliki rumah tersebut, terkait dengan aspek-aspek seperti pendapatan, harga beli, dan kepemilikan tempat tinggal.

Pajak rumah ini bersifat wajib yang berupa pungutan berupa uang yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara atau pemerintah. Uang hasil pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan, termasuk melaksanakan sejumlah pembangunan.

Jenis-jenis pajak rumah

Jenis-jenis pajak rumah di Indonesia. Foto: Freepik
Berikut ini beberapa jenis pajak rumah yang berlaku di Indonesia dan wajib kamu ketahui:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan wajib yang harus diberitahukan kepada pihak pemerintah atas keberadaan tanah dan bangunan. PBB termasuk dalam objek pajak properti yang dipungut setiap tahun. PBB ini harus kamu bayar paling lambat 6 bulan setelah kamu memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. (SPPT)

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak ini termasuk dalam jenis pajak rumah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB akan dikenakan kepada pembeli rumah setelah adanya transaksi jual beli.Besaran pajak BPHTB biasanya sekitar 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga jual.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan pada pembelian rumah baru, baik melalui penjual individu maupun pengembang. PPN biasanya sudah mencakup harga rumah yang ditawarkan oleh developer.

Baca juga: Jenis Pajak Sewa Tanah dan Bangunan beserta Cara Menghitungnya

Besarnya PPN pada umumnya 10 persen dari harga jual, namun, hal ini tidak bisa dianggap pasti. Biasanya akan diberlakukan tergantung pada daerah dan jenis properti.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Penjual

Pajak ini akan dikenakan pada penjualan rumah sebesar 2,5 persen dari harga jual rumah. Biasanya PPh ini sudah mencakup dalam harga jual rumah, tetapi pastika untuk memeriksanya dalam kesepakatan jual beli.

5. Biaya Notaris dan Administrasi

Biaya ini akan diberikan pada notaris dan administrasi saat membeli rumah jadi, termasuk biaya pengurusan balik nama sertifikat.

6. Bea Balik Nama (BBN)

Bea Balik Nama adalah jenis pajak yang dikenakan kepada pembeli rumah untuk proses balik nama sertifikat rumah. Nilai BBN akan berbeda setiap daerah. Namun, pada umumnya sekitar 2 persen dari total nilai transaksi.

7. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Dalam hal ini pajak ini akan dikenakan pada perumahan yang mempunyai luas bangunan lebih dari 150 meter persegi atau bernilai Rp 4 juta per meter persegi. Biaya PPnBM ini rata-rata mencapai 20 persen dari total harga jual rumah.

8. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJOP merupakan harga rata-rata sebuah rumah di satu kawasan, sedangkan NJKP adalah nilai jual yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak. Besaran NJKP berbeda-beda tergantung pada daerah dan jenis properti. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemangkasan pajak properti sebesar 16% yang akan dilakukan pada awal masa jabatan pemerintahan baru Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari masyarakat dan industri, termasuk perbankan.

Pemangkasan pajak yang diwacanakan meliputi penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Sebagai bank yang memiliki fokus bisnis pada sektor properti dan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai bahwa kebijakan ini akan berdampak positif terhadap permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menyatakan bahwa pembebasan pajak properti akan meringankan beban calon nasabah dalam membeli rumah, sehingga permintaan konsumen akan meningkat. Peningkatan ini juga akan mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah, yang pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi.

"Permintaan KPR yang meningkat akan berdampak positif bagi pertumbuhan kredit BTN ke sektor properti, karena dengan begitu BTN juga dapat menyalurkan lebih banyak kredit kepada para pengembang/developer perumahan," ujar Ramon kepada Kontan, Kamis (17/10).

Ramon menambahkan bahwa portofolio kredit perumahan BTN saat ini masih didominasi oleh penyaluran KPR subsidi dan non-subsidi dengan proporsi lebih dari 75%. Sisanya disalurkan untuk kredit konstruksi dan jenis kredit perumahan lainnya.

Hingga Agustus 2024, BTN telah menyalurkan kredit lebih dari Rp 355 triliun, dengan 85% di antaranya disalurkan untuk sektor properti, termasuk KPR subsidi dan non-subsidi. Hal ini turut mendorong pertumbuhan kredit BTN yang mencapai sekitar 13% year-on-year (yoy) per Agustus 2024.

Senada dengan BTN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga melihat wacana ini sebagai peluang besar di sektor properti, terutama terkait KPR. Executive Vice President (EVP) Consumer Loan BCA, Welly Yandoko, menyatakan bahwa pihaknya masih perlu mengetahui rincian peraturan lebih lanjut.

"Misal untuk rumah harga berapakah, indent atau ready stock, dan kondisi lainnya. Kami berharap pemerintah dapat memberikan pembebasan yang lebih luas, terutama untuk rumah indent," ungkap Welly kepada Kontan, Kamis (17/10).

Welly juga menyoroti bahwa pihaknya menunggu kejelasan terkait apakah pembebasan BPHTB sebesar 5% termasuk dalam komponen pemangkasan pajak 16% tersebut, serta apakah akan berlaku untuk rumah seken.

"Mengingat portofolio kami dalam pembiayaan rumah seken juga cukup besar," tambahnya.

Saat ini, BCA masih fokus meningkatkan portofolio KPR yang diharapkan menjadi tulang punggung bisnis bank tersebut. Porsi segmen KPR BCA saat ini mencapai sekitar 15% dari total kredit yang disalurkan. Welly optimistis bahwa hingga akhir 2024, segmen KPR akan mendukung pencapaian target kredit BCA secara keseluruhan sebesar 8%-10%.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto berencana menghapus pajak perumahan sebesar 16 % pada awal tahun menjabat sebagai presiden.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menyebut pajak yang akan dihapus itu terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Penerimaan Negara (PPN) sebesar 11%.

"Ini rekomendasi kita ke pemeerintah untuk dihapus 16% sementara waktu," kata Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Hashim menegaskan mulanya ia mendapatkan usulan ini dari Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu dan Anggota Satgas Perumahaan Bonny Z Minang agar industri properti lebih bergairah.

Adik Prabowo ini juga bilang wacana ini sudah dibahas beberapa kali guna mengurangi beban pegembang.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahaan) 16% ini negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkpanya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skma lainya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.

Jakarta: Dalam pelaksanaan suatu transaksi terdapat hak yang menjadi milik negara apabila diatur dalam undang-undang/peraturan tertentu. Salah satunya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang semula merupakan komponen penerimaan pajak pemerintah pusat dan telah beralih menjadi komponen penerimaan pajak pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun ketentuan teknis dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah tempat objek pajak berada melalui Peraturan Daerah (Perda) masing-masing, termasuk besaran yang terutang didalamnya.

Cara hitung BPHTB dalam transaksi jual beli tanah/bangunan

Secara umum nilai BPHTB yang terutang atas suatu transaksi peralihan kepemilikan atas tanah dan/bangunan maksimal sebesar 5 persen dari nilai transaksi dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Baca juga: Mengenal BPHTB dan Objeknya

Hak atas tanah yang akan terutang BPHTB antara lain meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Lalu bagaimanakah cara perhitungan BPHTB yang berlaku saat ini?

Mari kita simak tata caranya dengan contoh kasus sebagai berikut.

Pak Ari merupakan salah seorang warga yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan, pada 2022 Pak Ari membeli sebuah rumah yang berlokasi di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dari Pak Joni yang merupakan pemilik properti tersebut.
Adapun luasan tanah rumah yang dibeli Pak Ari sebesar 150 meter persegi dengan luas bangunan rumah sebesar 90 meter persegi. Pada saat pelaksanaan negosiasi Pak Ari berhasil membeli rumah tersebut dengan harga Rp2 miliar dari harga penawaran sebesar Rp2,3 miliar yang diajukan oleh Pak Rian.

Lalu berapakah BPHTB yang akan terutang atas pelaksanaan transaksi tersebut?

Rumus BPHTB = (Nilai Transaksi - NPOPTKP) x Tarif BPHTB Daerah Lokasi Aset

Nilai Transaksi = Rp2.000.000.000,00
NPOPTKP Kota Tangerang Selatan = Rp60.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp1.940.000.000,00
Tarif BPHTB Kota Tangerang Selatan = 5 persen dari nilai transaksi kena pajak
Besaran BPHTB Rumah Pak Anda = 5 persen x Rp1.940.000.000,00 => Rp97.000.000,00

BPHTB terutang tersebut merupakan kewajiban dari Pak Anda yang harus disetorkan ke Kas Penerimaan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari perubahan kepemlikan atas tanah dan bangunan tersebut dan merupakan hak dari Pemerintah Daerah.

Selain BPHTB, atas transaksi jual beli tersebut juga terutang Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi kewajiban dari Pak Rian selaku pemilik properti, umumnya sebagai pemilik properti Pak Rian meminta agar pembeli properti yang mengurus seluruh kewajiban perpajakan yang ada, penjual hanya akan menerima hasil bersih setelah dilakukan pemotongan atas kewajiban yang berlaku.

Oleh karena itu cukup penting bagi kamu untuk mengetahui juga bagaimana tata cara perhitungan PPh yang sebenarnya merupakan kewajiban pemilik properti sebelumnya.

Nilai Transaksi = Rp2.000.000.000,00
Tarif PPh atas Penjualan Tanah/Bangunan = 2,5 persen dari nilai transaksi
Tarif PPh yang harus dibayarkan Pak Joni = 2,5 persen x Rp2.000.000.000,00 => Rp50.000.000,00

PPh terutang tersebut merupakan hak dari Pemerintah Pusat atas penghasilan yang diterima oleh Pak Joni sebagai akibat dari transaksi pelepasan aset yang dilakukannya.

Dalam prakteknya kedua komponen biaya terutang tersebut akan ditanggung oleh pembeli dan penjual hanya akan menerima hasil bersih. Kedua komponen biaya tersebut pada prakteknya akan dititipkan kepada notaris untuk dibantu pemungutan dan penyetorannya kepada kas pemerintah, Kas Pemerintah Pusat untuk PPh dan Kas Pemerintah Daerah untuk BPHTB.

Demikianlah penjelasan dan contoh atas perhitungan BPHTB dan PPh yang terutang atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan. Semoga dapat menjadi acuan dan pengetahuan baru bagi kamu sebelum melakukan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan.

(KIE)

Jakarta: Sewa tanah dan bangunan merupakan transaksi yang umum terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, aspek perpajakan yang terkait dengan sewa tanah dan bangunan perlu diperhatikan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Baca juga: Jenis-Jenis Pajak Apartemen dan Cara Menghitungnya

Terdapat dua jenis pajak utama yang dikenakan pada sewa tanah dan bangunan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut adalah jenis-jenis pajak yang berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan serta cara menghitungnya.

Jenis pajak sewa tanah dan bangunan

1. Pajak Penghasilan (PPh) atas Sewa Tanah dan Bangunan

Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari penyewaan tanah atau bangunan. Ini berlaku untuk penyewa yang menerima pembayaran sewa dari penyewa lain.

Cara menghitung

Penghasilan Bruto: Jumlah total sewa yang diterima.
Penghasilan Kena Pajak: Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan (misalnya biaya pemeliharaan).
PPh Terutang:
PPh Pasal 4 Ayat (2): Tarif 10 persen dikenakan atas penghasilan bruto dari sewa tanah dan bangunan.

Contoh:
Jika sewa tahunan yang diterima adalah Rp100.000.000, maka PPh yang terutang adalah 10 persen dari Rp100.000.000 = Rp10.000.000.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan, termasuk yang disewakan. Meskipun biasanya dibayar oleh pemilik, penting untuk mempertimbangkan dalam perjanjian sewa.

Baca juga: Cara Menghitung Luas Tanah

Cara menghitung

PBB = NJOP x Tarif Pajak
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak): Nilai pasar tanah dan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tarif Pajak: Biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah dan bervariasi sesuai dengan ketentuan lokal.

Contoh:
Jika NJOP adalah Rp500.000.000 dan tarif pajak adalah 0,5%, maka PBB yang terutang adalah 0,5 persen x Rp500.000.000 = Rp2.500.000.

Cara menghitung pajak sewa tanah dan bangunan

1. Menghitung PPh atas Sewa:
- Tentukan penghasilan bruto dari sewa.
- Kurangi biaya yang diperbolehkan (jika ada).
- Hitung PPh dengan tarif yang berlaku (10 persen untuk PPh Pasal 4 Ayat (2)).
2. Menghitung PBB:
- Tentukan NJOP tanah dan bangunan.
- Kalikan dengan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Jangan lupa memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak dan melakukan perhitungan dengan benar sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan denda di kemudian hari.
(Tamara Sanny)

(KIE)